Ditemukan 4883 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : altus autus atus actio abdus antus agtus attus aptus artus aktus
Pengadilan PT PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 04-07-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 26-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PLG
Tanggal 26 Agustus 2019 — Pembanding/Terdakwa : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI Diwakili Oleh : FIRDAUS, S.Sos. M.Si Bin HASANAWI
Terbanding/Penuntut Umum : ZAIRIDA,S.H,M.Hum
144 — 59
  • Berbedadengan actus reus yang menyangkut perbuatan yang melawanhukum (unlawful act), mens rea mencakup unsurunsur pembuattindak pidana yaitu sikap batin yang disebut unsur subyektif suatutindak pidana atau keadaan psikis pembuat (Utrecht, 1960:257)Delik disebut sebagai unsur subyektif apabila unsurunsurnyaterobukti maka berarti terbuktinya pertanggungjawaban pembuatdelik.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-07-2016 — Upload : 27-09-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Smg
Tanggal 25 Juli 2016 — SIROJUL MUNIR bin NURCHOLIS
76 — 29
  • Hal ini sesuai dengan adagium ataumaxim, yang sudah lama sekali dianut secara universal dalam undang undangHal 100 dari 132 halaman, Putusan Tipikor No. 58/Pid.SusTPK/2016/PN.Smg.pidana, yang berbunyi actus non facit reum, nisi mens sit rea. Terjemahan dalambahasa Inggrisnya adalah : An act does not make a man guilty of a crime, unlesshis mind be also guilty (Scanlan dan Christopher Ryan, 1985:13).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 24-09-2008 — Upload : 28-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 467 K/PID.SUS/2008
Tanggal 24 September 2008 — H. ASEP SAEFUL UYUN BIN H. SUHAEMI,
41 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi Judex facti telahmelanggar asas Geen Straf Zonder Schuld, atau Actus Non Facit Reum NisiMens Sit Rea. Sebab judex facti telah salah menyamakan perbuatanPemohon kasasi dengan Bambang Setiawan selaku Direktur PT. Tani MasUnggul yang dalam penyaluran pupuk bersubsidi tersebut bertindak selakuDistributor. Pertanggungjawaban pidana atas kelancaran penyaluran pupukbersubsidi, secara yuridis jelas berada di tangan Bambang Setiawan selakuDirektur PT.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-08-2014 — Putus : 25-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 25 Nopember 2014 — GUSTIADI IMIL
38 — 13
  • Adanya unsur bathin iniharus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No. 813K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai darikenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengankewenangan yang dimiliknya, karena jabatan atau kedudukannya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2013 — Putus : 19-04-2013 — Upload : 25-02-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/PID.SUS/TPK/2013/PN.PL.R
Tanggal 19 April 2013 — Drs. ESGANDA WANGI, SP, MM BIN MOSEL (Alm)
61 — 24
  • Adanya unsur bathinini harus pula ditentukan secara obyektif dengan memperhatikan segala keadaan lahir(Actus reus) yang menyertai perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 No.813 K/pid/1987 yang pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa unsurmenguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataanyang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku Terdakwa sesuai dengan kewenanganyang dimiliknya, karena jabatan atau
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 02-01-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 37/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.Bjm.
Tanggal 2 Januari 2015 —
96 — 19
  • ;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada putusan MahkamahKonstitusi di atas, maka perbuatan melawan hukum dalam suatu tindak pidanapasti bersifat sengaja (dolus) sebagai suatu tujuan (oogmerk) yaitu perbuatansengaja yang dilakukan karena mendasarkan suatu motivasi yang dikehendaki;Menimbang, bahwa tentu amat sulit untuk mengetahui dengan pasti yangtersembunyi pada niat batin seseorang, hal yang mungkin dapat dijadikanpetunjuk adalah actus reus : realita yang Terdakwa lakukan serta elemenelemeneksternal
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 07-03-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 23 Februari 2017 — ARDIANTO Als. YANTO Bin IDRIS MUNAP
129 — 20
  • Actus reus, perbuatan yang nyata;Bahwa hukum pidana sebagai ultimum remedium, atau upaya terakhiratau jalan terakhir untuk diterapkan;Bahwa dalam hal seseorang yang telah dipertanggungjawaban secaraadministrasi apabila perbuatan tersebut berkaitan langsung denganperbuatan tindak pidana korupsi yang menimbulkan kerugian keuanganNegara maka dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana;Bahwa Hakim memutus suatu perkara berdasarkan fakta fakta yangterungkap dalam persidangan;Bahwa perbuatan melawan
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-07-2015 — Putus : 23-11-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 22/Pid.SUS-TPK/2015/PN.Jmb
Tanggal 23 Nopember 2015 — Dr. H. Ali Imran Mukhsin, SpPD, FINASIM Bin H. Mukhsin Hamzah;
104 — 32
  • Maka sejalan dengan ketentuan pasal 5ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimanyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 11-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 07/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 11 Mei 2015 — H. MUHDI, S.Sos., BIN H. BUSTANI BAKRI
56 — 15
  • dipidana, dinyatakantidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas dasar pertimbangan bahwakonsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilanadalah ukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungan danjaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat(1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (sikap batin) dan actus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-07-2017 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 765 K/PID.SUS/2017
Tanggal 18 Juli 2017 — H. Ir. LA NYALLA MAHMUD MATTALITTI;
272 — 234
  • Judex Facti telah mengesampingkan/tidak mempertimbangkan faktafakta persidangan yang telah membuktikan adanya peran (actus reus)maupun kesalahan (mens rea) Terdakwa;2.2. Judex Facti yang mempertimbangkan halhal yang irasional (tidakrasional) dengan melimpahkan tanggung jawab Terdakwa kepadapihak lain;2.3.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-12-2016 — Putus : 10-05-2017 — Upload : 07-06-2017
Putusan PN JAMBI Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2016/PN Jmb
Tanggal 10 Mei 2017 — Hj. YUNINTA ASMARA Binti Drs. Zahifni Ishak
116 — 46
  • Moeljatno, yang diikuti oleh Roeslan Saleh dan A.Z.Abidin berpandangan memisahkan antara actus reus (perouatan pidana/kriminal)Halaman 107 dari 136 Putusan Nomor 36/Pid.SusTPK/2016/PN.Jmb.dan mens rea (pertanggungjawaban pidana), yang dilarang adalah perbuatan(termasuk pengabaian) dan yang diancam dengan pidana ialah orang yangmelakukan perbuatan atau pengabaian itu;Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, W.J.S.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 04-08-2016 — Putus : 07-12-2016 — Upload : 04-04-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2016/PN Plk
Tanggal 7 Desember 2016 — ANDREY DULU, S.Sos.,MAP Bin YUDA KARANI (ALM)
133 — 45
  • ., MH.Bahwa benar seseorang dapat dipidana harus dilihat dari niat jahat(mens rea) dan perbuatan jahat (actus reus) yang merupakan suatukesalahan dan seterusnya;Halaman 88 dari 136 Putusan Nomor: 40/Pid.SusTPkK/2016/PN PikBahwa benar dalam pasal 2 UU Tipikor disebutkan unsur memperkayadiri sendiri, orang lain atau suatu korporasi yang dalam pasal 3 unsurnyadengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatukorporasi adalah merupakan motif yang wajib dibuktikan dalam tindakpidana korupsi
Pengadilan PN BANJARMASIN Pidana Khusus
Putus : 18-05-2015 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor No. 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.BJM.
Tanggal 18 Mei 2015 — AKHMAD YAPANDI BIN HASAN
45 — 11
  • dasar pertimbangan bahwakonsep melawan hukum tidak tertulis dalam ukuran kepatutan, kehatihatian,kecermatan yang hidup dalam masyarakat, sebagai satu norma keadilan adalahukuran yang tidak pasti, sehingga tidak sesuai dengan perlindungan danHal.117 dari 145 halaman Putusan No: 06/PidsusTPK/2015/PN.BJM.jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana dimuat dalam Pasal 28 d ayat(1) UUD 1945;Menimbang bahwa untuk dapat diketahui adanya unsur ini bisa dilihatapakah ada unsur mens rea (sikap batin) dan actus
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 14-12-2020 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 16-11-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 1200/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penggugat:
Allied World Managing Agency Limited
Tergugat:
1.PT. Bagja Kumbara Nusantara
2.PT. Samudera Ekspedisi Aman
477 — 738
  • legislatif ; Bahwa peraturan ini bersifat dwingen recht atau bersifat memaksa maudan tidak mau dalam keadaan kongrit wajib dilaksanakan; Bahwa kalau memang dokumen tersebut dilarang oleh Undang undang untuk dipergunakan dalam proses pengajuan gugatan atau proseshukum di Indonesia maka itu dokumen tersebut tidak bisa dipakai untukmelakukan gugatan perbuatan hukum di Indonesia ; Bahwa ini sudah masuk kepada ranah internasional private law harusada elemen unsur asing yang dalam hal ini ada lex loci actus
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-05-2013 — Putus : 01-11-2013 — Upload : 15-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 35/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Jkt.Pst
Tanggal 1 Nopember 2013 — Pidana Korupsi - ZULVIA
479 — 247
  • ERROR ABILIO ACTUS contoh mau membunuh si A dengan caramenembak si A tapi si A bisa menghindari peluru kKemudian mengenaisi B.Bahwa ada 2 kesesatan yang Hakim tidak dapat menjatuhkan pidana :1. Kesesatan hukum atau RextualDilihat dari tingkat kKemampuan orang tersebut, tidak mempunyaicukup pengetahuan untuk perbuatan yang dilakukan, suatu perobuatanpidana.2.
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 14-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 06/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb.
Tanggal 6 Juli 2015 — Ir.Kasmir MD bin Muhammad Darun
39 — 18
  • Putusan Nomor 06 /Pid.SusTPK/2015/PN.Jmbyang mewajibkan hakim dan hakim konstitusi untuk senantiasa menggali,mengikuti dan memahami nilainilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalammasyarakat, sehingga dari itu dapat dipahami bahwa pembuat UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalahmenganut ajaran sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif,dengan tentu memperhatikan asas actus non facit reum, nisi mens sit rea, yangbermakna bahwa sesuatu perbuatan
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 16-08-2021 — Putus : 04-11-2021 — Upload : 26-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 835/Pid.Sus/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 4 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
MELANI, SH.
Terdakwa:
MAKMUR ADAMLU alias MAKMUR
393 — 453
  • Utr.pemaaf, diluar Undang Undang apabila suatu) atasan memerintahkankaryawannya maka itu dibolehkan, dan berlaku juga untuk swasta;Bahwa, menentukan ada tidaknya Mens Rea, bagi yang menjalankan perintahjabatan dari Direksi didalam Hukum Pidana ada 2 (dua) teori yang pertamateori mens rea dan kedua ialah actus reus. Dalam hukum pidana kita keduateori ini harus terpenuhi.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 106/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SUMARDI Als SULENG
46 — 5
  • dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaHalaman 107 dari 111 Putusan Nomor 106/Pid.B/2019/PN Simperbuatan/delik (actus
Pengadilan PN BANYUMAS Pidana Umum
Register : 14-10-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 25-12-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 108/Pid.B/2020/PN Bms
Tanggal 15 Desember 2020 — Penuntut Umum:
DIMAS SIGIT TANUGRAHA, S.H.
Terdakwa:
KANG JUN HO Alias Mr. Kang Anak dari KANG HAE WON.
128 — 21
  • Kang dapat dipastikan sebagai pelaku TindakPidana yang dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya dalamperkara ini harus dibuktikan pada pembuktian unsurunsur delik yang laindengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsurunsurperbuatan Pidana (actus reus/objektif) terlebin dahulu sebagaimana termuatdalam unsurunsur Pasal berikutnya;Ad..2.
Pengadilan PN SIMALUNGUN Pidana Umum
Register : 08-03-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 10-09-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 105/Pid.B/2019/PN Sim
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
ADE JAYA ISMANTO, S.H
Terdakwa:
SARJAN
50 — 6
  • dalam perbuatan terdakwa,maka unsur barang siapa juga dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi dalamperbuatan terdakwa tersebut diatas;Menimbang, bahwa dari halhal yang dipertimbangkan diatas unsurunsursebagaimana dimaksud dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana telahterpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena Majelis Hakim tidakmenemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwayang dapat meniadakan unsur kesalahan (mens rea) yang melekat padaperbuatan/delik (actus