Ditemukan 4333 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 25-07-2018 — Putus : 17-12-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan PA PADANG Nomor 0933/Pdt.G/2018/PA.Pdg
Tanggal 17 Desember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
5115
  • Disaat beberapa kejadian itu saya lepas kontrol runtuh kesabaran sayasetelah sekian kali menahannya. Karena saya tahu agama sikap saya tidakseperti pelaku kekerasan lain pada umum yang meninggalkan korban kesakitanbegitu saja dan tidak minta maaf setelahnya pada korban, sikap saya justrusebaliknya baik kejadian pada istri maupun pada anak saya.
Register : 02-07-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PT MANADO Nomor 116/PDT/2020/PT MND
Tanggal 18 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : HOWARD EVAN CHANDRA, SH, SE
Terbanding/Tergugat I : YUSNI ABDUL
Terbanding/Tergugat II : KARMIN THALIB
Terbanding/Tergugat III : GUNTUR M. THALIB
Terbanding/Tergugat IV : SITTI SUGIHARTATI
Terbanding/Tergugat V : JOICE BERNADIN GOSAL
Terbanding/Tergugat VI : Drs. W.J Mentang
Terbanding/Tergugat VII : BPN Kota Manado
Terbanding/Tergugat VIII : Kepala Kecamatan Wenang Selaku PPAT
Terbanding/Tergugat IX : Treesje Sembung SH.,MH
Terbanding/Tergugat X : Kantor Kelurahan Ranomuut sekarang Kelurahan Malendeng
17591
  • Dan mempertimbangkan semua bukti, keterangansaksi dan fakta fakta hukum yang ada dan tidak menghilangkan atau mengabaikanBUKTI YANG ADA dan bersekongkol dengan MAFIA TANAH karena sampaikapanpun dan dimana pun kami akan tetap memperjuangkan KEBENARAN DANKEADILAN walaupun langit runtuh. Sebagai informasi Majelis Hakim yangmemutus perkara No. 207/Pdt.G/2009/Pn.Mdo tanggal 12 Maret 2011 telah diputusbersalah oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia.X.
Putus : 27-11-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1519 K/Pdt/2014
Tanggal 27 Nopember 2014 — MUKTAR WIDJAJA VS Tn. KAHAR WINARDI
7935 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemerintah dapat mengambil alin dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasus HotelHilton;e Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi, jugaharus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, maka harusmembayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x Luas Tanah x NJOPkepada pemegang Hak Pengelolaan (Keputusan Gubernur KDKIJakarta Nomor 122 2001);e Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 %;e Wasiat dikenakan sebesar 2,5 %;e Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 184 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6647 Berkekuatan Hukum Tetap
  • diskriminasi;Bahwa berdasarkan uraian pada angka (2),Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwaterhadap Termohon Peninjauan Kembaliseharusnya Pasal 13 ayat (2) UU KUP, Pasal 1huruf 0, Pasal 4, Pasal 11, Pasal 18 UU PPN 1984dan Pasal 5 ayat (1) KMK1117 diberlakukantanpa diskriminatif.Bahwa oleh karena itu seberapa pun pahitnyademi adanya kepastian hukum maka hukum harusditegakkan secara imparsial, apa adanya tanpaada penyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
7355 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 188/B/PK/PJK/201 73.5.4.Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh).Untuk itu hukum harus dilaksanakan apa adanya,walaupun apa yang tertulis dalam undangundangterasa kejam (/ex dura, sed tamen scripta undangundang itu kejam, namun memang demikianlahbunyinya).
Register : 22-11-2013 — Putus : 08-04-2014 — Upload : 14-05-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 211/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 8 April 2014 — KOPERASI CITRA USAHA MANDIRI;1. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 2. PT. TUNGGAL PERKASA PLANTATIONS
6448
  • posita gugatannya mengkaitkaitkan dalildalilgugatannya dengan sumber hukum tertinggi dari hierarki perundangundangan yaitu Undangundang Dasar 1945 dan dengan cerobohnyamenyelipkan Firman Alloh SWT seolaholah Penggugat adalah Pihakyang tertindas, PADAHAL FAKTA BERKATA LAIN, SEBALIKNYA ADAINDIKAS PENGGUGATLAH YANG MENINDAS DAN BERBUAT DHOLIMTERHADAP TERGUGAT II INTERVENSI.Tergugat II Intervensi meyakini bahwa Majelis Hakim yang memeriksaperkara aquo sepakat dengan adagium walaupun esok duniaakan runtuh
Register : 21-10-2021 — Putus : 16-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 5446/Pdt.G/2021/PA.Tgrs
Tanggal 16 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
201216
  • Termohon, tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas MajelisHakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohondan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yangsakinah, mawaddah warahmah yang menjadi tujuan luhur dari perkawinansebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karenasendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 180 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
6335 Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMkK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Register : 10-01-2017 — Putus : 13-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 187 B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. FREEPORT INDONESIA;
5933 Berkekuatan Hukum Tetap
  • angka (2), PemohonPeninjauan Kembali berpendapat bahwa terhadapTermohon Peninjauan Kembali seharusnya Pasal 13ayat (2) UU KUP, Pasal 1 huruf 0, Pasal 4, Pasal 11,Pasal 13 UU PPN 1984 dan Pasal 5 ayat (1)Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK1117/KMK.04/1988 diberlakukan tanpa diskriminatif;Oleh karena itu seberapa pun pahitnya demi adanyakepastian hukum maka hukum harus ditegakkansecara imparsial, apa adanya tanpa adapenyimbangan (fiat justitia et pareat mundus hukum harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Register : 27-08-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 23-04-2021
Putusan PN BATAM Nomor 233/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat:
1.TOMY SUPRIONO
2.YUNIZAR
3.ROBERT ANTONY SIREGAR
4.EDI SUCIPTO
5.JAMIN
6.HUDIONO ANDRIWEDA
7.MUHAMMAD RAPI
8.DONI HENDRA
9.KOTIB
10.DENI ELFIA
11.MURZI JENITA
12.TOGI SIMBOLON
Tergugat:
12.PT. PELAYANAN LISTRIK NASIONAL BATAM
13.WALIKOTA BATAM
14.BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
217106
  • CSR kepada yayasan dan Lembaga Sosial lainnya, denganmensyaratkan Persetujuan Warga atas PEMBANGUNAN TRANSMISI150 KV, BATU BESAR NONGSA untuk penyerahan dana CSRtersebut; Kerugian dari segi psikologis, dengan adanya ProyekPEMBANGUNAN TRANSMISI 150 KV, BATU BESAR NONGSAtelahmenimbulkan rasa tidak aman bagi para Para Penggugat dankeluarganya, setidaktidaknya seperti:e Kekhawatiran kabel jaringan akan putus seketika;e Kekhawatiran akan tersambar petir;e Kekhawatiran pondasi tower akan terganggu dan runtuh
Register : 06-07-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PA PRAYA Nomor 676/Pdt.G/2020/PA.Pra
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11346
  • merupakan puncak keadilan tertinggi yaitu keadilan ilahisebagai representasi dari Keadilan berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa;Menimbang, Bahwa majelis Hakim perlu mengemukakan adagiumhukum sebagai dasar dan landasan dalam memutus perkara aquo : FJATJUSTITIA PEREAT MUNDUR atau Justice must be run even thought theworld pherises (keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan FIATJUSTITIA RUAT CAELUM atau Justise Must be uphold even Thought TheSky Collaps (keadilan harus ditegakkan meskipun langit runtuh
Putus : 19-10-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 583 PK/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Tn. KAHAR WINARDI VS PT. DUTA PERTIWI Tbk, DKK
10543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • waktu Pemerintah dapat mengambil alin dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasusHotel Hilton; Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi,juga harus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, makaharuS membayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x LuasTanah x NJOP kepada pemegang Hak Pengelolaan(Keputusan Gubernur KDKI Jakarta Nomor 122 2001); Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 %; Wasiat dikenakan sebesar 2,5 %: Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
Register : 11-09-2020 — Putus : 25-01-2021 — Upload : 01-02-2021
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 992/Pdt.G/2020/PA.GM
Tanggal 25 Januari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
143103
  • atau Justice must be run even thought the world pherises(keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan FIAT JUSTITIA RUATCAELUM atau Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps (keadilanharus ditegakkan meskipun langit runtuh);Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapatpakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan Majelis :1.
Putus : 26-05-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 835 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 Mei 2011 — JAKSA/ PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KEPAHIANG ; Drs. Suhaidir, Mpd Bin H.M Su
3017 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 835 K/Pid.Sus/201 1Bahwa selain sebagai panitia lelang Saksi juga dipercaya sebagaipengelola teknis dan, benar ada beberapa item pekerjaan yang tidaksesuai dengan kontrak dan RAB diantaranya unluk kedalaman cor betonsemestinya sedalam 80 cm ternyata hanya digali sedalam 30 cm, tidakada dipasang cor beton stek dengan ring balok pada pelapis tebingsehingga pelapis tebing gampang runtuh dan dinding pelapis tebingtersebut mudah pecah/retak, pekerjaan atap tidak menggunakan sengmetal melainkan menggunakan
Register : 24-02-2011 — Putus : 31-10-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 147/PDT.G/2011/PN.JKT.TIM
Tanggal 31 Oktober 2012 — - PARA AHLI WARIS ALMARHUM KOSIM KOSASIH ( KHOUW BOEN KIE) : LAKSAWATI LINDAJAYA, cs LAWAN - PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq GUBERNUR KEPALA DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Cq. KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM PROPINSI DKI JAKARTA, (TERGUGAT I) - 2. PEMERINTAH RI Cq MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR Cq SEKRETARIS KOTA JAKARTA TIMUR selaku KETUA PANITIA PENGADAAN TANAH (P2T) UNTUK KEPENTINGAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR (TERGUGAT II) - PRAYITNO, (TERGUGAT III) - HARYONO (TERGUGAT IV) - AHLI WARIS RIDWAN ENDON ( MARDJUKI Cs ), TERGUGAT V - JEFRI FOO, (TERGUGAT VI) - NY SUYATMI ISTRI ALM. SUKIJONO (TERGUGAT VII) - Drs. SUJARWO( TERGUGAT VIII) - WINARTO, (TERGUGAT IX) - TONGCIT, (TERGUGAT X)) - 11. AKHTIMAN, (TERGUGAT XI
12553
  • Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbuldalam perkara ini.SUBSIDAIRApabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadiladilnya (ex Aequo Et Bono)Fiat justicia Ruat Coelum (sekalipun Langit Runtuh Hukum Tetapditegakkan)Putusan Perkara Perdata No. 147/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Tim Hal. 53 dari 96Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat XImengajukan Jawaban tertanggal 13 Juli 2011 yang berbunyi sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat merupakan pemilik yang sah tanah +
Register : 08-07-2019 — Putus : 05-10-2020 — Upload : 05-10-2020
Putusan PA GIRI MENANG Nomor 539/Pdt.G/2019/PA.GM
Tanggal 5 Oktober 2020 — Penggugat:
HJ. SYARIFA BANU BINTI RAJAB ALI
Tergugat:
DRS. SABIR HUSEIN BIN AHMAD FIDAHUSEIN
238243
  • atau Justice must be run even thought the world pherises(keadilan harus dijalankan meskipun dunia binasa) dan FIAT JUSTITIA RUATCAELUM atau Justise Must be uphold even Thought The Sky Collaps (keadilanharus ditegakkan meskipun langit runtuh);Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapatpakar/ahli hukum dan selanjutnya diambil sebagai pertimbangan tersendiri:Gustav Radbruch mengatakan hukum yang baik ketika memuat kepastian hukum,kemanfaatan dan keadilan, sekalipun ketiganya merupakan
Putus : 09-06-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2496 K/Pdt/2015
Tanggal 9 Juni 2016 — PT. DUTA PERTIWI Tbk vs FIFI TANANG
14897 Berkekuatan Hukum Tetap
  • waktu Pemerintah dapat mengambil alin dan tidakmemperpanjang HGB in casu, seperti yang terjadi pada kasus HotelHilton; Sulit untuk diagunkan, karena selain tidak dapat dieksekusi, jugaharus mendapat izin tertulis, dan kalau diizinkan, maka harusmembayar uang izin tersebut sebesar 2,5 % x Luas Tanah x NJOPkepada pemegang Hak Pengelolaan (Keputusan Gubernur KDKIJakarta Nomor 122 2001); Hibah dikenakan biaya rekomendasi sebesar 2,5 %; Wasiat dikenakan sebesar 2,5 %, Jika bangunan tidak layak huni, runtuh
Putus : 17-05-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 66/Pid.SUS/2012/PN.SBY
Tanggal 17 Mei 2013 —
5513
  • Bahwa penelitian dilapangan untuk melihat struktur tanah dan kualitasstruktur bangunan seperti pemasangan batu, luluh dsb namun kepadatantimbunan tidak diteliti karena bangunan sudah longsor; Bahwa dari hasil penelitian diperoleh fakta antara lain : material baikmengenai pemasangan batu) maupun spacy tergolong bagus, tidakditemukan unsur kapur, longsor bukan karena mutu bangunan jeleksehingga jika kena banjir tidak masalah namun karena diakibatkan rembesanair dari kali yang dibendung jalan, volume runtuh
Register : 23-10-2018 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 08-11-2019
Putusan PN PARIAMAN Nomor 49/Pdt.G/2018/PN Pmn
Tanggal 30 Oktober 2019 — Penggugat:
1.AKHIRUDDIN als. KANTUA
2.ONJONG
3.SABARUDDIN als. ABAN
4.SYAHBUDIN
5.M. NASIR
6.BUSTAMAR als. TAMAR
7.HARDI
Tergugat:
1.ABDUL LATIF
2.IDRIS
3.GADIJAH
4.KASINI
5.AYUB
6.DASMAWATI Pgl IKAIH
7.DARNELIS
8.YANI
9.ARIF MAULANA
10.ZULFIKAR dipanggil EPI
11.NELFIA
12.ENI
13.BUSKAMAL als. GADIBUIH
14.BUSKAMIL als. AMIN
15.ASNIMAR
16.SARIFAH NUR
17.HAMID
18.ZAINUDIN
19.PIAK TANDO
20.HOSEN
21.SADRI
22.AWALUDIN
23.BUYUANG ANDAH
24.TUANKU ZAINAL
25.IZAL
26.RINA
27.RINI
28.YENITA pgl. YEN
29.ELI SUHAINI pgl. ELI
30.JARAINI
31.JASMAITA pgl. ITA
32.DEDE SAPUTRA
33.ELVINA
34.WIDIA
35.BARIAH
36.MARDIANIS Pgl.SIMAR
37.ROSMINI Pgl.MINI
38.DINA OKTALIA
39.JASMANI Pgl. IJAIH
40.TK.HIDAYAT
41.WISMADANIA
42.ISDAHLIA
43.UPIK
44.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
Intervensi:
RASYIDIN RASYID
127148
  • Karena sejak dahulunya tanah tersebut berada dalampenguasaan dan kepemilikan kaum Ungku Saliah, hal mana dibuktikanberdirinya Rumah Gadang kaum Ungku Saliah diatas tanah tersebutpada tahun 1930, dan kemudian Rumah Gadang Tersebut diperbarui/direnovasi pada tahun 1965, dan terakhir pada tahun 2009 RumahGadang tersebut runtuh oleh gempa.
Putus : 07-04-2016 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 7 PK/TUN/2016
Tanggal 7 April 2016 — YOHANNA DE MEYYER vs. GUBERNUR JAWA TIMUR, DK
142100 Berkekuatan Hukum Tetap
  • De Mayer untuk mengurus suratsurat tanah Eigendom Verpondingbeserta segala sesuatu yang terletak di atasnya atas nama anak WL.Samuel De Mayer;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (PK) tetap berharap agar MajelisHakim yang memeriksa Permohonan Peninjauan Kembali berusahamenegakkan kebenaran meskipun langit akan runtuh;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena PutusanJudex Juris