Ditemukan 2697 data
32 — 23
) 2(L5) 1(10) 1(25) TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 464.00 128.00 Tm/F12 1 TE(12) TuETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 470.00 128.00 Tm/F12 1 TE(15) 1(3) 2(yt2) 2(6) 2(26) 2(12) 285(L5) d(3) 2(204)(166)(15) 1(6) 2(12) 285(S65012) TaKTQqBr0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 177.00 106.00 Tm/F12 1 TE(51) 1(6) 2(203) 2(X15) =(6) 2(213) 2(2012) 184(15) 1(3) 2(20223) 2(24) 2(30) 2(15) 1( )( )((((((((((2212) 184=11) 16) 226) 22) 18412)30) 24) 27) 212) 18426) 2212) 1847
52 — 28
.;90 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1847/BTL/2009 sebesar Rp. 92.709.089,73, (Sembilan puluh dua juta tujuh ratus sembilan ribudelapan puluh sembilan 73/100 rupiah) tanggal 11 Juni 2009 beserta lampiran (Asli) UntukBunga utang pinjaman kepada lembagalembaga Keuangan Bank.;91 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1855/BTL/2009 sebesar Rp. 120.052.777,14, (seratus dua puluh juta lima puluh dua ribu tujuhratus tujuh puluh tujuh 14/100 rupiah) tanggal
Pembanding/Tergugat II : ANDRY GANDAPUTRA
Pembanding/Tergugat III : HENDY LEONARD GANDAPUTRA
Terbanding/Penggugat : PT. BANK PAN INDONESIA
216 — 143
TERGUGAT III yang berbunyi:Jaminan ini diberikan oleh Penjamin kepada Bank denganmelepaskan semua dan setiap hak serta hakhak utama yang olehperaturan hukum yang berlaku diberikan kepada seorang penjamin(borg), antara lain (tetapi tidak terbatas) hakhak dan hakhakutama yang termaktub dalam pasalpasal 1430, 1831, 1833, 1837,1838, 1843 dan 1847 sampai dengan 1849 KUHPerdata yangberlaku di Negara Republik Indonesia.Serta berdasarkan Pasal 5 Akta Jaminan Pribadi No. 45 a.n.
WIHARJA SETIAWAN
Tergugat:
1.PT. Bank Nusantara Parahyangan (BNP)
2.PT MIMIKIDS GARMINDO
153 — 48
Hakhak yang dapat membebaskan penjamin dari kewajibannyaseperti tersebut dalam pasalpasal 1430, 1847, 1848, dan 1849Kitab UndangUndang Hukum Perdata Indonesia.Pernyataan sebagaimana Penjamin (Borgtocht) yang diuraikan dalam aktaini tidak dapat dicabut kembali karena merupakan bagian yang tidak dapatdipisahkan dari persetujuan kredit/pinjaman uang antara Debitur danBank;Dengan adanya pernyataan Penjamin dari Pelawan atas seluruh utangTerlawan Il tersebut baik utang pokok, denda, bunga dan biayabiayalainnya
- Tentang : Pengujuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
Barat No.6, Jakarta 10110, Telp. (021) 23529000, Fax (021) 3520177, Email: sekretariat@mahkamahkonstitusi.go.id57i; 2 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI> Diunduh dari laman : www.mahkamahkonstitusi.go.id Justitie yaitu RV 1847 Nomor 52 juncto S. 1849 Nomor 67 dan Pasal 377HIR 19411944.2) Dalam penjelasan Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan antara lain bahwa penyelesaiansengketa di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrasetetap
Terbanding/Penggugat : PT. TAIKO PERSADA INDOPRIMA diwakili oleh Tn.LEE CHIEU MENG sebagai Direktur
107 — 48
a quo telahmerinci secara jelas dan terang terhadap perhitungan pemenuhan tuntutankerugian PENGGUGAT kepada TERGUGAT sesuai peraturan perundangundangan, dan dengan memperhatikan penegakan nilainilai keadilan dalamperkara a quo;Kiranya perlu diketahui kembali oleh TERGUGAT bahwa sumber HukumAcara Perdata di Indonesia yang berlaku sampai saat ini adalah sebagaiberikut:e HIR yang merupakan pembaruan RIB dengan staatsblad 1941Nomor: 44;e RBg dengan staatsblad 1927 Nomor: 227;e Rv dengan staatsblad 1847
Nomor: 52, juncto 1849 Nomor: 63;e RO dengan staatsblad 1847 Nomor: 23;e Ordanansi dengan staatsblad 1867 Nomor: 29;e BW/KUHPerdata dengan beberapa pengecualiannya dan tambahansebagaimana Lembaran Negara Nomor: 129 Tahun 1917, danPenjelasan sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Nomor:556 Tahun 1924;e KUHD dengan buku kesatu Lembaran Negara Nomor: 276, danbuku kedua Lembaran Negara Nomor: 49 Tahun 1933;e UndangUndang Nomor: 20 Tahun 1947, dan seterusnya;Dengan tersebarnya sumber Hukum Acara Perdata
D I A H, S H
Terdakwa:
Supriyanto Bin M. Yusuf AR
68 — 10
DjismanSamson, SH, Hukum pidana Indonesia dipelajari melalui pasalpasal KitabUndang Undang Hukum Pidana dan Putusanputusan Mahkamah Agung,Hogeraad Byzondere Raad Van Cassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976,Sinar Baru Bandung 1979, halaman 149.Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksisaksl,petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa, telah diperoleh faktahukum yang menerangkan / menjelaskan Terdakwa Supriyanto Bin M.
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
Sekalipun suatu saat terdapat tehnologi yang dapat mengungkap siapasebenarnya pengirim SMS tersebut kepada korban, buktibukti baru itu tidakmemiliki nilai sama sekali bagi Pemohon jika akan membersihkannamanya;Bahwa jika dilihat dari sejarahnya, mulai dari Reglement op deSrtrafvordering (Sto Nomor 40 juncto 57 Tahun 1847), setelah kemerdekaandalam PERMA Nomor 1 Tahun 1969 maupun PERMA Nomor 1 Tahun1980, upaya hukum Peninjauan Kembali hanya diperuntukkan sematamatabagi kepentingan terpidana, dan bukan
Terbanding/Penggugat : Tan Siauw Gie
Terbanding/Turut Tergugat I : Yayasan Kawaluyaan
Terbanding/Turut Tergugat II : Notaris Patricia Tirta Isoliani Ginting, SH
Terbanding/Turut Tergugat III : Kementerian Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia
Turut Terbanding/Tergugat I : Drs. Johanes Marinus Lunel
Turut Terbanding/Tergugat II : dr. Adjitijo A. Amidjojo, SpB
Turut Terbanding/Tergugat III : Ir. Leonardi Sumawidjita
Turut Terbanding/Tergugat IV : Jeannette Indrawahyati Laksmono, SH
Turut Terbanding/Tergugat V : dr. Judianti Kodijat
Turut Terbanding/Tergugat VII : Lanny Tumewu
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Esther Tedja
Turut Terbanding/Tergugat IX : Agus Tom Kurniawan
207 — 72
Turut Tergugat dan Turut Tergugat Il berada di pihak yangkalah, maka mereka secara tanggung renteng dihukum untuk membayar biayaperkara pada peradilan tingkat pertama dan pada peradilan tingkat banding danpada tingkat banding besarnya sebagaimana tersebut pada diktum putusan dibawah ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam: KUHPerdata/Burgerlijk Wetboek,Reglemen Indonesia yang Dibarui (Het Herziene Indonesich Reglemen/HIR Stb.1941 No. 44 dan Reglemen Acara Perdata (Reglemen Op De Rechtsvordering/RV Stb. 1847
97 — 0
E, Type : B401RAG0ZFJ CALYA / Calya Merah WK Surabaya, Tahun Pembuatan : 2017, Nomor Polisi L 1847 WK, atas nama Perusahaan PT. EDISON DUTA SARANA.
3.21. Sebuah Mobil Daihatsu No. 10032187. E, Nomor Registrasi : Nomor Polisi L 1226 AAO, Type : W100RG LBMFJ 1.3R / Xenia AAO Surabaya, Tahun Pembuatan : 2021, atas nama Perusahaan PT. EDISON DUTA SARANA.
216 — 145 — Berkekuatan Hukum Tetap
yangditerbitkan PT Citra Aditya Tahun 1993 menjelaskan bahwa arti dari asasnon retroaktif adalah bahwa undangundang hanya bolehdipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam undangundangtersebut dan terjadi setelah undangundang itu dinyatakan berlaku;Prinsip Asas NonRetroaktif ini telah berlaku secara universal terhadapperaturan perundangundangan yang juga telah diakui dalam sistem hukumIndonesia yang tercantum dalam Algemene Bepalingen van Wetgeving voorIndonesie, yang disingkat AB (Staatblad 1847
NURDIANA, S.PI
Termohon:
Kepala Kejaksaan RI Cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Cq. Kepala Kejaksaan Negeri Bulungan
89 — 43
Feuerbach: 1847, Lehrbuch des geminin inDeutschland gultegen Peinlichen Rechts, Georg Freiedrich Hayers Verlag.Paragraf 20, hal 4144):Bahwa dalam praktik hukum pada dasarnya hukum acara pidana adalahhukum yang mengatur dan memberikan batasan yang dapat dilakukan olehNegara dalam proses' penyelidikan, penyidikan hingga prosesperadilandengan metode yang baku untuk menegakkan hukum danmelindungi hakhak individu selama proses hukum berlangsung.
86 — 250 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Penggugat dalam gugatannya pun mengajukan pembatalan atasakta hibah (posita nomor 13 dan pengulangannya) dengan alasan yangmengadaada yang dibuatbuat secara semenamena oleh Penggugat.Bahwa AktaAkta tersebut dibuat di hadapan Pejabat Notaris berdasarkandan tunduk kepada hukum perdata (khususnya ketentuan Pasal 1666 s/dPasal 1675 Kitab UndangUndang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voorIndonesia, Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, selanjutnya disebut"KUHPerdata"), oleh karenanya gugatan pembatalan
103 — 215
Kode utamaadalahWetboek vanStrafrecht (nl ).d.Hukum Konstitusi (termasuk Firman Raja Belanda tanggal 16 Mei 1846 No. 1 itusemuanya terdiri dari 9 pasal dan isinyadiumumkan seluruhnya di Hindia Belandadengan Stb. 1847 No. 23. Dalam Pasal 1nya a. Tidak adanya rasa keadilan(gerechtigkeit), memunculkan kesukaranhidup, kegelisanan social, ketidakmampuan memenuhi bahan pokokb.
Pembanding/Tergugat II : CV. Karya Mandiri Diwakili Oleh : Asep Komarudin SH
Terbanding/Penggugat : CV. ADR
Terbanding/Turut Tergugat : PT. Sinar Agung Kreasi Utama
158 — 93
Putusan Nomor:61/PDT/2020/PT.BDG.haruslah dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara inipada tingkat peradilan tingkat pertama dan pada tingkat banding yang besarnyatersebut dalam amar putusan ini;Memperhatikan Pasalpasal dalam KUHPerdata, UU No. 20 Tahun 1947,UU No. 48 Tahun 2009, UU No. 49 Tahun 2009, Reglemen Indonesia yangDibarui (Het Herziene Indonesich Reglemen/HIR Stb. 1941 No. 44 danReglemen Acara Perdata (Reglemen Op De Rechts vordering/RV Stb.1847 No.52 jo.
MARYATI
Tergugat:
1.M RIZA
2.PT BANK TABUNGAN NEGARA SYARIAH
3.2. KEWES LINDRI HARIANI, SH., M.Kn
4.Hery Krisyanto Bin Puryanto Alm
5.N YUSDI EFFENDI bin MAKSUM AMAN ALM
6.ASWIN HANAFI Bin MAKSUM AMAN Alm
7.Amaliya Binti Maksum Aman
8.Hj Antung Machrita Maksum Aman Alm
9.Tabrani Bin Maksum Aman Alm
10.KEPALA KELURAHAN LANDASAN ULIN DAHULU KELURAHAN LANDASAN ULIN TENGAH
11.KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KPTA BANJARBARU
12.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Banjarmasin
108 — 46
Bahwa selanjutnya Tanggal 27 Oktober 1990 dibebani HIPOTIK No. 74Tahun 1990 kepada Bank Bumi Daya Cabang Banjarmasin beserta SHMNo. 1846, SHM No. 1847 dan SHM No. 1125.d.
Terbanding/Penggugat : PT. BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL, TBK
Turut Terbanding/Tergugat I : JACK MULYANA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat II : FRANCISCA HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat III : ANDREAS HUSODHO
Turut Terbanding/Tergugat IV : DANNI ARTONO
Turut Terbanding/Tergugat V : TIENTJE JUSRAN
365 — 292
telah melepaskan semua hakhak seorangPenjamin sebagaimana dimaksud Pasal 1100, 1430, 1831, 1833,1837, 1838, 1843, 1847, 1848, 1849, dan 1859 KUHPerdata.
21 — 14
6rsid 1666744rsid 1667958rsid 1668843rsid1670547rsid 1706161rsid1707465rsid1708889rsid1710438rsid1712144rsid1712572rsid1714305rsid1723596rsid1727107rsid1728088rsid1731176rsid1733988rsid 1735377rsid1770070rsid 1770314rsid1772548rsid1775420rsid1776609rsid 17774 1 Orsid 1777793rsid1780970rsid 1783655rsid1784156rsid1784263rsid 1785 134rsid1793215rsid1795 150rsid1795425rsid 1796070rsid1799030rsid 180138 1rsid1802000rsid 1836554rsid1836868rsid1837720rsid 1843898rsid1844434rsid184598 1rsid1846666rsid 1847
D I A H, S H
Terdakwa:
M. Vikky Rianda Bin M Taher
36 — 8
Djisman Samson, SH, Hukum pidanaIndonesia dipelajari melalui pasalpasal Kitab Undang Undang Hukum Pidanadan Putusanputusan Mahkamah Agung, Hogeraad Byzondere Raad VanCassatie dan Hoog Militair tahun 1847 1976, Sinar Baru Bandung 1979,halaman 149.Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik keterangan saksisaksi,petunjuk dan barang bukti serta keterangan terdakwa, telah diperoleh faktahukum yang menerangkan / menjelaskan Terdakwa M.
KOPERASI PENGAYOMAN PEGAWAI DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA KPPDK
Tergugat:
1.NYONYA SITI MASLEHA MIFTACH
2.YENY OKTRIANI AMBRAINI
3.KELURAHAN BUARAN
4.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
131 — 37
Kantor Pertanahan Kota Tangerang.Yurisprudensi MARI tanggal 22/10/1975 No.147K/Sip/1974 danYurisprudensi MARI 13/5/1975 No.67k/sip/1975, karena gugatanmelanggar tertio acara Pasal 18 Rv dan tidak tcrpenuhinya syarat formilmateriil yaitu posita harus jelas dan lengkap saling bersesuaian danpetitum harus terang dan pasti, maka petitum in casu yang tidak sesualdengan dalil gugatan in casu, sepatutnya gugatan tidak dapat diterimaatau ditolak ;DALAM REKONVENSI ;Berdasarkan Pasal 244 Reglement of Rv Stbl. 1847