Ditemukan 1990 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : dalling driling dalung dading daging djaling daling dianing darling daaming dealing dualing draling dwalingã
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 27/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 5 Juli 2021 — Pemohon:
SAUT TARULITUA SIMAMORA,
Termohon:
1.KAPOLRI Cq. KAPOLDASU Cq. DIREKTUR RESERSE KRIMINAL KHUSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
2.KEJAGUNG R.I. Cq. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI SUMATERA UTARA,
112 — 21
  • Bahwa Ahli tambahkan untuk mempersangkakan terlapordengan 14 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1946 haruslahkongheren berupa mengetahui dan menghendaki akibat daripemberitaan dan pemberitahuan kabar bohong dimaksud makaterhadap tersangka dapat diminta pertanggungjawaban pidanawalaupun di dalamnya terdapat rechts dwaling atau kesesatanhukum, artinya suatu perbuatan dengan perkiraan hal itu tidakdilarang oleh undangundang.
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 18-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 364/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Tergugat I : MARCELINO NOVYANTOH Diwakili Oleh : DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N
Pembanding/Tergugat II : HARIANTO HARDJADINATA Diwakili Oleh : DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N
Pembanding/Tergugat III : SANDRA TEJO SUGONDO Diwakili Oleh : DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N
Pembanding/Tergugat IV : GUNTORO TEJO SUGONDO Diwakili Oleh : DIDIK SIMON CAHYADI SUPRANATA, SH,MH,Sp.N
Terbanding/Penggugat : Ir. EDHI SETIAWAN WIROATMODJO. Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA DINAS PENATAAN RUANG KOTA SEMARANG dahulu DINAS TATA KOTA DAN PERUMAHAN KOTA SEMARANG
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SEMARANG
56 — 37
  • Penggugat klausula Akta Perjanjian Kredit denganPemberian Jaminan no.18 tanggal 12 Maret 2018 pada pasal 8 , pasal 11,pasal 13, pasal 14, pasal 15 dan pasal 16 Akta Perjanjian Kredit DenganPemberian Jaminan no. 18 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat oleh TurutTergugat , tidak benar merupakan Perbuatan Melawan Hukum yangHalaman 66 Putusan Nomor 364/Pdt/2020/PT Smgdilakukan Tergugat dan Turut Tergugat (Notaris) yang dilandasi itikad tidakbaik, mengandung unsur unsur kecurangan (bedrog), tipu daya (dwaling
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 23-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 26 Oktober 2016 — MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
160 — 98
  • Raharjo masih bersifat teoritis, jadi sah tidaknyaKeputusan TUN tergantung penilaian Majelis Hakim ;Bahwa mengukur kekeliruan apakah ada pembagianpembagian serta subpembagian lagi dalam dwaling, dalam sepengetahuan ahli penerbitanKeputusan TUN harus berdasarkan peraturan perundangundangan jugamenggunakan AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik, azas kehatihatian sebelum mengeluarkan keputusan TUN wajib diperhatikan, kalaukeputusan itu tidak dipermasalahkan tidak masalah tetapi jikadipermasalahkan dan
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 20-02-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 02-07-2020
Putusan PN BATAM Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 25 Juni 2020 — Penggugat:
PT Fagioli Lifting and Transportation Indonesia
Tergugat:
1.Badan Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi Indonesia
2.PT Waagner Biro Indonesia
879 — 803
  • Objek Tipu Muslihat dan Pemalsuan Tidak Jelas.42.Bahwa Permohonan pembatalan Putusan Arbitrase didasarkan padaadanya 1) tipu muslihat dan, ii) dokumen yang mengandung kepalsuan,dengan demikian seharusnya Pemohon menunjuk dan membuktikanbagian mana dari proses atau dokumen selama persidangan arbitraseyang mengandung unsur tipu muslihat atau kepalsuan tersebut (dwang,dwaling, bedrog).
Pengadilan PN AMUNTAI Perdata
Register : 08-02-2021 — Putus : 15-07-2021 — Upload : 23-07-2021
Putusan PN AMUNTAI Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Amt
Tanggal 15 Juli 2021 — Penggugat:
WANDY ARIFANSYAH
Tergugat:
ASPUL, H.
89 — 11
  • memberikan persetujuan, sedangkanHalaman 89 dari 101 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pat.G/2021/PN Amtpenggugat yang dalam hal ini sebagai pembeli tetap melakukan jual belliterhadap obyekobyek tanah tersebut tanpa diketahui dan disetujui oleh seluruhpara ahli waris dari boede/ tanah waris yang belum dibagi tersebut;Menimbang, bahwa syarat umum pertama bahwa adanya kata sepakatantara para pihak dalam perjanjian tidak terpenuhi karena perjanjian tersebutterjadi karena paksaan (dwang), kekhilafan (dwaling
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 20-04-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 23-03-2016
Putusan PN WATES Nomor 9/Pdt.G/2015/PN Wat
Tanggal 22 Desember 2015 — SUGIJO, Melawan Drs. H. ZAENUL IQSAN, dkk
86 — 12
  • Dengandemikian, PENGGUGAT memiliki hak untuk menggugat atas kepemilikan danpengalihan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 04120/Sukoreno karenakesepakatan awal antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tidak memenuhisyarat subjektif, yaitu dengan adanya cacad kehendak berupa paksaan(dwang), kekhilafan (dwaling), atau penipuan (bedrog) yang dilakukan olehTERGUGAT I.2.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 11-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Ptk
Tanggal 15 Februari 2021 — Penuntut Umum:
KADEK AGUS AMBARA WISESA, S.H., M.H.
Terdakwa:
SUHARDI
117 — 27
  • Menimbang, bahwa untuk adanya suatu doen plagen maka orang yangdisuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:Halaman 96 dari 114 Halaman Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2020/PN Ptk1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalahseseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalamPasal 44 KUHP;:2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyaisuatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan (dwaling
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Perdata
Register : 10-02-2021 — Putus : 02-02-2022 — Upload : 04-02-2022
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 94/Pdt.G/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 2 Februari 2022 — Penggugat:
MARTA RIAWAN
Tergugat:
1.IWAN SUSILO
2.DJEDJEM WIDJAYA, SH (Notaris Pensiun)
3.NOTARIS STEPHANY WILAMARTA, SH
4.PT. BANK UOB Indonesia Kantor Pusat
5.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA
6.NURMAN RIZAL, S.H.
225 — 136
  • Sertifikat HGB No.2093/Pajagalan (Bukti P1)secara tanpa hak dan melawan hukum dengan caramembebaskan utangutang Penggugat yang nilainya tidaksepadan dengan nilai jaminan yang diambil aliha dalahmerupakan Tindakan yang bertentangandengan kepatutan dankeadilan yang berupa Perbuatan Penyalahgunaan keadaan; danoleh karenanya Perjanjian tersebut disamping telah tidakmemenuhi syaratsyarat sahnya suatu perjanjian sebagaimanadiatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, Perjanjian tersebut jugamengandungun surdwang, dwaling
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 03-05-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN PONTIANAK Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2021/PN Ptk
Tanggal 3 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DENI SUSANTO, SH.MH
Terdakwa:
JUHERAN Bin KIPET
87 — 29
  • sebagai orang yang melakukan sendiri suatuperistiwa pidana itu;Menimbang, bahwa untuk adanya suatu doen plagen maka orang yangdisuruh melakukan itu haruslah memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:1) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana itu adalahseseorang yang ontoerekeningsvatbaar seperti yang tercantum dalamPasal 44 KUHP;2) Apabila orang yang disuruh melakukan suatu tindak pidana mempunyaisuatu kesalahpahaman mengenai salah satu unsur dari tindak pidana yangbersangkutan (dwaling
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 08-11-2018 — Putus : 15-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN MANADO Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd
Tanggal 15 Mei 2019 — - JANTJE BENYAMIN TAROREH
94 — 72
  • medepleger); (Vide : Jan Remmelink ; Hukum Pidana ; Komentar Atas Pasalpasal Terpenting dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda danPadanannya dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana Indonesia ; PTGramedia ; Pustaka Umum; Jakarta ; 2003 hal 306 353 );Menimbang, bahwa disebut sebagai yang melakukan (Plegen) ataupelaku (pleger) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, sedangkanmenyuruh melakukan (doen plegen) terjadi bila orang tersebut karenaketidak tahuan yang ada pada dirinya, kekhilafan (dwaling
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 04-06-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 792 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 4 Juni 2013 — W A T O N O
176 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga menimbulkan salah kira (dwaling)mengenai peraturan hukum dan pelanggaran terhadap asasasashukum acara pidana.Bahwa Jaksa/Penuntut Umum dalam dakwaannya menerapkanperaturan yang tidak sesuai dengan tugas TERDAKWA/PEMOHONKASASI yang mana peraturan tersebut telah dijadikan dasar hukumbagi Judex Facti untuk menyatakan TERDAKWA/PEMOHON KASASItelah melakukan tindakan pidana korupsi yang menimbulkan kerugianNegara.2.1.
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 08-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 120/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penggugat : NANCY ANDRIANI boru NAPITUPULU, SH, MH
Terbanding/Tergugat I : NYONYA RENTY boru DOLOKSARIBU
Terbanding/Tergugat II : REYMOND ALEXSANDER NAPITUPULU
Terbanding/Tergugat III : PT. BANK MAY BANK INDONESIA, Tbk
Terbanding/Tergugat IV : MIMIN RUSLI, SH
Terbanding/Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA MEDAN
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PELAYAYAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KOTA MEDAN
47 — 24
  • kesepakatan sebagaimana diatur dalam pasal1321 KUHPerdata sampai dengan pasal 1328 KUHPerdata apabila parapihak sepakat terhadap segala hal yang terdapat dalam perjanjian,perjanjian dianggap cacat atau dianggap tidak ada apabila mengandungpaksaan (dwang) termasuk tindakan atau ancaman atau intimidasi mental,mengandung penipuan (bedrog) apabila tindakan jahat yang dilakukansalah satu pihak, dan mengandung kekehilafan atau kesesatan atauHalaman 91 dari 109 hal Putusan Nomor 120/Pdt/2021/PT MDNkekeliruan (dwaling
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 02-12-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 12-04-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 139/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
NUZUL RACHDY., S.E.
Tergugat:
1.BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (BK-DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
2.DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN KUNINGAN
466 — 670
  • Karena ketetapan suatu pernyataan kehendak (wi/sverklaring), makaketetapan tidak boleh mengandung kekurangankekurangan yuridis(geen juridsche gebreken in de wilsvorming), seperti penipuan(bedrog), paksaan (dwang) atau suap (omkoping), kesesatan(dwaling);Ketetapan harus berdasarkan suatu keadaan tertentu;4.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 30-04-2015 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 08-05-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 264/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 23 Maret 2016 — 1. Anton Chitera, 2. Ny. Winizar, 3. PT. Bukit Samudera Perkasa, Lawan 1. PT. Tri Sumaja Lines, 2. Atong Wijaya, 3. Fredy Tanjung, 4. Julia Teratai Gunawan,
326 — 254
  • Bank Internasional Indonesia (Bll) yaitu berupapinjaman berjangka ;Menimbang, bahwa dengan demikian kesepakatan yang dibuat olehTergugat dan Tergugat Il dengan Penggugat dan Penggugat Il tersebutsebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata berlaku sebagai UndangUndang bagi mereka dan di persidangan tidak ditemui buktibukti dan faktabahwa kesepakatan tersebut tidak memenuhi syaratsyarat perjanjiansebagaimana ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ataupun dibuat karenaterjadinya paksaan (dwag) kesesatan (dwaling
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 18-12-2017 — Putus : 10-07-2018 — Upload : 21-12-2018
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 201/Pdt.G/2017/PN Bpp
Tanggal 10 Juli 2018 — Penggugat melawan Tergugat
237 — 79
  • BahwaHalaman 22 dari 121 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Padt.G/2018/PN Bpp28.29.30.31.32.dengan diajukan permohonan lelang apabila terjual akan sangatmerugikan Penggugat.Bahwa menurut kitab new Burgerlijkk Wetboek (kitab hukum perdataBelanda yang telah diperbaharui) tindakan Tergugat masuk dalamkategori misbruk van omstandigheden atau penyalahgunaan keadaanpasal 6 ; 228 Lid NBW 4 Kesesatan (dwaling) bahwa menurut DR.H.PPanggabean, S.H,Ms di dalam bukunya halaman 89 bahwa NBWmenentukan 4 Syarat
Pengadilan PN MAUMERE Perdata Wanprestasi
Register : 28-01-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 19-11-2021
Putusan PN MAUMERE Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Mme
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
KUNGRADUS TERISNO, (Dirut PT.TIGA PUTRA SEJATI MANDIRI)
Tergugat:
1.WEMPY LAY,S.ST.M.Si Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2018
2.THOBIAS RESSIE,ST Pekerjaaan Pegawai Negeri Sipil Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyedia Perumahan Satuan Kerja NVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Selaku Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Susun dan Rumah Khusus SNVT Penyedia Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2019
3.Ir.SUHARTINI A.WELLO.M.SI Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA.2018
4.YUBLINA D.BUNGA,ST.,MT. Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Selaku Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Propinsi Nusa Tenggara Timur Pada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan TA.2019
203 — 82
  • Unsur kekeliruan (dwaling).Kekeliruan terjadi dalam 2 (dua) kemungkinan, yaitu kekeliruanterhadap orang (Subjek hukum) dan kekeliruan terhadap barang (objekhukum).C.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 28-10-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 481 K/TUN/2015
Tanggal 28 Oktober 2015 — THIO YONATAN, S.H.,S.Kom.,S.E.,MAF.,M.Kn. vs. KEPALA DINAS PENGAWASAN DAN PENERTIBAN BANGUNAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
109 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jika dasarhukumnya tidak memenuhi kedua asas tersebut, bahkan tidakmemenuhi asas legitimasi artinya kemanfaatan umum tidakterpenuhi juga karena adanya kerugian yang ditimbulkankeputusan tata usaha negara dalam bentuk izin tersebut jelasmengandung kekurangan yuridis dalam bentuk salah kira terhadapsuatu peraturan (dwaling in het objectieve recht), sehingga izinmenurut hukum administrasi negara menjadi batal demi hukum.Halaman 48 dari 124 halaman.
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 489/Pdt.G/2020/PN Mdn
Tanggal 24 Mei 2021 — Penggugat:
1.ASMANSYAH NASUTION
2.AHMAD FANANI
3.ABDILLAH SHABAR KHOMAINI MARBUN
4.MUHAMMAD WAHYU
5.MOH NURFANSYAH
6.NUR MIRZA
7.IRWANTA
8.OK ABDUL MUNIL
9.FERRY LUSTAN SIDABUTAR
10.EKO PRASETYO
11.SYAIFUL RAMADHANI
12.HAMZAH SARAGIH
13.CHANDRA SARAGIH
14.ALAMSYAH SARAGIH
15.DODI TARUNA JAYA, S Pt.
16.AHMAD ISHARSAH
17.IRWAN
18.MUHAMMAD HIDAYAT NASUTION
19.ROBINSON NABABAN
20.SULAIMAN JUHAIDI
21.BUDI SINAGA
22.MUHAMMAD TAUFIK
23.MUHAMMAD YUSUF
24.FAHRIN EFENDI HASIBUAN
25.ROBET SILABAN
26.MUHAMMAD ASRUL AFFANDY, SE.
27.SUGIANTO
28.FRIEN DAVID SIPAHUTAR
29.AGUS SALIM SIREGAR
30.DENNY JUNAIDI HARAHAP
31.REYNER VALENTINO LEGIE
32.RISMAYADI
33.AGUS SURYA
34.MUHAMMAD DEDY SYAHPUTRA
35.SARIAMAN SIMBOLON
36.SAHAT MUDA M.P.SITORUS
37.FAISAL A RANI
38.M. YUSUF SIKUMBANG
39.BOYKE HENDRI WIJAYA
40.RUDI HARTONO IR
41.SAHWARIN SIR.BETergugat:
1.PT. SOLUSI TRANSPORTASI INDONESIA CABANG MEDAN
2.PT. TEKNOLOGI PENGANGKUTAN INDONESIA CABANG MEDAN
205 — 22
  • Tidak ada unsurunsur kehilafan(dwaling), tidak karena paksaan (dwang) dan juga karena penipuan(bedrog) dari satu pihak terhadap pihak lainnya secara timbalbaliksebagaimana dimaksud Pasal 1321 KUH Perdata;21.Bahwa suatu perjanjian haruslah disertai dengan itikad baik ataugoodfaith (Vide Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata. Apabila salah satu pihakmempunyai niat buruk, maka sedari awal ada memiliki niat buruk terhadappihak lainnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-11-2017 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 617 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — Ir. IING SUWARGI bin SAMBAS SURYADI; Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang
95 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • terjadi atau meminimalisir terjadinya perbuatanserupa dimasa yang akan datang:Bahwa seharusnya Judex Facti dalam memeriksa dan mengadili danmemutus suatu perkara seharusnya menggunakan hukum tertulis sebagaidasar putusannya, sehingga harusnya Judex Facti mengkontruksikan danmengkualifikasikan peristiwa dan fakta sehingga menemukan hukumnyasehingga Majelis Hakim karena jabatannya dapat menjatuhkan pidanasesuai dengan rasa keadilan masyarakat, sehingga tidak terjadi kelaian,kekeliruan ( rechtterlijk dwaling
Pengadilan PN PRABUMULIH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-03-2015 — Putus : 07-01-2016 — Upload : 19-01-2016
Putusan PN PRABUMULIH Nomor 3/Pdt.G/2015/PN.Pbm
Tanggal 7 Januari 2016 — Pengugat H. ACHMAD BIN H. ANWAR Tergugat PT. PERTAMINA (PERSERO) EP. REGION PRABUMULIH, Dkk
190 — 103
  • Unsur Kekeliruan (dwaling) dan 3.