Ditemukan 1675 data
168 — 149 — Berkekuatan Hukum Tetap
Jadi, tidak ada pilihan lain;1.2.2.
PT. MULTI KARYA PRATAMA
Tergugat:
KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/JASA PAKET PEKERJAAN SATUAN KERJA BALAI TEKNIK PERKERETAAPIAN KELAS I WILAYAH JAWA BAGIAN TIMUR PADA BIRO LAYANAN PENGADAAN DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN JENDERAL KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
238 — 146
Bukti (T21.B)14:1.2.2:Bukti (T21.C)1:Bukti (T21.C)2 :Bukti (T21.C)3:anggaran dasar perseroan terbatas dari Menteri Hukumdan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Nomor AHUAH.01.030307753 TAHUN2019 tanggal 02 Agustus 2019, dan telah didaftarkandalam Daftar Perseroan Nomor AHU0127153.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal O02 Agustus2019. (print out);Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentangPercepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
134 — 105
dengan Perbuatan Melawan Hukum (yang seharusnya PARAPENGGUGAT dapat = menunjukkan perbuatanperbuatan yangbertentangan dengan kaidah hukum) yang dalam hal ini mengakibatkanAkta atau Perjanjian yang telah dibuat oleh PARA PENGGUGAT danTERGUGAT dan TERGUGAT II batal demi hukum.Sehingga dengan demikian jelas bahwa PARA PENGGUGAT kebingungandalam menentukan dasar isi gugatannya apakah Wanprestasi atauPerbuatan Melawan Hukum, sehingga dalam hal ini menjadikan Gugatanini Tidak Jelas/Kabur (Obscur Libel).1.2.2
116 — 38
Verifikasi Berita Acara Pembayaran.1.2.2. Kelengkapan berkas.1.2.3. Cek ketersediaan PAGU DIPA.1.2.4. Menyiapkan bukti kas pengeluaran.1.2.5. Membuat Surat Permintaan Pembayaran (SSP).1.2.6. Ringkasan Kontrak1.2.7. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)1.2.8. Membuat faktur pajak dan SSP (Surat Setoran Pajak)1.2.9. Membuat SPM (Surat Perintah Membayar)1.2.10. Menandatangani SSP PPH.1.3. Pejabat Penerbit SPM melakukan:1.3.1. Memeriksa kelengkapan berkas SPP.1.3.2.
213 — 118 — Berkekuatan Hukum Tetap
., mengatur s ebagai berikut:Kegagalan dalam menyediakan informasi yang dalampandangan Panitia Pengadaan, informasi tersebut pentingdalam rangka kualifikasi Peserta Pengadaan, atau kegagalanPeserta Pengadaan dalam menyediakan klarifikasi ataupenjelasan atas informasi yang disediakannya dapatmenyebabkan Peserta Pengadaan didiskualifikasi;1.2.2.
84 — 40
Manessa.1.2.2. Dra. Hj. Sitti Nurobaety Asnawi BintiH. M.S. Dg. Manessa.1.2.3. H. Djaya Rijal Musdam BinH. M.S. Dg. Manessa.1.2.4. Hj. Ekawati BintiH. M.S. Dg. Manessa telah meninggal padatahun 2015 di Makassar, dari perkawinan Almarhumahdengan suaminya yang bernama Drs. H. Ramli PasolongAlmarhum yang meninggal pada tahun 2010 di Makassarmeninggalkan ahli waris 3 orang anak masingmasingbernama :1.2.4.1. Awalfadli Bin H. Ramli Pasolong.Putusan No. 2397/Pdt.G/2016/PA.Mks.8Halaman1.2.4.2.
342 — 397
Menyatakan mencabut penetapan No. 14/G/2016/PTUN.TPI tanggalDALAM EKSEPSI:1.2.DALAM POKOK PERKARA:1.2.2/ juni 2016; Menerima eksepsi TERGUGAT II INTERVENSI 7 untuk seluruhnya;Menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima ;Menyatakan KEPUTUSAN TERGUGAT Nomor 1832 tahun 2016tentang Upah Minimum Sektoral Kota Batam Tahun 2016 tanggal 2juni 2016 bukan Keputusan Tata Usaha Negara ;Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tidakberwenang Mengadili, Memeriksa dan Memutuskan perkara a quo
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
JAAFAR ARIEF, S.Sos
77 — 25
Lahir : 58 Tahun/ 01 Januari 1960Jenis kelamin : LakilakiKebangsaan / Kewarganegaraan : IndonesiaTempat tinggal : Jl.Pembangunan 1,Rt.001,KelurahanKelapapati,Kecamatan BengkalisKabupaten BengkalisAgama > IslamPekerjaan : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasidan Informatika Kabupaten BengkalisPriode Tahun 20132017Pendidikan : S2 Ilmu Politik;Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:1.2.2.Penyidik tidak dilakukan penahanan;Penuntut Umum: sejak tanggal 08 Mei 2019 sampai dengan 14 Mei
56 — 27
Desa 1.1.2 Hasil PengelolaanKekayaan Desa 1.1.2.1 Tanah Kas Desa 30.000.000, 30.000.000,(Kebun Desa) 1.1.2.2 Pasar Desa 1.1.2.3 Pasar Hewan 1.1.2.4 Pembuatan Perahu 1.1.2.5 Bangunan Desa 1.1.2.6 Pelelangan Ikan yang dikelola Desa1.1.27.7 Lainlain kekayaanmilik Desa1.1.3 Hasil swadaya danpartisipasi Hasil gotong royong Pendapatan lainlain desa/ (bunga bank)1.1.6 Silva tahun 8.385.210, 8.385.210,sebelumnya (2013)1.2 Bagi Hasil Pajak 26.494.000, 26.494.000, 11.2 Bagi Hasil PBBKabupaten = Tahun2013 1.2.2
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
Budi Hantoro Bin Satim
137 — 76
ADDoperasional 0 000)pemerintahan desa 1.2.2 Belanja 6.067.100 6.567.100 (500.000barang dan )jasa Alat tulis 397.300 397.300 kantor Pakaiian 1.750.000 1.750.000 dinas Kosumsi 450.000 450.000 rapat Perjalanan 450.000 450.000 dinas Dokumenta 60.000 60.000 Si Foto kopu 126.400 126.400 danpengadaan Honor tim 833.400 833.400 pelaksanaADD TKDesa Pengadaan 500.00 500.00 (500.00)mediasosialisasidaninformasidesa Operasiona 1.500.000 1.500.000 tim pokjadesapinjamandanabergulirtanpabunga 1.2.3 Belanja 5.772.000
Ir. H. Yandri Kinandra
Termohon:
1.Bupati Sumbawa Barat
2.kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sumbawa Barat
3.PT. AMMAN MINERAL NUSA TENGGARA
284 — 184
32.528.000 1.2 Kerugian Non Fisik 1.2.1 Biaya Transaksi BPHTB 1.626.4005.00% 325.280 PPAT1.00%1.2.2 Bunga Masa Tunggu (6 bulan) 406.6001.25%Total Nilai Penggantian Wajar 34.886.280Pembulatan 34.890.000NILAI TOTAL ASET 692.790.000 Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Penilai Kantor Jasa Penilai Publik(KJPP) YANUAR, ROSYE dan REKAN dalam pengadaan tanah dalamrangka Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Kawasan Industri diDesa Maluk Dan Desa Bukit Damai Kecamatan Maluk KabupatenSumbawa Barat telah dilaksanakan
Sudarsono Hari Prasetyo, S.H.
Terdakwa:
1.JOKO SETYAWAN.SE Bin ADHI SOEKARNO
2.HANDOYO SUDIGGO.SE bin alm HADI SISWOYO
95 — 13
BANK PERKREDITANRAKYAT ARTHA MEKAR SOKARAJA Cabang Cilacap, dan memilikitugas serta tanggung jawab diantaranya:1.2.2:Menerima berkas pengajuan kredit dari customer.Melakukan kunjungan ke calon nasabah untuk memperoleh dataterkait pengajuan kredit, danmelakukan analisa data dari calon nasabah. Bahwa yang menyuruh Saksi untuk menandatangani dokumen MUK ituadalah Admin kredit saksi NGEREKES AYU dan Terdakwa JOKOSETYAWAN.
162 — 167
Ahmad Qomarulhuda (Penggugat 67);1.2.2.Moh.471.2.3.1.2.4.Dhohri(Penggugat63Hj.Khotijah(Penggugat621.2.5.Siti Halimah(almarhumah)tidak dikaruniIsmail(almarhum)semasa hidupsatuAulia Putriumur 15 (lima belas ) tahun491.2.1.1.2.2.)orang anak yeZainatun(Penggugat64Lailatul Qodri(Penggugat1.3.1.2.3.Iman Mawardi(almarhum)dimana semasahidupnyapernahmenikah denganMituah dandikaruniai 2 (dua)orang anak61Muhammad H(Penggugat60kandung yangmasingmasingbernama :1.3.1.Mohammad H(almarhum)dimana sema:tiga)orang
Terbanding/Tergugat I : PT MNC Sekuritas
Terbanding/Tergugat II : PT MNC Kapital Indonesia Tbk
Terbanding/Tergugat III : Koperasi Karyawan PT Bhakti Investama Tbk
Terbanding/Tergugat IV : PT Bank MNC Internasional Tbk
Terbanding/Tergugat V : Susy Meilina
Terbanding/Tergugat VI : Marlina
Terbanding/Tergugat VII : Andri Irvandi,
Terbanding/Tergugat VIII : Dadang Suryanto
Terbanding/Tergugat IX : Fifi Virgantria
Terbanding/Tergugat X : Hary Tanoesoedibjo
Terbanding/Tergugat XI : Christ Soepontjo
Terbanding/Tergugat XII : Agustinus Wishnu Handoyono
Terbanding/Tergugat XIII : Arif Efendy
Terbanding/Tergugat XIV : Marlina Sabanita
Terbanding/Tergugat XV : Widyasari Rina Putri
Terbanding/Tergugat XVI : Arum Wachyuni Rahmatika
Terbanding/Tergugat XVII : Nabila Amanda Amal
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Sunprima Nusantara Pembiayaan
Terbanding/Turut Tergugat II : T
754 — 1113
Bahwa merujuk pada uraian tersebut di atas, Tergugat 1 adalahsuatu entitas badan hukum secara mandiri yang mana sebagaisubyek hukum dapat melakukan perbuatan hukum danmempertanggungjawabkannya secara mandiri.1.2.2.
1.MASUT bin Dahman
2.MUSNAH bintiDahman
Tergugat:
1.Drs SALMAN BIN DAHMAN
2.AGUS SUTRISNO
Turut Tergugat:
1.HAMDIAH
2.PARMAN
3.PARLEN
4.HERMAN
5.HALUYAH
6.UDIRMAN
7.SUMARNI
171 — 204
Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Amaq Zaenal,No.471/728/BLK/VIII/2017 tertanggal 18 Agustus 2017 yang dikeluarkan olehKepala Desa Beleke, Kecamatan Gerung, Kabupaten Lombok Barat, telahdinazegelen dan sesuai aslinya, diberi tanda P.1.2.2;.
PT BOSOWA CORPORINDO
Tergugat:
OTORITAS JASA KEUANGAN
Intervensi:
PT. Bank Bukopin, TBK
576 — 1612
Dengan demikian dalil Penggugat mengenai tidak dipenuhinyaaspek prosedur Objek Sengketa sudah sepatutnya ditolak;1.2.2 Penerbitan Objek Sengketa Telah Memenuhi Aspek Substansi45.46.Bahwa terhadap dalil Penggugat yang mempersoalkan aspek substansidari Objek Sengketa sebagaimana diuraikan pada angka 8 dan 9 positagugatan halaman 16 sampai 17, di mana Objek Sengketa dianggapPenggugat telah diterbitkan tanpa menjelaskan permasalahanmengapa Penggugat dinyatakan tidak lulus.
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN MASYHADUL QURAN
Terbanding/Tergugat II : NOTARIS SUPARNO, S.H., M.Kn.
Terbanding/Tergugat III : Sdr. HENRY SIREGAR
Terbanding/Tergugat IV : Sdr. SOMADIKARYA
Terbanding/Tergugat V : Sdr. HAJUDIN
Terbanding/Intervensi I : Badan Intelejen Negara
Terbanding/Turut Tergugat I : Sdr. MARTIN MENTENG selaku KEPALA DESA GUNUNG GEULIS
Terbanding/Turut Tergugat II : Sdr. RUSDI selaku KETUA RW lima
Terbanding/Turut Tergugat III : Sdr. JAJULI selaku KETUA RT dua
Terbanding/Turut Tergugat IV : PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR
Terbanding/Turut Tergugat V : BADAN PERTANAHAN NASIONAL atau BPN Kabupaten Bogor
351 — 158
Kompetensi Absolut yang diajukanPembanding / dahulu Tergugat Rekonvensi atas gugatan Rekonvensi,sehingga terdapat cukup dasar dan alasan hukumnya bagi Majelis HakimPemeriksa di Tingkat Banding untuk mengabulkan Eksepsi KompetensiAbsolut Pembanding / dahulu Tergugat atas gugatan RekonvensiTerbanding I/ dahulu Penggugat Rekonvensi serta menyatakan Judex FactiPengadilan Tingkat Pertama tidak berwenang mengadili dan menyatakanGugatan Rekonvensi tidak dapat diterima (Niet on Van kelijke berklaard /NO).1.2.2
197 — 806
SP58/BPPN/0600 tanggal 21 Juni 2000 yang dilakukan oleh dandiantara Tergugat dengan BPPN;1.2.2. Akta Perjanjian Jual Beli Dan Penyerahan Piutang No. SP4/BPPN/0101 tanggal 11 Januari 2001, yang dilakukan oleh dandiantara Tergugat Il dengan BPPN;1.3.
PIRLY M. MOMONGAN, S.H
Terdakwa:
1.CAROLINA SOMI BERIBE, S.E.
2.FRISKA VALENTINE KEMBUAN, SE alias IKA.
3.MARTINUS TEWARAT HERA, S.Kep alias IWA.
77 — 44
Suherni AR tidak melakukan Verifikasidokumen identitas/KTP debitur yang menunjukkanketidaksesuaian antara data pada identitas seperti debitur an.Muhammad Rifai yang beragama Islam dengan profile dariInstansi Keuskupan ManokwariSorong yang pada umumnyapekerjanya beragama Katolik;1.2.2 Bahwa Pada saat memprakarsai PermohonanPinjaman calon debitur, RM an.
80 — 26
Ketentuan UndangUndang No : 01 tahun 2004 tentang perbendaharaannegara mengatur dan menentukan antara lain sebagai berikut :2:1.2.2.Pasal 13 ayat (2)Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melaluiRekening Kas Umum DaerahPasal 17 ayat (3)Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yangberkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas bebanAPBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibatHalaman 27 dari 266 halamanPutusan No.46/Pid. Sus.