Ditemukan 27006 data
Urut Berdasarkan
Register : 02-07-2013 — Putus : 05-12-2013 — Upload : 30-09-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 70/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 5 Desember 2013 — ABDUL BASIT VS SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI
112 — 50
112 — 50
70/G/2013/PTUN-BDG
Register : 26-11-2014 — Putus : 09-04-2015 — Upload : 26-06-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 106/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 9 April 2015 — Dr. Nani Rachmania vs Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandung
49 — 47
49 — 47
106/G/2014/PTUN-BDG
Register : 06-12-2006 — Putus : 25-05-2007 — Upload : 28-09-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 76/G/2006/PTUN-BDG Tanggal 25 Mei 2007 — EUTIK SUHANAH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, DKK
199 — 163
199 — 163
76/G/2006/PTUN-BDG
Register : 20-08-2007 — Putus : 04-03-2008 — Upload : 01-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 69/G/2007/PTUN-BDG Tanggal 4 Maret 2008 — AA S U R A H M A N VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. PERUM PERUMNAS
147 — 80
147 — 80
69/G/2007/PTUN-BDG
Register : 11-08-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 04-03-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 106/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 8 Desember 2015 — NANDANG YAYA SURYANA VS BUPATI GARUT
59 — 27
59 — 27
106/G/2015/PTUN-BDG
Register : 22-10-2015 — Putus : 02-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 150/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 2 Mei 2016 — AZWAR ABDULLAH ABDILLI VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI, 2. PT. LIPPO CIKARANG Tbk
115 — 34
115 — 34
150/G/2015/PTUN-BDG
Register : 11-12-2013 — Putus : 20-02-2014 — Upload : 13-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 169/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 20 Februari 2014 — PEMERINTAH KOTA BOGOR VS LEMBAGA BANTUAN HUKUM KEADILAN BOGOR RAYA
89 — 50
89 — 50
169/G/2013/PTUN-BDG
Register : 31-10-2013 — Putus : 19-03-2014 — Upload : 20-07-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 137/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 19 Maret 2014 — DADANG IMAS VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT, KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA CIMAHI
88 — 42
88 — 42
137/G/2013/PTUN-BDG
Register : 30-06-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 06-11-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 62/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 17 September 2014 — TORO TOMONGO. SE. VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BEKASI
118 — 58
118 — 58
62/G/2014/PTUN-BDG
Register : 14-05-2013 — Putus : 25-09-2013 — Upload : 27-01-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 50/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 25 September 2013 — PT. SUMBER AIR MAS PRATAMA VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARAWANG, 2. TARMIDI
74 — 39
74 — 39
50/G/2013/PTUN-BDG
Register : 22-10-2012 — Putus : 01-05-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 103/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 1 Mei 2013 — Ny.IMAWATI alias KHOE TJOEN KIM, dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA CIREBON, 2. LENYWATI LUKMAN, 3. RONNY HARYANTO, 5. AMING ANGDJAJA
125 — 50
125 — 50
103/G/2012/PTUN-BDG
Penggugattersebut karena jikalaupun Tergugat tidak mengetahui bahwa Tergugat telahmenerbitkan Obyek Sengketa sejak berpuluhpuluh tahun yang lalu, namun denganadanya penguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh pihakpihak lain sejak berpuluhpuluh tahun yang lalu pula, maka apabila Penggugat merasa dirugikan akibatpenguasaan fisik tanah yang dilakukan oleh pihakpihak lain yang dilandaskan padapenerbitan Obyek Sengketa tersebut sejak berpuluhpuluh tahun yang lalu itu, tentunyaupaya pencarian informasi dan Gugatan PTUN
Tergugat II Intervensi 3adalah sah secara hukum, karena diperoleh secara sah berdasarkan ketentuanperundangundangan yang berlaku di Negara RepublikIndonesia; 222222 22222 n 2 a2 ===6 Bahwa Tergugat IIIntervensi 3 menolak dalildalil Para Penggugat untukselebihnya karena dalildalil Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yangjelas dan pasti;PENUTUP:""Majelis Hakim Yang Mulia dan Terhormat"Berdasarkan uraianuraian di atas, maka Tergugat II Intervensi 3 mohon kepada KetuaPengadilan Tata Usaha Negara (PTUN
gugatan Para Penggugattersebut harus dinyatakan tidak dapatditerima; 6 Bahwa selanjutnya terhadap dalil Para Penggugat, yang menyatakan Gugatan tersebutmasih dalam tenggang waktu yang ditetapkan oleh UndangUndang, dengan alasanbaru mengetahui adanya keputusan Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 1941/Kelurahan Panjunan tanggal 5 Juli 1994, surat ukur tanggal 2461994 No.477/1994,luas 122 m2, atas nama Aming Angdjaja (dh Ang Kiauw Ijang), pada tanggal 28November 2012 pada masa perbaikan gugatan di PTUN
Register : 08-01-2016 — Putus : 17-05-2016 — Upload : 27-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 06/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 17 Mei 2016 — Nurhayati, Dkk VS 1. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung, 2. Nababan Boster Sihombing
47 — 20
47 — 20
06/G/2016/PTUN-BDG
Register : 15-06-2011 — Putus : 02-11-2011 — Upload : 01-02-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 65/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 2 Nopember 2011 — PT ELKA PRAKARSA UTAMA vs 1. KETUA PANITIA PENGADAAN AKSES INTERNET TAHUN ANGGARAN 2011 DINAS INFORMASI DAN KOMUNIKASI PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG, 2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN DINAS INFORMASI dan KOMUNIKASI PENGADAAN AKSES INTERNET Tahun
ANGGARAN 2011 PEMERINTAHAN KOTA TANGERANG
79 — 39
79 — 39
65/G/2011/PTUN-BDG
UUNo 9 Tahun 2004 jo UU No. 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), pasal 53ayat (1), bahwa Tergugat dan Tergugat II adalahbadan hukum publik yang mengeluarkan surat keputusanyang merugikan Penggugat sehingga mempunyai hubungansebab akibat (hubungan kausal) dengan Penggugatdalam perkara ini, karenanya berkapasitas..Bahwa Penggugat peserta Tender Umum sistim GugurPengadaan akses Internet bulan April Desember 2011pada Dinas Infokom Pemerintah Kota Tangerang yangdimana peserta pendaftar
Register : 01-06-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 20-10-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 14-G-2015-PTUN-BL Tanggal 30 September 2015 — Penggugat : Kasna Dkk
Tergugat : BPN Lampung Selatan
108 — 48
108 — 48
14-G-2015-PTUN-BL
Register : 19-12-2014 — Putus : 11-05-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 119/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 11 Mei 2015 — 1. Dr. VINCENTIUS WIDJAYA, 2. KWAN BOEN LIONG VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUKABUMI, 2. HARIS MULYADI
99 — 66
99 — 66
119/G/2014/PTUN-BDG
pada halaman 13angka 2, 3 dan angka 4, jelas jelas suatu petitum yang tidak bisa dilaksanakansekalipun seluruhnya dikabulkan oleh Majelis Hakim, karena dalam prosesKTUN tersebut terdapat produk hukum perdata yaitu Akta Jual Beli yang telahdibuat oleh dan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah sehingga yangberwenang mengadili dan membatalkan Akta Jual Beli tersebut adalahkewenangan Peradilan Umum karena berdasarkan Yurisprudensi PutusanPeninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 20PK/PTUN
Register : 07-10-2011 — Putus : 29-03-2012 — Upload : 26-07-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 101/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 29 Maret 2012 — TAN BUDIONO vs 1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG, 2. NY. THERESIA KARUBUN, dkk., 3. HENDRA ALFUISA
85 — 51
85 — 51
101/G/2011/PTUN-BDG
Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan serta memenuhisyarat sebagai pihak atas terbitnya objek sengketa a quo oleh Tergugat didasarkanketentuan Pasal 53 ayat (1) UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara,sehingga eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 harus dinyatakan ditolak ;Gugatan Obscuur Libel/Gugatan tidak jelas atau kabur ; Menimbang, bahwa persyaratan formal gugatan di PTUN
Register : 08-09-2008 — Putus : 04-02-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2008/PTUN-BDG Tanggal 4 Februari 2009 — RAHMAT SYUKUR MASKAWAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GARUT
84 — 26
84 — 26
87/G/2008/PTUN-BDG
PUTUSANNomor : 87/G/2008/PTUN BDG DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang memeriksa,memutus dan meneyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara padatingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menjatuhkanPutusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketaantara: + ++ ++ RAHMAT SYUKUR MASKAWAN Berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan swasta, Beralamat di Jalan RayaCipanas No. 122, KotaGOrutfs sas cram seme sae ee ee ee oRRe Rm eee eer a me me ie sme ce
HIKMAT SUDIADI,BH. 3 2 = re = we = wee oeKetiganya Berkewarganegaraan Indonesia,pekerjaan Advokat Penasehat Hukum padaHalaman 1 dari Halaman 37 dalam Perkara Nomor :87/G/2008/PTUN BDGINDRAPRAJA & Partners Law Offices, Berkantordi Gd. Citra Griya 4th Room 401 Jl. NaripanNo. 42 Bandung 40112, Telp./Fax. (022)4222404, Berdasarkan Surat Kuasa KhususTertanggal 05 September 2008. Untukselanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.
JUSEPDJUANDA,Halaman 3 dari Halaman 37 dalam Perkara Nomor :87/G/2008/PTUN BDGKeduanya berkewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Tim Lembaga Bantuan danPengembangan Hukum (LBPH) KOSGORO DPD TK. IIGarut, Berkantor di Jalan.
Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 87/Pen.MH/2008/PTUN BDG, Tertanggal 15September 2008, Tentang Penunjukan Susunan MajelisHakim yang Memeriksa, Memutus dan MenyelesaikanSengketaTETSEDULS~ ~~ mw mn i rm i i ee a oe2. Penepatan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Bandung Nomor : 87/Pen.PP/2008/PTUN BDG,Tertanggal 16 September 2008, Tentang Penetapan HariPemeriksaanPersiapan; eee3.
Register : 17-11-2015 — Putus : 02-03-2016 — Upload : 01-06-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 159/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 2 Maret 2016 — SRI WIGIARTI, SH. VS BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN BEKASI
107 — 69
107 — 69
159/G/2015/PTUN-BDG
Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadilisengketa tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UndangUndang Nomor5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negarasebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndangNomor51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnyadisebut dengan UndangUndang PTUN), yang menyatakan, "Peradilan TataUsaha Negara adalah salah satu pelaksana kelcuasaan kehakiman
Bahwa dalam pelaksanaan kewenangan yang dimiliki telah melakukantindakan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2)UndangUndang PTUN, yaitu dengan telah memperhatikan:1) asas kepastian hukum, dimana Tergugat dalam menerbitkan obyek aquo, menggunakan landasan ketentuan peraturan perundangundangandan telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan Bupati Bekasikepada Tergugat berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 51Tahun 2014 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BadanKepegawaian
Register : 09-07-2015 — Putus : 27-08-2015 — Upload : 04-12-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 89/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 27 Agustus 2015 — H. SOEHARTO, SH., Dkk VS 1. DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS INDUSTRI KEUANGAN NON BANK I, 2. DIREKTUR UTAMA PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, 3. KETUA UMUM PERSATUAN PENSIUNAN TELKOM
108 — 44
108 — 44
89/G/2015/PTUN-BDG
Register : 13-05-2008 — Putus : 15-12-2008 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 45/G/2008/PTUN-BDG Tanggal 15 Desember 2008 — NASAR bin KELAR, DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG, 2. PT. PANCA WIRATAMA SAKTI
103 — 68
103 — 68
45/G/2008/PTUN-BDG
Tangetang: KewarganegaraanIndonesia; PekerjaanSwasta; Alamat : Kampung Lontar, Rt. 05/10, Kel/Desa KaliBaru, Kecamatan Paku Haji, KabupatenTangerang; KewarganegaraanIndonesia; Halaman 1 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.PekerjaanSwasta; Alamat : Kampung Sukajaya, Rt. 002/006, Kel/DesaTegal Angus, Kecamatan Teluk Naga,Kabupaten Tangerang; Nama: Hj.
OTONG (Kuasa Warisdari JAIH bin PIDAN); KewarganegaraanIndonesia; PekerjaanSwasta; ++ eee eee eee eeeAlamat : Kampung Benda Baru, Rt. 01/03, Kel/DesaPondok Jaya, Kecamatan Sepatan, KabupatenTangerang; Halaman 9 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.33.34.35.36.Nama: ASTAHbinti H.
Panca Wiratama Sakti Tbk. sebagaiTergugat IIIntervensi; Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung28Nomor : 45/Pen.MH/2008/PTUN BDG tertanggal 28Oktober 2008 Tentang Perubahan Susunan Majelis Hakimyang Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan Sengketatersebut ; ++ eee ee eeeTelah memeriksa, mempelajari, dan meneliti1. Berkas Perkara SengketaIni; 2.
PancaHalaman 29 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.Wiratama Sakti Tbk.
Menyatakan pendaftaran peralihan hak padaHalaman 39 dari 155 Halaman Putusan Nomor45/G/2008/PTUN BDG.Sertipikat Hak Milik Nomor 113/Munjul sampaidengan Nomor 197/Munjul syah dan mempunyaikekuatanhukum; eee eee3.