Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance filce fince majene majeri forte florce fonce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus PHI
Register : 15-11-2016 — Putus : 19-01-2017 — Upload : 12-04-2017
Putusan PN PALU Nomor 34/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pal
Tanggal 19 Januari 2017 — - Penggugat Muhammad Nur, Jl. Uwenumpu RT/RW 003/003 Kel. Donggala Kodi, Palu Barat - Tergugat I PT. Bank Negara Indonesia Persero Tbk Cabang Palu; - Tergugat II PT. PERSONA PRIMA UTAMA CAB. PALU; - Tergugat III Pimpinan Yayasan Mitra Karya Membangun
173 — 36
  • gajiyaitu. sebesar Rp.7.045.593, sebagai ucapan terima kasih dari pihakmanajemen KOPEGTEL AP atas pengabdian saudara selama berkerja diKOPEGTEL AP Palu, adalah tidak sesuai dengan perhitungan hak Penggugatyang diatur dalam pasal 164 ayat (1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerna/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkanperusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun,atau keadaan memaksa (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 16-06-2020 — Putus : 12-08-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 368/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 12 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : Rahayu Effendi
Terbanding/Tergugat I : PT Indosurya Inti Finance
Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL
Terbanding/Tergugat III : Arianto
Terbanding/Turut Tergugat : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Atau Badan dan Pertanahan Nasional BPN
79 — 28
  • Bahwa hal tersebut sejalan dengan peraturanperundangundangan terkait lelang yang dengan Jelas menerangkan Pasal 31Peraturan Menteri Keuangannomor: 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang sebagaimana dikutip:Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh PejabatLelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.15.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penipuan
Putus : 22-05-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 421 K/Pid/2017
Tanggal 22 Mei 2017 — AGUNG DARMAWAN alias AGUNG
47 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di bandara telah menunggu polisi dan klien kamilangsung ditahan;Selain dengan Yuliana, klien kami bekerjasama dengan David dalammengelola emas ini, dengan sistem bagi hasil dan modal sebagian dariDavid kemudian klien kami membeli langsung pada masyarakat, selain itupula klien kami juga membeli material emas kalau ada uang, dan apabilakekurangan modal, maka klien kami minta pada David, dan klien kami telahbekerjasama dengan David sejak tahun 2011 dan tidak pernah ada masalahselama itu, tetapi ada force
Pengadilan PN SIDOARJO Pidana Khusus
Register : 25-03-2021 — Putus : 03-06-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 198/Pid.B/2021/PN SDA
Tanggal 3 Juni 2021 — Penuntut Umum:
Andik Susanto
Terdakwa:
AGUS SETIYABUDI alias RIKO
134 — 38
  • Kertas Padalarang sebagaiSaksi AHLI untuk melakukan penelitian/pengujian keaslian pita cukai.Berdasarkan Surat Keputusan Bersama nomor: SKEP698/XII/2020,nomor: 55/KPTS/PTKP/XII/2020, dan nomor: 001/PDIR/PNP/XII/2020tanggal 30 Desember 2020 tentang Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukal(Task Force) tim identifikasi mempunyai kKewenangan untuk memberikanketerangan sebagai AHLI dalam proses pemeriksaan Pita Cukai palsu.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perjanjian
Putus : 25-02-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2475 K/Pdt/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — BRAM IBRAHIM vs PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. di JAKARTA cq DIVISI SELF EMPLOYED MASS MARKET (SMEC) REGIONAL COLLECTION KANWIL SEMARANG cq PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. CABANG TEGAL, Dkk
71 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 2475 kK/Pdt/201510.yang bukan disebabkan karena faktor manajemen Penggugat yang buruk,namun force majeur, yaitu akibat dari kebijakan pemerintah mengenai naikturunnya harga BBM, sehingga mengakibatkan usaha yang Penggugatlakukan mengalami kerugian;Bahwa Penggugat pernah mengajukan restrukturisasi kepada Tergugat atau menjual aset untuk melunasi kreditnya dengan meminta waktu,namun oleh Tergugat tidak pernah disetujui;Bahwa kredit macet tersebut akan segera dibayar dengan penjualan asetyang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-01-2015 — Putus : 31-03-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 B/PK/PJK/2015
Tanggal 31 Maret 2015 — PT. SENTOSA BIRUNUSA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
148 — 103 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dalam proses pemulihan krisis moneter,pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan secara Nasionalyang mengakibatkan tidak adanya pengakuan atas pengenaantingkat bunga yang tidak normal, sehingga kejadian tersebuttermasuk dalam kategori force majure, di mana pihak bank yangsemula mengenakan tingkat bunga tinggi, dikoreksi/dibatalkansecara sepihak menjadi bunga normal sesuai dengan kebijakanpemerintah dalam menangani pemulinan ekonomi secara Nasional.Hal ini mengakibatkankesalahan pencatatan atas bunga
Pengadilan PN MANADO Perdata Khusus PHI
Register : 13-10-2017 — Putus : 22-01-2018 — Upload : 26-03-2019
Putusan PN MANADO Nomor 16/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mnd
Tanggal 22 Januari 2018 — -ABDURRAHMAN ANAPU LAWAN PT. ROYAL COCONUT
142 — 36
  • pekerja dihitung berapa hari bekerjadan kalau Para Penggugat tidak datang bekerja maka tidak diupah;Bahwa terhadap dalil gugatan Para Penggugat pada posita angka 3, 4, 5,6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 dan 21 ditolak olehTergugat dengan alasanalasan sebagai berikut:4.1) Bahwa Tergugat tidak dapat menyediakan bahan baku buahkelapa pada bulan Januari s/d bulan Juni 2016 secara rutinsebagaimana biasanya dikarenakan faktor alam yang dapatdikategorikan sebagai keadaan memaksa (Force
    Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mnd4.5)Propinsi Sulawesi Utara tidak terjadi kKesepakatan dan dianggapgagal oleh karena Para Penggugat terlalu memaksakankehendaknya yang hanya menguntungkan Para Penggugat sendiritanpa melihat dan memperhatikan apa yang menjadi kendalaTergugat dalam menyediakan bahan baku buah kelapasebagaimana uraianuraian Tergugat tersebut diatas yang telahmembuktikan bahwa kekurangan bahan baku buah kelapa karenafaktor alam yang dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa(Force
    Majeur);Bahwa oleh karena tidak terjadi perdamaian dalam mediasi danberdasarkan uraianuraian Tergugat tersebut diatas sehinggaTergugat tidak berkewajiban utuk membayar apa yang didalilkanoleh Para Penggugat dalam gugatannya pada posita angka 21,oleh karena kekurangan bahan baku buah kelapa bukan disengajaoleh Tergugat tapi oleh karena factor alam yang dapatdikategorikan sebagai keadaan memaksa (Force Majeur)sebagaimana dalil Tergugat pada angka 4.1);5.
    dari faktor alam sebagaimanauraian Tergugat pada point 4.1), Tergugat tidak pernah melalaikankewajiban dengan selalu menyediakan bahan baku buah kelapasecara rutin kepada Para Penggugat sebagai pekerja dan haltersebut telah membantu kesejahteraan Para Penggugat dalam halmenghidupi keluarga Para Penggugat, akan tetapi disaat susahnyaHal 277 dari 322 Hal Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mnd5.2)mendapatkan bahan baku buah kelapa akibat faktor alam yangdapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (Force
    Tergugat tidakpernah melalaikan kewajiban Tergugat dalam hal untukmenyediakan bahan baku buah kelapa buktinya semenjak PT.Royal Coconut beroperasi sampai saat ini selalu menyediakanbahan baku buah kelapa secara rutin dan bahkan pada tahun 2016sekitar bulan Januari s/d Juni disaat sedang sulitsulitnya untukmencari bahan baku buah kelapa karena kurangnya bahan bakuHal 278 dari 322 Hal Putusan Nomor : 16/Pdt.SusPHI/2017/PN.Mndbuah kelapa akibat faktor alam yang dapat dikategorikan sebagaikeadaan memaksa (Force
Pengadilan PN PEKALONGAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 23-02-2017 — Upload : 05-05-2017
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 70/Pdt.G/2016/PN Pkl
Tanggal 23 Februari 2017 — MATYURI (PENGGUGAT) MELAWAN 1. PT. BANK INTERNASIONAL INDONESIA Tbk (Sekarang BII Maybank) (TERGUGAT), 2. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG (KPKNL) PEKALONGAN (TURUT TERGUGAT);
73 — 12
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuai peraturanperundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanopa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh Penjual; atauk. Penjual tidak menguasa1 secara fisik barang bergerak yang dilelang.38.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 29-01-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg.
Tanggal 22 Mei 2019 — CECEP DADANG HERMAWAN, dkk.; Melawan; PT. RENALDIJAYA EKA INTI;
83 — 21
  • Bahwa, berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung No.567/5504Disnaker Perihal Anjuran tertanggal 31 Agustus 2018, tuntutanPARA PENGGUGAT dapat dipertimbangkan karena diatur dalam Pasal164 ayat (3) UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan (3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 30-07-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 23-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 355/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Penggugat : H.PAHRUROJI,S.E Diwakili Oleh : AHMAD SYAUGHI AKBARI, SH.
Terbanding/Tergugat II : PT.TUNAS MEKAR GEMILANG
Terbanding/Tergugat I : PT. TRI SATYA MANDIRI
101 — 53
  • unitkandang ayam milik Penggugat berikut peralatannya yang disewaTergugat I sebagai akibat kebakakaran pada tanggal 6 Agustus 2018sebagaimana disebutkan pada posita gugtaan Penggugat pada angka8 s.d. angka 12 hal.3;Bahwa terhadap hilang/musnahnya atau rusaknya kandang ayam milikPenggugat a quo berikut peralatannya yang disewa Tergugat sebagaiakibat kebakakaran pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimanadisebutkan pada posita gugtaan Penggugat pada angka 8 s.d. angka 12hal.3 adalah merupakan kejadian force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-05-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 279 K/Pdt/2017
Tanggal 24 Mei 2017 — NYONYA LINA vs JENNY
205 — 144 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa asas pacta sunt servanda menyatakan Setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukanperjanjian;Bahwa asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktubdalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa everytreaty in force is binding upon the parties to it and must be performed bythem in good faith (setiap perjanjian mengikat para pihak dan harusdilaksanakan dengan iktikad baik);Bahwa asas pacta sunt servanda atau disebut juga sebagai asaskepastian hukum
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 08-12-2016 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 20-05-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bdg
Tanggal 22 Maret 2017 — BURHANUDIN SUFYANI, SE; Melawan; PT.WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA.Tbk ( PT.WOM FINANCE);
194 — 61
  • paling sedikit 2(dua) kali sesuai ketentuan pasal 22, uangpenghargaan masa kerja sesuai ketentuan pasal 23 dan kerugiansesuai ketentuan pasal 24, kecuali atas persetujuan kedua belah pihakditentukan lain;Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 164 ayat (8) Undangundang No 13Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan (3) Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karenaperusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2(dua) tahunberturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-04-2017 — Putus : 06-06-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 225/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 6 Juni 2017 — PT.ORIGA MULIA FIBERGLASS REINFORCED PLASTIC (PT.ORIGA MULIA F.R.P) >< PT.SURABAYA STEEL INVESTAMA
89 — 50
  • No. 225/ Pdt/2017/PT.DKItelah terjadi keadaan memaksa semeniara ;TUNTUTAN MATERIIL KHUSUS BUNGA 10% :Bahwa sebagaimana ketentuan yang telah disepakati oleh Penggugatdan Tergugat dalam Purchase Order, denda sebesar 10% tidak dapatditerapkan apabila telah terjadi keadaan memaksa/force majure ;Bahwa terbukti telah terjadi keadaan memaksa sementara yang dihadapioleh Tergugat, sehingga Tergugat tidak dapat melakukan tahappembayaran sesuai dengan yang disepakati ;Bahwa dikarenakan telah terjadi kKeadaan
Pengadilan PN SURABAYA Perdata Khusus
Register : 08-08-2018 — Putus : 11-03-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 103/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Sby
Tanggal 11 Maret 2019 — Penggugat:
TRI HARTO KUNCORO BASUKI
Tergugat:
PT. CITRA GADING ASRITAMA
78 — 11
  • CGA)untuk selanjutnya disebut Tergugat terkait adanya Pemutusan HubunganKerja (PHK) sepihak yang pada pokoknya menerangkan pihakperusahaan mengadakan efisiensi kepada penggugat;Bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 164 ayat 3 UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dengan norma hukum yang berbuny/i :(3) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja / buruh karena perusahaan tutup, bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturut turut, atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 23-12-2014 — Upload : 15-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1893 K/Pdt/2014
Tanggal 23 Desember 2014 — PT FORTUNE ADWICIPTA melawan PT PAHALA KENCANA QQ PAHALA EXPRESS
155 — 58 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dibulan berikutnya membayar kekurangan sisatagihan dari ongkos kirim yang telah lewat dari poin A atau yanglebih/melewati dari jumlah total ongkos kiriman sebesarRp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah); Apabila tagihan invoice terdapat beberapa tagihan ongkos kirimyang ada diantara ongkos kirim tersebut lewat dari kesepakatanLead Time yang telah ditentukan karena sesuatu hal yang terjadiHalaman 3 dari 34 Halaman Putusan Nomor 1893 K/Pdt/2014dilapangan (Force Majeur) maka dalam hal ini
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 217/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR
48 — 40 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Force Motor Limiteddengan persentase mark up adalah sebesar6,98%.Bahwa selanjutnya, Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) tidaksetuju Pihak Pemohon Peninjauan Kembali(semula Terbanding) menggunakan datapembanding eksternal berdasarkan databaseOSIRIS dengan menggunakan metode CPMdengan penjelasan sebagai berikut: Bahwa penggunaan metode CPM atasdata pembanding eksternal daridatabase OSIRIS tidak dapat diterapkankarena klasifikasi laporan kKeuangan danstandar akuntansi di setiap negaraadalah
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 17-03-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 15-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/G/2014/PHI.PN.BDG
Tanggal 20 Oktober 2014 — PT. BANK OCBC NISP. TBK; LAWAN; CUCU DJUHANA; RUKMANA; ENTUR; TIMIN; YADI KARDIYAT, DKK;
102 — 157
  • Tergugat berpendapat, jika dasar hukum yang dijadikansandaran oleh Penggugat untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja(PHK) sehubungan dengan efisiensi, adalah tidak tepat dan bertentangan(CONTRA LEGEM) dengan maksud yang terkandung dalam Pasal 164 ayat(3) UU RI NO.13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, yaitu :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
    melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHk),tetapi Penggugat haruslah terlebih dahulu melakukan penutupan usahanya,sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 164 secara keseluruhan (ayat 1, 2dan 3);Bahwa, Apabila pasal 164 ayat (3) tersebut dijabarkan atau diuraikan, makaunsur dan makna kalimat dalam pasal tersebut, yaitu:Pengusaha dapat melakukan PHK terhadap pekerja/buruh :e Karena perusahaan tutup;e Tutupnya perusahaan tersebut, bukan karena kerugian 2 (dua) tahunberturutturut atau keadaan memaksa (force
    membedakandengan ayat (1) dan (2) UndangUndang No.13 Tahun 2013 terkaitdengan Efisiensi : adalah BahwaUndangUndang menyebutkan dalamPasal 164 ayat (1), Perusahaan dapatmelakukan Pemutusan hubunganKerja kepada karyawannyadikarenakan Perusahaan mengalamikerugian terus menerus selama duatahun, sehingga tidakdimungkinkannya lagi perusahaanmelakukan aktifitasnya yang membuatperusahaan tutup dan ayat (4) danPerusahaan dapat juga mem PHKkaryawannya dikarenakan perusahaantutup karena keadaan yang memaksa(force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 08-10-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1440 K/Pdt/2010
Tanggal 8 Oktober 2010 — BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR (BANK BPD KALTIM) CABANG UTAMA dkk ; PT. CITRA HERITAGE INDONESIA
53 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Keadaan memaksa Overmacht atau Force Mayor.Sejauh ini kerugiankerugian yang diderita oleh pihak Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan merupakan kerugian yang harus dibebankan olehpihak Pemohon Kasasi/Tergugat Ill/Pembanding semata akan tetapiTermohon kasasi/Terbanding/Penggugat turut pula menanggung bebanresiko dari perbuatan Tergugat sendiri.
Pengadilan PN PATI Pidana Umum Penggelapan
Register : 23-07-2014 — Putus : 24-09-2014 — Upload : 30-10-2014
Putusan PN PATI Nomor 166/Pid.B/2014/PN Pti
Tanggal 24 September 2014 — MUHAMAD FAIZIN bin KANAPI
72 — 9
  • dan dari yang lainnya hanya sebagaian besar dari PTMerkatama Indah Jakarta;Bahwa pada saat diketahui adanya penyimpangan saksi sebagai kepalacabang di PT Supralita Mandiri Cabang Pati;Bahwa sebagai Kepala Cabang bertugas mengawasi dan mengontrolseluruh kegiatan cabang dan memberikan laporan kepada kantor pusat diBandung;Bahwa dalam melakukan tugas saksi hanya mengandalkan dari datayang diinput ke komputer;Bahwa produk barangbarang yang tidak diinput meliputi barang berupaademsari, vegeta, soffel, force
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 27-04-2021 — Putus : 22-09-2021 — Upload : 22-09-2021
Putusan PN BATAM Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Btm
Tanggal 22 September 2021 — Penggugat:
PT. BATUBARA MANDIRI
Tergugat:
PT. PERTAMINA TRANS KONTINENTAL
Turut Tergugat:
PT. PERTAMINA (Persero),
233 — 100
  • atas hal tersebut perludilakukan perbaikan (adendum) Perjanjian, nmamun permintaanPenggugat untuk dapat segera dilakukan adendum perjanjian tersebuttidak ditanggapi oleh Tergugat hingga saat ini;t Bahwa selain permasalahan hukum sebagaimana yangdisebutkan pada point angka 5 dan 6 diatas, Penggugat jugamenghadapi permasalahan lain yang harus mendapatkan perhatianseriuS dari Penggugat karena telah mengganggu operasional danpendapatan (income) usaha Penggugat di lahan Objek Sewa, yaitu:Adanya kondisi Force