Ditemukan 1915 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kompetensi kompentensi kopensi konperensi koesensi kopentensi konepensi konevensi
Pengadilan PA BANGIL Perdata Agama Perceraian
Register : 03-06-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 24-10-2016
Putusan PA BANGIL Nomor 951/Pdt.G/2015/PA.Bgl
Tanggal 13 Juni 2016 — PENGGUGAT X TERGUGAT
44 — 16
  • Menyatakan Pengadilan Agama Bangil memiliki kopetensi untukmenerima dan kemudian memeriksa berikutnya mengadili GugatanRekonpensi beserta buktibukti yang diajukan Penggugat Rekonpensi.DALAM REKONPENSI1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya, dan/atau2. Menyatakan bahwa Gugatan Rekonpensi yang diajukan olehPenggugat Rekonpensi dapat diterima.DALAM KONPENSI! DAN REKONPENSI1. Menetapkan biaya perkara menurut hukum, dan/atau2.
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Lain-lain
Register : 18-06-2019 — Putus : 22-08-2019 — Upload : 06-11-2019
Putusan PN SANGGAU Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Sag
Tanggal 22 Agustus 2019 — Penuntut Umum: Muhammad Faidul Aliim Romas, S.H. Terdakwa: Dr. SATELI GULO, M.M., M.Si.
170 — 65
  • hari Selasatanggal 10 April 2012, atau setidaktidaknya pada bulan April 2012, atausetidaktidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 bertempat di SekolahMenengah Pertama (SMP) Karmel yang berada di Jalan TengkawangKelurahan Bunut Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum PengadilanNegeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, selakuperseorangan, organisasi atau penyelenggara pendidikan telah memberikanijazah, Sertifikat Kopetensi
Pengadilan PN BANTUL Perdata Khusus Hak Cipta
Register : 12-01-2017 — Putus : 25-09-2017 — Upload : 12-12-2017
Putusan PN BANTUL Nomor 3/Pid.Sus/2017/PN Btl. (Hak Cipta)
Tanggal 25 September 2017 — Ir. SOEGIHARTO SANTOSO bin POELOENG SANTOSO
618 — 297
  • membuatsurat dakwaan dan kaitannya dengan surat Tuntutan adalah, sikap dariJaksa mengenai faktafakta yang terungkap dalam persidangan, apakahdakwaan yang dituduhkan kepada Terdakwa tersebut sudah memenuhidakwaannya apa belum , sehingga surat Tuntutan harus didasarkan padasurat dakwaan yang telah didakwakan.Halaman 127 dari 152 Putusan Nomor: 03/Pid.Sus/2017/PN.Btl (Hak Cipta)Bahwa dari surat dakwaan yang sama biasanya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah perkara tersebut merupakan kopetensinya,baik kopetensi
    relative maupun kopetensi absolut.Bahwa Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 yang berkaitan dengan Ayat 4merupakan UU lex specialis, maka Pasal tersebut harus ditaati artinyakalau disana dikatakan harus melalui mediasi maka harus ditaati denganmediasi.
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-03-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AJI DERY ARIANTO
2.ARDANI FASYALISA, S. SOS
3.ASPANSYAH
4.GUJALI
5.IDA WATI
6.INDRIANI
7.NURUL ANGGRAENY
8.RAHMAWAN FEBRIANTO
9.SISWANTO
10.SURYANTO
11.UDIN
12.WAHYUDI
13.ADI
14.AHMADI
15.AHMADI PUTRA
16.ARPINANSYAH
17.FAISAL HAMRAN
18.HENDRA KESUMA
19.HERI SAPUTRA
20.HERIHAT
21.HERMAWAN BUDIYONO
22.IRWAN
23.JAINUDIN
24.JUNAIDI
25.MISWANTO
26.MOCH. YUDHI HARSONO. SH
27.MUHAMMAD FAJARUDDIN
28.MUHAMMAD MURDAN
29.NOVIA ANDRIANI
30.NUR HADI RAHMAN
31.RAHMAN
32.RATNI
33.ROCHMAH FITRIANI
34.RONI
35.SABRAN
36.SAHRIANSYAH
37.SAID ABDULLAH
38.SEPANDI
39.SUGIANTO
40.SUKAMTO DWI YULIANTO
41.SYAH EFENDI
42.SYARIPUDDIN
43.SYARKAWI MAWI
44.UDHIN
Tergugat:
PT. MALAYA SAWIT KHATULISTIWA
95 — 14
  • akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan Jawaban tertanggal 29 Mei 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenangmengadili perkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
    mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-06-2018 — Putus : 05-09-2018 — Upload : 30-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 267/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 5 September 2018 — Pembanding/Penggugat : IDIK TASDIK Diwakili Oleh : FAISAL WAHID IMANULLAH, SH.,
Terbanding/Tergugat I : JOHAN MULYANA
Terbanding/Tergugat II : AGUSTIANA HERADI, SH.
Terbanding/Turut Tergugat VII : ANDREAS WILLY
Terbanding/Turut Tergugat V : IBU EUIS
Terbanding/Turut Tergugat III : RINA YUSTIANA
Terbanding/Turut Tergugat I : ISKANDAR
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar
Terbanding/Turut Tergugat VI : IBU NONENG
Terbanding/Turut Tergugat IV : RIDWAN EVRIANDY
Terbanding/Turut Tergugat II : RONI SUSANTO
Terbanding/Turut Tergugat IX : AMIR HUSSEIN SALEH, SH.
Terbanding/Turut Tergugat IX : AMIR HUSSEIN SALEH, SH.
Terbanding/Turut Tergugat VII : ANDREAS WILLY
Terbanding/Turut Tergugat V : IBU EUIS
Terbanding/Turut Tergugat III : RINA YUSTIANA
Terbanding/Turut Tergugat I : ISKANDAR
Terbanding/Turut Tergugat VIII : Badan Pertanahan Nasional Kota Banjar
Terbanding/Turut Tergugat VI : IBU NONENG
Terbanding/Turut Tergugat IV : RIDW
63 — 34
  • Kopetensi Relatif.Menimbang, bahwa gugatan Pembanding ( semula Penggugat )seharusnya diajukan melalui Pengadilan Negeri Cibinong bukan PengadilanNegeri Bogor, karena objek sengketa berada dan terletak di Desa CilebutHalaman 70 dari 69 halaman Putusan Perdata No. 267/Pdt/2018/PT.BDG.Barat Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor yang masuk wilayah hukumPengadilan Negeri Cibinong ;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 10-03-2014 — Putus : 28-05-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/TUN/2014
Tanggal 28 Mei 2014 — IDA FARIDA VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK., II. PT. PAKUAN;
166 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kewenangan Mengadili:Dalam hal gugatan menyangkut Sertifikat Tanah, maka disepakatiapabila Sertifikat tersebut digugat dengan alasan cacat hukum dari aspekkewenangan, prosedur, dan atau substansi, maka gugatan tersebut adalahmerupakan kewenangan/kopetensi Peradilan Tata Usaha Negara.
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-09-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 05-01-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 35/Pid.Sus-TPK/2016/PN.PLG
Tanggal 7 Desember 2016 — SUNARDI BIN REJO SUWITO
42 — 15
  • Bupati OKU Timur Nomor : 107 / KPTS / BKD.1.2/ 2010, Tanggal 17 September 2010.e Tugas dan Tanggung Jawab saksi sebagai pengawas sekolahyaitu diantaranya :Standar isi : untuk membina kepsek guru untuk memahami danmenyusun kurikulum untuk dilaksanakan pada suatu sekolah.Standar proses : untuk membimbing kepsek dan guru untukmelaksanakan pendidikan dan pengajaran.Standar kelayakan pendidikan : untuk membantu dan mendorong agarguru guru mempunyai standar pendidik yang memenuhi syarat ( S1 ).Standar kopetensi
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-03-2019 — Putus : 06-04-2016 — Upload : 19-03-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 98/Pdt.G/2015/PN Jap
Tanggal 6 April 2016 — Penggugat : - Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA Tergugat : - 1.ALFIANSYAH LIKADINATA - 2.H. SYAMSUNAR RASYID - 3.DANIEL HAMADI - 4.Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
115 — 63
  • berkas perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Klas A Jayapura tanggal 06 April 2016 Nomor98/Pdt.G/2015/PN Jap dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding /Tergugat I/ Tergugat Intervensi , Pembanding Il/ Tergugat II/ TergugatIntervensi Il, dan Pembanding II/ Turut Tergugat II/ Tergugat Intervensi IV,berpendapat :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbangan putusan HakimTingkat Pertama dalam eksepsi kopetensi
Pengadilan PN Labuan Bajo Perdata Tanah
Putus : 11-12-2012 — Upload : 05-03-2013
Putusan PN Labuan Bajo Nomor 03/PDT.G/2012/PN.LBJ
Tanggal 11 Desember 2012 — H. ABDURAHIM SALIM alias ABASEDO Melawan PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA C.q. Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta, C.q. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang, C.q. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo,, Dkk
100 — 32
  • HUKUMPutusan Nomor 03 /PDT.G / 2012/ PN.LBJDALAM KONVENSIMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa disamping mengajukan jawaban, para Tergugat jugamenyampaikan eksepsi, oleh karena itu) Majelis Hakim terlebih dahulu akanmempertimbangkan eksepsi tersebut ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari para Tergugat adalahsebagaimana termuat dalam eksepsinya, dimana pada intinya para Tergugatmendalilkan sebagai berikut :1 Eksepsi Kopetensi
Pengadilan PTUN SERANG TUN Pertanahan
Register : 02-03-2017 — Putus : 04-09-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PTUN SERANG Nomor 15/G/2017/PTUN-SRG
Tanggal 4 September 2017 — - M. ALEK KARTA ATMADJA bin PADMI KARTA ATMADJA (Penggugat) melawan KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG (Tergugat), SITI SALSYAH HEGARDINI dkk (Tergugat II Intervensi 1-23) dan GOTTFRIED TAMPUBOLON (Tergugat II Intervensi 24)
183 — 211
  • Mengingatbahwa penguasaan secara fisik terhadap obyek sengketa, maka untukmembuktikan terhadap kepemilikan suatu hak atas tanah, selayaknyagugatan ini diajukan ke Peradilan Umum (kopetensi absolut) untukmembuktikan bahwa subyek hukum yaitu Penggugat adalah yang berhakatas tanah sengketa atau obyek gugatan;Dengan demikian maka gugatan Penggugat tersebut mohon untuk ditolakatau setidaktidaknya tidak dapat diterima;.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-01-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 180/PDT/2018/PT PBR
Tanggal 10 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat II : PT.PERAWANG SUKSES PERKASA INDUSTRI
Terbanding/Penggugat I : NASRUN
Terbanding/Penggugat II : ERMAWATI
Terbanding/Penggugat III : BURHAN
Terbanding/Penggugat IV : ABDUL MA'AS
Terbanding/Penggugat V : WAHAB
Terbanding/Penggugat VI : ABDUL HARIS
Terbanding/Penggugat VII : RUDI
Terbanding/Penggugat VIII : TAMRIN
Terbanding/Penggugat IX : PARIDA
Terbanding/Penggugat X : JALIUS
Terbanding/Penggugat XI : FAIZUL
Terbanding/Penggugat XII : ZULPAHMI
Terbanding/Penggugat XIII : ABDUL SALAM
Terbanding/Penggugat XIV : MARWAN
Terbanding/Penggugat XV : HUZAIMAH
Terbanding/Penggugat XVI : ZAITUN
Terbanding/Turut Tergugat : KEPALA DESA KABUN.
Turut Terbanding/Tergugat I : KEMENTRIAN KEHUTANAN RI
Turut Terbanding/Tergugat III : PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V
133 — 99
  • dalil Pembanding d/hTergugat II yang hanya mempersoalkan masalah Epsepsi KonpetensiRelatif Pengadilan Negeri secara hukum hanya merupakan dalilpengulangan yang tidak relevan lagi untuk dikemukakan dalam tingkatbanding perkara a quo, sebab pemeriksaan Eksepsi KonpetensiRelatif hanya dapat dikemukakan pada saat mengajukan JawabanTergugat pada sidang tingkat pertama hal ini sejalan dengan PutusanMahkamah Agung RI No.1340.K/Sip/1971, tanggal 13 September1972, yang kaidah hukumnya menyebutkan:Eksepsi Kopetensi
Pengadilan PT JAYAPURA Perdata
Register : 26-08-2016 — Putus : 21-11-2016 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 47/PDT/2016/PT JAP
Tanggal 21 Nopember 2016 — Pembanding/Tergugat I : ALFIANSYAH LIKADINATA
Terbanding/Penggugat : Ir. MIKAEL KAMBUAYA alias MAIKEL KAMBUAYA
Turut Terbanding/Tergugat II : H. SYAMSUNAR RASYID
Turut Terbanding/Tergugat III : DANIEL HAMADI
Turut Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah RI Cq Kepala BPN RI Cq Kakanwil BPN Prov Papua Cq Kakan BPN Kota Jayapura
123 — 32
  • perkara beserta turunanresmi putusan Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura tanggal 06 April 2016 Nomor98/Pdt.G/2015/PN Jap dan telah pula membaca serta memperhatikan denganseksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Pembanding 1/Tergugat I/ Tergugat Intervensi , Pembanding II/ Tergugat II/ Tergugat IntervensiIl, dan Pembanding II/ Turut Tergugat II/ Tergugat Intervensi IV, berpendapat :DALAM EKSEPSI :Menimbang, bahwa alasanalasan dan pertimbangan putusan HakimTingkat Pertama dalam eksepsi kopetensi
Pengadilan PN SAMARINDA Perdata Khusus
Register : 27-03-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 32/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Smr
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat:
1.ANDI BAHRUL RAHMANSYAH
2.ANITA NURUL HIDAYAH
3.BEDU HATANG
4.BUDIMAN
5.FITRANDI A
6.HARIYANTI
7.ISKANDAR
8.JERMAN
9.RAMLI PRAMADANI
10.RATNASARI
11.YONGKY ANDRISON
12.YUNITA INDRAWATI
13.ABDUL GAPPAR
14.ABD. SAMAD
15.ADI KUSTIAWAN
16.AGUSTINUS
17.AMIR
18.AMIR
19.ANDI PAULING
20.ANGGA REKSA
21.ASRI
22.BAHAR
23.BAHRIN
24.BASRI
25.BEDRA PEDRIAN
26.FATMAWATI
27.HAMZAH
28.HARDIL
29.HERMAN
30.HERMAN
31.HERMAN
32.HERMANSYAH
33.JUNAIDE
34.KALIMANTORO
35.LUKMAN
36.MANSYUR
37.MASE HATANG
38.MOHAMMAD BURHAN
39.MUH. SAING
40.MUHAMMAD ALI
41.MUIN
42.MUNAWAR
43.NAPSIAH
44.NUR ILHAM RAMADHAN
45.PATIWIRI
46.RAHMAN BC
47.RISKI SURYA SAPUTRA
48.SATTU
49.SEPRA ALEX SANDER
50.SOFYAN AHMADI
51.TAHIR
52.TOPO
53.UMAR MAMAN
54.YUSRIL ISHAK MAHENDRA
Tergugat:
PT. KUTAI SAWIT PLANTATION
71 — 15
  • akan tetapi tidak berhasil, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkandengan membacakan surat gugatan Para Penggugat yang isinya tetapdipertahankan oleh Para Penggugat;Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat tersebutTergugat mengajukan Jawaban tertanggal 27 Mei 2019, denganmengemukakan halhal sebagai berikut :DALAM EKSEPSIPengadilan Negeri Khususnya Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Samarinda secara Absolute tidak berwenang mengadiliperkara Aquo (Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
    mempersingkat uraian dalam Putusan ini,maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang haruslahdianggap sudah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkandalam putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMDALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa Tergugat dalam surat Jawabannya telahmengajukan Eksepsi yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan NegeriKhususnya Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSamarinda secara Absolute tidak berwenang mengadili perkara Aquo(Kompetensi Absolute) / (Kopetensi
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-10-2014 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN TEGAL Nomor 24/Pdt.G/2014/PN Tgl
Tanggal 18 Juni 2015 — Abdul Chakim, dkk. Melawan Departemen Pertahanan dan Keamanan Republik Indonesia Cq. TNI AL Jakarta Cq. Pangkalan utama TNI AL V Cq. Pangkalan TNI AL Tegal, dkk.
102 — 12
  • merupakankewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, untukitu maka Pengadilan Negeri Tegal tidak berwenang untuk memeriksa danmengadili perkara ini.CcOleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 134 HIR terhadap eksepsikompetensi absolut yang Tergugat 1 dalilkan telah sesuai dengan ketentuandalam Pasal 136 HIR untuk itu mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakimyang memeriksa perkara ini sebelum kepada pemeriksaan pokok perkara agardapat memberikan putusan sela dengan Menerima Eksepsi Kopetensi
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 22-05-2019
Putusan PN GIANYAR Nomor 123/Pdt.G/2018/PN Gin
Tanggal 30 April 2019 — Penggugat:
1.I Dewa Gede Weda
2.Desak Nyoman Murniati
Tergugat:
1.Aryani Tedjamulia
2.Anak Agung Istri Acyunta Kirana
3.Anak Agung Gde Agung Abhidamma
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Kelurahan Samplangan
2.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Gianyar
3.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gianyar
105 — 52
  • Halaman 63 dari 81 Putusan nomor 123/Pdt.G/2018/PN GinMenimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi dari ParaTergugat maupun Turut Tergugat Ill tersebut, Majelis Hakim tidak akanmempertimbangkan eksepsi tersebut satu persatu, eksepsi dalam kategori yangsama akan dipertimbangkan secara bersamaan;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Eksepsi dari Para Tergugat danTurut Tergugat III adalah sebagaimana termuat dalam Eksepsinya, dimana padaintinya Para Tergugat mendalilkan sebagai berikut :Eee SSSEksepsi Kopetensi
Pengadilan PN AMURANG Perdata Tanah
Putus : 24-03-2020 — Upload : 10-09-2020
Putusan PN AMURANG Nomor 123/Pdt.G/2019/PN Amr
Tanggal 24 Maret 2020 — LYDIA SUPIT LELENGB dkk lawan HENOCH ANDRIES REPI dkk
251 — 129
  • Lengkong, S.H danNoch Novrilomboan, S.H untuk mengajukan gugatan di Pengadilan NegeriAmurang kepada Henoch Andries Repi dan pihakpihak yang terkait lainnyayang menurut hukum acara formil harus diikut sertakan dalam perkara tanahmilik para penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadapsurat Kuasa Khusus para penggugat telah jelas mengungkapkan siapasiapayang menjadi pihak/subyek dan obyeknya, serta telah menjelaskan secaratertulis tentang kopetensi relative yang diajukan di Pengadilan
Pengadilan PA STABAT Perdata Agama
Register : 25-09-2020 — Putus : 01-03-2021 — Upload : 04-03-2021
Putusan PA STABAT Nomor 1485/Pdt.G/2020/PA.Stb
Tanggal 1 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
123 — 57
  • perubahan keduaUndangUndang Nomor 7 tahun 1989 yang dipertegas kembali pada Buku IIhalaman 59 huruf (b) sengketa dibidang kewarisan yang pewarisnya beragamaIslam meskipun sebagian atau seluruh ahli warisnya non muslim berdasarkanketentuan tersebut seluruh ahli waris baik beragama islam atau non muslimdapat dijadikan pihak dalam perkara warisan dalam perkara aquo, olehkarenanya eksepsi para Tergugat dinyatakan ditolak;Menimbang, bahwa karena eksepsi para Tergugat berkaitan denganKopetensi Obsolut bukan Kopetensi
Pengadilan PN SEMARANG Perdata Tanah
Putus : 08-07-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 366/Pdt.G/2014/PN.SMG
Tanggal 8 Juli 2015 — Enrico Sulistiono Abadi. (Penggugat) Melawan 1.PT.Bank CIMB Niaga Semarang. (Tergugat) 2.KPKNL Semarang. 3.Kantor Pertanahan Kota Semarang. 4.Direktorat Jendral Pajak Pratama Semarang Barat. 5.Yudha Tri Sakti.
125 — 25
  • Tentang Kopetensi Absolut Bahwa Gugatan Penggugat adalah sebelumnya tentang penetapantertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarayang merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkanperaturan perundangundangan yang berlaku yang bersifat Konkritindividual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorangatau Badan Hukum Perdata dan seterusnya kasus ini adalahkewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenanganPengadilan Negeri;2.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Materiil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 Tahun 2006
3058 — 1494
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
  • Masalahpenangguhan penahanan termasuk dalam kopetensi peradilan umum bukanMakamah Konstitusi, karena materi penangguhan penahanan diatur dalamKUHAP.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 13-04-2015 — Putus : 12-11-2015 — Upload : 09-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Nopember 2015 — HONING SANNY. Lawan 1. Dr. Andreas Hugo Pareira, 2. Dr. Andreas Hugo Pareira, 3. Kornelis Soi, S.H. 4. Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP), 5. Komisi Pemilihan Umum Pusat, 6. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, 7. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 8. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 10. Dewan Pimpinan Daerah PDIP Provinsi Nusa Tenggara Timur, 11. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 12. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 13. Dewan Pimpinan Cabang PDIP Kabupaten Ende, Provinsi Nusa tenggara Timur, 14. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Nusa Tenggara Timur, 15. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, 16. Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Ende, Provinsi Nusa tenggara Timur, 17. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).
95 — 33
  • KOPETENSI ABSOLUT.PENGADILAN NEGERIJAKARTA SELATAN TIDAK BERWENANGMENGADILI PERKARA AQUO.Hal 22 dari 74 hal Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.Bahwa didalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2003jelas dinyatakan bahwa bahwa :1. Bahwa pada umumnya perkaraperkara perdata tersebutmenyangkut permasalahan internal dalam tubuh partai yangterkait.2.