Ditemukan 27002 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ptpn piun pitun putun patun
Penelusuran terkait : Kompetensi absolut ptun Putusan ptun medan Dprd Yogyakarta Kepegawaian Kehutanan Putusan ptun Pertanahan Medan Tanah Perlawanan Samarinda Hanry 32/g/2009/ptun
Pengadilan PN SUMENEP Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2013 — Putus : 26-02-2014 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN SUMENEP Nomor 22/Pdt.G/2013/PN.Smp
Tanggal 26 Februari 2014 — R. Soehartono - (P)
Kantor Pertanahan Kab. Sumenep (T-1)
RB. Muhammad (T-2)
RB. Muhammad Zys (T-3)
RP. Agoes Irianto,SH. (TT)
771 — 322
  • IIIsecara bersamasama telah mengajukan eksepsi tentang kewenanganmengadili, dimana dalam eksepsi tersebut para Tergugat menyatakan bahwaoleh karena dalam surat gugatannya, Penggugat telah menarik KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Sumenep sebagai Tergugat I, sedangkan 1amerupakan Pejabat Tata Usaha Negara, serta dalam uraian pokokgugatannya adalah tentang perbuatan melawan hukum Tergugat Isehubungan dengan Permohonan Sertifikat Tanah, sehingga hal itu menjadikewenangan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN
    ), maka perkara inimerupakan kewenangan absolut dari PTUN bukan merupakan kewenanganPengadilan Negeri Sumenep;Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsitersebut, Majelis Hakimakan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;Bahwa berdasarkan Pasal 18 Undangundang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, badan peradilan di Indonesia dibagi kedalam berapa lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, militer, agamadan tata usaha negara, yang memiliki kewenangan atributifmasingmasingmenurut undangundang
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 03-06-2013 — Putus : 16-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 12/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 16 Juli 2013 — PENGGUGAT : DANANG WAHYU BROTO, S.E., MARWOTO HADI, S.H., R. EKO PURNOMO KASBIYANTORO, SH., dan ROBERT SILVANUS DENDENG TERGUGAT : 1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta 2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta
916 — 963
  • PENETAPANNomor : 12/G/2013/PTUN. YK DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertamadengan acara biasa, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalamDerKala ANtaAra, ;
Rumusan Kamar Rumusan Kamar TUN Hukum Acara TUN Kompetensi Absolut PTUN
Kata Kunci : Kompetensi Absolut PTUN
TATA USAHA NEGARA/C.1/SEMA 4 2016
2985 — 0
  • Pasca berlakunya UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan,kompentensi Peradilan Tata Usaha Negara:a)   Berwenangmengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.b)  Berwenangmengadili perbuatan melanggar hukum oleh ... [Selengkapnya]
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Kepegawaian
Register : 29-05-2017 — Putus : 04-10-2017 — Upload : 19-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 65/G/2017/PTUN.MDN
Tanggal 4 Oktober 2017 — Drs. H. Legimun, M.Pd Vs. Gubernur Sumatera Utara
1733 — 2093
  • NIP : 19610820 198201 1 001, Pegawai Negeri Sipil padaBadan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Kabu paten Langkat.Oleh sebab itu Badan Pertimbangan Kepegawaian menganjurkan Penggugatagar menggugat objek sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)jika merasa tidak puas atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut,yaitu : (3).
    Maka saudara dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sesuaiketentuan Pasal 55 UndangUndang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 9Hal. 6 dari Hal. 56 Putusan Perkara No. 65/G/2017/PTUNMDNTahun 2004 jo UndangUndang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang PengadilanTata Usaha Negara dalam batas tenggang waktu 90 (sembilan puluh) harisejak Surat Keputusan Pemberhentian diterima oleh saudara ;Bahwa dengan demikian objek sengketa
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 06/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 22 Juli 2013 — PENGGUGAT : WIRANTO HADISUSILA, SP. TERGUGAT : 1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2. KEPALA BALAI PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI SERAYU OPAK PROGO
487 — 308
  • P UT US ANNomor : 06/G/2013/PTUN.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.diajukan oleh para pihak dalam dalam persidangan ; 8. Telah membaca berita acara pemeriksaan persiapan danBerita Acara persidangan dalam perkaratersebut ; aa 9. Telah membaca, berkas perkara Nomor : 06/G/2013/PTUN.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.dalam : a.
    PUTUSAN Nomor: 06/G/2013/PTUN YK.Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan JiwaKorps Dan Kode Etik Pegawai Negri Sipil; c.
    PUTUSAN Nomor : 06/G/2013/PTUN YK.5) Pemberhentian tidak dengan hormat sebagaiPegawai Negeri Sipil ;o.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 14-09-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 22-08-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 119/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 10 April 2019 — Penggugat: PERKUMPULAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT FORUM KAUM TANI LAUCIH Tergugat KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG Tergugat II Intervensi : PT. PERKEBUNAN NUSANTARA II
1067 — 1577
  • Bahwaberdasarkan ketentuan Pasal 1 angka9 Undangundang PTUN tersebut,maka Objek Gugatan/Sengketa Keputusan Kepala Kantor PertanahanKabupaten Deli Serdang berupa : Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU)No.171/Desa/Kel Simalingkar A, diterbitkan tanggal 7 Agustus 2009, Surat UkurNo 170/Simalingkar A/2009, Tanggal 07 Agustus 2009. Luas 854,26 Ha.
Pengadilan PTUN MEDAN TUN Pertanahan
Register : 28-04-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 30-04-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 54 /G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 16 Nopember 2017 — PENGGUGAT : SEMNATA MAHADINA vs TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN TERGUGAT II INT : PERUSAHAAN DAERAH PASAR KOTAMADYA TK. II MEDAN
1027 — 899
  • 54 /G/2017/PTUN-MDN
    PUTUS ANNOMOR : 54/G /2017/PTUN MDN DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata UsahaNegara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yangberkedudukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan AsamKumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini, dalam perkaralt a eSEMNATA MAHADINA ; Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal di Jin.Muara Takus
    Selanjutnya disebut sebagaifia KeRREIORNEN RECN TERGUGAT II Intervensi ;Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ; Telah membaca Surat Gugatan Penggugattertanggal 28 April 2017, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanggal28 April 2017 dan telah diadakan perbaikan formal tanggal06 Juni 2017; 222220 2Telah membaca Penetapan Ketua PengadilanTata Usaha Negara Medan, tanggal 03 Mei 2017, Nomor : 54/G / 2017 / PTUN MDN, Tentang Penunjukan Susunan MajelisHakim yang
    memeriksa perkara tersebut dan penunjukanPanitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelistanggal 08 Mei 2017, Nomor : 54/G /PP/2017 / PTUN MDN,Tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari :Selasa, tanggal 16 Mei 2017 ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis,tanggal 13 Juni 2017, Nomor : 54/ G / HS/ 2017 / PTUN MDN, Tentang Persidangan untuk perkara ini pada hari :Selasa, tanggal 20 Juni 2017; Telah membaca Putusan Sela tertanggal
    11 Juli2017, Nomor : 54/ G / 2017 / PTUN MDN, Tentang masuknyaPihak ke Tiga Atas Nama PERUSAHAAN DAERAH PASARKOTAMADYA TK.
    Cacat formil yang timbul atas kekeliruanatau kesalahan bertindak sebagai Penggugat inilah yangdikatakan sebagai error in persona; Pasal 53 ayat (1) UndangUndang PTUN mengatur bahwa,seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasakepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata UsahaNegara dapat mengajukan gugatan; Dari aturan dan pendapat tersebut, dapat kita simpulkan bahwa,yang dimaksud dengan Penggugat tidak berkapasitas adalahpihak yang sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perkarayang mana
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 27-01-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 3/G/TF/2021/PTUN.SMD
Tanggal 22 Maret 2021 — Penggugat:
1.Hanry sulistio
2.Abdul Rahim
3.Faizal Amri Darmawan
4.Wahyudi
5.Siti Zainab
6.LISIA
Tergugat:
1.Pemerintah negara indonesia Cq Presiden Negara Republik Indonesia
2.Pemerintah negara indonesia Cq Ketua pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
3.Pemerintah negara indonesia Cq Ketua pengadilan Negeri samarinda
4.Pemerintah negara indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia
5.Pemerintah negara indonesia Cq Kepolisian Negara Republik Indonesia daerah Kalimantan timur
648 — 428
  • Bahwa pertimbangan hukum Penetapan Dismissal Nomor3/G/TF/2021/PTUN/SMD telah mempertimbangkan dengan benar dantepat khususnya tentang belum dipenuhinya syarat administrasi yangPutusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 13 dari 30 halamanditempuh oleh Pelawan sebelum diajukanya Gugatan kepada ParaTerlawan dan lagi pula pertimbangan hukum Penetapan aquo telahmemenuhi syarat syarat yang telah ditentukan secara limitatif dalamPasal 62 ayat 1 huruf a sampai dengan huruf e undangundang nomor
    Bahwa Terlawan 3 menolak seluruh dalil Pelawan atas PerlawananPenetapan Dismissal Nomor 3/PenDis/2021/PTUN. SMD tanggal 4Pebruari 2021;Putusan Perkara Nomor: 3/PLW/TF/2021/PTUN.SMD Halaman 14 dari 30 halaman2. Bahwa Penetapan Dismissal Nomor 3/PenDis/2021/PTUN.SMD, tanggal 4Pebruari 2021, telah dipertimbangkan secara cermat, jelas dan lengkapatas seluruh dalil gugatan Penggugat/Pelawan;3.
    penyelenggara negara lainnya untuk melakukandan/atau. tidak melakukan perbuatan konkret dalam = rangkapenyelenggaraan pemerintahan;Setelah mencermati petitum gugatan Penggugat dihubungkan denganpengertian Tindakan Pemerintahan, Terlawan 3 sependapat denganpertimbangan hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarindabahwa petitum gugatan Penggugat adalah bentuk dari TindakanPemerintah yang sebelum mengajukan gugatan, terlebin dahulu melakukanupaya administratif (Vide Penetapan Nomor 3/PenDis/2021/PTUN
    Bahwa keberatan Pelawan pada angka 2 yang menyimpulkan bahwaMajelis Hakim menyamakan makna frasa sengketa Tindakan Pemerintahandengan makna frasa sengketa Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigeoverheidsdaad) adalah kekeliruan yang nyata dan salah dalam penerapanhukum adalah kesimpulan yang tidak berdasar hukum;Jika mencermati pertimbangan hukum Penetapan Nomor 3/PenDis/2021/PTUN.
Pengadilan PTUN YOGYAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 11-03-2013 — Putus : 22-07-2013 — Upload : 18-09-2013
Putusan PTUN YOGYAKARTA Nomor 05/G/2013/PTUN.YK
Tanggal 22 Juli 2013 — PENGGUGAT : SUKMAWATI, SP TERGUGAT : 1. MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 2. KEPALA KANTOR BALAI PENGELOLAAN DAS SERAYU OPAK PROGO
479 — 324
  • PUTUS ANNomor : 05/G/2013/PTUN.
    perkara diperiksasebagaimana ketentuan Pasal 77 ayat (2) UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara.Hal 52 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.Il.
    SK.45/MenhutII/Rhs/2012 tanggal 5Oktober 2012 menjatuhkan sanksi kepada Penggugat berupa penurunanpangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun.Hal 55 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.n.
    P3d : Foto copy dari foto copy Peraturan Pemerintah Nomor 42 TahunHal 66 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.7 P3e8 P 49 P510. P611. P712.
    Sukmawati biasa saja, tidak pernahmenangis dan melaporkan secara jelas ;Hal 80 dari 110 hal, PUTUSAN No.05/G/2013/PTUN YK.Bahwa Sdr.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-05-2009 — Putus : 01-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 32/G/2009/PTUN
Tanggal 1 Desember 2009 — Ny. BAIDAR BINTI REKAN VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
463 — 431
  • 32/G/2009/PTUN
    mengetahui adanya Obyek Sengketa a quo, MajelisHakim dapat membaca pada Jawaban Eksepsi perkara ini);Bahwa sebagai instansi pelayanan di bidang pertanahan, Tergugat telahmemberitahukan para pemegang hak atas tanah yang menjadi posita maupunpetitum dari gugatan Penggugat tersebut, untuk ikut menjadi pihak dalampemeriksaan perkara ini, sesuai Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandungtanggal 12 Agustus 2009 No. 620.32.731008 Perihal Pemberitahuan atas adanyaSengketa Tata Usaha Negara Nomor : 32/G/2009/PTUN
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 10-05-2016 — Putus : 22-06-2016 — Upload : 20-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 55/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 22 Juni 2016 — KO BIE TWAN, Dkk VS KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BEKASI
124 — 71
  • Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret gugatan para Penggugat yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 55/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara;-3. Membebankan biaya perkara kepada para Penggugat sebesar Rp 239.000.- (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);--------------------------------------------
    55/G/2016/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Perijinan
Register : 17-09-2008 — Putus : 12-02-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 92/G/2008/PTUN-BDG
Tanggal 12 Februari 2009 — SOEMARDI PURWANTO, DKK VS 1. WALIKOTA BANDUNG, 2. PT. TJAHYAPUTRI PURITAMA
125 — 59
  • 92/G/2008/PTUN-BDG
    P U TT Ui SS A NNomor. 92/G/2008/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung '= yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara dalam tingkat pertama dengan acara biasatelahantaramemutus sebagai berikut dalam sengketa. SOEMARDI PURWANTQ' Kewarganegaraan Indonesia,Pekerjaan Karyawan Swasta PT. Trimuda diCibaligo Bandung, Beralamat di Jalan Dr.Setiabudhi Belakang No. 100Bandung, 32 = esos ame same.
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 29-07-2013 — Putus : 06-03-2014 — Upload : 18-07-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 87/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 6 Maret 2014 — THAM JUK PENG VS 1.KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA BARAT, 2.Deepak Kumar Tony
83 — 0
  • 87/G/2013/PTUN-BDG
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 13-01-2016 — Putus : 16-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 7/G/2016/PTUN-BDG
Tanggal 16 Mei 2016 — Drs. BUJANG ISHAK VS KEPALA BALAI DIKLAT KEAGAMAAN BANDUNG
77 — 63
  • 7/G/2016/PTUN-BDG
    ATI RULIYANTI menerangkan yang pada pokoknya sebagaiberikut;Saksi menyatakan bahwa bekerja di Diklat Keagamaan Bandung dari Tahun1986 sampai sekarang, sekarang sebagai Widyaiswara;Saksi menyatakan bahwa tahunya sengketa Penggugat ini setelahPenggugat mengajukan gugatan Ke PTUN 52Saksi menyatakan bahwa Penggugat pernah menjadi widyaiswara dan dipindahkan dari Widyaiswara karena Penggugat tidak cukup kredit pointnyaSaksi menyatakan bahwa di Balai Diklat Keagamaan Bandung jikapemindahan tradisi dulu
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 27-07-2007 — Putus : 23-12-2009 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 46/G/2009/PTUN-BDG
Tanggal 23 Desember 2009 — PT. MANTAN INDONESIA INDAH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. PT. KARYA CANTIKA KUSUMA
114 — 65
  • 46/G/2009/PTUN-BDG
    P U T Ui SS A NNomor. 46/G/2009/PTUN BDGDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandung yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TataUsaha Negara dalam tingkat pertama dengan acarabiasa telah memutus sebagai berikut dalam sengketaantara : PT. MANTAN INDONESIA INDAH, beralamat di JalanDipenogoro No. 29, Rt. 015/Rw. 005,Kel. Menteng, Kec. Menteng, JakartaPusat, dalam hal ini berdasarkandiwakili oleh Ny.
    HersanSasmitadilaga, SH. kewarganegaraanIndonesia, pekerjaan Advokat danKonsultan Hukum pada Kantor HukumMITRA Consultant & Lawyer, beralamatdi Jalan Bina Mulya No. 6, KomplekBumi Citeureup Permai, KelurahanCiteureup, Kecamatan Cimahi Utara,Kota Cimahi, Jawa Barat, Selanjutnyadisebut sebagaiPENGGUGAT ; Hal 1 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG1.MELAWANKEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATENBOGOR berkedudukan di Jalan TegarBeriman Cibinong, Kabupaten Bogor,Jawa Barat.
    E43Nomor. 1 Jakarta (12950) yangberdasarkan surat kuasa khusustertanggal 1 September 2009 Nomor.3 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG438/SK.VII1/2009kuasakepada : eeeeeKesemuanyaIndonesia,Advokat/Penasihatdi JalanKomplek Majapahit123, JakartadisebutsebagaiINTERVENSI ; telah memberikanProf. Dr. (Jur) O.CKaligis,SH : DR. Y.B PurwaningM.Yanuar. ; DR. Rico Pandeirot,SH.
    . ; Fernandes Ratu,SH : kewarganegaraanpekerjaanHukum, beralamatMajapahit Nomor. 1820,Permai Blok B 12210160, SelanjutnyaTERGUGAT iPengadilan Tata Usaha NegaraBaNngung f= ++ = 44+ 6462 3 sees ses she She cme Shs1.Telah membaca berkas perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDG ;. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan TataUsaha Negara Bandung Nomor : 46/Pen.MH/2009/PTUNBDGtertanggal 26 Agustus 2009, tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkara ini ; .
    Telah mendengarkan pihak pihak yang bersengketaHal 5 dari 110 hal Putusan Perkara Nomor :46/G/2009/PTUN BDGdi dalamPSPSIGANGaM fe = seee seme 2 see 2 see 2 ame 2 oes ses SeiTENTANG DUDUKNYA SENGKETABahwa, Penggugat dengan surat gugatannyayang telah dibuat dan ditandatangani oleh KuasaHukumnya tertanggal 27 Juli 2009, telah diterimadan didaftarkan di Kepaniteraan Perkara PengadilanTata Usaha Negara Bandung pada tanggal 27 Juli2009, dengan register perkara Nomor46/G/2009/PTUNBDG, dan telah dilakukan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 18-11-2011 — Putus : 19-04-2012 — Upload : 05-09-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 116/G/2011/PTUN-BDG
Tanggal 19 April 2012 — ABDUL GANI vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
136 — 65
  • 116/G/2011/PTUN-BDG
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 01-08-2011 — Putus : 19-10-2011 — Upload : 17-11-2011
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 161/B/2011/PT.TUN.JKT
Tanggal 19 Oktober 2011 — ABDUL HAMID VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. Ir.TATANG SUDJATI JUSUP
88 — 60
  • Membatalkan Putusan PTUN Bandung; Menolak Eksepsi; Menolak Gugatan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 29-10-2013 — Putus : 14-05-2014 — Upload : 05-01-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 135/G/2013/PTUN-BDG
Tanggal 14 Mei 2014 — ECEP DODO VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. NY. LULU SUDRAJAT
86 — 61
  • 135/G/2013/PTUN-BDG
    B (rincikan tahun 1947) ;: Surat Tanda Bukti Lapor, Kehilangan SuratSurat / BarangBarang, Nomor :BK/73/1/2014/JBR/Restabes/Sektor Sukasari, tanggal 21 Januari 2014 ;: Surat Keterangan dari Ecep Dodo, tanggal 21 Januari 2014 ;: Surat Camat Sukasari, Nomor : 474.3/20/Kec.Sksr, tanggal 21 Januari 2014,Perihal : Penjelasan Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor : 474.3/97/AW/VII/2007 ; =: Peta Kota Bandung ;: Surat Kuasa Hukum Penggugat, tanggal 24 Januari 2014, PerihalPermohonan untuk menjadi Saksi di PTUN
    tersebut tidak pernah ada yang mengakungaku,namun kemudian muncul Sertipikat Hak Milik Nomor 2921/Sukagalih atas nama LuluSudradjat ; Bahwa, dari kepentingan Penggugat yang telah dirugikan akibat diterbitkan obyek a quojelas dan nampak Penggugat mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan dalil yangmenyatakan Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat jelas keliru dantidak perlu dipertimbangkan ; Bahwa, sudah jelas dikemukakan dibagian gugatan mengenai kepentingan Penggugatmengajukan gugatan di PTUN
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Pertanahan
Register : 14-07-2010 — Putus : 12-01-2011 — Upload : 18-11-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 60/G/2010/PTUN-BDG
Tanggal 12 Januari 2011 — HANDOKO SATRIA PUTRA VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TANGERANG
108 — 49
  • 60/G/2010/PTUN-BDG
    SAPTONO, SH ;19611023 198503 1004 ;Penata (IIll/c) ;Koordinator PerubahanSatus Hak Tanah padaKantor PertanahanKabupaten Tangerang ;19661212 199003 1006 ;Penata Muda (lIll/a)Staf Sub Seks iPeralihan, PembebananHak dan PPAT pada KantorPertanahan KabupatenTangerang ;PengadilanAgustus 2010Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No :626/SK.36.03/VII1/2010, tanggal 11Untuk selanjutnya disebut TERGUGAT ;Usaha Negara BandungTelah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 60/Pen.MH/2010/PTUN
    BDGtanggal 2372010 tentang PenunjukanMajelis Hakim yang memeriksa, memutusdan menyelesaikan perkaraIni j Telah membaca Penetapan Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 60/Pen.PP/2010/PTUN BDGtanggal 282010 tentang PemeriksaanPSPGISPei gq eccosconnTelah membaca Penetapan Ketua MajelisPengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 60/Pen.HS/2010/PTUN BDGHal 5 dari 56 hal.
    Putusan No.60/G/2010/PTUNBDGtanggal 192010 tentang Hari danTanggal Persidangan yang terbuka untukTelah membaca Penetapan KetuaPengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor : 60/Pen.MH/2010/PTUN BDGtanggal 18102010 tentang PerubahanSusunan Penunjukan Majelis Hakim Baruyang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkaraIni j Telah membaca dan mempelajari berkasberkas perkaratersebut ; Telah mendengar Para Pihak dan saksisaksi di persidanganTentang Duduknya SengketaBahwa, PenggugatJuli 2010,dengan surat gugatannya
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 26-11-2014 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 107/G/2014/PTUN-BDG
Tanggal 31 Maret 2015 — Muchtar Hakim, Dkk VS Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Bangunan Pemerintah Kabupaten Bekasi
86 — 71
  • 107/G/2014/PTUN-BDG