Ditemukan 6225 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : teknis technip tehnik teknik tenis tekhnik tekhnisi tekhnil tehnis
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus
Register : 07-05-2018 — Putus : 20-08-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pdg
Tanggal 20 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
FENGKY ANDRIAS,SH
Terdakwa:
WAHYUDI EKO WIBOWO
137 — 11
  • Tekhnis pengambilan uang makan tersebutadalah secara langsung mendatangani Bendahara kontingen yaituterdakwa Eko diruangan sekretariat Kontingen Kota Bukittinggi yangebrada di SDN 06 Lapai Padang, kemudian menandatangani daftarHadir Panitia dan lembar Perincian Penerimaan Pengganti uangmakan dan snack Panitia Porprov XIV tahun 2016.Bahwa sewaktu menerima uang makan saksi selalu menandatanganitanda terima berupa Daftar hadir Panitia Porprov, dan lembarPerincian Penerima Pengganti uang makan dan snack
    saksi ada menerima uang makandan menandatangani Daftar hadir pantia Porprov XIV tahun 2016tanggal 26 dan 27 November 2016, sedangkan tanggal 25 November2016 saksi tidak ada menandatangani daftar hadir Panitia karena lupa.Bahwa sebagai pantia Porprov XIV saksi ada menerima uang makansebesar Rp. 92.150, ( sembilan puluh dua ribu seratus lima puluh riburupiah) perhari keseluruhan uang makan yang saksi terima adalah Rp.368.600, ( tiga ratus enam puluh delapan ribu enam ratus rupiah) selama4 hari.Bahwa tekhnis
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 03-05-2021 — Putus : 12-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 12 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.SOSORA. S . PANGGABEAN,SH
2.ACHMAD ARJANSYAH AKBAR, SH
Terdakwa:
SORMADI BIN HASAN SORI
207 — 35
  • berdasarkan Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor:821.2/459/KEPBKD.III/2016 tanggal 30 Desember 2016 tentangpemberhentian dan pengangkatan pejabat pimpinan tinggi pratama,administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kab.OKI dan selakuanggota Pengelola Operasional Pembinaan Program Oleh Kader danPendistribusian Alokon berdasarkan SK Kepala Dinas PengendalianPenduduk dan Keluarga Berencana Nomor: 04/KEP/DPPKB/2018 Tanggal08 Januari 2018 tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran, PejabatPengelola Tekhnis
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-08-2019 — Putus : 08-10-2019 — Upload : 10-10-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 19/PID.SUS.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 8 Oktober 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : RULLY AFANDI, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. MISLAN S.E., M.P
156 — 72
  • pemeliharaan sarana danprasarana pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2016sumber dana APBDP TA. 2016 yang menerima pembayaran tidak sesualdengan prestasi kerja riil di lapangan/ tidak sesuai SPK sebesar Rp.1.916.141.404, (satu milyar sembilan ratus enam belas juta seratus empatpuluh satu ribu empat ratus empat rupiah).Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan dari Tim Ahli Konstruksidari Universitas Riau yang mencakup pemeriksaan secara teknis terhadapdokumen dokumen administrasi dan tekhnis
Pengadilan PN CIBINONG Pidana Umum
Register : 24-06-2021 — Putus : 13-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 310/Pid.B/2021/PN Cbi
Tanggal 13 September 2021 — Penuntut Umum:
1.JESFRY AGUSTINUS, S.H
2.AGUNG SETIAWAN, SH
Terdakwa:
MUHAMAD ENDANG BIN NURMAN
99 — 51
  • Bin Nurman yang diajukan oleh Jaksa/PenuntutUmum sebagai terdakwa dipersidangan yang setelah dinyatakan identitasnyaternyata sesuai dengan identitas terdakwa Muhamad Endang Bin Nurmansebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum dimanayang bersangkutan telah membenarkan dan mengakui sehat jasmani danrohani;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut diatas apabiladihubungkan dengan unsur barangsiapa sebagaimana dimaksud dalam ad.1diatas maka Majelis berpendapat bahwa istilah tekhnis
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-11-2015 — Putus : 11-02-2016 — Upload : 22-02-2016
Putusan PN PALU Nomor 63/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pal
Tanggal 11 Februari 2016 — BAHRIN BIN YASIN
65 — 10
  • SindueTombusabora sejak tanggal 15 November 2011; Bahwa saksi menerangkan bantuan dana PNPMMP berasal dari BankDunia selanjutnya dialokasikan ke BPMD Provinsi dan turun lagi keBPMD Donggala selanjutnya ke kecamatan.Halaman 19 dari 103 Putusan Nomor 63/Pid.SusTPK/2015/PN PalBahwa sumber dana PNPMMP berasal dari pusat (APBN) sebanyak90% dan dana APBD sebanyak 10%;Bahwa tugas saksi secara khusus memfasilitasi membantu danmemberikan bimbingan secara tekhnis dilapangan terkait pelaksanaanPNPM mulai dari
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN Pertanahan
Register : 23-10-2008 — Putus : 27-07-2009 — Upload : 17-10-2012
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 114/G/2008/PTUN.SBY
Tanggal 27 Juli 2009 — Tuan Moch.Djasman, dkk melawan KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
138 — 60
  • Permendagri Nomor 17 Tahun 2007tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 tentang Izin Pemakaian Tanah dan sertaKeputusan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 1998 Tata Cara PemberianIzin Pemakaian Tanah Pemrintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;Bahwa terkait dalih gugatan Nomor 6, maka berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 25Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah maka tidakserta merta seseorang mengajukan bukti
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 30-04-2014 — Upload : 09-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 450 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 30 April 2014 — BERNARD CHRISTIAN FAEBUADODO, DAELI, ST, Dkk
87 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direksi Tekhnis :A.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 18-01-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 15-08-2018
Putusan PN MAKASSAR Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mks
Tanggal 16 Juni 2017 — Penuntut Umum:
HALIMAH, SH
Terdakwa:
Hj. ST. RABIAH, S.Pd.M.Pd
131 — 41
  • Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-undnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam Rangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum Di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Nomor: B-008/G.I/Gs.2/04/2016 tanggal
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2015 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 11-01-2016
Putusan PN BENGKULU Nomor 7/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 25 Mei 2015 — MERI ALTU SYAFERI, M.TPd Bin SATARUDIN
47 — 34
  • Kaur sar.Ahmad Marzuki S.Pd selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) tidak pernahmenjelaskan tentang teknis kegiatan pedoman perhitungan beban kerja Guru;434444Bahwa tekhnis menghitung beban kerja Guru dalam menghitung KJM tahun 2009adalah berdasarkan rekapitulasi penerimaan dana intensif KJM Guru SD oleh parapembantu bendahara UPTD;Bahwa mekanisme pengajuan dana KJM adalah para kepala sekolah dasar membuatdan menandatangani surat pertanggung jawaban mutlak untuk kelengkapanadminstrasi, para
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-06-2016 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 26/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 10 Juni 2016 — Dra. RORO SRI WANITARSIH SAYEKTI ; KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA
63 — 12
  • Junjungan Simanjuntak: Anggoro, Harjani dan Amin WahyuBahwa didalam spesifikasi tekhnis, terdakwa yangbertanggungjawab untuk mencari peserta yang ikutpelatihan tetapi dalam pelaksanaanya banyak calonpeserta yang mendaftar melalui Disnaker KotaSurabaya karena pihak yang berwenang untukmelakukan verifikasi atas data para peserta adalahDisnaker Kota Surabaya.e Bahwa namanama peserta pelatihan terdakwa perolehjuga dari orang orang yang mendaftar melalui CVYasco Training Center tetapi jumlahnya tidaksebanyak
Pengadilan PN Penajam Perdata
Register : 19-07-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PN Penajam Nomor 11/Pdt.G/2019/PN Pnj
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat:
M.Z Jhoni
Tergugat:
Kepala Desa Gunung Intan
Turut Tergugat:
Pemerintah Republik Indonesia, Cq. Presiden Republik Indonesia, Cq Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Cq Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur, Cq Bupati Penajam Paser Utara Cq.Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Penajam Paser Utara
151 — 77
  • Bahwa sebagaimana Surat Kepala Unit Pelaksana Tekhnis(UPT) Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) Gunung Intan,Nomor: 800/116/TUGI/II/2017, Perihal: Permohonan PembangunanPuskesmas Induk + Perawatan, Tanggal: 22 Februari 2017, makapembangunan PUSKESMAS Gunung Intan yang melayani jumlahpenduduk +888 jiwa sebagaimana data pelayanan kunjunganpasien tahun 2018 merupakan jawaban terhadap bentuk komitmenHalaman 56 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 11/Padt.G/2019/PN PnjPemerintah Kabupaten Penajam
Pengadilan PN SOLOK Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-01-2011 — Putus : 25-05-2011 — Upload : 19-12-2011
Putusan PN SOLOK Nomor 03 /Pid.SUS/2011/ PN.Slk
Tanggal 25 Mei 2011 — - DARLISON JANID PGL CAN
135 — 17
  • Permendagri No. 64Tahun 2007 tentangPedoman Tekhnis danTata KerjaInspektoratPropinsi danKabupaten/ Kota;. Peraturan BupatiNo. 36 Tahun 2009tentang PetunjukTeknis PemeriksaanInspektorat DaerahKab. Solok;. PKPT InspektoratDaerah Kab. SolokTahun 2009;. Surat TugasInspektur DaerahNo. 700/104/INSPD/R/2009 tanggal 5Juni 2009 untukPemeriksaan Regulerdi PemerintahanNagari Kacang Kab.Solok;. Perda No. 8 Tahun2008 tentangPembentukanOrganisasi dan TataKerja InspektoratDaerah Kab. Solok;9.
Pengadilan PN CALANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Register : 04-07-2008 — Putus : 17-12-2008 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN CALANG Nomor 24/Pid.B/2008/PN.CAG
Tanggal 17 Desember 2008 — -Drs. Bukhari Bin Abdullah Karim
141 — 26
  • pendukung karena wajib pajakdalam kaitannya dengan peraturan Pajak Bumi dan Bangunan adalah pemilik100atau penyewa dengan kata lain wajib pajak adalah orang atau badan hukumyang menikmati hasil dari objek pajak dimaksud baik tanah maupun bangunan;= Bahwa cara menginventarisasi adalah panitia pengadaan tanah membentuk timatau satuan tugas untuk melakukan inventarisasi baik objek maupun subjektanah, dalam hal melakukan inventarisasi terhadap letak, luas dan batasbatassuatu bidang tanah dilakukan oleh tim tekhnis
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi
Putus : 25-08-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan PN GORONTALO Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto
Tanggal 25 Agustus 2016 — - ZUSTAMBENGI
104 — 21
  • KARUNIA ABADISENTOSA berdasarkan daftar hadir adalah ZUS TAMBENGI selaku Direkturperusahaan ;Bahwa sistem penilaian yang digunakan adalah sistem gugur dengan evaluasidata kualifikasi data administrasi, tekhnis dan harga ;Bahwa yang dinyatakan sebagai pemenang adalah CV. Karunia Abadi Sentosadengan nilai penawaran Rp. 1.027.000.000,00 (satu milyar dua puluh tujuh jutarupiah) ;Bahwa setelah Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang, kemudiandilaporkan kepada PPK (Moh.
Pengadilan PN BALIGE Pidana Khusus
Register : 23-11-2018 — Putus : 15-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan PN BALIGE Nomor 228/Pid.Sus/2018/PN Blg
Tanggal 15 April 2019 — Penuntut Umum:
NOVA MARGARETTA, S.H
Terdakwa:
RIHARD SITANGGANG
167 — 90
  • ., dan Terdakwa sendiri padapokoknya Merencanakan, membuat program, melaksanakan danmengevaluasi pembinaan angkutan sungai danau dan penyeberangan,sarana dan prasarana angkutan sungai danau dan penyeberangan dan kepelabuhan sesuai dengan petunjuk tekhnis dan ketentuan ppraturan agarterwujud akses tranportasi angkutan sungai danau dan penyeberangan yangbaik dan lancar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, baik itumengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan, Surat Keputusanpengangkatan
Pengadilan PN BANJARBARU Perdata
Register : 14-12-2017 — Putus : 13-02-2019 — Upload : 09-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 74/Pdt.G/2017/PN Bjb
Tanggal 13 Februari 2019 — Penggugat:
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
117 — 52
  • melaluiLembaga Peradilan;Bahwa perlakuan pengukurannya sama antara perorangan dan kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 08-08-2018 — Putus : 04-03-2019 — Upload : 08-03-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 110/G/LH/2018/PTUN.MDN
Tanggal 4 Maret 2019 — Penggugat:
YAYASAN WAHANA LINGKUNGAN HIDUP INDONESIA diwakili oleh NUR HIDAYAT
Tergugat:
GUBERNUR SUMATERA UTARA
1115 — 669
  • . 110/G/LH/2018/PTUNMDN.tentang kerugian nyata yang Penggugat tersebut sedangkan alasanalasan akan terjadinya kerusakan lingkungan hidup di karenakanlokasi pembangunan PLTA di sebutkan sangat rawan gempa barulahsekedar khawatiran belaka yang belum tentu akan terjadi, sedangkanTergugat dalam menerbitkan objek sengketa dimaksud telah dengansunguhsunguh mempertimbangkan segala ketentuan hukumperaturan perundangudangan yang berlaku setelah melalui proseskajian dan penelitian yang dilakukan oleh Tim Tekhnis
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus Korupsi
Register : 31-10-2013 — Putus : 26-03-2014 — Upload : 23-07-2014
Putusan PN PALU Nomor 47/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PL
Tanggal 26 Maret 2014 — AJLAN, S.Si
124 — 14
  • Tahun 2009 s/d sekarang ini ;> Bahwa Saksi diangkat selaku Staf Pengawasan dan Pembinaan Aset danKeuangan Negara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengahberdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, Nomor : 820/0187/Sek /2009, Tanggal 10 Februari2009 ;> Bahwa Saksi bertugas melakukan verifikasi terhadap UPTD se ProvinsiSulawesi Tengah yang terdapat kejanggalan mengenai pembayaran pajakkendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
    Daerah ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah, Nomor : 821.22/145/BKPPDG.ST/2011, Tanggal 29 Desember2011, dilantik pada Tanggal 30 Desember 2011 ;> Bahwa tugas Saksi selaku Kadis Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Kepala unit pelaksanatekhnis Dinas Pendapatan yang di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab secara Administrasi mengenai pengelolaan pendapatan yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-03-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 11-10-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Bdg.
Tanggal 2 Agustus 2017 — Drs. SAIFUL ROKHMAN
102 — 27
  • Anggota : Aang Karyana, S.Pd, Teddy Cherawan, SH, M.Pd, DodoBahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang salah satu tugasnyaadalah menyusun dan mempersiapkan HPS untuk diajukanpengesahan/penetapan kepada KPA/PPK, pada kenyataannya Terdakwaselaku Ketua Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS tidak/tanpa kalkulasiatau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey harga pasaruntuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalam dokumenkontrak serta tidak pernah dikonsultasikan
    SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua PanitiaPengadaan Buku Aksara Sunda dalam penyusunan HPS yang tidak/tanpakalkulasi atau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey hargapasar untuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalamdokumen kontrak, sehingga atas penyusunan tersebut telah menimbulkankemahalan harga, yang seharusnya dipersiapkan dan disusun secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sesuai denganPasal 5 huruf f dang serta Pasal 13 ayat
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-05-2012 — Upload : 12-11-2013
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 04 / PID.TPK / 2012 / PN.TK
Tanggal 29 Mei 2012 — I. Hi. HERMAN bin Hi. ABDUL KADIR II. SUHERMAN, S.Ip., M.Si Bin JAHRI
135 — 79
  • .= AGUS: Kasubag Tekhnis dan Humas.= H. HERMAN, S.Ip: Kasubag Umum.= SUHERMAN, Sip: Bendahara APBD.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KPU Kab. Lampung TengahTA. 2010, sbb:a Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU.bBertindak dan atau atas nama KPU ke dalam dan ke luar.c Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU.d Menandatangani seluruh keputusan KPU.Bahwa di dalam kegiatan pengadaan perlengkapan pada Pemilihan Umum KepalaDaerah (PILKADA) Kab.