• walinikah/wali nasab yang tidak berurutan, tidak memenuhi syarat dan rukunpernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

• sebagai wali nasab ataupun wali hakim, tidakmemenuhi syarat dan rukun pernikahan sebagaimana ketentuan di atas;Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya kualifikasi seseorangmenjadi wali nikah, baik itu wali nasab maupun wali hakim, maka akanmenjadikan cacatnya wali tersebut, sehingga cacatnya wali dalam suatupernikahan, dapat dipandang sebagai ketiadaan wali, ketiadaan wali dalamsebuah akad nikah akan menjadikan pernikahan tersebut menjadi cacat (fasid)dan tidak mempunyai dasar hukum (no /egal force

• Adalah sebagai berikut:a Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) yangdigunakan untuk membangun rumah tersebut yang sampai sekarangbelum dibayar oleh Pemohon/ Tergugat Rekonvensi;b Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat Nomor PolisiXXXX atas nama anaknya Anak Kandung I Pemohon dan Termohonyang sekarang dipakai Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensidengan nilai harga Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);c Sebuah sepeda motor Force One tahun 2007, dengan merk Yamahaatas

  masih diberi nafkah Pemohon sebesar Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 500.000, (limaratus ribu rupiah), ketika masih rukun gaji Pemohon diberikan semua kepadaTermohon;Bahwa saksi tahu Pemohon sudah pensiun dari TNI dan sekarangpekerjaannya saksi tidak mengetahui;Bahwa pangkat terakhir Pemohon PELDA;Bahwa saksi tahu rumah yang ditempati Termohon adalah pemberian kakeknenek dari Pemohon terus dibangun Pemohon, Termohon dan saksi ikutmenyumbang;Bahwa saksi tahu Sepeda motor Yamaha Force

  Termohon., sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuhpuluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:a Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumah tersebutyang sampai sekarang belum dibayar oleh TergugatRekonvensi;b Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat Nomor PolisiXXXX atas nama anaknya Anak Kandung I Pemohon danTermohon yang sekarang dipakai Tergugat Rekonvensi dengannilai harga Rp. 12.000.000, (dua belas juta rupiah);c Sebuah sepeda motor Force

  Termohon., sebesar Rp.170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengan rincian sebagaiberikut:e Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumahtersebut yang sampai sekarang belum dibayar olehTergugat Rekonvensi;e Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat NomorPolisi XXXX atas nama anaknya Anak KandungI Pemohon dan Termohon yang sekarang dipakaiTergugat Rekonvensi dengan nilai harga Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);e Sebuah sepeda motor Force

  danTermohon., sebesar Rp. 170.000.000, (seratus tujuh puluh juta rupiah) dengansebagai berikut:e Uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) yang digunakan untuk membangun rumahtersebut yang sampai sekarang belum dibayar olehTergugat Rekonvensi;e Sebuah sepeda motor dengan merk Honda Beat NomorPolisi XXXX atas nama anaknya Anak KandungI Pemohon dan Termohon yang sekarang dipakaiTergugat Rekonvensi dengan nilai harga Rp.12.000.000, (dua belas juta rupiah);e Sebuah sepeda motor Force

• Namun Penggugat meminta dan berusaha agar bersamaTergugat , karena kondisi Force Major untuk direstruktur agar kreditatau angsurannya dapat lancar kembali . Akan tetapi pihak Tergugat mengabaikan atas permohonan tersebut .Padahal Tergugat IV selakudebitur patut dan punya hak untuk dilindungi sebagai konsumen sektorjasa keuangan , yang diatur dalam undangundang No.1 Tahun 2013tentang perlindungan konsumen sektor jasa kKeuangan ..

  Batang sebagaimana tersebut dalamAkta .Bahwa tidak benar "UD Aneka Buah" sebagai AnggotaDebitur maupun avalis dalam Akta Hak Pemberian TanggunganNomor Nomor: 476/29/Sbh/ HT/XIl, bahwa "UD Aneka Buah" jugasebagai Anggota Debitur tersendiri dengan jaminan "lapak (istilahtempat atau lantai dasar penjualan di pasah Johar) di pasar JoharSemarang dan Tergugat IV pun sekarang sudah wanprestasi .Halaman 8 dari 45HalamanPutusan Nomor 20 /Pdt.G/2015 /PN BtgBahwa tidak benar kondisi kredit Tergugat IV dalam force

  Bahwa tidak benar sama sekali proses penyelamatan maupunpenyelesaian kredit dalam kondisi force major disebabkankebakaran pasar Johar Semarang. Bahwa kebakaran pasar JoharSemarang terjadi pada tanggal 9 Mei 2015 sedangkan prosespenyelesaian kredit terjadi pada tahun 2014, dengan demikian tidakada korelasinya antara wanprestasinya Sdri. Sri Kusrini dengankebakaran pasar;.

  nama Lestari merupakan bagian dari obyek sengketa sehinggaPenggugat mempunyai kapasitas untuk menuntut hak ;Menimbang , bahwa berdasarkan peritmbangan tersebut , MajelisHakim menolak materi eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat pada poin yangketiga ;Menimbang , bahwa terhadap materi eksepsi dari Kuasa HukumTergugat pada poin keempat tentang obscuur libel yaitu apakah UD.AnekaBuah sebagai anggota debitur maupun avalis dalam APHT nomor 476 / 29 /sbh / HT / XII , kondisi kredit Tergugat IV disebabkan force

  Tergugat IVBahwa Tergugat selaku Ketua Koperasi Artha Bunda Semarang melaluiSurat Permohonan Nomor 081 / Kop .AB/1/ 14 tanggal 30 Januari 2014mengajukan lelang eksekusi Hak Tanggungan SHM Nomor 274 danSHM Nomor 621 di kantor KPKNL Pekalongan dan kemudian padatanggal 22 Agustus 2014 jam 09.00 WIB di aula kantor KPKNLPekalongan dilakukan pelelangan ;Bahwa Tergugat IV posisi atau keadaan ekonominya masih jatuh ,karena pasar Johar Semarang terbakar dan tidak bisa berdagangdanmenurut Penggugatdalam kondisi Force

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  Menetapkan barang bukti berupa:

  • 1 (satu) buah obeng yang berhulukan plastik warna merah;
  • 1 (satu) buah palu yang terbuat dari besi warna kuning kombinasi hitam;

  Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

  - 1 (satu) Aki Kapal Merek G FORCE

• ;

• Menetapkan harta berupa:
  a.1 (satu) rumah yang berdiri di atas tanah dengan dengan SHM Nomor: 07426 di Dusun Wonokromo I RT 03, Kalurahan Wonokromo, Kapanewon Pleret, Kabupaten Bantul atas nama Pemohon;
  b. 1 (satu) mobil Nissan Grand Livina tahun 2013 Nomor Polisi AB 1287 GS atas nama Pemohon;
  c. 1 (satu) sepeda motor yaitu Yamaha Force tahun 2104 Nomor Polisi AB 4481 KJ atas nama Pemohon;
  d. 1 (satu) sepeda motor yaitu Yamaha Mio tahun 2015 Nomor Polisi

• Vonek melalui saksi DANI WIJAYA CHOI;- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran + 30 Cm berikut sarung golok;- 1 (satu) buah Jacket Parasit warna hitam ukuran XXL merk VS AIR FORCE;Dimusnahkan;6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

  Vonek melalui saksi DANI WIJAYACHOI, sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok ukuran + 30 Cmberikut sarung golok dan 1 (satu) buah Jacket Parasit warna hitam ukuran XXLmerk VS AIR FORCE yang disita dari tangan Terdakwa dan sebagai elemenagau alat dilakukannya tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan,sehingga mengenai status barang bukti tersebut selengkapnya akan ditetapkandalam amar Putusan ini (sebagaimana ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP);Halaman 69 dari 65 Putusan Nomor

• (iv) Penafsiran fiksi tidak terdapat dalamUndang undang PPN, sehingga tidak dibenarkansecara hukum bahwa jika penerima jasamempunyai Bentuk Usaha Tetap di Indonesiamaka penyerahan yang nyata nyata dilakukan diluar negeri (Cross border transaction)dianggap atau seolah olah merupakanpenyerahan di dalam negeri dan dikenakan PPN.Begitu. pula dengan force of = attractionprinciple tidak dianut dalam Undang undangPPN.Bahwa akan tetapi, sebagaimana terlihat jelasdalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan

  SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996menganut dua macam konsep, yaitu fiksi hukumdan force of attraction principle (prinsipkekuatan tarikan) dengan penjelasan sebagaiberikuta. Fiksi Hukumberdasarkan fiksi hukum.

  Force of attraction principle.Prinsip ini dianut dalam Undangundang PajakPenghasilan sebagaimana yang tercantum dalamPasal 5 ayat (1) huruf Undang undang PajakPenghasilan yang menyatakan bahwa:Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetapadalahPenghasilan dari usaha atau kegiatan bentukusaha tetap tersebut dan dari harta yangdimiliki atau dikuasai;Penghasilan kantor pusat dari usaha kegiatan,penjualan barang, atau pemberian jasa diIndonesia yang sejenis dengan yangdijalankan atau yanag dilakukan olehbentuk

  (Huruf tebal dari Pemohon PeninjauanKembali) .Akan tetapi, prinsip force of attractiontidak berlaku dalam pemungutan PajakPertambahan Nilai karena tidak tercantumdalam Undang undang PPN.17.

• Begitu) pula dengan"force of attraction principle" tidak dianut dalamUndang Undang PPN;12. Bahwa akan tetapi sebagaimana terlihat jelas dalamputusannya, Majelis Hakim Pengadilan Pajak sama sekalitelah tidak mempertimbangkan surat Pemohon PeninjauanKembali semula Pemohon Banding tertanggal 29 Juni 2005Hal. 17 dari 40 hal. Put. No.28/B/PK/PJK/200613.tersebut, serta alasan alasan Pemohon PeninjauanKembal i semula Pemohon Banding yang tercantum didalamnya tanpa menyebutkan sebab sebabnya;Il.

  SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret 1996 menganut dua24macam konsep, yaitu "fiksi hukum dan force ofattraction principle (prinsip kekuatan tarikan) denganpenjelasan sebagai berikuta.

  Force of attraction principle;Prinsip ini dianut dalam Undang Undang PajakPenghasilan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 5ayat (1) huruf b UndangUndang Pajak Penghasilan,yang menyatakan bahwa :Yang menjadi Objek Pajak bentuk usaha tetap adalaha. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentukusaha tetap tersebut dan dari harta yang dimilikiatau dikuasai;b.

  No.28/B/PK/PJK/2006Akan tetapi, prinsip force of attraction tidakberlaku dalam pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, karenatidak tercantum dalam Undang Undang PPN;22.

• Keadaan memaksa (force majeur/Kahar) atau kahar;Halaman 11 dari 18 Putusan Perkara Perdata Nomor 4/PDT/2018/PT YYKi. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerak yangdilelang.

  Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.

• Motor Yamaha Force One tanpa plat nomor polisi Nomor Rangka MH34NS2144K043667 Nomor Mesin 4WN-710946;

Agar dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

• enam bulan;

• Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
• Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
• Menetapkan barang bukti berupa:
• 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang berwarna hitam bergagang pelastik berwarna kuningan dengan ukuran panjang kurang lebih 55 cm;

Dirampas untuk dimusnakan

• 1 (satu) unit Sepeda motor jenis Yamaha Force

• Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;

  Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

  Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

  Menetapkan barang bukti berupa :

  • 1 (satu) helai celana jeans pendek berwarna biru merek Jeans Force

  ke laut untuk mengambil barang tersebut namun tidak dapatdan akhirnya Polisi menghubungi Basarnas Anambas untuk mengambilkanbarang tersebut; Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Zamri menggunakan huruf Z yangdisebutkan Jamri Alias Jamri Bin Aerman dipersidangan; Bahwa Terdakwa dalam mengkonsumsi narkotika jenis sabu tidak adamemiliki izin dari instansi yang berwenang;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaiberikut :il, 1 (Satu) helai celana jeans pendek warna biru merk Jeans Force

  dakwaan Alternatif Kedua;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telahdikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapandan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahananterhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (Satu) helai celana jeanspendek berwarna biru merek Jeans Force

• Padahal nyata diketahui oleh Tergugat bahwa keadaan tersebut sama sekalibukan kesalahan Penggugat dan suatu keadaan di luar kemampuan Penggugat (Force Major)., sehinggatidak cukup alasan bagi Tergugat untuk memberikan penalty/saksi kepada Penggugat. Karena kejadiantersebut adalah akibat perbuatan Tergugat Il dan Tergugat Ill selaku dealer, yang sebelumnya telahmenyatakan kesanggupannya, namun ternyata tidak dapat dipenuhinya;14.

  setelah diubah menjadi Isuzu D Max) dari 31 maret 2005 (darisebelumnya 11 Maret 2005) menjadi 5 April 2005, menurut hemat Tergugat sama sekali tidakmenunjukkan itikad baik dan usaha maksimal dari Penggugat;Bahwa dalam korespondensinya dengan Tergugat sebagaimana ditegaskan kembali padahalaman 3 angka 13 posita Gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa seolaholah ketidak berhasilannyamemenuhi nkewajibannya bukan merupakan kesalahan Penggugat dan merupakan suatu keadaan di luarkemampuan Penggugat (Force

  Karena kejadian tersebut adalah akibat perobuatan Tergugat II danTergugat Ill yang sebelumnya telah menyatakan kesanggupannya namun ternyata tidak dapat dipenuhinya ;7.Mungkin Penggugat perlu menggali lebih teliti pengertian dari force majeur itu sendiri.

  Bahwasuatu keadaan dapat dikatagorikan sebagai suatu Force majeur dalam hal keadaan itu tidak dapatdicegah oleh pihak , diakibatkan oleh sesuatu yang datangnya dari luar sehingga menjadi di luarkekuasaan atau kehendak para pihak , dan keadaan tersebut menyebabkan salah satu atau parapihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian.

  Dikarenakan Tergugat II dan/atau Tergugat III tidak dapat memenuhi kewajibannyaterhadap Penggugat secara tepat waktu maka sebagai akibatnya Penggugat juga tidak dapatmemenuhi kewajibannya terhadap Tergugat . sehingga jelaslah, bahwa alas an Penggugat yangmendalilkan ketidakberhasilannya memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat bukanmerupakan kesalahan Penggugat dan merupakan suatu keadaan di luar kemampuan Penggugat(Force majeur) karena kejadian tersebut adalah akibat perbuatan Tergugat II dan Tergugat

• DpkPenggugat melainkan atas nama Suami Penggugat, sehingga apabilaPenggugat mendalilkan bahwa Tergugat "membujuk rayu Penggugatadalah dalil yang tidak benar alias eror, dikarenakan Tergugat tidakmemiliki hubungan hukum dengan Penggugat terkait permasalahan aquo.Bahwa adapun rumah yang dipesan suami Penggugat yang sampaidengan saat ini belum dibangun oleh Tergugat diluar kemampuanTergugat (Force Majeur), dikarenakan adanya pandemi Covid 19 yangmelanda dunia, dan lesuhnya ekonomi dunia yang berdampak

  usaha Tergguat, dan hal ini tidak sematamata dialami olehTergugat, dimana hampir sebagian besar pengusaha dibidang propertymengalami atau kena dampak seperti yang dialami Tergugat ;Adanya pandemi Covid 19 yang terjadi di Indonesia saat ini,sebagaimana Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 Tahun 2020tentang Penetapan Bencana NonAlam Penyebaran Corona Virus Disease2019 (COVID19) sebagai Bencana Nasional, maka terlambatnyapembangunan 2 (dua) unit milik suami Penggugat dapat dikatakansebagai kedaan Force

• Karena adanya keadaan memaksa (overmacht / force majure),yang unsurunsurnya adalah:a. Tidak dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmembinasakan benda yang menjadi objek perikatan;b. Tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yangmenghalang! perbuatan debitur untuk berprestasi;c.

  Blamengkhawatirkan kita Semua sehingga kami semua sulit untuk mencaripekerjaan pada saat musim seperti ini dan sekeluarga akan tetap membayarhutang kepada bank BRI unit Doplang dengan cara mengangsur setiap bulandengan nominal Rp. 2.000.000, (Dua Juta Rupiah) per bulan kalau ada rejekilebin akan saya tambah biar cepat lunas maka dari itu para tergugat mohonkeringanan seringan mungkin sehingga keadaan wanprestasi Para Tergugatsejak tahun 2019 bukanlah disebabkan adanya keadaan memaksa(overmacht/force

• kerja terhadap diri Penggugat dengan niat tidak bersediamembayarkan hakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja sebagaimanaketentuan UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  berdasarkan hukum apabila memang Tergugat sudah tidak bersediamenerima Penggugat untuk bekerja dengan melakukan Pemutusan HubunganKerja terhadap Penggugat, maka Tergugat harus memenuhi kewajibannya sesuaidengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  dengan niat agar Termohon Kasasi tidak membayarkanhakhak serta kompensasi Pemutusan Hubungan Kerja kepada PemohonKasasi sebagaimanaketentuan UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyatakan:Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force

  Nomor : 219/PHI.G/2012/P27Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapiperusahaan melakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uangpenghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) danuang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal

• Bahwa RUI JUN (Tergugat) telah melaksanakan kewajiban sebagaimana Pasal 1 Angka 2perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta staf teknis yang siap dikirim hal initelah dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian Kerja Sama Usaha Patungan tersebutyang banyak memakan waktu karena kesepakatan Orderan, perakitan mesin karenabanyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan pada Pabrik Bata Ringantersebut disamping itu adanya Faktor FORCE MAJURE yaitu Topan Mangkhut diCina dengan

  Bahwa Pihak Tiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) telah melaksanakan kewajibansebagaimana Pasal 1 Angka 2 perjanjian yaitu menyediakan teknis peralatan beserta stafteknis yang siap dikirim hal ini telah dilakukan sejak ditanda tanganinya Perjanjian KerjaSama Usaha Patungan tersebut yang banyak memakan waktu untuk kesepakatan Orderan,perakitan mesin karena banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan padaPabrik Bata Ringan tersebut disamping itu adanya Faktor FORCE MAJURE yaitu TopanMangkhut

  tidak pernah di perjanjikan dan disebutkan dalam jangka waktuberapa lama harus selesai mengirim mesinmesin oleh Pihak Tiongkok, akan tetapi PihakTiongkok RUI JUN (Penggugat Rekonpensi) tetao berkomitmen melaksanakanperjanjian dengan segera mengirimkan MesinMesin atau Teknis PeralatanProduksi beserta Staf Teknis dan karena kesepakatan Orderan, perakitan mesinyang jumlahnya banyak serta mentraining staf teknis yang akan ditempatkan padaPabrik Bata Ringan tersebut dan disamping itu juga adanya Faktor FORCE

• SusPHI/2021sepanjang mengenai besaran uang pesangon dengan pertimbangansebagai berikut:Bahwa, demi keadilan dan kepatutan terhadap perkara a quoditerapkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu force majeur, sehingga Tergugat hanyaberkewajiban untuk membayar uang pesangon kepada Penggugat sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian haksebesar

• Mitra Austral Sejahtera agar bisa diolahkarena terlanjur dipanen.bahwa tidak ada tujuan Pemohon Banding untuk secara khusus menjual TBS,hal tersebut sematamata dilakukan karena adanya kerusakan jalan tersebutyang merupakan faktor force majeur yang bukan merupakan faktorkesengajaan, sehingga untuk mempertahankan nilai ekonomisnya PemohonBanding menjual kepada pihak lain.bahwa perincian penjualan Pemohon Banding untuk periode Januari Juni2009 adalah sebagai berikut :CPO Rp120.857.497.244,00Palm Kernel