Ditemukan 5678 data
DESI ARISANTI SAFITRI
Tergugat:
PT CIOMAS ADISATWA
109 — 17
Bahwa sesuai ketentuan pasal 164 ayat (3) UU No.13 tahun 2003menyatakan : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karenakeadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensidengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (Satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan
Sukri Dg. Ngempang
Tergugat:
1.PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk Kantor Cab Takalar
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Kota Makassar
71 — 15
Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelangtidak sesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuatoleh Penjual; atauk.
42 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
which did not constitute a criminal offenceunder national or international law at the time when it wascommitted (tidak seorangpun dipertanggungjawabkan untuksuatu tindak pidana, yang tidak merupakan tindak pidanamenurut hukum nasional atau hukum intermnasional, pada saatperbuatan itu dilakukan) ;5 Pasal 24 ayat (1) Statua Roma tentang InternationalCriminal Court ( ICC ) National Personal NonRetroaktif ;e No person shall be criminally responsible under this statue forconduct prior to the entry the force
45 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
tidakberoperasional lagi sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Sudandridengan demikian akibat hukum terhadap Para Penggugat adalah berdasarkanPasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;e Bahwa Pasal 164 ayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan:"Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruhkarena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
119 — 186
menegaskan bahwa Tidak adapenggantain biaya,kerugian, dan Bunga dan/atau Margin jika dalamkeadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan,debitur dan/atau nasabah terhalang untuk memberikan atauberbuat sesuatu yang di wajibkan , atau melaksanakan sesuatuperbuatan yang terlarang baginya,g) Halhal yang tidak terduga sehingga menyebabkan terjadinyakegagalan dalam melaksanakan kontrak dan/atau akad, haltersebut bukan termasuk kategori dalam Wan prestasi melainkantermasuk dalam kategori force
46 — 14
Asas ini menjadi dasar hukuminternasioonal karena termaktub dalam Pasal 26 Konvensi wina 1969 yangmenyatakan bahwa EVERY TREATY IN FORCE IN BINDING UPON THEPARTIES TO IT AND MUST BE PERFOMED BY THEM IN GOOD FAITH(setiap perjanjian mengikat para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikadbaik);Halaman 49 dari 53Putusan Perdata Gugatan Nomor 56/Pat.G/2016/PN KdsMenimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TLIA, THB, THC, THID, TllEmengenai Perjanjian Kredit antara PT.
HALAND PERDANA PUTRA, S.H.
Terdakwa:
EDI YANTO Bin MAK SYAH
1711 — 1985
keadilan restorative ini,pemidanaan ditempatkan sebagai Ultimum Remedium The Last Resort yangdigunakan apabila sanksisanksi lainnya dirasakan tidak efektif untuk dikenakankepada pelaku;Menimbang, bahwa terdapat banyak alasan untuk menjustifikasipentingnya implementasi keadilan restorative seperti korban mendapatkankeadilannya (victim justice), pelaku terhindar dari stigma atau label negatifsebagai pelaku kejahatan, pelaku sepenuhnya menyadari dan insyaf ataskesalahan perbuatannya tanpa harus dipaksa (force
255 — 139
yang dituangkan dalam perjanjian pokok, maka para pihakkehilangan hak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapatyang termuat dalam perjanjiannya kepada pengadilan;Menimbang, bahwa berdasarkan asas hukum Pacta Sunt Servanda(aggrements must be kept) yang menyatakan bahwa setiap perjanjianmenjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian.Asas ini menjadi dasar hukum Internasional karena termaktub dalam Pasal 26Konvensi Wina 1969 yang menyatakan bahwa every treaty in force
477 — 114
Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi, Karena menjadikanProyek Pembangunan Malioboro Heritage menjadi Terhambat, terlebihlagi Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi tidak dapatmenjual/mengalinkan kepada pihak lain atas 60 Kondotel yang sudahdipesan oleh Tergugat Rekonpensi/PenggugatKonpensi ;Bahwa didalam Marketing Agreement tertanggal 30 Januari 2015, PartIll, 12 TERM di nyatakan :The Commencement date of theAppointment shall be the effective date ofThis Agreement which shall continue in Full Force
358 — 301
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 hari kerja sejak pembayarantanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masa jaminanmaka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepada ahliwaris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Jangka waktu pembayaran tunaikeras adalah 14 hari kerja sejak pembayaran tanda unit jadi danapabila meninggal dunia pada masa jaminan maka seluruh hak dankewajiban akan dibicarakan kepada ahli waris yang ditunjuk.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasibaik yang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihakdalam perjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia.Pasal 8
Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Mayjeur tentang tata carapenyelesaian peristiwa atau kejadian diluar kKekuasaan manusia..
Jangka waktupembayaran tunai keras adalah 14 (empat belas) hari kerja sejakpembayaran tanda unit jadi dan apabila meninggal dunia pada masajaminan maka seluruh hak dan kewajiban akan dibicarakan kepadaahli waris yang ditunjuk.Hal 93 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Sel6.Pasal 6 (enam) berisi tentang kerahasiaan atas segala informasi baikyang tertulis maupun lisan yang akan merugikan para pihak dalamperjanjian kerja sama ini.Pasal 7 (tujuh) berisi tentang Force Majeur tentang tata
Royal PremierInternasional, ruang lingkup kerjasama, jangka waktu perjanjian,ketentuan khusus kerjasama, force majeur, pengalihan hak dankewajiban serta penyelesaian perselisihan dan wanprestasi.Hal 111 dari 230 Hal Putusan No. 1328/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.SelBahwa berdasarkan Surat Keterangan Domisili Perusahaan Nomor :649/1.1824.1/12 dan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 6, tanggal 12September 2011 di notaris BENEDIKTUS ANDY WIDYANTO, SH PT.Royal Premier Internasional bergerak di bidang perdagangan
75 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
Diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat ketetapan pajakkecuali karena keadaan diluar kekuasaan Wajib Pajak (force majeur)yang harus disertai bukti pendukung adanya keadaan luar biasa tersebut;9. Bahwa berdasarkan peraturan perundangundangan perpajakan yangberlaku. dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding diPengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam PutusanHalaman 20 dari 40 halaman.
48 — 12
kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknaiperusahaan tutup permanen atau perusahaan tutup tidak untuksemeniara waktu;47.Bahwa Pasal 164 ayat (3) undang undang nomor 13 Tahun 2003Tentang Ketenagakerjaan sebagaimana yang dimaksudkan dalamPutusan Mahkamah Konstitusi nomor Nomor 19/PUUIX/2011menyatakan bahwa (3)Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
1.ARIF RIYANTO
2.ADNAN PARHANSYAH,SH
Terdakwa:
DIDIT PRAMUDITA Bin ZAENAL PIPIN ARIPIN.Alm
34 — 23
Pertamina TrainingAnd Consulting dan jajaran sales force untuk meningkatkan penjualanproduk pelumnas PT. Pertamina Training And Consulting di Area BogorRaya dan Sukabumi. Bahwa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu antara PT. Pertamina Training AndConsulting dan Terdakwa Didit Pramudita dengan Nomor perjanjian : 5540Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 169/Pid.B/2021/PN.CbiAdd/PTCKK/X1/201953.1 tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh PT.Pertamina Training And Consulting.
209 — 286
Put.No. 107/PDT/2018/PT.DKI14.15.16.17.yang sah untuk tidak melaksanakan suatu kewajibannya, atau adanyafaktor keadaan kahar (force majeure);MOHON PERHATIAN Yang Mulia Majelis Hakim, Terlawan dalamgugatannya sama sekali tidak menyebutkan adanya surat somasi kepadaPelawan.
66 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buleleng di Provinsi Bali, di sebabkan selain tidakmengalami Force Majore juga karena kuatnya pengaruh adat, sedangkan diluarkhususnya Kab. Bantaeng relatif tidak berkembang karena dipengaruhi antaralain kurang produktifuya KMP dan hantaman bencana banjir sebagai forcemajore yang melanda wilayah daerah Kab.
45 — 42
Sebelumnya Bank akan membeli terlebin dahulu dandibayar cash, pada saat bersamaan diijual kepada nasabah denganharga yang baru dengan margin keuntungan yang disepakatibersama dan harga baru tersebut akan dikembalikan dengan caraangsuran dalam waktu tertentu;Bahwa selama masa pembiayaan jika tidak membayar maka banksyariah tidak boleh menambah margin keuntungan yang disepakati,hanya dikenakan pinalti dan hal tersebut sudah disepakatisebelumnya, namun jika karena force major maka bank syariahakan memberikan
52 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Pasal 164 ayat (8) UU Nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan berbunyi sbb :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukan efisiensi,dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masakerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156
93 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
Oven Force Air Condition 1 UnitMerek/Type :EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 UnitMerek/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerek/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerek/Type : GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODELDT/7700 PW 254136. Bottke Crown Capper 1 UnitMerek/Type : EXCHINA/TYPEDK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerek/Type : SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO.145)138. Desiccator 2 UnitMerek/Type : Duran139.
Oven Force Air Condition 1 UnitMerek/Type : EYELA JAPAN/MODELNDO400W133. Freeze Dryer 1 Unit Merek/Type : EYELA JAPAN/MODELFDU2100 GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerek/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerek/Type :GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODEL DT/7700 PW254136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerek/Type : EXCHINA/TYPE DK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerek/Type : SHIBUYA JAPAN/MODEL S1(CAT.NO. 145)138. Desiccator 2 UnitMerek/Type : Duran139.
Oven Force Air Condition 1 UnitMerek/Type :EYELA JAPAN/MODEL NDO400W133. Freeze Dryer 1 UnitMerek/Type : EYELA JAPAN/MODEL FDU2100GLD136CN134. Homogenizer 1 UnitMerek/Type : DAIHAN KOREA/MODEL HG15A135. Protein Analyzer 1 UnitMerek/Type : GERHARDT GERMANY ADAM UK/MODELDT/7700 PW 254136. Bottle Crown Capper 1 UnitMerek/Type : EXCHINA/TYPEDK50/D137. Salinity Refractometer 2 UnitMerek/Type : SHIBUYA JAPAN/MODEL S1 (CAT.NO.145)138. Desiccator 2 UnitMerek/Type : Duran139.
PUK PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR DAN PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
Tergugat:
1.PT. SUZUKI INDOMOBIL MOTOR
2.PT. SUZUKI INDOMOBIL SALES
277 — 129
Tentang Pasal 25 ayat (3), Ijin Kepentingan Pribadi Mendapatkan UpahBahwa keadaan force majeur, seperti sakit hingga memerlukanperawatan medis yang menimpa pada istri/suami atau anakPekerja, mengakibatkan pengaruh pada konsentrasi Pekerja dalammelakukan pekerjaan, hingga berpotensi lalainya Pekerja saatbekerja.
adanyakesesuaian pendapat mengenai perubahan syaratsyarat kerja yang ditetapkandalam perjanjian kerja bersama pasal 25 ayat (3) huruf (h) mengenaikepentingan pribadi dengan pembuktian resmi, untuk hal tersebut Majelis akanmempertimbangkan buktibukti yang diajukan oleh kedua belah pihak danketentuan hukum yang berkaitan dengan hal tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwaperlunya merubah pasal 25 ayat (3) huruf (h) Perjanjian Kerja Bersama tahun2013 2015, karena keadaan force
88 — 13
Hal mana berlainan dengansistem hukum yang berlaku di negaranegara Anglo Saxon, yang menganut sistem thebinding force of precedentatau sering juga disebut asas stare decisis atau stare decisiset quieta non movereyang mana asas ini mengikat hakim pada putusan hakim lainsebelumnya untuk perkara yang serupa dengan yang akan diputuskannya;Menimbang, bahwa selanjutnya Prof. Dr.