Ditemukan 230 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : sipp s.ip slip sphp sptp saip skip ship sp.p spin sppp
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 29-11-2021 — Putus : 18-04-2022 — Upload : 25-10-2022
Putusan PN MEDAN Nomor 96/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 18 April 2022 — Penuntut Umum:
ELON UNEDO P PASARIBU,SH
Terdakwa:
DHARMA EKA SUBAKTI, SE
154 — 20
  • A 2019;
  • 1 Exemplar Realisasi anggaran hibah;
  • 1 Exemplar Evaluasi pelaksaan anggaran tahapan pemilihan serentak TA 2020;
  • 6 Exemplar Rencana kebutuhan biaya RKB;
  • 1 Bundel SK dan Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja;
  • 1 Map SPIP;
  • 1 Map System Pengendalian Interen Pemerintah;
  • 46 Bundel Dokumen Pengadaan Langsung;
  • 1 Bundel Dokumen Pengadaan Tender;
  • 1 Bundel Rapat pleno Bulan Januari, Februari, Maret, April, Juni
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Putus : 20-06-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2659 K/PID.SUS/2016
Tanggal 20 Juni 2017 — Drs. THOMAS TIGI
633 — 632 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Abstrak : Dalam perkara ini, judex factie Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jayapura membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor dengan pertimbangan bahwa Terdakwa terbukti melawan hukum dalam keadaan khusus yang ... [Selengkapnya]
  • SementaraBPKP memperoleh kewenangan melakukan audit investigatif hanyaberdasarkan PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistim Pengendalian InternPemerintah (SPIP), yang hanyalah merupakan bagian dan SistimPengendalian Intern Pemerintah dalam kaitannya dengan pengawasanintern atas penyalahgunaan tugas dan fungsi instansi pemerintah yangbersifat preventif.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 23-08-2018 — Putus : 22-01-2019 — Upload : 04-04-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 22 Januari 2019 — Penuntut Umum:
ERWAN SUWARNA, SH.MH
Terdakwa:
SYAIFUL A. MAKSUM, ST.MT
75 — 31
  • PenjelasanPasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangan dan selain itu,Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKP melakukan pengawasan internterhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lainberdasarkan penugasan dari Presiden.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 25-06-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 04/Pid.Sus.TPK/2015/PN.SBY
Tanggal 4 Juni 2015 — H.MUHAIMIN
130 — 58
  • dapt dikategorikan sebagai BUMD maka seharusnya PTSMP tidak berhak mendapatkan penunjukan sebagai pengelolaalokasi gas;Bahwa secara job dis BPKP, BPKP hanya melakukan auditterhadap BUMN dan anggaran negara disamping itu BPKP jugasbisa melakukan audit terhadap swasta contohnya perusahaantambang, jadi berhak mengaudit swasta dengan ddsasarketentuan yang terkit dengan BPKP penjelasan pasal 6 UU No.30 tahun 2002 tentang KPK, Tupoksi BPKP sesuai Kepres No.110 Tahun 2001, PP No. 60 tahun 2008 tentang SPIP
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-11-2017 — Putus : 27-10-2017 — Upload : 14-11-2017
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 30/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna
Tanggal 27 Oktober 2017 — SYAHRIAL, SE.,MSi;
90 — 40
  • Kerugian Keuangan Negaraatas Perkara Dugaan Penyimpangan Terhadap Pengadaan 1 Unit MobilPemadam Kebakaran Modern Untuk Kota Banda Aceh (BPBA) pada DinasPendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA) yang bersumber dari APBA Tahun2014, serta Surat Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor:S0486/PW01/5/2017dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Aceh Nomor: ST0116/PW01/5/2017 tanggal 13 Maret 2017 perihal Perpanjangan PenugasanAudit.Bahwa benar sesuai dengan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 15-08-2018 — Putus : 03-01-2019 — Upload : 25-01-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 3 Januari 2019 — Penuntut Umum:
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
95 — 25
  • Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus
Register : 15-02-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Yyk
Tanggal 6 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ADITYA RACHMAN ROSADI, SH.,MH
Terdakwa:
SUYONO Bin HARJO MULYONO Alm
218 — 64
  • PenjelasanPasal 50 ayat (3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu,antara lain audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP, danaudit atas halhal lain di bidang keuangan.
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 06-10-2014 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bjm.
Tanggal 6 Oktober 2014 — ARY SATRIO, ST., MT
64 — 9
  • Menurut ketentuan Pasal 49 ayat (2), PeraturanPemerintah No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP), kewenangan BPKP untuk melakukanpemeriksaan hanya atas halhal sebagai berikut diantaranyaPertama, Kegiatan yang bersifat lintas sektoral, Kedua, Kegiatankebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan olehMenteri Keuangan selaku Bendahara umum Negara; dan Ketiga,Kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden, bukanpemeriksaan atas keuangan daerah atau keuangan negara (
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 28-04-2021 — Putus : 06-08-2021 — Upload : 16-08-2021
Putusan PN AMBON Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 6 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
3.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
4.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
5.YASSER SAMAHATI, SH
6.MUJI ACHMAD MUTHAQIN, SH
7.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
ABDUL GAFUR LAITUPA, S.SiT
177 — 120
  • perkara dugaanPengadaan Tanah untuk Lokasi Pembangunan PLTMG (Pembangkit ListrikTenaga Mesin Gas) 10 MW Tahun Anggaran 2016 di Dusun Jiku Besar, DesaNamlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.Riwayat Pendidikan Non Formal :Sertifikasi Pembentukan Auditor Terampil sebagai Anggota Tim;Sertifikasi Pembentukaan Auditor Ahli Pertama sebagai Anggota Tim;Sertifikasi Penjenjangan Auditor Ahli Muda sebagai Ketua Tim;Sertifikasi Penjenjangan sebagai Auditor Madya sebagai Pengendali Teknis;Sertifikasi Diklat SPIP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
Ir. IRAWAN SUGENG WIDODO alias PAK DODIK
421 — 615
  • Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare tahu 2013;k Workshop Implimentasi SPIP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 12-11-2018 — Putus : 14-03-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 176/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Maret 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SUGIARTO
131 — 64
  • Riwayat pendidikan Non formal ahli adalah sebagai berikut:a) Diklat ALih Jalur jenjang Serifikasi Tahun 2011.b) Diklat Good Corporate Governance Tahun 2012.Hal. 114 dari 236 halaman Putusan Nomor : 176/Pid.Sus/TPK/2018/PN.SBY.c) Diklat Auditor Ketua Tim Tahun 2012.d) Diklat Pengelolaan Data Base PDAM tahun 2013.e) Diklat Penilaian Kinerja Unggul tahun 2014.f) Diklat Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) tahun 2014g) Diklat Investigasi Tahun 2016.Bahwa ahli di bidang akuntansi dan auditingBahwa
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 18-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 18/ Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm
Tanggal 18 Maret 2013 —
62 — 13
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP).b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai NomorB/132/Q.3.14/Dek.3/04/2011 tanggal 20 April 2011 perihal AuditInvestigasi/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.c. Hasil ekspose antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatandengan Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 5 Mei 2011.d.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus
Register : 04-06-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN GORONTALO Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
229 — 211
  • Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan dariPresiden.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 01-08-2013 — Upload : 21-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 13/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Agustus 2013 — Terdakwa DARMAWAN SUTANTO
103 — 68
  • keahliandan teknik termasuk keahlian audit, teknik investigasi danketerampilan pengumpulan data untuk mengungkapkanketidakwajaran akuntansi dan perilaku menyimpang, termasuk180tindakan pencurian, penyelewangan dana, penggelapan, pencucianuang, dan korupsi; Bahwa, Audit dalam rangka penghitungan Kerugian KeuanganNegara dipersamakan dengan audit investigatif, namun berbedadalam pengumpulan dan proses pembuktian yang sepenuhnyamerupakan kewenangan dan Penyidik.Bahwa, sesuai PP 60 tahun 2008 tentang SPIP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
98 — 31
  • dapt dikategorikan sebagai BUMD maka seharusnya PT SMP tidak berhakmendapatkan penunjukan sebagai pengelola alokasi gas;Bahwa secara job dis BPKP, BPKP hanya melakukan audit terhadap BUMN dananggaran negara disamping itu BPKP jugas bisa melakukan audit terhadap swastacontohnya perusahaan tambang, jadi berhak mengaudit swasta dengan ddsasarketentuan yang terkait dengan BPKP penjelasan pasal 6 UU No. 30 tahun 2002tentang KPK, Tupoksi BPKP sesuai Kepres No. 110 Tahun 2001, PP No. 60 tahun2008 tentang SPIP
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
EDI SHANDY ABDUR RAHMAN, SE.
194 — 79
  • Pemerintah th2012;d Diklat sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan PengendalliTeknis tahun 2010;e Diklat Penyidikan tahun 2006;f Diklat Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca tahun2004;g Sosialisasi Audit Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa tahun 2004;h Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan Ahli KetuaTim 1998;i Diklat Sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor Perjenjangan pengendaliteknis tahun 2011;j Seminar Accounting For Welfare tahu 2013;k Workshop Implimentasi SPIP
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 18-03-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 17/ Pid.Sus / Tipikor / 2012 / PN.Bjm.
Tanggal 18 Maret 2013 —
69 — 4
  • Peraturan Pemerintah Nomor : 60 tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah (SPIP).b. Surat Kepala Kejaksaan Negeri Amuntai NomorB/132/Q.3.14/Dek.3/04/2011 tanggal 20 April 2011 perihal AuditInvestigasi/Penghitungan Kerugian Keuangan Negara.c. Hasil ekspose antara Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatandengan Kejaksaan Negeri Amuntai tanggal 5 Mei 2011.d.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 23-08-2018 — Putus : 11-01-2019 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 11 Januari 2019 — Pidana Ir.H.Syarifuddin S. Haddade
151 — 30
  • Penjelasan Pasal 50 ayat(3) menyebutkan bahwa audit dengan tujuan tertentu, antara lain audit investigatif,audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas halhal lain di bidang keuangandan selain itu, Pasal 49 ayat (2) huruf c PP No. 60 Tahun 2008 mengatur, BPKPmelakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara ataskegiatan tertentu yang meliputi : kegiatan lain berdasarkan penugasan darnPresiden.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-09-2012 — Upload : 24-06-2013
Putusan PN SAMARINDA Nomor 02/Pid.Tipikor/2012/PN.Smda
Tanggal 10 September 2012 — H. HAMSYAH MAHDASI, SH Bin DAENG MANGALE
57 — 22
  • keuangan tersebut.Audit operasional, yaitu) audit yang bertujuan untuk menilai apakah suatuprogram/kegiatan telah efisien, efektif, dan sesuai dengan pedoman/petunjukteknis/peraturan yang berlaku;Memberikan rekomendas/saran perbaikan yang diperlukan.Audit Kinerja, yaitu audit atas pencapaian kinerja suatu kegiatan/programberdasarkan indikator tertentu.Audit Dengan Tujuan Tertentu, yaitu audit yang dilakukan untuk tujuan spesifiktertentu antara lain berupa audit investigatif, audit atas penyelenggaraan SPIP
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 24-01-2017 — Putus : 13-06-2017 — Upload : 03-08-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 13 Juni 2017 — AHMAD HIDAYAT MUS, SE alias AHM
146 — 81
  • SisternPengendalian Intern Pernerinah (SPIP) didefinisikan sebagai SisternPengendalian Intern yang diselenggarakan Secara menyeluruh dilingkungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Untukmemelihara sistrm pengendalian yang baik malalui diperlukan aparatpengawasan intern pemerintah seperti yang diatur pada pasai 49(1)PP No. 60/2008 yang terdiri atas:1. BPKP;2.