negeri;Halaman 73 dari 79 halaman Putusan Nomor 14/G/2020/PTUN.ABN Belum ada Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang mengaturtentang mekanisme dan tahapan pelaksanaan Pemilihan Serentaksebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan Menteri Dalam NegeriRepublik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017; Didalam Pasal 49 PeraturanMenteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 sebagaiPerubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014menyebutkan ketentuan lebih lanjut mengenai pemelihan

/keturunan parentahberdasarkan garis lurus ;Bahwa saksi menjelaskan terkait dengan itu maka mata rumah parentahatau matarumah Raja di Maluku Tengah yang jabatnjabatn raja denganyang lain yaitu Hena/Ama ada yang berjabatan sebagai Marinyo, kepalasoa dan semua itu adalah tuan tanah ;61Bahwa ahli juga menjelaskan jabatanjabatan sejak jamanpemerintahan Belanda siapa yang dekat maka ia akan diangkat menjadiRaja walaupun itu bukan dari matarumah/keturunan Parentah ;Bahwa UU Nomor : 5 Tahun 1979, cara pemelihan

Perbutan terdakwa bertentangan dengan Peraturan Presiden RI Nomor : 54tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 dan pasal 19 ayat (4)pasal 66 ayat (7) dan ayat (8) serta Lampiran Il Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang hurufA.Persiapan Pemelihan Penyedia Barang angka 3 Penyusunan dan Penetapan RencanaPelaksanaan Pengadaan.Bahwa dalam rangka Kegiatan Pengadaan Alat Peraga SD di Kabupaten BanjarnegaraTahun

Adapun kewajiban untuk menyerahkan Jaminan SanggahBanding apabila melakukan sanggahan banding yang merupakansalah satu rangkaian kegiatan pada pemelihan penyedia jasa tidakdiatur sebagai suatu kewajiban bagi Penyedia Jasa. Oleh sebab ituHalaman 69 dari 92 halaman.

NASARUDDIN KURAIS S.Sostersebut, maka terhadap pengelolaan DIPA yang dianggarkan pada KomisiPemilihan Umum Kabupaten Konawe Selatan pada tahun 2009 sebesarRp.16.358.246.000, (enam belas miliyar tiga ratus lima puluh delapan juta duaratus empat puluh enam ribu rupiah) dan setelah itu dilakukan revisi menjadiRp.16.946.839.000, (enam belas miliyar sembilan ratus empat puluh enam jutadelapan ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dan telah dicairkan untuk kegiatanpemilihan presiden, Wakil Presiden serta pemelihan

;(3) Dalam hal alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2)yang tidak dapat dipertanggung jawabkan perolehannya secara hukum, tidak dapat dijadikan alat bukti yangsah;(4) Mahkamah Konstitusi menentukan sah atau tidak sahnya alatbukti dalam persidangan Mahkamah Konstitusi;Sedangkan untuk pemilihan, Pengesahan Pengangkatan danpemberhentian Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah diaturoleh : UndangUndang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; dan;Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemelihan

Pid.SusTPK/2019/PN BdgBelanja barang dan jasa sebesar Rp.64.008.964, untuk alokasikegiatan:Belanjar atk Rp. 500.000,Benda pos Rp. 500.000,Biaya cetak dan penggadanaan Rp.500.000,Biaya perjalanan dinas Rp.1.000.000,=Rapat pemerintah desa Rp.1000.000,Pembayaran listrik Rp.500.000,Pemeliharaan asset desa Rp.500.000,Biaya pendataan Rp.438.964,Pembuatan papan monografi desa Rp.1000.000,Honor operator computer Rp.1000.000,Honor tim penyusun Rpjmpdes Rp. 5000.000,Pengadaan bender Rp.1000.000,Operiional pemelihan

Pid.SusTPK/2019/PN BdgBelanja barang dan jasa sebesar Rp.64.008.964, untuk alokasikegiatan:Belanjar atk Rp. 500.000,Benda pos Rp. 500.000,Biaya cetak dan penggadanaan Rp.500.000,Biaya perjalanan dinas Rp.1000.000,=Rapat pemerintah desa Rp.1000.000,Pembayaran listrik Rp.500.000,Pemeliharaan asset desa Rp.500.000,Biaya pendataan Rp.438.964.Pembuatan papan monografi desa Rp.1000.000,Honor operator computer Rp.1000.000,Honor tim penyusun Rpjmpdes Rp. 5000.000,Pengadaan bender Rp.1000.000,Operiional pemelihan

Bahwa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa serentak pada point 1tersebut diatas adalah merupakan amanat pasal 31 UU Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014Halaman 14 dari 107 halaman Putusan Nomor 3/G/2020/PTUN.PLtentang Peraturan Pelaksanaan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desadan Permendagri Nomor 65 tahun 2017 tentang perubahan atasPermendagri Nomor 112 tahun 2014 tentang Pemelihan Kepala Desa;3.

dari 172 Putusan Nomor 33/Pid.SusTPK/2020/PN.Pdg Bahwa Saksi Ketua Pokja IV yang melelangkan pengadaan alatkesehatan untuk RS Rasidin tahun 2013; Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Bidang Fisik Prasaranadan Penataan Ruang di BAPPEDA Kota Padang; Bahwa Saksi jadi Ketua Pokja IV berdasarkan Surat KeputusanWalikota Padang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Anggota UnitLayanan Pengadaan di Lingkungkan Pemerintahan Kota Padang; Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan : Menyusun rencana pemelihan

sumpah menerangkan sebagai berikut : Bahwa Saksi Anggota Pokja IV yang melelangkan pengadaan alatkesehatan untuk RS Rasidin tahun 2013; Bahwa Saksi bertugas sebagai Kepala Unit IPSRS (InstalasiPemeliharaan Sara Rumah Sakit), RSUD Rasidin Padang; Bahwa Saksi jadi Anggota Pokja IV berdasarkan Surat KeputusanWalikota Padang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Anggota UnitLayanan Pengadaan di Lingkungan Pemerintahan Kota Padang; Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan : Menyusun rencana pemelihan

Dari 90 Perk No. 4/G/2019/PTUN.PLKDesa ( Lembaran Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2018 Nomor282);Bahwa semua tahapan dalam pelaksanaan Pilkades Tuyun telahdijalankan Tergugat II(Panitia Pemilihan ), dan dengan telah dilantiknyaKepala Desa Tuyun oleh Bupati Gunung Mas roda pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan telahdijalankan dengan baik dan mendapat dukungan dari selurunnya wargamasyarakat desa Tuyun, jadi rasa kebersamaan untuk membangun desatelan mulai berjalan, dan pemelihan

salahsatu dari ke empat unsur diatas, maka kesimpulan Penggugat yang menyatakantelah terjadi Perouatan Melawan Hukum, haruslah ditolak;Karena sebaliknya telah pula diakui terdapat produk hukum berupa PeraturanNegeri Waai yang pada pokoknya menetapkan matarumah yang berhak menjadiRaja adalah marga Bakarbessy dengan demikia, proses pencalonan yangdilakukan telah sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang diatur dalamPeraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor.03 Tahun 2006 tentang tatacara Pencalonan Pemelihan

Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepadaPPK;10.

dalilkansebagai Matarumah Parentah.Badan saniri Negeri Lilibooi telah melakukan proses penelusuran, penelitian,verifikasi, pengkajian secara teliti, cermat dalam waktu yang cukup panjangterhadap Matarumah Parentah yang telah di validasi berdasarkan PRINSIP HAKASAL USUL, adat istiadat dan hukum adat di Negeri Lilibooi.Terhadap legal standing Terbanding I, wajib dipertanyakan adalah pijakanTermohon I berupa bukti P 4 ( Berita acara Keputusan Musyawarah MatarumahHetharion / Titasomi Paiwara tentang pemelihan

Bahwa dari hasil diatas pada tanggal 25 Februari 2021 harusnyateam Panitia dan BPD sudah membuat dan menyerahkan penetapan calonKepala Desa Mekarsari, dan seterusnya pada tanggal 26 Febaruai 2021seharusnya dilakukan pengundian Nomor urut dan Penetapan calon KepalaDesa Mekarsari, akan tetapi Panitia Pemelihan kepala Desa barumenyerahkan hasil seleksi ujian /lisan dan berita acara penetapan bakalcalon Kepala Desa Mekarsari menjadi Calon Kepala Desa Mekarsaritertanggal tanggal 25 Febaruari 2021 pada

LM3tersebut.e Saksi menerangkan benar bahwa saksi menjadi Bendahara LM3sejak tahun 2010 pada saat mengajukan proposal untuk memprolehbantuan.Saksi menerangkan benar bahwa dana/keuangan dari LM3dipegang dan dikelola oleh I WAYAN BUDIARSA ALSMUDIAR sebagai kelian subak .Saksi menerangkan benar bahwa susunan kepengurusan LM3antara lain ketua IT WAYAN BUDIARSA ALS MUDIAR ,bendahara saksi sendiri (1 NYOMAN SUDIARTA) dan sekretarisI MADE SURAGA dengan anggota sekitar 83 orang .Saksi menerangkan bahwa benar dalam pemelihan

DIDI SUMARNA menanyakan lagi apakah KepalaDinas sudah punya calon dan saksi jawab saksi tidak mengetahuisilahkan saja tanyakan langsung kepada Kepala Dinas (Drs.DICKYRUBIANA, Msi).Hal 152 dari 221 Putusan No. 91/Pid.Sus/TPK/2018/PN Bdg" Selanjutnya saksi menerima Laporan Hasil Proses Pemelihan PenyediaBarang dan Jasa Nomor : 10/56/Lap/PokjaPSR.Wado/LPBJSMD/2015Tanggal 19 Agustus 2015 dari Lembaga Pengadaan Barang dan JasaPada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten SumedangBahwa yang membuat dan

menandatangani Harga Perkiraan Sendiri adalahsaksi sendiri dengan besaran jumlah dana sebesar Rp. 6.702.880.000, (enammilyar tujuh ratus dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;Bahwa setelah saksi menerima Laporan Hasil Proses Pemelihan PenyediaBarang dan Jasa Nomor : 10/56/Lap/PokjaPSR.Wado/LPBJSMD/2015Tanggal 19 Agustus 2015 yang memenangkan PT.

., Akt, di bawah sumpah menerangkansebagai berikut: Bahwa kaitannya dimana saksi Sekretaris Pokja IV yangmelelangkan pengadaan alat kesehatan untuk RS Rasidin tahun 2013; Bahwa Saksi bertugas sebagai Kasubag Umum di BAPPEDA KotaPadang Bahwa Saksi jadi Sekretaris Pokja IV berdasarkan SuratKeputusan Wali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2013 tentang SusunanAnggota Unit Layanan Pengadaan di Lingkungkan Pemerintahan KotaPadang; Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan :o Menyusun rencana pemelihan

menerangkan sebagai berikut : Bahwa kaitannya dimana saksi anggota Pokja IV yangmelelangkan pengadaan alat kesehatan untuk RS Rasidin tahun 2013; Bahwa Saksi bertugas di RSUD Rasidin sebagai Kepala UnitIPSRS (Instalasi Pemeliharaan Sara Rumah Sakit); Bahwa Saksi jadi onggota Pokja IV berdasarkan Surat KeputusanWali Kota Padang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Susunan Anggota UnitLayanan Pengadaan di Lingkungkan Pemerintahan Kota Padang; Bahwa tugas pokok dan kewenangan ULP/Pejabat Pengadaan : Menyusun rencana pemelihan

Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yangmasuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepadaPPK;10. Menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa.

2011tanggal 29 Maret 2011, Panitia Pengadaan memiliki tugas dan tanggungjawabsebagai berikut :Menyusun rencana pemilihan penyedian barang/ jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran;Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang/ jasa;Manilai kualifikasi penyedia barang/ jasa melalui prakualifikasi ataupascakualifikasi;Melakukan evaluasi, administrasi, tekhnis, dan harga penawaran yang masuk;Menjawab sanggahan;Menetapkan penyedia barang/ jasa;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan

Menetapkan penyedia barang/ jasa;PPK;Menyerahkan salinan dokumen pemelihan penyedia barang/ jasa kepada10.