Ditemukan 5131 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
pengesahan
pencemaran
pengelapan
pengadaan
peredaran
pengedaman
pengajaran
pengeluaran
pengemanan
Register : 25-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan DILMILTI I MEDAN Nomor 05-K/PMT-I/AD/II/2021 Tanggal 27 April 2021 — Terdakwa-1: Galih Candra Buana, S.I.P.
Terdakwa-2: Prima Aditya Yanuarko.
Terdakwa-3: Derajat Elon.
Terdakwa-4: Gunawan.
1118 — 602
1118 — 602
paraSaksi tersebut sangat bersesuaian dengan keterangan paraTerdakwa, lebih khusus keterangan Terdakwa3.Dari keterangan para Saksi yang bersesuaian denganketerangan para Terdakwa ditambah dengan adanya barangbukti berupa uang sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus jutarupiah) yang merupakan hasil dari penjualan narkotika jenisshabu yang dilakukan oleh para Terdakwa, hal ini telahmemberikan keyakinan bagi Majelis Hakim untukmenyimpulkan bahwa benar para Terdakwa telah melakukanperbuatan penjualan atau pengedaran
Register : 03-12-2020 — Putus : 04-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 1844/Pid.Sus/2020/PT MDN Tanggal 4 Februari 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HUSEN SYUKRI ALS HUSEN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
70 — 35
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHANDRA PRIONO NAIBAHO,SH
70 — 35
terdaftar dalam golongan NomorUrut 37 Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika.Bahwa berdasarkan Pasal 188 KUHAP alat bukti petunjuk adalahperbuatan, kejadian yang karena kesesuaiannya menandakanbahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.Petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat danketerangan terdakwa dan dari faktafakta dipersidangan terungkapbahwa terdakwa merupakan Bandar narkoba dan sebelumnyapernah dihukum dalam kasus pengedaran
Putus : 11-12-2017 — Upload : 16-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — dr. MUHAMMAD TEGUH IMANTO, Sp.B (K) Onk
174 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
174 — 165 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1828 K/Pid.Sus/2017> Dalam proses penetapan pemenang lelang dimanaPT Bina Insan Sejahtera selaku Pemenang Lelang ternyataTidak memiliki IPAK (ijin Pengedaran alat kesehatan) danPPKom juga tidak melakukan HPS sehingga menurutketerangan ahli BPKP Jawa Tengah ada kerugian NegaraRp4.515.107.524,00 (vine putusan Perkara Tipikor NomorPutusan 28/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22 Juni2016 atas nama Terdakwa Sumargono SKM.MA danPutusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2016 PN.Smg tanggal 22Juni 2016 atas
Register : 23-07-0201 — Putus : 12-11-2012 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN SAMPIT Nomor 247/PID.B/2012/PN.SPT Tanggal 12 Nopember 2012 — AQ. SUPARDI Als BAPAK ERNI Als MUKSIN Bin SAPAR; BAIQ MUSTANI Als BU ERNI Binti MAMIK KERTADI ; TOMAS HARIYANTO Bin AQ. SUPARDI
77 — 7
77 — 7
Gambar Peta kepulauan Indonesia tidak memendar dibawah sinar ultraviolet.Berdasarkan kondisi sebagaimana diuraikan di atas maka saya berpendapatbahwa 24 (dua puluh empat) lembar tersebut adalah bukan uang pecahanRp.100.000, Tahun Emisi 2004 yang dikeluarkan oleh Bank Indonesiayang spesifikasi teknis dan desainnya tertuang dalam Peraturan BankIndonesia Nomor : 13/18/PBI/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/28/PBI/2004tentang Pengeluaran dan Pengedaran
Putus : 19-12-2007 — Upload : 27-12-2007
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 02P/KPUD/2007 Tanggal 19 Desember 2007 — H. M. Amin Syam; Prof. Dr. Mansyur Ramly; Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Selatan
363 — 416 — Berkekuatan Hukum Tetap
363 — 416 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pada akhir acara penandatanganan Berita Acara, saksi pasangannomor urut 1 tidak mau menandatangani Berita Acara dengan alasantidak puas dengan penyelesaian kasus pengedaran selebaran yangdilakukan oleh Pendeta Lambay di Kecamatan Bettuang yangdiselesaikan oleh PANWAS Kabupaten;Menimbang, bahwa baik Pemohon Keberatan maupun TermohonKeberatan mengajukan kesimpulan masingmasing pada tanggal 17 Desember2007 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara sudah
Register : 23-09-2020 — Putus : 05-01-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 590/Pid.Sus/2020/PN Cbi Tanggal 5 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.ARNA NIRWANI ABDUL HAMID, SH
2.GUSNANI, SH
3.ANTI BURLIANA MURDINI, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
FIRMANSYAH Alias ATEP Bin MULYADI
43 — 26
1.ARNA NIRWANI ABDUL HAMID, SH
2.GUSNANI, SH
3.ANTI BURLIANA MURDINI, SH
4.JESFRY AGUSTINUS, S.H
Terdakwa:
FIRMANSYAH Alias ATEP Bin MULYADI
43 — 26
menentukan lamanya penjatuhan pidanapenjara atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan terlebin dahulu memperhatikan sifatyang baik dan sifat sebaliknya dari perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud padaPasal 8 ayat (2) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaankehakiman, serta kKeadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwasesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangkaupaya memberantas pengedaran
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 62/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 14 Nopember 2016 — Ir. LINANG GUNARTO bin PARINO
79 — 34
79 — 34
Pembinaan = dan pengawasan terhadap perbanyakan,pengedaran, penggunaan pupuk/benih pertanian tanamanpangan dan holtikultura ;. Pemberian rekomendasi, izin dan pengawasan terhadapperedaran pestisida dan herbisida ;.
Pemantauan dan bimbingan serta pengendalian terhadaporganism pengganggu padi, palawija, aneka tanaman pangandan hortikultura.g.Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran,dan penggunaan pestisida dan herbisida.h. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organism pengganggupadi, palawija, aneka tanaman dan hortikultura.i. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas.j. Evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan tugas, dank.
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi 7003 — 10875
- Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
Konsep ini bertujuan untuk mengembalikankerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak kejahatan tanpa terlebih dahulu menjatuhkanpidana pada pelakunya.Secara historis, dalam kajian yang dilakukan oleh Refki Saputra, metode NCB asset forfeiturelahir akibat terjadinya fenomena kejahatan terorganisir pengedaran narkotika antarnegarayang membuat penegak hukum kesulitan untuk memberantasnya.
Register : 08-08-2016 — Putus : 14-11-2016 — Upload : 03-02-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN Bdg. Tanggal 14 Nopember 2016 — ENDANG SURAHMAN bin H. CECE MUCHTAR
81 — 21
81 — 21
Pembinaan = dan pengawasan terhadap perbanyakan,pengedaran, penggunaan pupuk/benih' pertanian tanamanpangan dan holtikultura ;h. Pemberian rekomendasi, izin dan pengawasan terhadapperedaran pestisida dan herbisida ;i. Pengawasan produksi mutu bimbingan penggunaan alat danmesin pertanian dan perikanan serta bengkel alat mesinpertanian dan perikanan;Halaman 115 dari 222 halaman Putusan No. 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.j.
Pemantauan dan bimbingan serta pengendalian terhadaporganism pengganggu padi, palawija, aneka tanaman pangandan hortikultura.Halaman 147 dari 222 halaman Putusan No. 61/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Bdg.g.Pembinaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengedaran,dan penggunaan pestisida dan herbisida.h. Pencatatan dan pemetaan penyebaran organism pengganggupadi, palawija, aneka tanaman dan hortikultura.i. Pengkoordinasian dan fasilitas dengan dinas/instansi terkait untukkelancaran pelaksanaan tugas.j.
Putus : 16-03-2017 — Upload : 31-03-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1497/Pid.Sus/2016/PN.Bks Tanggal 16 Maret 2017 — pidana
- H. SYAFRIZAL
- IIN SULASTRI
108 — 410
108 — 410
obatstandar dan obat yang telah disetujui beredar di Indonesia untukindikasi yang diklaim.Putusan Pidana Nomor 1497/Pid.Sus/2016/PN.Bks Halaman 87f) Khusus kontrasepsi untuk program nasional dan obat program lainnyayang akan ditentukan kemudian, harus dilakukan uji klinik di Indonesia.Menimbang, bahwa Pengaturan mengenai sediaan farmasi diIndonesia diatur di dalam Pasal 98 ayat (3) UndangUndang RI Nomor 36Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yaitu: Ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran
Register : 19-10-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 278/PID/2020/PT BNA Tanggal 8 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : Syahrizal alias Rizal alias Bogel Diwakili Oleh : MUHAMMAD IQBAL, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum I : ZULHELMI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Mariono,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : Zainal Akmal, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : Irfan Yulianto Hamzah, ST,SH
154 — 70
Terbanding/Penuntut Umum I : ZULHELMI, S.H.
Terbanding/Penuntut Umum II : Mariono,SH
Terbanding/Penuntut Umum III : Zainal Akmal, SH
Terbanding/Penuntut Umum IV : Irfan Yulianto Hamzah, ST,SH
154 — 70
jo Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 TentangNarkotika, karenanya surat Dakwaan Jaksa Penuntut menjadi kaburtidak jelas dan harus dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA dan atauBATAL DEMI HUKUM ;Bahwa dalam perkara aquo, jika merujuk kepada uraian surat dakwaanJaksa Penuntut Umum yang menguraikan unsur Pasal 112 ayat (1) joPasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika makaterlebih dahulu harus dibuktikan perkara asal, baru dapat diketahuiapakah Terdakwa turut serta melakukan pengedaran
Register : 05-10-2020 — Putus : 20-01-2021 — Upload : 08-02-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 545/Pid.Sus/2020/PN Ckr Tanggal 20 Januari 2021 — AGATHA C WANGGE, SH (JPU
ARIEF RAHMAN SALEH BIN AHMAD SUBAGYO (TERDAKWA)
154 — 58
154 — 58
Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutupelayanan farmasi yang ditetapbkan dengan Peraturan Pemerintah.Dengan demikian Unsur Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalahsebagai berikut:1. Unsur Setiap orang;2.
Putus : 15-03-2010 — Upload : 04-10-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2582 K/PID.SUS/2009 Tanggal 15 Maret 2010 — AULIA THANTAWI POHAN, DKK
372 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
372 — 284 — Berkekuatan Hukum Tetap
BankPerkreditan Rakyat ;Daftar telepon UKPT ;Nomor HP pejabat G.VII & G.VIII di DSM ;DKM ;Daftar nomor telepon pejabat DLP ;Daftar nomor telepon Direktorat Pemeriksaan Bank 2 tanggal19 Juli 2002 ditandatangani Elvina Simatupang ;UKIP'S Contact ;Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Perizinan danInformasi Perbankan ;Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Akunting dan SistemPembayaran ;Nomor telepon Pejabat Bagian Akunting Devisa ;Direktorat telepon Pegawai G.V dan G.VI Bagian kliringJakarta ;Direktorat Pengedaran
BankPerkreditan Rakyat ;Daftar telepon UKPT ;Nomor HP pejabat G.VII & G.VIII di DSM ;DKM ;Daftar nomor telepon pejabat DLP ;Daftar nomor telepon Direktorat Pemeriksaan Bank 2tanggal 19 Juli 2002 ditandatangani Elvina Simatupang ;UKIP'S Contact ;Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Perizinan danInformasi Perbankan ;Daftar nomor telepon Pejabat Direktorat Akunting danSistem Pembayaran ;Nomor telepon Pejabat Bagian Akunting Devisa ;Direktorat telepon Pegawai G.V dan G.VI Bagian kliringJakarta ;Direktorat Pengedaran
Putus : 03-11-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 146 /PID/2017 /PT BNA Tanggal 3 Nopember 2017 — MURTALA ILYAS Bin ILYAS
152 — 106
152 — 106
/2017/PT.BNAyang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara a quo di TingkatBanding membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bireuen;Bahwa dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, PenuntutUmum dan Majelis Hakim hanya mengedepankan pendekatan penerapan asumsi dan estimasi hukum , dimana oleh Penuntut Umum dan MajelisHakim disimpulkan harta benda bergerak, tidak bergerak dan uang yangterdakwa peroleh sejak lahir sampai meninggal dunia merupakan hasilkejahatan bisnis pengedaran
Putus : 12-03-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2440 K/Pdt/2013 Tanggal 12 Maret 2014 — LENNY SALIM, dkk vs PT.BPR CITRALOKA DANA MANDIRI, dkk
192 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 132 — Berkekuatan Hukum Tetap
., baik dari perkataan kotor, katakata dengan nada keras, bahkan penerbitan dan pengedaran buku yangmenurut hemat Penggugat dr/Tergugat IX telah merusak dan menyakitihati Penggugat dr./Tergugat IX beserta keluarganya, dan jugamencemarkan nama baik Penggugat dr./Tergugat IX dk. juga, kemudiandilanjutkan kembali dengan gugatan para Penggugat dalam Konvensiyang menuntut Penggugat dr./Tergugat IX dk. secara tanggung rentengmembayar ganti rugi, padahal diketahui Penggugat dr.
Putus : 20-03-2017 — Upload : 07-04-2017
Putusan PN BEKASI Nomor 1501 /Pid.Sus/2016/PN.Bks Tanggal 20 Maret 2017 — pidana
- Ir. SUPARJI
113 — 49
113 — 49
memilikiapoteker yang memilikiSurat Izin Praktik Apoteker (SIPA) sebagaipenanggung jawab atau pendamping.Pasal 22 menyatakan:1 Klinik rawat inap wajib memiliki instalasi farmasi yang diselenggarakanapoteker.Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melayaniresep dari dokter Klinik yang bersangkutan, serta dapat melayaniresep dari dokter praktik perorangan maupun Klinik lain.Ahli menerangkan yang dimaksud dengan standart mutu pelayanan farmasimengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran
Register : 16-02-2012 — Putus : 06-06-2012 — Upload : 07-09-2012
Putusan PN AMBON Nomor 01/Pid.SUS/2012/PN.AB. Tanggal 6 Juni 2012 — MOHAMMAD FAJARULLAH;
101 — 37
101 — 37
oleh kelompok tani.e Bahwa kelompok tani Sukamaju 1 dan Sukamaju 2, kelompok tanimakmur tongke 1, Wai bula, Akat Permai bukan sebagai pengadabenih dan/atau pengedar bibit terdaftar pada hal sesuai PeraturanMenteri Kehutanan Nomor P.72/Menhutll/2008 tentang Perubahanatas Peraturan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P.01/MenhutIl/2009 tentang penyelenggaraan perbenihan tanamanhutan pasal 18 ayat (2) Pengadaan benih sebagaiman dimaksudpada ayat (1) dilaksanakan oleh pengada benih, pasal 27 ayat (1):Pengedaran
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 08/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — H. DADANG HIDAYAT, S.Ip
175 — 66
175 — 66
menjabat sebagai Redaktur pada Tabloid Metro Pasundan,sehingga focus saksi adalah menghimpun data untuk bahan berita diTabloid yang terbit 2 (dua) mingguan; Bahwa pada saat bertemu dengan Kadisdik di Bengkel Agus Leo Bansaksi mewawancara Kadisdik mengenai kegiatan pengenalan lingkungansekolah (LKS) yang dipusatkan di tempat pembuangan akhir sampah(TPA); Bahwa saksi kurang memperhatikan masalah bisnis pembuatan kartu;Halaman 26 dari 137 Putusan Nomor 8/Pid.SusTPkK/2019/PN.BdgBahwa mengenai pencetakan/pengedaran
Register : 03-12-2012 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 20-08-2013
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor Nomor : 108 - K / PM I-03 / AD / XII / 2012 Tanggal 4 April 2013 — Koptu Joni Indra
34 — 23
34 — 23
sedikit Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus jutarupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,00 (delapan milyar rupiah), maka dalammenjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa, Majelis Hakim harus berpedoman pada ketentuantersebut karena apabila Terdakwa dijatuhi pidana denda dibawah standar pidana minimum adalahbertentangan dengan maksud pembuat undangundang yang menetapkan pidana minimal dengan81jumlah tertentu terhadap tindak pidana narkotika dalam rangka untuk melindungi masyarakat dariakibat negatif pengedaran
Register : 30-01-2019 — Putus : 19-06-2019 — Upload : 03-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 09/pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 19 Juni 2019 — DRS. Suwarna M, MPD
188 — 68
188 — 68
pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi menjabat sebagai Redaktur pada Tabloid Metro Pasundan,sehingga focus saksi adalah menghimpun data untuk bahan berita di Tabloidyang terbit 2 (dua) mingguan;Bahwa pada saat bertemu dengan Kadisdik di Bengkel Agus Leo Ban saksimewawancara Kadisdik mengenai kegiatan pengenalan lingkungan sekolah(LKS) yang dipusatkan di tempat pembuangan akhir sampah (TPA);Bahwa saksi kurang memperhatikan masalah bisnis pembuatan kartu;Bahwa mengenai pencetakan/pengedaran