Tita Konstruksi karena secara tekhnis merupakan tugas pokok dari kabagtehnikBahwa saksi membenarkan dokumen pertanggungjawaban kegiatanpengeboran di kedua titik tersebut sebagai berikut: Surat tertanggal 9 Maret 2013 tentang permintaan pengajuan penawaranyang ditandatangani oleh Drs. H. Abdul Rachman Azis, Msi. Perincian Biaya Pengeboran Sumur Dalam Jin. MH. Thamrin yangditandatangani oleh Budi Kastomo selaku CV. Tita Konstruksi.

dinas itu berasaldari PPK;Bahwa menurut saksi yangbertanggung jawab ataspenanda tanganan berita acarapemeriksaan fisik pekerjaanadalah PPK;Bahwa pembayaran 100% yangbertanggung jawab secaraadministrasi adalah KepalaDinas dan PPK;Bahwa untuk pencairan uangke KPPN bukan hanyamenggunakan nota dinas;Bahwa nota dinas tidakdilampirkan dalam persyaratanpencairan dana 100%melainkan hanya SPP, SPMUdan berita acara pemeriksaanfisik barang 100%;Bahwa posisi PPK dan KepalaDinas yang bertanggung jawabsecara tekhnis

Bila okulasi gagal, maka okulator dapat segeramengulangi okulasi atau penyulaman dari sumberentres yang ditetapkan.Perhitungan jumlah sambungan berhasil dilakukanoleh petani pemilik bersama tim tekhnis perkebunan dan pihak rekanan disertai berita acara.

Bukti T.Intv18 : Pedoman Teknis Admninistrasi dan Tekhnis Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Edisi Tahun 2007, Mahkamah Agung RI. Tahun2008, huruf F angka 2 butir a. (Fotokopi): 19. Bukti T.Intv19 : Buku Tuntunan Praktik Beracara di Peradilan Tata Usaha Negara, Soemaryono, S.H. dan Anna Erliyana, .H., M.H., PT.Primedia PustakaKelompok Gramedia Majalah. Jakarta Tahun 1999, halaman 68 dan halaman 69. (Fotokopi): 20.

dan memiliki tanah yangbersangkutan yaitu ahli warisnya baru di alinkan ke pihak lain.Bahwa benar Untuk prosedur atau aturan baku untuk penangansertifikat yang bermasalah tidak ada aturan bakunya, tetapi dalampelaksanaannya pihak kantor BPN Purbalingga untuk sertifikatyang masih dalam sengketa dipisahkan tersendiri dan apabilatanah tersebut ada yang bersengketa akan ditangani oleh seksisengketa konflik dan perkara, sehingga untuk permasalahansekarang ini belum ditangani karena masih menyangkut tekhnis

Sebelumnya saksi menjabat sebagai pelaksana tugas kepaladinas ESDM kemudian saksi digantikan oleh BUXHARDIMAN dan BAHARU; Bahwa Mekanisme persetujuan RKAB adalah adanya permohonankepada Dinas ESDM, kemudian didisposisi kepada bidang yangbersangkutan yakni bidang minerba selanjutnya pihak ESDM mengundanginstansi lain untuk menghadiri rapat RKAB dan dalam pelaksanaan rapatyang dilampirkan dalam rapat RKAB adalah dokumen RKAB baik dokumenrencana tekhnis dan non tekhnis; Bahwa pelaksanaan RKAB tahun

Kdi Tekhnis yang terdiri dari studi kelayakan, tenaga ahli di bidangpertambangan, laporan eksplorasi yang telah disetujui oleh Kabupaten /Kota Lingkungan yang terdiri dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan(AMDAL), surat keterangan lingkungan Keuangan yang terdiri dari pembayaran pajak dan PNBP Iuran TetapNamun mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya syarat peningkatanKuasa Pertambangan eksplorasi menjadi IUP Operasi Produksi PT ToshidaIndonesia menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kolaka,

Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan,Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta laporan pada kegiatan usahapertambangan mineral dan batubara (lampiran V); Bahwa pernah dilakukan rapat penyusunan anggaran denganBPKAD, seharusnya terdapat informasi mengenai pembayaran PNBP PKHoleh perusahaan pertambangan dalam rapat tersebut, merupakan dana bagihasil yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Tenggara dari pendapatan PNBPPKH; Bahwa Selama Saksi menjabat tidak ada temuan terkait IPPKH, yangada hanya temuan terkait tekhnis

Kdie Aspek tekhnis;e Aspek lingkungan;e Aspek Finansial.

Bahwa Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 89 Tahun 2016Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 39Tahun 2013 disebutkan bahwa evaluasi tekhnis dan lingkungan, meliputiSurat izin Operasional Terminal Khusus dari Menteri Perhubungan, namunberdasarkan hasil penyelidikan ditemukan adanya fakta hukum bahwa suratketerangan verifikasi diberikan kepada IUP dengan lokasi jetty yangberbeda, adapun alasan saya menyetujui permohonan verifikasi tersebutadalah karena itu adalah ranah

Produksi dan Industri (EKSPIN) TempatPemungutan Hasil Hutan (TPHH) Katingan Kuala mempunyai tugas membantu DinasKehutanan Kabupaten Katingan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahdibidang kehutanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis

Putusan Nomor 56/Pid.SusTPK/2014/PN Plkmelaksanakan penyelenggaraan pemerintah dibidang kehutanan sesuai denganketentuan yang berlaku meliputi :a) Melakukan monitoring dan evaluasi urusan ketata usahan/pembinaan staf,yaitu yang menyangkut masalah kepegawaian dan hakhaknya.b) Melaksanakan tugas dinas, tertib peredaran hasil hutan, penyelenggaraanadministrasi tata usaha kayu dan pengawasan tekhnis dibidang kehutanantertentu, meliputi : Melaksanakan tertib peredaran dan pengangkutan hasil hutan diwilayah

. : 68a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Tekhnis Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan dan Permentannomor 93/ Permentan/OT.140/3/2013 tentang SOP Sertifikasi Benih Dan PengawasanMutu Benth Tanaman Kelapa Dalam.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semuanya.Saksi Yudi Wicaksono :Bahwa saksi ditahun 2014 melakukan pengecekan lapangan dalam rangka sertifikasibenih kelapa genjah entog di Desa Lesmana Kec.Ajibarang setahu saksi milik saksiMUHTADI ;Bahwa cara saksi melakukan

Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.Bahwa karena dalam KAK tercantum spesifikasi barang berupa kelapa genjah jenisnyagenjah entog dengan spesifikasi diantaranya mempunyai SKMB dan berlabel merahmuda, maka hal tersebut saksi jaddikan dasar dalam menentukan spesifikasi tersebutkarena kelapa genjah jenis entog bukan termasuk benih bina, untuk legalisasi diberikanSurat Keterangan Mutu Benth dan berlabel dasarnya adalah Keputusan DirjenPerkebunan No. : 68a/Kpts/IXBPH/1999 tentang Pedoman Tekhnis

SUTADJIYUWASDIKI yang pernah turun untuk melakukan uji tekhnis kehandalan terhadappembangunan Gedung Rektorat, Gedung Fakultas Syariah dan Gedung FakultasDakwah IAIN Mataram tahun 2006;Bahwa benar saksi tidak pernah menerima laporan kemajuan secara berkala terkaitproses perbaikan struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram padatahun 2009 dan proses perbaikan struktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dari pihakpengawas pekerjaan dimaksud sebelum menerbitkan dan menandatangani surat nomor

Bahwa benar saksi tidak mengetahui kapan tepatnya proses perbaikan struktur GedungFakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataram pada tahun 2009 dan proses perbaikanstruktur Gedung Rektorat di tahun 2010 dimulai dan kapan selesai dilaksanakan;e Bahwa benar pada tanggal 9 November 2011 sebelum diterbitkannya surat PLOS04Lp/746, struktur Gedung Fakultas Syariah dan Dakwah pihak Puslitbangkim Dep.PU tidak pernah diminta untuk melakukan kajian terhadap hasil perbaikan dantidak pernah melakukan pengujian tekhnis

sebagai pengarah, dengan Ketua PakAndreau Misanta Pribadi dan Pak Safri yang sepengetahuan Saksi adalahsebagai Staf Knusus Menteri.Bahwa tujuan dibentuknya Tim Due Diligence adalah untuk mempermudahperijinan, sedangkan yang menentukan Pak Andreau Misanta Pribadi danPak Safri sebagai Ketua dan Wakil Ketua Tim adalah Pak Menteri KKP.Bahwa tugas pengarah, mengarahkan didalam jalanya Tim Due Diligence,sedangkan tugas pelaksana yaitu melakukan identifikasi dokumen, verifikasidan pelaksaanaan didalam tekhnis

Calon Eksportir sebagai DirjenTangkap sudah menandatangai hingga selesai ada 35 perusahaan sejaktanggal 19 Mei 2020, bahwa untuk diterbitkannya Surat Penetepan CalonEksportir, sebelumnya setelah ada arahan untuk melakukan verifikasi dariStaf Khusus ke Tim Due Diligence dirjen budiddaya sesuai tupoksinyamelakukan proses verifikasi terhadap calon eksportir, selanjutnya diajukankepada Dirjen Perikanan Tangkap untuk penetapan calon eksportir denganmemenuhi semua persyaratan administrasi dan persyaratan tekhnis

terkait penunjukan PT.ACK Saksi juga tidak mengetahuinya.Bahwa pada tanggal 1 Mei 2020 Saksi menginisiasi membuat group WAdengan nama Usaha Lobster dan mendorong dibentuk tim yangmelakukan proses terkait eksport, karena belum adanya juknis dan jugabelum ada Permen untuk dijadikan patokan terkait kegiatan eksport,selanjutnya Saksi mengetahui dibentuknya Tim Due Diligence, untuk DirjenPerikanan Tangkap Saksi diminta nama untuk menduduki Tim Due Diligencedan mengirimkan dua direktur dan beberapa staf tekhnis

Sebelum Saksimenandatangani Penetapan Calon Eksportir, verifikasi sebelumnyadialakukan oleh tim DJPT, selain Tim Due Diligence tim DJPT jugamelakukakan verifikasi yang diketahui oleh Direktur PengelolaanSumberdaya Ikan, selain masuk dalam tim DJPT Dir PengelolaanSumberdaya Ikan juga masuk Tim Due Diligance.Oo Bahwa verifikasi yang dilakukan oleh Tim DJBP, ada Persyaratan Umumyaitu terkait administrasi (legalitas perusahaan), Persyaratan Tekhnis yaitusudah ditetapbkan sebagai pembudidaya, selanjutnya

Kemudian dibentuk tim yang terdiri dari semua unsur yang adadi Kementrian Kelautan dan Perikanan dan dalam waktu 3 (tiga) hari setelahdilakukan evaluasi dari 65 (enam puluh lima) perusahaan yang sudahditetapbkan sebagai calon eksportir, yang memenuhi syarat baik syaratadministrative maupun syarat tekhnis yang meneuhi hanya 8 (delapan)perusahaan. Delapan perusahaan sebagaimana disebutkan dalam BAP No.50 yaitu :PT. Pelangi Maritim Jaya,PT. Kreasi Bahari Mandiri,PT. Maradeka Karya Semesta,CV.

Kejaksaan NegeriPurbalingga sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal03 Mei 2013, tanggal 23 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 ;o Bahwa Terdakwa saat ini menjabat sebagai Kepala UPT Dinas Pendidikan KecamatanPurbalingga, yang kebetulan juga dipercaya sebagai Ketua Paguyuban Kelompok KerjaKepala UPT (K3UPT) dan juga sebagai Koordinator wilayah eks Kawedanan Purbalingga;o Bahwa di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasing terdapatUnit Pelaksana Tekhnis

ratus ribu rupiah) untuk 40 SD setaip SDsebesar Rp. 114.650.000, (seratus empat belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) ;o Bahwa benar saksi Iskhak menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan KabupatenPurbalingga berdasarkan SK Bupati Nomor : 821.2115 tahun 2012 tanggal 7 September2012 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural Eselon IIPemerintah Kabupaten Purbalingga ;o Bahwa benar di Kabupaten Purbalingga terdapat 18 Kecamatan dengan masingmasingterdapat Unit Pelaksana Tekhnis

Buana Usada AlkesindoDari hasil evaluasi kualifikasi kedua perusahaan tersebut dinyatakan memenuhi syaratkualifikasi;Bahwa saksi RAMLI SAGALA, SKM melakukan evaluasi sendiri, baikevaluasi kualifikasi, evaluasi tekhnis maupun evaluasi administrasi terhadap dokumenpenawaran masingmasing peserta yaitu CV. Global Sukses, CV. Mitra Niaga Cipta,CV. Geris Sarana Medilab, PT. Buana Usada Alkesindo, dan CV.

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052 tanggal 17Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan PembantuBendahara Pengeluaran

Penerima lis Noviati 74.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah(DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 17 Januari 2011. 75.perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja PerangkatDaerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2011 Nomor : 1.0601221052tanggal 25 November 2011. 76.Surat Keputusan Pengguna Anggaran Badan PerencanaanPembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor044 Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)Serta Revisi Pejabat Pelaksana Tekhnis

Putusan No. 341 K/Pid.Sus/2017 Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Mukomuko Nomor 044Tahun 2011 tentang Penjukan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) SertaRevisi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Pembantu BendaharaPengeluaran Berdasarkan Belanja Kegiatan DiLingkungan BadanPerencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Mukomuko; 77.Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/387/E.3/V/2010 tanggal 21Mei 2010 tentang Pelantikan Saudara Adi Suprayetno dalam jabatanKepala Sub Bidang Perencanaan Ekonomi Bidang

Indramayu Nomor,:36ITahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan PembantuPPTK pad a Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Indramayu besertalampirannya;Semuanya dikembalikan kepada saksi H.Sudarman Bishis,SP.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendellaporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution;269.

Tahun2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga atas penunjukan Pejabatpelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada OinasPertanian dan Peternakan Kab. Indramayu beserta lampirannya.267. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602/876.aOistanak tanggal 24 Agustus 2012atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. Geomatika MultiSolution.269. Asli 1 (satu) bendel SPK No. 602n57Oistanak tanggal 27 April 2012 atasnama CV.

Indramayu Nomor :36lTahun 2012 tanggal23 Juli 2012 tentang perubahan ketiga ataspenunjukan Pejabat pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) danPembantu PPTK pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kab.Indramayu beserta lampirannya;SEMUANYA DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI H. SUDARMANBISHIS, SP.267. Asli 1 (Satu) bendel SPK No. 602/876.aDistanak tanggal 24 Agustus2012 atas nama PT. Geomatika Multi Solution;268. Fotocopy 1 (satu) bendel laporan akhir pengawasan PT. GeomatikaMulti Solution;269.

Lumban Tobing sebagai KepalaHalaman 84 dari 1100 Putusan Nomor 14/Pid.SusTPK/2017/PN PlgBPKAD, Koordinator bidang anggaran, sedangkan Terdakwa Ikhwanuddintidak termasuk dalam team TAPD;Bahwa kaitannya dengan apa yang diprogramkan didalam APBD itu adabantuan posnya kemudian terkait dengan terdakwa lkhwanuddin sebagaikepala Kesbangpol;Bahwa saksi selaku ketua TAPD ini adalah menyusun plafon anggaran jaditidak ada detail tekhnis anggaran, itu dikumpul oleh masingmasingkoordinator, kalau untuk kontrol

saksi tidak mengetahui tentang persyaratan calonpenerima hibah karena ini dilaksanakan oleh instansi, tekhnis kami dari TAPDhanya sampai plafonplafonnya saja tapi secara sepintas ada beberapa halbahwa calon penerima hibah tidak boleh berulang menerima, setelah itu adasyarat beberapa tahun sudah terdaftar pada pemertintah daerah tapi saksitidak tahu persis ;Bahwa saksi tahu jika ada Permendagri yang mengatur tentang persyaratancalon penerima hibah ;Bahwa saksi telah diperiksa oleh kejaksaan sebanyak

, tekhnis itu tugasnya SKPD, TAPD tidak lagi disitu dan saksitidak melakukan verifikasi dan tidak melaporkan kepada Gubernur;Bahwa dari apa yang sudah menjadi anggaran tadi, saksi atau tim TAPDlainnya tidak ada kontrol, karena TAPD itu hanya mengantarkan sampaimenjadi APBD kalau pelaksanaan itu tugas masingmasing SKPD;Bahwa terdakwa Ikhwanuddin pada saat itu sebagai kepala Kesbangpol dantidak terdakwa tidak menjadi salah satu diantara koordinator, terdakwasebagai pengguna APBD;Bahwa dalam penggunaan

Bahwa sebagai ahli saya tidak memasuki wilayahwilayah tekhnis tentangbagaimana itu diatur tetapi secara konsepnya saya memahami karena ahlimerupakan bagian dari penyusunan ketentuanketentuan itu, salah satucontoh misalnya ahli adalah ketua tim penyusunan UU No.17 tahun 2003, UUNo.1 tahun 2004 dan No.15 tahun 2004.

;Bahwa hubungan SKPD dengan pengelolaan keuangan adalah SKPD ituyang dipersepsikan sebagai peran pemegang menteri tekhnis tetapi dia tidakterlalu besar sehingga dia kemudian disana melakukan bukan sebagaikuasanya menteri tetapi sebagai pengguna anggaran, mestinya setiap SKPDitu menurunkan karena didalam suatu organisasi tadi pola bahwa Presiden,Menteri Keuangan dan Menteri Tekhnis itu akan tercermin didalam SKPD;Bahwa perbedaan BPKAD, PPKD dan BUD adalah Peran menteri keuanganitu adalah menyusun

pengeluaran tanah dari objek landreform.Penyiapan usulan ganti kerugian tanah objek landreform danpenegasana objek konsolidasi tanah.Penyediaan tanah untuk pembangunan.Pengelolalaan sumbangan tanah untuk pembangunan.m.Pengumpulan pengolahan, penyajian dan dokumentasi datalandreform.Bahwa saksi mengetahui pengadaan tanah untuk Embarkasi HajiTahun 2012 oleh Pemerintah Propinsi Riau dan sebagai kepala Seksipengaturan dan penataan pertanahan saksi memberikan masukankepada Kepala Kantor untuk pertimbangan Tekhnis

lokasi Embarkasi Hajiyang ditindak lanjuti dengan peninjauan kelapangan oleh KepalaSeksi Pengaturan dan Pemetaan Pertanahan bersama denganKasubsi Penatagunaan Tanah serta didampingi Pemohon yaituYendra dari Pemerintah Propinsi Riau serta beberapa orang PemilikTanah diantaranya saksi Firdaus, saksi Nimron Varasian, wakil dariRubai dan hasil dari kunjungan penetapan lokasi tersebutdituangkan dalam Risalah Pertimbangan Teknis Nomor221/KEP.14.71/X/2012 tanggal 24 Oktober 2012 dan dalamPertimbangan tekhnis

pengadaan tanahuntuk kepentingan umum, pengadaan dapat dilakukan secara langsung melaluijual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati kedua belah pihak,sedangkan untuk Penetapan izin lokasi Walikota Pekanbaru menerbitkan suratKeputusan Nomor 357 Tahun 2012, tanggal 9 Nopember 2012;Menimbang, bahwa terdakwa juga meminta pertimbangan teknis danpembuatan peta bidang kepada Badan Pertanahan kota Pekanbaru, yangkemudian Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pekanbaru menerbitkanRisalah Pertimbangan Tekhnis

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada petunjuk tekhnis tersebut dimaka dapat disimpulkan bahwa kepentingan individu tidak dapatdiajukan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen adalah masyarakatpengguna barang dan jasa (konsumen) yang merasa telah dan akandirugikan secara keseluruhan oleh pelaku usaha.Bahwa selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim Perkara Nomor:140/PDT.G/2016/PN.SMR halaman 62 dan 63, menyatakan:"Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat hanyamengajukan gugatan untuk mewakili Kepentingan

Bahwa sebelum izin lokasi tersebut diterbitkan sebelumnya juga telahdiperoleh Pertimbangan Tekhnis dari Kantor Pertanahan KabupatenPasaman barat No. 03.400.9.1/V/2011, tanggal 26 Mei 2011, danBerita Acara Peninjauan Lokasi dari Dinas Kehutanan KabupatenPasaman Barat, bulan Maret 2011;.

Bahwa pertemuan ke2(dua) dengan sukusuku dan waktu itu Kornelis Mopia hadir,Leonardus Sedama hadir sedangkan Meleyaki Modena saksi lupa;Bahwa yang hadir pada waktu pertemuan ada puluhan orang;Bahwa Leonardus Sedama (Penggugat I) membubuhi cap jempol, kalau Meleyaki tidaktahu, tetapi Kornelis Mopia tidak hadir pada waktu revisi;Bahwa usulan ke Jakarta dan anggaran turun terima DIPA Desember 2011Bahwa saksi tidak pernah turun ke lapangan namun tim Teknis yang turun, saksi hanyamemantau saja;Bahwa Tim tekhnis

Wahyono Sumardi tersebut harus ada aslinyatersimpan pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru sebagaiperawatan data tekhnis harus ada untuk mempertegas letakwilayah, batas dan ukuran bidang tanah. Dengan terbuktinya tidakada aslinya SKGR No. 1347/KT/X/1990 An. Herry Purnomo danSKGR No. 1213/KT/IX/1990 An. Wahyono Sumardi sebagai buktihak dasar / alas hak dalam penerbitan SHM No. 768/ Ds SimpangBaru An.