Berbeda dengan actus reus yang menyangkutperbuatan yang melawan hukum (unlawful act), mens rea mencakupunsurunsur pembuat tindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsursubyektif suatu tindak pidana atau keadaan psikis pembuat.

NIAT ITIKAD: yaitu penguasaannya dengan NIAT BAIKATAU ITIKAD BAIK ;Jika kepemilikan tersebut , meskipun waktunya lama , tetapi biladilakukan dengan niat buruk atau itikad buruk, maka sangat kecilkemungkinan untuk dimenangkan;Bahwa putusan pengadilan pada umumnya hanya akan memenangkan pihakyang TERBUKTI NIHIL : MENS REAnya (niat jahat) & ACTUS REUSnya(tindakan jahat)TANAH TERLANTARMenurut Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4/2010, Tanah Terlantar adalah :Tanah Yang Diindikasikan Terlantar dan Tanah Terlantar

Dalam common law, doktrin in dikenal denganan act is not cnminal in the absence of a guilty mind atau dalam bahasa Latindisebut dengan actus non est reus, nisi mens sit rea. Dalam keluarga civil lawniat jahat berada dalam doktrin kesalahan (schuld). Kesalahan ini menjadiasas tersendiri geen straf zonder schuld beginsel yang dimaknai sebagai tiadapidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisadiberikan jika ada kesalahan pembuat (/iability base on fault).

Menurut kamus besar bahasa Indonesia penjahat artinyaorang yang jahat yang apabila dikaitkan dengan korupsi, maka orang yangmelakukan korupsi haruslah memiliki niat jahat (mens rea) dan perbuatan jahat(actus rea) untuk memperkaya atau menguntungkan diri sendiri, orang lainatau korporasi.

BPP cakap untuk bertanggungjawab secara pidana sehingga Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidaklayak secara hukum untuk bertanggung jawab secarapribadi.Terhadap hal tersebut, Chatherine Elliott dan Frances Quinn dalambukunya yang berjudul "Criminal Lad, halaman 239, menyatakan"the accused may have commited the actus reus with mens rea, thereis a legal reason why he or she should no be liable" yang kemudianpendapat tersebut dikonsepsikan ulang oleh DR.

Usman Rianse, M.S selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa oleh karena seseorang baru dapat dipidana jikaterdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus non facitreum, nisi mens sit rea atau dalam bahasa Belanda dikenal dengan Geen strafzonder schuld atau di Indonesia dikenal dengan istilan tiada pidana tanpakesalahan;Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut makaunsur secara melawan hukum tidak terpenuhi secara

sendiri atau orang lain atausuatu korporasi.Menimbang, bahwa kata "tujuan dalam unsur "dengan tujuanmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dapat dikaitkandengan bentuk kesengajaan yang merupakan salah satu bentuk dari kesalahanyang merupakan salah satu unsur dari tindak pidana;Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan salah satu bentuk darikesalahan di samping adanya kelalaian di mana seseorang baru dapat dipidanajika terdapat unsur kesalahan yang dikenal dengan prinsip/adagium actus

Untuk dapat menyatakan bersalah turut melakukan ituharuslah diselidiki dan dibuktikan bahwa pengetahuan dan maksudtersebut memang terdapat pada setiap peserta.Bahwa apabila para peserta itu tidak mempunyai maksud atau opzet yangsama seperti yang disyaratkan dalam suatu rumusan delik tertentu, makaorang juga tidak dapat berbicara mengenai adanya suatu medeplegen didalam delik tersebut.Berkenaan dengan ini Muladi berpendapat sebagai berikutpenanggungjawaban pidana ini bisa bersumber dari actus reus

Kesalahan ituterletak dalam pikiran sebagaimana dalam asas actus non fact reium nisi menssit rea (Suatu perbuatan tidak menyebabkan seseorang dipidana kecuali karenapikirannya jahat). Dalam hukum peranan pikiran menjadi lebih penting daripadatindakan, karena itu dalam penyertaan ada kualifikasi penganjur (uitloker),dimana ia hanya menjadi otak pelaku, bukan pelaksana materil dari kegiatanyang dilarang.

karena didalam doktrin kita mengenal ada kesesatandalam kesengajaan, 3 kesesatan dapat dijatuhi pidana, 2kesesatan tidak dapat dijatuhi pidana, yang pertama error inpersona adalah kesesatan dalam kesengajaan yang dijatuhipidana misalnya saya akan membunuh A tetapi yang saya bunuhadalah B karena saya mengira B adalah A, yang kedua error inobject misalnya saya mencuri tas yang saya kira isi tas tersebutadalah uang, tetapi ternyata tidak berisi uang, saya tetap dijatuhipidana, yang ketiga alilitio actus

Ahli menjelaskan bahwa pada prinsipnya dalam hukum pidanabaru dikatakan Suatu perbuatan dapat dinyatakan sebagai suatu tindakpidana apabila perbuatan itu telah memenuhi unsurunsur delik, baikunsur delik obyektif sebagai unsur perouatan atau dikenal dalamdoktrin sebagai actus reus, Maupun unsur delik subyektif atau unsurpembuat atau dalam doktrin dikenal sebagai mensrea ;b.

Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 AyatHalaman 74 dari 107 Putusan Nomor 149/Pid.B/2019/PN Gin(1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus

danmendasarkan kepada pengertian sifat melawan hukum materiil dalam arti negative,Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa I danterdakwa II sebagaimana dakwaan subsidair, dengan tujuan menguntungkan diri sendiriatau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan menjadi hapus sehinggaterdakwa I dan terdakwa II harus dilepas dari segala tuntutan hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana asas hukum actus

milyar seratus sepuluhjuta lima ratus dua ribu) empat ratus rupiah) karena nilai selebihnya(Rp.3.356.297.600,00,(tiga milyar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilanpuluh tujuh ribu enam ratus rupiah) telah dipotong dan akan digunakan oleh PenggunaAnggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sanggau untuk proyek berikutnya,terdakwa I dan terdakwa II terpaksa mengikuti keinginan Pengguna Anggaran DinasPekerjaan Umum Kabupaten Sanggau;Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut adalah perwujudan (actus

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana (tidak termasuk dalamPasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat(1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, olehHalaman 65 dari 100 Putusan Nomor 146/Pid.B/2019/PN Ginkarenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukanTerdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawabdan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / actus

Dalam common law, doktrin in dikenal denganan act is not criminal in the absence of a guilty mind atau dalam bahasa Latindisebut dengan actus non est reus, nisi mens sit rea. Dalam keluarga civil law,niat jahat berada dalam doktrin kesalahan (schuld). Kesalahan ini menjadiasas tersendiri geen straf zonder schuld beginse? yang dimaknai sebagai tiadapidana tanpa kesalahan. Ini artinya pertanggungjawaban pidana hanya bisadiberikan jika ada kesalahan pembuat (liability base on fault).

Bahwa Majelis sependapat dengan Judex Facti berkaitan actus reusmaupun mens rea / kesalahan Terdakwa yang dinyatakanterbuktimelanggar ketentuan Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata,putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, maka permohonan kasasi dari pemohonkasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, makaTerdakwa harus dibebani untuk

Unsur objektif (actus reus) dapat dilihatdengan adanya kegiatan menempatkan, mentransfer, membayarkan ataumembelanjakan, menghibahkan atau) menyumbangkan, menitipkan,membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lain atas hartakekayaan (yang diketahui atau patut diduga berasal dari kejahatan).Sedangkan unsur subjektif (mens rea) dilinat dari perouatan seseorang yangdengan sengaja, mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaanberasal dari hasil kejahatan, dengan maksud untuk menyembunyikan

Unsur perbuatan yang dilarang yang dapat disebut juga sebagaiunsur objektif (actus reus) dapat dilihat dengan adanya kegiatanberupa:a.menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan,membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luarnegeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uangatau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaanyang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasiltindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);ataumenyembunyikan atau menyamarkan asal

Judex Facti telah melakukan kekeliruan yang nyata dengan tidakmembuktikan adanya motif (mens rea) Pemohon Kasasi sebagai orangyang turut serta melakukan perbuatan menghimpun dana masyarakatkepada Koperasi sehingga Judex Facti salah dalam menghukum PemohonKasasi;Dalam hukum pidana asas actus non facit reum nisi mens sit rea (Suatuperbuatan tidak dapat membuat orang menjadi bersalah kecuali jikadilakukan dengan niat jahat) menjadi dasar untuk menghukum seseorangyang didakwa melakukan tindak pidana.

Asas actus non facit reum nisimens sit rea diterapbkan untuk menegakan asas geen straf zonder schuld(tiada pidana tanpa kesalahan);Menurut Prof. Dr. Worjono Projodikoro, S.H., suatu perbuatan yang dilarangbaru dapat dipertanggungjawabkan secara pidana oleh si pelaku jika sipelaku memiliki niat untuk melakukan tindak pidana tersebut (WirjonoProjodikoro, Asasasas Hukum Pidana di Indonesia, PT.

kas PD Flobamor adalah menguntungkan korporasi miliknegara yang juga adalah pengelola keuangan negara, kecuali hasil auditterhadap perusahaan dalam satu tahun buku dan menyatakan perusahaanmerugi, Sementara audit BPK RI tahun 2008 PD Flobamor menyatakan tidakada kerugian negara, dan hasil audit tersebut bahkan luput dari fakta hukumdan tidak dipertimbangkan Majelis dalam putusannya;Bahwa suatu perbuatan tidak dapat menjadikan seseorang bersalahbilamana maksudnya tidak bersalahberlaku asas hukum actus

yang mau ditujukan dan isi dari surat tersebut jugadiakui kebenarannya, maka jika dihubungkan dengan Pasal 263 KUHP, tidakada unsur pidana pemalsuan surat dalam pengisian kolom kepada dalam surattersebut;Bahwa pihak yang berhak menetapkan suatu surat merupakan surat palsuadalah pihak Kepolisian melalui Laboratorium Forensik/Kriminal sesuai denganPROTAP nya ;Bahwa dalam penggunaan surat palsu, sipengguna baru dapat dipidanatergantung pada Mens Rea (sikap batin ketika melakukan tindak pidana)dengan Actus