Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 22-01-2013 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 625 B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA;
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali Karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;Halaman 20 dari 40 halaman. Putusan Nomor 625/B/PK/PJK/20109.
Register : 04-04-2017 — Putus : 25-07-2017 — Upload : 05-10-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk Tanggal 25 Juli 2017 — YUDIA PRATIWIYANTO, S.E, DK
83 — 14
83 — 14
Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,Halaman 19 dari 124 Putusan Nomor 22/Pid.SusTPK/2017/PN Pik jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian
AGRO RESTU BUMIuntuk mengadakan mesin feed mill akan tetapi menurut ahli bentukperjanjian tersebut terlalu sederhana yang mana tidak menyangkut Halhalyang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksud dan tujuan, subjek,bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan,masa transisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaanmemaksa (Force majeur), pengakhiran, penyelesaian perselisihanarbitrasi,perpajakan, masa berlakunya perjanjian kerja sama dan lainlain
Peranan dan tanggung jawab masingmasing pihak dikaitkan denganresiko yang mungkin terjadi, baik dalam masa kerjasama maupunsetelah berakhirnya perjanjian kerjasama.Ayat (2) Halhal yang diatur dalam perjanjian kerjasama meliputi maksuddan tujuan, subjek, bentuk dan lingkup kerjasama, wilayah, jangka waktu,jaminan pelaksanaan, masa transisi, hak dan kewajiban para pihak,kewajiban asuransi, kKeadaan memaksa (Force majeur), pengakhiran,penyelesaian perselisihanarbitrasi, perpajakan, masa berlakunyaperjanjian
Register : 31-05-2011 — Putus : 06-09-2011 — Upload : 17-10-2011
Putusan PN PADANG Nomor 03/Pid.B/TPK/2011/PN PDG Tanggal 6 September 2011 — H. RUDI HARTONO
90 — 21
90 — 21
BuanaKarya Atas nama Syahril dengan rekening pada BankNagari cabang Soloknomor ~~: 0103.21207.1.Pasal 5ayat (1) Pihak, ke Il (kedua) akan menyerahkan hasilpekerjaan kepada pihak ke (pertama) dikantor Satuan Polisi Praja KabupatenDharmasraya selambat lambatnya 90 (Sembilanpuluh) hari kelender terhitung sejak tanggal22 Juli 2010 s/d 19 Oktober 2010ayat (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaantersebut tidak dapat diubah oleh pihak ke Il(kedua) kecuali terjadi force majeursebagaimana diatur dalam pasal
BuanaKarya Atas nama Syahril dengan rekening, pada BankNagari cabang Solok nomor : 0103.21207.1,.Pasal 5ayat (1) Pihak ke II (kedua) akan menyerahkan hasilpekerjaan kepada .pihak, ke (pertama) dikantor Satuan Polisi Praja KabupatenDharmasraya selambat lambatnya 90 (Sembilanpuluh) hari kelender terhitung sejak tanggal22 Juhi, 2010 s/d 19 Oktober 2010ayat (2) Jangka waktu penyelesaian pekerjaantersebut tidak dapat diubah oleh pihak ke Il(kedua) kecuali terjadi force majeursebagaimana diatur dalam spasal
;Pasal 5 ayat (1) Pihak ke Jk (kedua)..akan menyerahkan hasilpekerjaan kepada pihak ke (pertama) di kantor SatuanPolisi Praja Kabupaten Dharmasraya selambat lambatnya 90(Sembilan puluh) hari kelender terhitung sejak tanggal22 Juli 2010 s/d 19 Oktober 2010ayat (2), Jangka waktu penyelesaian pekerjaan tersebuttidaks dapat diubah oleh pihak ke II (kedua) kecualiterjadi force majeur sebagaimana diatur dalam pasal 9Surat perjanjian ini, atau ada perintah tambahan olehpihak (pertama secara tertulis ;Menimbang
Upload : 17-08-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 354 K/PDT.SUS/2011 PT. NUTRICICLE WORLD; H. FIT YANUAR
40 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
40 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Halhal lain yang ditetapbkan dalam perjanjian kerja, peraturanpelaksanaan atau perjanjian kerja bersama;jo pasal 164 ayat (3) yang berbunyi: Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaantutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaanmelakukan efisiensi, dengan ketentuan pekerja/ourun berhak atas uangpesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uangHal. 9
Putus : 28-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153/B/PK/PJK/2014 Tanggal 28 Mei 2014 — PT. LEE COOPER INDONESIA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
174 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 70 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dan PT DEF(DEF Departement Store) menyediakan tempat/counter bagi PemohonBanding untuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Bandingakan memberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzetpenjualan kepada pihak yang menyediakan tempat;Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban dantanggung jawab Pemohon Banding;Halaman 21 dari 45 halaman
Putus : 22-01-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 626/B/PK/PJK/2010 Tanggal 22 Januari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
258 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
258 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;"9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Register : 02-02-2012 — Putus : 16-08-2012 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 55/Pdt/G/2012/PN.Bdg Tanggal 16 Agustus 2012 — Dra. NILAWATY DJUANDA LAWAN NYI. RD. DJUHRIYAH BIN RD. H. MOCH SAYUTI,DKK
67 — 7
67 — 7
Dengan demikianmempunyai kekuatan untuk dilaksanakan (executoriale kracht, executionary force) danjuga amar putusan menegaskan bahwa objek perkara yang akan dieksekusi dapat sajadilaksanakan meskipun objek perkara berada di tangan siapapun, maka adalah beralasandan berdasarkan hukum eksekusi harus dijalankan dan menolak tuntutan PROVISIPEMBANTAH pada surat bantahannya;Berdasarkan uraian tersebut di atas, TERBANTAH III, IV, V, VI, VII dan VII mohon kepadaMajelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili
Putus : 22-10-2014 — Upload : 16-09-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 94/Pdt.G/2013/PN.Ptk Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. PUTRA KHATULISTIWA
M e l a w a n :
1. WALIKOTA PONTIANAK
2. DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN KOPERASI & UKM KOTA PONTIANAK
3. PT. CITRA CONTRAKTOR HASAJA
169 — 37
169 — 37
Dian Punakawan tanggal 1 Juni 2005 menyampaikanlaporan hasil koordinasi/ Task Force ke Dinas/ Instansi terkait Tim SKNo. 66 Tahun 2005. (Vide Surat No. 17/DPPtk/VI/2005 tanggal 8 Juni2005) ;Menindaklanjuti Surat Kepala Bappeda dan PMD Kota Pontianak No.644/111/BP3MK.4 tanggal 9 Juni 2005, PT. Dian Punakawanmenyampaikan data ke Bappeda dan PMD Kota Pontianak mengenai1111data dan persetujuan pemilik ruko pasar flamboyan. (Vide Surat No. 22/DPPtk/VI/2005 tanggal 1 Juni 2005).
Putus : 06-02-2017 — Upload : 26-05-2017
Putusan PN SURABAYA Nomor 175/G/2016/PHI Sby Tanggal 6 Februari 2017 — MOHAMAD NURWATONI MELAWAN PT. PHILTERA
82 — 19
82 — 19
Putusan Nomor 175/G/2016/PHI SbyPasal 164.(1) Pengusaha dapat Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerna/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua)tahun, atau keadaan memaksa (force majeur), dengan ketentuanpekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal
Putus : 24-05-2016 — Upload : 08-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 K/Pdt.Sus-PHI/2016 Tanggal 24 Mei 2016 — AWALUDIN HARAHAP VS PT BALFOUR BEATTY SAKTI INDONESIA
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
79 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
ditentukan lain;Pasal 191 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan:Semua peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan tetapberlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti denganperaturan yang baru berdasarkan undangundang ini;Pasal 164 Undang Undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan:Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb Tanggal 8 Juni 2021 — Penggugat:
SUCIONO
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
108 — 24
SUCIONO
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
108 — 24
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekera/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekera/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Register : 01-03-2021 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jmb Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
AGUNG RAHMAD WIDIARTO
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
87 — 17
AGUNG RAHMAD WIDIARTO
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
87 — 17
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Putus : 31-07-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 707 K/PID/2013 Tanggal 31 Juli 2013 — DHANESWARA HARDJO WISASTRO ALS. DHANES BIN SRIHENDARTO
59 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
59 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dari pemeriksaan diskripsi luka didapatkan juga hampir semualuka mempunyai dasar otot yang artinya tidak menembus, dandapat diambil kesimpulan bahwa pelaku menggunakan senjatayang tidak begitutajam (setengah tajam) atau pelakunya adalah seorang perempuan karena force atau tenaga yang kurang, karena pada luka tusuk dipengaruhi oleh: ketajamansenjata, dan force, bila senjata tajam force yang diperlukantidak terlalu besar dan sudah dapat menyebabkan luka tusukyang menembus;d.
Register : 20-03-2019 — Putus : 30-04-2019 — Upload : 09-05-2019
Putusan PN TANJUNG PANDAN Nomor 39/Pid.B/2019/PN Tdn Tanggal 30 April 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
Terdakwa:
BADARUDIN Alias UDIN Alias SOLIHIN Bin RASID
39 — 13
MUHAMMAD AULIA PERDANA, SH
Terdakwa:
BADARUDIN Alias UDIN Alias SOLIHIN Bin RASID
39 — 13
Saksi MARDIN SAHAK Bin SAHAK;Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa sebelum terdakwa melakukanperbuatan yang menjadi dasar dakwaan, tidak ada hubungan keluarga baiksedarah maupun semenda dan tidak terikat hubungan pekerjaan denganterdakwa;Bahwa saksi hanya tahu bahwa kedua korban sering membawa sepeda motordibengkel milik saksi disekitar Jalan Membalong Tanjungpandan;Bahwa pemilik sepeda motor Force One tanpa body tersebut adalah saudaraAniman;Bahwa yang saksi tahu bahwa sepeda motor milik korban
Register : 05-12-2017 — Putus : 08-05-2018 — Upload : 12-12-2018
Putusan PA BANTUL Nomor 1370/Pdt.G/2017/PA.Btl Tanggal 8 Mei 2018 — Penggugat melawan Tergugat
55 — 14
55 — 14
Karena sebelum nikah sudahkerja di Perusahan swasta Jakarta, dan setelah bulan juni pindah ke Jogja,Penggugat bekerja sebagai Guru Honor di SMKN Bantul dan SMKN 1Pleret dengan gaji 2 sekolah itu hanya 260 ribu sebulan, dan tergugat tidakpuas dengan penghasilan tersebut, Tergugat juga kerja part time sebagaisales Kartu Kredit GE Money dan sales Force Internet Speedy di TelkomKota Baru serta malamya (dari jam 10 malam sampai jam 3 pagi) tergugatbekerja di Warnet SimpulNet depan PLN Gedong kuning.
Putus : 14-09-2015 — Upload : 16-11-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Ptk Tanggal 14 September 2015 — FLAVIA FLORA
L A W A N
PT. SETIA MULIA UTAMA
126 — 26
126 — 26
perusahaan milik Tergugattidak dalam keadaan mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut, maka oleh karenanyaMajelis Hakim berpendapat Tindakan pemutusah hubungan kerja tersebut adalah sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.Menimbang, bahwa Vide UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 pasal 164 ayat (3) yangmenyatakan : Bahwa Pengusaha dapat melakukan Pemutusan hubungan kerja terhadap Pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena memaksa (Force
Register : 18-09-2020 — Putus : 09-02-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 143/Pdt.G/2020/PN Bgr Tanggal 9 Februari 2021 — Penggugat:
PT. ARTHA PRIMA FINANCE
Tergugat:
1.H M ANTON PATONI
2.BABAY MUNAWAROH
135 — 15
PT. ARTHA PRIMA FINANCE
Tergugat:
1.H M ANTON PATONI
2.BABAY MUNAWAROH
135 — 15
Karena itu, manakala Tergugat selaku debitur tidak melaksanakankewajibannya tersebut dan bukan karena keadaan memaksa (force majeur)maka Tergugat dianggap melakukan ingkar janji atau waprestasi. Dalam teorihukumnya ada tiga bentuk ingkar janji yaitu:1. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan;2. Debitur terlambat memenuhi perikatan;3.
Putus : 23-04-2014 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 159/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Tipikor.Smg Tanggal 23 April 2014 — SUYONO Bin H. JAMAIN
82 — 39
82 — 39
. ;; 71 ; Pawan SelaBahwa Kerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negarayang terjadi karena berkurangnya aktiva negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yangdisebabkan oleh suatu. tindakan melawan hukum, penyalahgunaanwewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseoarang karenajabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang dan atau disebabkan olehkeadaan di luar kemampuan manusia (force majeure) ;Bahwa Tanah Striping yang dijual tersebut
Putus : 14-02-2013 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 634/B/PK/PJK/2010 Tanggal 14 Februari 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PERFEKTA NUSA
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasatersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
Register : 30-01-2017 — Putus : 03-07-2017 — Upload : 13-09-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 26/PDT.SUS-PHI/2017/PN.BDG Tanggal 3 Juli 2017 — EDWIN TANJUNG
RUDI KURNIAWAN
L A W A N,
PT. ALUMUNIUM COMPANY EXTRUSION INDONESIA ALIAS PT. ALCOMEXINDO,
41 — 10
41 — 10
Pemutusan Hubungan Kerja terhadappara Penggugat disebabkan karena adanya penurunan produksisehingga dilakukan tindakan efisiensi, menurut Tergugat tindakanPemutusan hubungan kerja tersebut tidak bertentangan denganUndangUndang Ketenagakerjaan karena sudah diatur dalam pasal164 ayat (8) yang bunyinya sebagai berikut: Pengusaha dapatmelakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force