Ahli Tekhnis H.

dengan Terdakwa yang telah pula mengambil alih fungsi PPTK, karenaPPTK tidak dilibatkan oleh Terdakwa dan terhadap alat Multimedia tersebut angota PPHPtidak memeriksa kwalitas dan Quantitas barang, melainkan hanya menghitung jumlahnyasaja, karena semua anggota PPHP tidak mempunyai keahlian dan tidak memiliki sertifikasisebagai anggota PPHP, dan anggota PPHP juga telah menanda tangani Berita Acara serahterima barang yang dibuat oleh Yanheri padahal Berita acara tersebut merupakan tugas dariPelaksana Tekhnis

Rp.2 Milyard s/d 3 Milyard kepada mereka berlima yaitu Saksi,Terdakwa, Dede, Saksi Sutarna, Saksi Arif, surat panggilan tersebut yangmenandatangani Saksi atas nama Andri Kurnia, yang menulis di amplopnyaSaksi, sedangkan peranan Saksi Arif mengetik surat panggilan tersebut, SaksiSutarna yang menstempel pake logo kejaksaan.Bahwa sebelumnya Saksi Arief telah membuat telaahan sebelum SuratPanggilan tersebut dibuat (sekitar tanggal 0710 September 2012) sebanyak 2(dua) lembar sebelum mengikuti Diklat Tekhnis

Pemerintah (PP) Nomor 99Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas PeraturanPemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata CaraPelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, saya masihmenjabat sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan KementrianHukum dan Hak Asasi ManusiaRepublik Indonesia;Sebagai Direktur Jenderal Pemasyarakatan yang bertanggungjawab secara langsung atas pelaksanaan Peraturan PemerintahRepublik Indonesia (PP) Nomor 99 Tahun 2012, Direktur JenderalPemasyarakatan dan Unit Pelaksana Tekhnis

Tahun 2009 s/d sekarang ini ;> Bahwa Saksi diangkat selaku Staf Pengawasan dan Pembinaan Aset danKeuangan Negara pada Dinas Pendapatan Provinsi Sulawesi Tengahberdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Pendapatan Daerah ProvinsiSulawesi Tengah, Nomor : 820/0187/Sek /2009, Tanggal 10 Februari2009 ;> Bahwa Saksi bertugas melakukan verifikasi terhadap UPTD se ProvinsiSulawesi Tengah yang terdapat kejanggalan mengenai pembayaran pajakkendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat ;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis

Daerah ProvinsiSulawesi Tengah berdasarkan Surat Keputusan Gubernur SulawesiTengah, Nomor : 821.22/145/BKPPDG.ST/2011, Tanggal 29 Desember2011, dilantik pada Tanggal 30 Desember 2011 ;> Bahwa tugas Saksi selaku Kadis Pendapatan Daerah Provinsi SulawesiTengah mengkoordinir pelaksanaan tugas dari Kepala unit pelaksanatekhnis Dinas Pendapatan yang di Kabupaten/Kota dan bertanggungjawab secara Administrasi mengenai pengelolaan pendapatan yangbersumber dari pajak kendaraan bermotor;> Bahwa Unit Pelaksana Tekhnis

Anggota : Aang Karyana, S.Pd, Teddy Cherawan, SH, M.Pd, DodoBahwa Terdakwa selaku Ketua Panitia Pengadaan yang salah satu tugasnyaadalah menyusun dan mempersiapkan HPS untuk diajukanpengesahan/penetapan kepada KPA/PPK, pada kenyataannya Terdakwaselaku Ketua Panitia Pengadaan dalam penyusunan HPS tidak/tanpa kalkulasiatau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey harga pasaruntuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalam dokumenkontrak serta tidak pernah dikonsultasikan

SAIFUL ROKHMAN selaku Ketua PanitiaPengadaan Buku Aksara Sunda dalam penyusunan HPS yang tidak/tanpakalkulasi atau pertimbangan tekhnis dari ahli dan tidak melakukan survey hargapasar untuk harga pembanding sebagaimana harga yang ditetapkan dalamdokumen kontrak, sehingga atas penyusunan tersebut telah menimbulkankemahalan harga, yang seharusnya dipersiapkan dan disusun secara keahliandan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan tidak sesuai denganPasal 5 huruf f dang serta Pasal 13 ayat

wewenangpengangkatan Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah NegaraRepublik Indonesia baik ditingkat pusat, Propinsi maupun ditingkatKabupaten adalah wewenang absolut dari Pemerintah Negara RepublikIndonesia yang mutlak dan harus berdasarkan dan didasarkan pada aturanhukum/regulasi yang secara khusus mengatur tentang pengadaan danpengangkatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) berikut aturanaturan tekhnislainnya yang secara resmi diakui dan dikeluarkan oleh lembaga negaraselaku pelaksana dan penyelenggara tekhnis

ketenagakerjaan yang hanya diberikan kepada perusahaandan harusnya Tergugat sekarang Termohon Kasasi menerima danmengakui bahwa pekerjannya tersebut merupakan pekerja Tetap PT.Liman jaya Anugerah (PKWTT); Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 7/PPUXII/2014 yangmenyatakan bahwa setelah Nota Dinas Yang dikeluarkan oleh bagianPengawasan Disnaker Kabupaten/Kota untuk Perusahaan yangseharusnya diteruskan atau dicatatkan/ditetapkan di Pengadilan olehPengawasan Disnaker, tetapi sampai saat ini masih belum adapetunjuk tekhnis

memperhatikan dalil gugatan aquo sebagaimanadikemukakan oleh para Penggugat dalam surat gugatan, yangmengajukan gugatan ini adalah dengan dasar tuntutan ganti rugikarenaPerbuatan Melawan Hukum tersebut, dengan pihak pihak, yakni para Tergugat selaku diri sendiri ( in persoon )tidak mewakili siapapun, selaku para Tergugat maka seharusnyadalam konteks 1365 KUHPdt tersebut, Amar Putusan Aquo adalahMenolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Bahwa, disamping itu sungguh sangat memprihatikan, akankemampuan tekhnis

.= AGUS: Kasubag Tekhnis dan Humas.= H. HERMAN, S.Ip: Kasubag Umum.= SUHERMAN, Sip: Bendahara APBD.Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Ketua KPU Kab. Lampung TengahTA. 2010, sbb:a Memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU.bBertindak dan atau atas nama KPU ke dalam dan ke luar.c Memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatanKPU.d Menandatangani seluruh keputusan KPU.Bahwa di dalam kegiatan pengadaan perlengkapan pada Pemilihan Umum KepalaDaerah (PILKADA) Kab.

ISWAN, M.Sp. tanoa melalui Pengumuman melaluiMedia massa sebagaimana yang telah ditentukan dan diatur dalam LampiranKeputusan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Nomor : 16/PDN/KEP/3/2008,tanggal 5 Maret 2008 Tentang Petunjuk tekhnis Penyaluran Subsidi MinyakPutusan Nomor : 36 /Pid.Sus K/2012/PN. Mdn.

pada tanggal 25 Juni2010;Bahwa dalam proses aanwidzjing dilakukan addendum tentangspesifikasi Barang (beberapa item barang) terhadap 6 (enam) itembarang dan karena addendum tersebut Pit kepala dinas KesehatanLabuhanbatu Utara memanggil terdakwa dan menanyakan kenapadi addendum dan terdakwa menjelaskan agar spesifikasi baranglebih lengkap;Halaman 237 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN MdnBahwa tahap selanjutnya panitia menerima sampul dari tiapperusahaan yang berisi data dan spesifikasi tekhnis

Hubban Siagian selaku ketua dan Suhaibah selakusekretaris, Orli Sianipar, Magdawati Arimbi, Nurmala Hayati masingmasing selaku anggota, mempunyai tugas: membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam hal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksanaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis

sekretaris, Orli Sianipar, Magdawati Arimbi, Nurmala Hayatimasingmasing selaku anggota, mempunyai tugas:Halaman 286 dari 355 perkara No. 53/Pid.SusTPK/2016/PN Mdn membantu Dinas Kesehatan Kabupaten Labuhanbatu Utaradalam hal pemeriksaan penadaan barang dan jasa; melaksanakan penelitian dan atau pemeriksaan atas pelaksanaanpegadaan barang/jasa sesuai ketntuan yang berlaku; meneliti dokumen kontrak dan atau surat perintah kerja denganmembandingkan hasil pelaksnaan pekerjaan; meneliti kwalitas/spesipikasi tekhnis

BAWASLUPROV/JTM/I/2013, tanggal 2 Januari 2013dikarenakan untuk menyesuaikan kegiatan di Bawaslu Prov Jatim yang manasejak awal Bulan Januari 2013 sudah berjalan;Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah :Halaman 209 dari 367 Putusan Nomor 189/Pid.Sus/TPK/2015/PN.SBYMenyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

5.415.752.400 5.192.153.165 223.599.235 246.694.000 37.430.46996% 284.124.469 e Bahwa saksi selaku pejabat pengadaan sesuai dengan prosedursemestinya adalah menjalankan proses pengadaan harus sesuaidengan tahapan pengadaan barang/jasa Pengadaan langsung(PL) yaitu :Menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;Menetapkan dokumen pengadaan;Menetapkan besaran nominan jaminan penawaran;Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi danpascakualifikasi;Melakukan evaluasi Administrasi, tekhnis

person adalahsaksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan Meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh) orang.2 Pada tanggal 4 September 2013 s/d 6 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatan;e Kegiatan meeting;e Peserta sebanyak 130 (seratus tiga puluh);3 Pada tanggal 25 September 2013 s/d 28 September 2013 (Salesperson adalah saksi sendiri)e Pemesanannya (satu) minggu sebelum kegiatane Kegiatan adalah bimbingan tekhnis

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujun) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalHal. 147 dari 377 hal. Put.

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT. KeangNam Development Indonesia disahkan oleh Panitera PengadilanNegeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditanda tangani olehSUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanan danPerkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing Natal Nomor:922.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.

Mandailing Natal Nomor: 090/089/Hutbun/2002, Tanggal 25Maret 2002, perihal Pertimbangan Tekhnis URKT 2002 An PT.Keang Nam Development Indonesia disahkan oleh PaniteraPengadilan Negeri Padang Sidempuan Kab. Tapsel dan ditandatangani oleh SUCIPTO L. TOBING selaku Kepala Dinas Kehutanandan Perkebunan Kab. Mandailing Natal.12.7 (tujuh) lembar Asli Surat Dinas Kehutanan Mandailing NatalNomor: 522.11/238/Dishut/2002, Tanggal 3 Desember 2002, perihalPertimbangan Teknis URKT Tahun 2003 An. PT.

PN.JKT.PST.Bahwa Atas keterangan saksi dalam BAP tersebut, kemudian Saksimenjelaskan bahwa memang daerah yang diminta tersebut dilihat petanyamemang lebih banyak rawanya sehingga dari segi internis menurut kamitidak dimungkinkan untuk ditanami Kelapa Sawit, sehingga apabila lahandibagi menjadi 3 bagian maka tidak akan mencukupi membangun pabrikkepala sawit yang biasanya dibutuhkan lahan sebesar 6000 hektar, dan halini bisa menyebabkan kerugian bagi investor.Bahwa Saksi menjelaskan ketentuan secara tekhnis

buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan 302.) 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK Halaman 183 dari382 halaman Putusan No. 18/Pid.SusTPK/2018/PN.JKT.PST. 09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis

Kegiatan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara TahunAnggaran 2016301. 4 (empat) buah stempel yang terdiri dari PT Budi Indah MuliaMandiri, Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten KutaiKartanegara, Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air PemerintahKabupaten Kutai Kartanegara dan tandatangan302. 1 (satu) bundel copy dokumen Keputusan Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 170/SK09/III/2011 Tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Kutai Kartanegara tentang Pedoman Tekhnis

.; 2 2922292 Bahwa saksi tahu dana UPK tahun 2007 adalah 1,5 Milyard yaitu dana dari APBN dantahun 2008 sebesar 2 Milyard dana dari APBN dan tahun 2009, 2010, 2011 masingmasing dapat dana 3 milyard dari APBN untuk Kecamatan Sumbermalang ; Bahwa sasaran PNPMMP adalah untuk menanggulangi kemiskinan ; Bahwa saksi sudah bekerja sesuai petunjuk tekhnis ; Bahwa Kabupaten hanya memfasilitasi saja ; Bahwa desa yang mengatur tentang pelaksanaannya ; Bahwa ada laporan tentang penetapan pinjaman ; Bahwa untuk

LK3P);Bahwa kegiatan Pelatinan Pengelolaan Keuangan Desa dilaksanakan padatanggal 07 November 2015 sampai dengan tanggal 14 November 2015 diHotel Cavinton Yogyakarta, sedangkan BIMTEK untuk BPD yangdilaksanakan pada tanggal 24 November 2015 sampai dengan tanggal 28November 2015 di Hotel Gideon Batam;Bahwa awalnya Saksi FAISAL UMAR selaku pihak LK3P datang ke kantorBPMPD Kabupaten Rokan Hulu sambil membawa surat undangan mengikutikegiatan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa dan PelaksanaanBimbingan Tekhnis

untuk pelaksanaan kegiatan pelaksanaan pelatinan bagi aparatur desadi Yogjakarta dan BIMTEK bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seKabupaten Rokan Hulu di Batam Tahun Anggaran 2015 secara khusus tugaspokok dan fungsi Terdakwa yang terkait dalam hal itu tertuang pada Pasal 12Ayat (2) huruf k, yaitu memfasilitasi, pembinaan dan mendampingi dalamkegiatan peningkatan SDM aparatur Pemerintah Desa dan BPD; Bahwa Terdakwa menerima surat penawaran dari Saksi Faisal Umar tersebutsecara langsung karena tekhnis

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilEvaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT. Adhi Karya lulus di peringkat III;Pada tanggal 27 Juli 2011, Panitia membuat undangan PembuktianKualifikasi Dokumen Prakualifikasi (PQ), untuk PT Hutama Karya, PT.Wijaya Karya, dan PT.

Panitiamelakukan pembukaan dokumen penawaran dan setelah dilakukanevaluasi adminstrasi dan evaluasi tekhnis sesuai Berita Acara HasilHal. 25 dari 237 halaman Put. No. 42/Pid.SusTPK/2019/PT.DKI.22.23.24.Evaluasi Teknis Nomor: 149/BA/EV/KK/KDN/VII/2011 tanggal 26 Juli 2011PT. HK dinyatakan lulus dengan peringkat I, PT. Wijaya Karya lulus diperingkat II dan PT.

Bahwa kalaupun permohonan RKTIUPHHKHT yang dilengkapi dengandokumendokumennya tersebut sampai ke meja terdakwa, Terdakwa tidaksempat membacanya dan juga tidak mengerti masalah tekhnis sehingganyaitu menjadi tupoksi pejabat tekhnis dalam hal ini Wakil Kepala Dinas Kehutanan, Kasubdin dan Kasi yang menanganinya.Bahwa lampiran pendukung atau dokumendokumen tersebut sampai keWakil Kepala Dinas, kemudian yang bersangkutan akan mendisposisikan keKasubdin untuk dipelajari dan diproses sesuai aturan yang

Bahwa Terdakwa meyakini Wakil Kepala Dinas Kehutanan dan Kasubdinadalah orangorang tekhnis, dimana yang bersangkutan sudah menanganipermasalahan ini sebelumnya, dimana RKTIUPHHKHT bukan hal yangbaru, bawahan terdakwa sudah pernah memproses sebelumnya.

Bahwa Terdakwa tidak membaca aturan peraturan berkaitan RKTIUPHHkHT, alasan Terdakwa adalah karena Terdakwa tidak berlatar belakangtekhnis dan terdakwa meyakini bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan,Kasubdin, Kasi adalah orangorang tekhnis yang mengetahui aturanHalaman 388 dari halamanPutusan No21/Pid.Sus/2012/PNPBRperaturan terkait RK TIUP HHKHT.Bahwa Terdakwa tidak pernah sharing dengan Wakil Kepala Dinas Kehutanan terkait RKTIUPHHKHT, mengingat tidak ada permasalahanterkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa

Bahwa Wakil Kepala Dinas Kehutanan salah satu tugasnya adalah membantu Kepala Dinas Kehutanan.Bahwa Terdakwa tidak melihat pertimbangan tekhnis terkait RKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melihat kualifikasi perusahaan yang mengajukanRKTIUPHHKHT.Bahwa Terdakwa tidak melakukan penilaian Permohonan RKTUPHHKHT, dimana penilaian dilakukan staf/oawahan terdakwa yang berkaitan tekhnis. Bahwa pada saat terdakwa tidak berada di kantor maka yang mewakili tugasterdakwa adalah Wakil Kepala Dinas kehutanan.

Usaha Negara pada waktumengeluarkan keputusan sebagaimana yang dimaksud dalamayat (1) setelah mempertimbangkan semua kepentingan yangtersangkut dalam keputusan itu seharusnya tidak sampai padapengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut;4.15.Bahwa AsasAsas Umum Peradilan Tata Usaha Negara yangseharusnya dipatuhi Hakim dalarn memeriksa perkara, yaituAsas Imparsialitas (tidak rnemihak) dan Asas Kesempatan untukmembela diri (Audi, et Alteram Partem), sebagaimana yangtelah diatur dalam "Pedoman Tekhnis