Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/201 7/PN.BglBahwa ia terdakwa UNTUNG, S.T.bin DURANIDI selaku PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) yang ditunjuk berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu Nomor : SK954157 Tahun 2013 tentang Perubahan Surat Keputusan Kepala DinasPekerjaan Umum Nomor : SK 954067 Tahun 2013 tentang PenunjukanPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara KegiatanPembangunan Jalan Muara Sahung Air Tembok di Lingkungan Bina MargaDinas Pekerjaan Umum

secara melawan hukum tetap menandatanganilaporan kemajuan fisik pekerjaan yang dibuat oleh saksi EDION INDRA binINDRA MANAF seolaholah pekerjaan yang dilaksanakan sesuai denganspesifikasi tekhnis, mutu, dan kualitas yang ada dalam kontrak dimanalaporan tersebut dijadikan dasar untuk melakukan pencairan antara lainsebagai berikut :1.

Perkara No.6/Pid.Sus.TPK/2017/PN.BglBahwa benar lebih kurang 3 hari setelah dilakukan pemeriksaan olehtim PHO pekerjaan yang kurang tersebut kemudian diperbaiki olehpenyedia barang dan tim PHO kemudian menyatakan pekerjaanpembangunan jalan Muara SahungAir Tembok terseut dapatdiserah terimakan.Bahwa benar selaku anggota tim Justifikasi Tekhnis pekerjaanpembagunan jalan tersebut dimintakan adendum kontrak olehpenyedia barang karena terdapat kendala tekhnis dilapangan yangmengakibatkan pekerjaan tidak

dapat dilaksanakan sesuai dengangambar rencana.Bahwa penyedia barang yaitu terdakwa EDION INDRA tidak pernahmengajukan usulan penggantian peralatan kerja kepada timJustifikasi Tekhnis dalam rangka adendum kontrak.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya ;5.

Bahwa banyak peralatan yang tidak di datangkan ke lokasi pekerjaanoleh penyedia barang sehingga pekerjaan yang dikerjakan tidaksesual dengan spesifikasi tekhnis, mutu dan kualitas yang ada dalamkontrak. Bahwa idealnya kualitas dan ketahanan jalan yang dibangun memilikitenggat waktu ketahanan minimal 10 tahun.

Kabupaten Madiun dan diterima oleh TERDAKWA ;Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Selaku PenggunaAnggaran Nomor : 800/748/402.113/Tahun 2007 tanggal 09 Juli 2007tentang Penetapan lokasi dan Kelompok sasaran kegiatan penguatan modalusaha Kelompok (PMUK) Program Pengembangan Agribisnis TahunAnggaran 2007 (dan lampirannya) ;i Surat Perjanjian Kerja Pengakuan Hutang Antara Kepala Dinas Peternakandengan Ketua Kelompok Nomor : 524/789/402.113/2007 tanggal 27Agustus 2007 ;1 (satu) buku Perencanaan tekhnis

Herbono selaku Ketua Tim Tekhnis dan penandatangan Surat Perintah Membayar(SPM) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada bulan Juli tahun 2007 sampai denganbulan Juli Tahun 2010 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 sampaidengan tahun 2010, bertempat di Desa Kare Kecamatan Kare Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi Surabaya, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengantujuan

usaha ; Menggulirkan dana PMUK dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan caramenyetorkan kembali modal awal ke kas kelompok, kemudian kelompok menyetorkandana tersebut ke kas daerah Kabupaten Madiun sebagai dana transitory (dana titipan) ;Memberdayakan Kelompok Tani dengan cara setiap peternak penerima bantuan wajibmenyetorkan bunga kepada kelompok Tani dengan jumlah sesuai dengan kesepakatanANG ZOta ; $= =n = nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nn nen nn neeMengikuti petunjuk, bimbingan tekhnis

/1 1 028 RIBUT 1.25 1.25 029 ADI SUTIKNO 1.25 12s 030 HERI 1.25 125 031 YUDIANTO 1.25 1.25 032 JUMADI 1.25 12s 0JUMLAH 45.5 21D 18 Dengan demikian terdapat kepemilikan lahan yang fiktif seluas 18 (delapan belas)I Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan Hijauan Makanan ternak(HMT) sejumlah 70 (tujuh puluh) orang ;e Bahwa guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan kebun HMT senilaiRp. 211.500.000, (dua ratus sebelas juta lima ratus ribu rupiah) atas bimbingan dari23IVKetua Tim Tekhnis

karena dari keteranganbeberapa saksi yang terdaftar sebagai penerima honor/upah tersebut sama sekali tidakpenah menerima honor/upah dan tidak pernah tanda tangan dalam daftar penerimahonor/ upah tersebut, karena yang bersangkutan tidak ikut bekerja dalam pembuatankebun HMT ;Daftar Penerima Honor/ upah padat karya pembuatan embung sejumlah 20 (duapuluh) orang ;Guna pencairan dana honor/upah padat karya pembuatan embung senilai Rp.50.000.000, (lima puluh juta rupiah) atas bimbingan dari Ketua Tim Tekhnis

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal26 Oktober 2015 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 20138 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang bahwa Pemohon dan Pemohon II menyatakan tetap padapermohonannya, namun ternyata dipersidangan Pemohon dan Pemohon Iltidak dapat membuktikan permohonannya;Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis perlu menampilkan dalil syarlsebagai pendukung pendapat Majelis tersebut sebagai

dan Drs.Daud Sumantri, MM.Msi Kepala BPMDKab.Pamekasan selaku Pengguna Anggaran telahmenyalahgunakan kewenangan yang ada pada terdakwa selakuPejabat Pelaksana Tehnik Kegiatan Henny Roosita selakuDirektris CV.Jaya Makmur, Drs.Sentot Sutarko selaku KuasaPengguna Angaran Tekhnis, dan Drs.Daud Sumantri, MM.MsiKepala BPMD Kab.Pamekasan ~ selaku Pengguna AnggaranPembangunan Perluasan Jaringan Listrik karena jabatanatau kedudukannya masing masing ketika melaksanakan serahterima pekerjaan tersebut karena

Fauzi dengan48istilah baru, yaitu Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK).Bahwa, setahu saksi yang menyusun RKS adalah Kuasa PenggunaAnggaran dan merupakan satu kesatuan dari Kontrak Kerja.Bahwa, Panitia Lelang dalam menyeleksi penawaran = yangdiajukan rekanan menggunakan sistem gugur dengan 3 (tiga)kriteria, yaitu) Evaluasi Administrasi, Evaluasi Tekhnis danKewajaran Harga.Bahwa, dalam menentukan Harga Satuan Sendiri (HPS) saksimengacu kepada harga satuan propinsi dan kabupaten sertaAKLI Kab.

Pamekasan dan pernah menjabatsebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPIK) padaproyek pembangunan listrik pedesaan di Kab. Pamekasan.Bahwa, alasan saksi menunjuk terdakwa sebagai PPTKdikarenakan terdakwa menjabat Kasubsi yang berada di bawahKepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Tekhnologi Sumber DayaDesa yang pada saat itu dijabat Sentot Sutarko yang jugamenjabat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).Bahwa, setelah kontrak kerja ditanda tangani KPA SentotSutarko yang mewakili Pemkab.

pengujian tersebutdituangkan dalam berita acara yang ditandatangani Direkturatau Kuasa Direktur dengan terdakwa.Bahwa, Hari Fitriono merupakan tenaga ahli tekhnis' kelistrikandari CV. Jaya Makmur dan CV.

Teguh dengan Direktris Roosnawaty kepadaPejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Ach. Fauzi padatanggal 12 Desember 2007 untuk Desa Tanjung Kec. PegantenanKab. Pamekasan, serah terima proyek PLMD tahun 2007 dari CV.Teguh dengan Direktris Roosnawaty kepada Pejabat Pelaksana76Tekhnis Kegiatan (PPTK) Ach. Fauzi pada tanggal 12 Desemberuntuk Desa Terrak Kec. Tlanakan Kab. Pamekasan 2007dan serahterima proyek PLMD tahun 2007 dari CV.

15) 1 (satu) lembar asli Daftar Anggota Kelompok. 16) 1 (satu) buah copy legalisir buku laporan akhir Dinas Peternakan provinsi Sumatera Selatan. 17) 15 (lima belas) lembar asli Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Tiga Tahap dari Kelompok Tani Tunas Harapan.18) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pembina Tiga Tahap. 19) 4 (empat) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Pengelola Administrasi dan Pelaporan Tiga tahap. 20) 6 (enam) lembar asli Kwitansi Pembayaran Honor Tim Tekhnis

delapan) lembar copy legalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 5538/Kpts /Ku.410/12/ 2011 tentang penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabata Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara pengeluran dan bendahara penerimaan dana tugas pembantuan pada SKPD dinas / badan / kantor yang membidangi peternakan dan kesehatan hewan Provinsi dan kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2012. 26) 1 (satu) buah buku copy legalisir Pedoman Tekhnis

Meminta laporan kepada team tekhnis tentang perkembangan kegiatan danrealisasi penggunaan anggaran sesuai dengan tahapan..

(lima ratus juta rupiah).Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok TaniBenar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya, sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

(lima ratus juta rupiah).94Bahwa benar selain tim tekhnis ada tim reproduksi yang di SK kan oleh Kepaladinas perikanan dan peternakan Kota Lubuklinggau dan petugas pedamping yangdi SK kan oleh Ketua kelompok Tani.Benar Bahwa syaratsyarat kelompok tani adalah :1. Ada anggota atau struktur kelompok.2. Berita Acara pembentukan kelompok.3. Mengetahui pejabat pemerintah setempat.Bahwa benar prosedur penetapan kelompok terpilih :1. Penilaian dari tim tekhnis.2.

Max Sulastiyono, MM, M.Si dan satu orang yangsaksi lupa namanya,sedangkan tim tekhnis yang ikut mendampingi adalah saksi,sdr Suwarsih, sdr Suprihatin sedangkan sdri R.R.

Bahwa benar Spesifikasi Tekhnis masing masing item pekerjaan yangSaksi ketahui dari Dokumen Pengadaan secara umum adalah :a.

IHYAMULIKBENGKANG TURAN.Bahwa Tenaga Tekhnis dari Konsultan Pengawas sesuai denganDokumen Penawarannya adalah :MANHU, ST selaku Site Engineering.KRISWANDI, ST selaku Chief Insfektor.KARNALIUS AMAN, ST selaku Inspektor/Pengawas.GERHAD selaku Surveyor.PRADO GALAND selaku Lab Math.VICTOR SANTOSO selaku Drafter.WIKNO selaku Administrasi.Bahwa Tenaga Tekhnis CV.

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3).

Spesifikasi tekhnis barang/jasa.2). Harga Perkiraan Sendiri (HPS).3). Rancangan kontrak.Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa.d. Menandatangani kontrak.e.

Narkotika atas nama Terdakwa ABDURRAHMAN Als RAHMAN Bin ARIPIN PULIH yang diserahkan oleh Penyidikadalah positif Ganja dan positif mengandung Metamfetamina dan terdaftardalam Golongan nomor urut 61 Lampiran UndangUndang Republik IndonesiaNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan untuk barangurine atasnama Terdakwa tidak dapat dilakukan pemeriksaan dikarenakan telah melewatibatas waktu yang ditentukan oleh Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2009 tentangTata Cara dan Persyaratan Permintaan Pemeriksaan Tekhnis

KriminalistikTempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan SuratEdaran Kepala Labotarorium Forensik Cabang Medan No : SE/01/11/2012tanggal 16 Februari 2012 tentang Persyaratan Tekhnis Pengiriman Barang BuktiUrine dan darah/Serum ke Labfor Cabang Medan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu pada KepolisianResor Gayo Lues atas nama DEDI HERLIAN PATRA / BRIGADIR NRP87051330, menyatakan hasil

KriminalistikTempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan SuratHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.BKJEdaran Kepala Labotarorium Forensik Cabang Medan No : SE/01/11/2012tanggal 16 Februari 2012 tentang Persyaratan Tekhnis Pengiriman Barang BuktiUrine dan darah/Serum ke Labfor Cabang Medan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu pada KepolisianResor Gayo Lues atas nama DEDI

KriminalistikTempat Kejadian Perkara dan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti dan SuratEdaran Kepala Labotarorium Forensik Cabang Medan No : SE/01/11/2012tanggal 16 Februari 2012 tentang Persyaratan Tekhnis Pengiriman Barang BuktiUrine dan darah/Serum ke Labfor Cabang Medan;Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tertanggal05 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu pada KepolisianHalaman 8 dari 22 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.BKJResor Gayo Lues atas nama DEDI

ABDUL WAHAB NASUTION,SH tidak ada melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupaExavator dari petunjuk tekhnis maupun literatur lainnya serta fakta17pekerjaan sebenarnya di lapangan untuk alat berat tersebut hanyamengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan oleh konsultanperencana ; Bahwa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk item pekerjaanpembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) per M? x 615.000 M?

ABDUL WAHAB NASUTION,29SH tidak ada melakukan perhitungan analisa kerja alat berat berupaExavator dari petunjuk tekhnis maupun literatur lainnya serta faktapekerjaan sebenarnya di lapangan untuk alat berat tersebut hanyamengacu pada hasil perencanaan tekhnis yang dilakukan oleh konsultanperencana ; Bahwa dalam Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk item pekerjaanpembersihan lahan dengan pengupasan akar dan disimpuk sebesar Rp.3.546 (tiga ribu lima ratus empat puluh enam) per M? x 615.000 M?

Kapuas program kegiatan sarana dan prasarana perhubungankegiatan perencanaan tekhnis land clearing sebesar Rp. 92.500.000,yang tercantum dalam DPPA Dishubkominfo Kab.

Rp. 2.026.023.000,Volume menurut Tenaga Ahli Tekhnis 2.412,2 M2 dibulatkan 2.412 M2.Harga satuan per M2 menurut Ahli Tekhnis Rp. 839,97 dibulatkan Rp. 840,Pembayaran yang seharusnya :Rp. 840, x 615.000 M2 = Rp. 516.600.000,Terdapat Selisin Pembayaran yaitu:e Jumlah biaya dalam kontrak.............. Rp. 2.026.023.000,e Pembayaran seharusnya................. Rp. 516.600.000.Selisin pembayaran..............:::6ceeeeeeees Rp. 1.560.255.000,Pajak Penghasilan yang dipungult.........

No. 015/T/Bt/1995 tentang petunjuk tekhnis analisa biaya dan harga satuan pekerjaan jalankabupaten yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Bina183184Marga dapat juga dipergunakan untuk menentukan analisa pada alat berat berupaExapator tergantung dari pada kondisi dan tekstur lahan/tanah yang akandikerjakan sesuai dengan perencanaan tekhnis pekerjaannya yang kemudianmenyimpulkan :1.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarangyang berwenang memeriksa dan mengadili, yang secara melawan hukum melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapatmerugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukandengan cara sebagai berikut :e Mula mula berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/189/2009 tentang penunjukanPimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan, PengawasLapangan, Staf Teknik Dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan APBD Tahun 2009 tanggal 26Pebruari 2009 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan EnergiSumber Daya Mineral Kabupaten Jepara Nomor : 050/256/2010 tentang penunjukanPimpinan Program/Kegiatan, Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan, PengawasLapangan, Staf Teknik dan Administrasi Keuangan di Lingkungan Dinas PekerjaanUmum dan Energi Sumber Daya Mineral Kegiatan

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahalikhwalsebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I danPemohon IT pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon Idan Pemohon II telah mengajukan alat bukti Pl, P2 dan P3 yangtelah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan AsliSurat Keterangan dari KUA Kecamatan Suboh, Kabupaten Situbondo denganNomor:KK.15.07.12

mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segalahal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon danPemohon II pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Situbondo tanggal20 November 2014 dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, hal ini telahsesuai dengan ketentuan pedoman tekhnis

administrasi dan tekhnis peradilanagama buku II edisi revisi 2013 MARI, namun tidak ada pihak yang merasadirugikan atas permohonan itsbat nikah Pemohon dan Pemohon Il makapemeriksaan perkara tersebut dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannyaPemohon dan Pemohon Il telah mengajukan alat bukti P1 yang telahbermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, serta melampirkan Asli SuratKeterangan dari KUA Kecamatan Jatibanteng, Kabupaten Situbondo denganNomor KK.15.07.14/

Yul Andriono ; Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : e Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; @ Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita ;Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani 5 (lima) buah

No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI1414Tim Penilai Program Akuisisi tersebut bertugas :a Melakukan penilaian terhadap program yang akan diakuisisi hak siarnyasesuai kriteria sebagai berikut : Program siap siar yang akan disiarkan memiliki nilai kepublikan sesuai visi danmisi TVRI ; Memenuhi persyaratan tekhnis dan kebijakan pengadaan program dan polaacara LPP TVRI ; a Membuat Laporan pelaksanaan kegiatan dan menyampaikan kepadaDirektur Program dan Berita :Pada tanggal 30 Mei 2012 dibuat dan ditandatangani

Viandra Production) selain perusahaannya yangperizinannya sudah tidak berlaku lagi, juga tidak memenuhi persyaratansebagaimana spesifikasi tekhnis yang tertuang dalam KAK yakni FTV ini belumpernah ditayangkan di televisi lain (first run) termasuk TVRI, sedangkan dalamkenyataannya film Jenggo Betawi sudah pernah ditayangkan di SCTV dan RCTI,sehingga untuk penayangan di TVRI bukan lagi termasuk program first run(pertama kali tayang) ;Hal 27 dari 135 hal Put.

No.32/PID/TPK /2016/PT.DKI2828= Pada tanggal 21 Nopember dilakukan negosiasi tekhnis dan dan harga ProgramSiap Siar yakni : Program Siap Siar Kartun Animasi Robotik ZOID, dimana penawaran hargayang diajukan H.

ViandraProduction bukan sebagai distributor satusatunya dan tidak memiliki izin edardari produsen ke distributor sehingga perbuatan yang dilakukan oeh saksi H.Mandra bertentangan dengan Pasal 22 ayat (4) huruf c yakni KAK sebagaimanadimaksud pada ayat (3) huruf d paling sedikit memuata Uraian kegiatan yang akan dilaksanakan ; b Waktu pelaksanaan yang diperlukan ; Spesifikasi tekhnis barang/jasa yang akan diadakan ; d Besarnya total perkiraan biaya pekerjaan ; = Bahwa pada tanggal 23 Nopember 2012

TPKH di Kedu selatan Purworejo tahun1996e Penguji Tk Il di KPH Surakarta tahun 2016.halaman 11 dari 27 halaman Putusan Nomor : 130/Pid.Sus/2017/PN.WngAhli menerangkan bahwa jabatan ahli di KPH (KesatuanPemangkuan Hutan) Surakarta adalah sebagai Penguji Muda, dantugasnya secara umum adalah :o Melakukan pengujian di TPK Wonogiri dan TPK Tangen.o Pembinaan terhadap mandor tebang dalam halPembakingan kayu tebangan.Ahli menerangkan bahwa dalam penatausahaan hasil hutan,tidak terlepas dari peran Tenaga Tekhnis

diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor:P. 58 / Menhut Il / 2008 dan Peraturan Menteri KehutananNomor: P.20 / Menhut Il / 2010.Pengertian Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari(GANISPHPL) adalah petugas perusahaan pemegang izin di bidangpengelolaan dan pemanfaatan hutan produksi lestari yang memilikikompetensi di bidang pengelolaan hutan produksi lestari sesuaidengan kualifikasinya yang diangkat dan diberhentikan oleh KepalaBalai atas nama Direktur Jenderal.Dan untuk menjadi Tenaga Tekhnis

Pengelola Hutan ProduksiLestari (GANISPHPL) harus mempunyai Kartu Tenaga Tekhnis,sedangkan Kartu Tenaga Tekhnis yang Ahli punya adalahKartu GANISPHPL Pengujian Kayu Bulat Rimba(GANISPHPLPKBR) adalah GANISPHPL yang memilikikompetensi dalam kegiatan pengukuran kayu bulat rimba, kayubulat mewah/indah, bilet dan pacakan yang berbentuk kayu bulatdari hutan alam maupun hutan tanaman.Dan sebagai penguji Ahli pernah mengikuti pelatihan penyegaranTenaga Tekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari (GANISPHPL

)pada tahun 2015, sedangkan persayaratan mempunyai KartuTekhnis Pengelola Hutan Produksi Lestari.Surat Keterangan dan Kartu Tenaga Tekhnis tersebut terlampir.Dan ahli menjelaskan bahwa selain itu tugas ahli selaku pengujiadalah melakukan pegukuran dan menentukan mutu kayu.Ahli menerangkan bahwa ahli tidak kenal dan tidak mempunyaihubungan keluarga dengan Sdr.

diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi SumberDaya Hutan).o SKSHH hanya dapat diterbitkan untuk melindungi hasil hutankayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpihberasal dari bahan baku kayu bulat yang sah dan di olaholeh industri primer yang memiliki izin sah.o SKSHHK di terbitkan oleh penerbit SKSHHK secara selfassessment melalui aplikasi SIPUHH.o Penerbit SKSHHK adalah karyawan pemegang izin yangmemiliki kualifikasi GANISPHPL (tenaga tekhnis

Staatblad 1941 No. 44 tidak mengatur tentangpencabutan gugatan, oleh karena itu berdasar Prinsip Process Doelmatigheid(kepentingan dan ketertiban beracara), maka Majelis berpedoman pada pasal 271 Rvdan 272 RV yang juga dikemukakan dalam buku II Pedoman Tekhnis Administrasidan Tekhnis Peradilan Perdata Umum yang menegaskan bahwa setelah ada jawabanmaka Pencabutan Perkara harus mendapat Persetujuan dari Pihak Tergugat :Menimbang bahwa setelah Majelis Tanyakan Kepada Kuasa Tergugat terkaitdengan Pemohonan

/PN.Pdgpemerintah Terdakwa Yulinazra,SP.MT juga sebagaiPejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki TugasPokok dan Kewenangan sebagai berikut :ayat (1)a Menetapkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yangmeliputi :1 Spesifikasi Tekhnis Barang/Jasa ;2 Harga Perkiraan Sendiri (HPS); dan3.

Hasil peninjauan atau survey ke lokasitersebut seharusnya nanti dapat menjadi bahan untukmenyusun Rencana Tekhnis Rehabilitasi Hutan danLahan, yaitu :Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan DaerahAliran Sungai (RTKRHLDAS)Halaman 23 dari 219 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2014.

/PN.PdgSehingga kegiatan survey lokasi yang dilakukan oleh saksi Eldis,SP tidakdilaksanakan dengan benar, dan hanya dilaporkan dalam bentuk laporanperjalanan dinas (tertanggal 23 Maret 2012) tanpa dilengkapi laporan bersifattekhnis atau pertimbanganpertimbangan tekhnis, kemudian TerdakwaYulinazra, SP.

Sedangkan tentang formatspesifikasi tekhnis Saksi contoh dari format spesifikasi tekhnis programPembuatan Hutan Rakyat tahuntahun sebelumnya;Bahwa garis besar tahapan yang harus dilaksanakan untuk suatu kegiatanpenghijauan pantai atau Rehabilitasi Hutan dan Lahan pada umumnyaadalah::Dimulai dengan Perencanaan, yaitu melakukan orientasi lapangan, yaitu untukmenentukan bakal calon lokasi penghijauan pantai, kriterianya pada lahantersebut sedikit ditemukan tanaman pantai, yaitu apabila populasi tanamanpantai

terhadap setiaplokasi, baik dari aspek social budaya, aspek geografis, maupun kajian garis sempadanpantai, hal ini telah bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2)Peraturan MenteriKehutanan Nomor : P70 / Menhut II / 2008 tentang Pedoman Tekhnis RehabilitasiHutan dan Lahan khususnya tentang Perencanaan.

No.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21Nopember 2006, yang didasari surat Dinas Kehutanan ProvinsiRiau ditujukan kepada Tergugat No.522.1/PR/4186 tanggal 15Nopember 2006, tentang Pertimbangan Tekhnis PencadanganAreal Untuk Usaha Perkebunan atas nama Penggugat (bukti P2dan P3) ;. Bahwa terhadap areal lahan yang dimohonkan atau dicadangkanPenggugat, merupakan bagian Ex Areal Perkebunan PT. RokanAdi Raya Plantion (PT. RAR) berdasarkan Surat Keputusan MenteriKehutanan RI.

Bahwa Surat Rekomendasi Dinas Kehutanan Provinsi RiauNo.522.31/PR/4186 tanggal 15 Nopember 2006, merupakanpertimbangan Tekhnis Pencadangan Areal Untuk UsahaPerkebunan atas nama Penggugat, yang ditujukan kepadaHal.2 dari 13 hal. Put. No.16 K/TUN/2010Tergugat.

Kepada Tergugat, agar surat Rekomendasi TergugatNo.522.31/Dishut/23.31 tanggal 21 Nopember 2006 sebagaiRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, dicabut oleh Tergugat ;Bahwa menurut hukum administrasi Negara dihubungkan dengansurat Tergugat kepada Penggugat No.522.31/ Ekbang/47.27,tanggal 22Oktobr 2008 tentang Pembatalan/ PencabutanRekomendasi Pencadangan Areal Usaha Perkebunan atas namaPenggugat, seharusnya terlebih dahulu) mendapatkan suratpertimbangan tekhnis dari Dishut

Provinsi Riau, namunkenyataannya atas pencabutan tersebut tidak didasari denganpertimbangan Dinas Kehutanan Provinsi Riau, seperti halnyapertimbangan tekhnis dari Dinas Kehutanan Propinsi RiauNo.522.1/PR/ 4186, tanggal 15 Nopember 2006, sebagai dasarSurat Rekomendasi Tergugat No.522.31/Dishut/23.31, tanggal 21Nopember 2006 yang ditujukan kepada Menhut RI. ;12.Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti menuruthukum bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan objek sengketaberupa Surat Keputusan

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

masih dalam suatu hari dan waktu di tahun2010, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya atau setidaktidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana KorupsiBanda Aceh atau setidaktidaknya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Acehyang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya (berdasarkan Surat KeputusanMahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 20 Oktober 2011),secara sendirisendiri atau bersamasama dengan Rajudin SE selaku PejabatPelaksana Tekhnis

tersebut juga telah ditetapkan denganSurat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 73.1 Tahun 2010 tanggal 1 September2010 Tantang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan PerumahanDi Gampong Padang Datar Kecamatan Krueng Sabee Kabupaten Aceh Jaya TahunAnggaran 2010, sedangkan untuk kelancaran pelaksanaan pengadaan tanah untukpendirian/pembangunan Pendopo Bupati Aceh Jaya selanjutnya dibentuklah PanitiaPengadaan Tanah, Tim Penilai Harga Tanah, Sekretariat Pengadaan Tanah danPejabat Pelaksana Tekhnis

tanah dapat dicairkan.Bahwa dalam hal pengadaan tanah untuk pendopo Bupati Aceh Jayatersebut selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atausaksi tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungan dengankegiatan pengadaan tanah tersebut.Bahwa saksi pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus

GARI selaku Pihak Kedua denganNomor Kontrak : SP3.55/PPKDAK/DPK/XI/2008 tanggal 18 November2008 dengan Spesifikasi Tekhnis kapal yang tertuang di dalamRencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar Tekhnis dalam dokumenkontrak kerja proyek dimaksud adalah : NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp) SATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 7l. PEKERJAANPEMBANGUNAN KAPALA. PEKERJAANBODY KAPAL1. Lunas lengan kayu rasak 35 Cm x 30Mx 18M 1 Btg 10.500.000, 10.500.000,2.

ALUISOKHITELAUMBANUA, saksi SAMADI WAU, AMddan saksi HENDRA SYAM ZEGA, AMdselaku Tim Tekhnis Pemeriksa ke BaganSiapiApi. Sehingga perbuatan Terdakwayang tidak menggunakan kewenangannyauntuk menguji kebenaran material suratsuratbukti mengenai hak pihak penagih dalam halini para saksi Drs.

ALUISOKHITELAUMBANUA, saksi SAMADI WAU, AMddan saksi HENDRA SYAM ZEGA, AMdselaku Tim Tekhnis Pemeriksa Barang yangmenerima ongkos keberangkatan atau honorperjalanan dinas mereka tanpa melampirkanbuktibukti kKeberangkatan yang lengkap dansah seperti Tiket Pesawat dan Kereta Apiadalah perbuatan yang bertentangan denganhukum.

GARI selaku Pinak Kedua dengan Nomor Kontrak :SP3.55/PPKDAK/DPK/XI/2008 tanggal 18 November 2008 denganSpesifikasi Tekhnis kapal yang tertuang di dalam Rencana AnggaranBiaya (RAB) dan Gambar Tekhnis dalam dokumen kontrak kerja proyekdimaksud adalah : NO URAIAN PEKERJAAN SPESIFIKASI VOL SAT HARGA SATUAN JUMLAH HARGA(Rp) SATUAN(Rp)1 2 3 4 5 6 7l. PEKERJAANPEMBANGUNAN KAPALA. PEKERJAANBODY KAPAL1. Lunas lengan kayu rasak 35 Cm x 30Mx 18M 1 Btg 10.500.000, 10.500.000,2.

tahun Anggaran 2008 Nomor DPPA SKPD 1.06 20. 03.02. 11 5 2 tanggal 12 Nopember 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20.03 02 11 5 2tanggal 05 April 2010.e Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) tahun anggaran 2010 Nomor DPA SKPD : 1.20 1.20. 03 02 115 2tanggal 17 Desember 2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal 14 April2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis

Kegiatan (PPTK) PadaSekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010.e Lampiran Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 22 Tahun 2010 tanggal14 April 2010 Tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran2010.e Surat Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor: 15.C Tahun 2010 15 Maret 2010Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran

Buni Amin M.Agric,Sc (terdakwa dalamperkara terpisah) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 15.C Tahun2010 tanggal 15 Maret 2010 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Aceh JayaNomor: KU.954/8d/2010 Tentang Penetapan/Penunjukan Bendahara Pengeluaran danPengguna Anggaran Selaku Atasan Langsung Bendahara Pengeluaran Pada SKPDDalam Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2010, serta terhadap tugas danfungsinya terdakwa sebagai Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)bertanggung jawab kepada

Tekhnis Kegiatan (PPTK) terdakwahanya menyiapkan seluruh dokumen anggaran yang berhubungandengan kegiatan tersebut saja tanpa ada turun langsung ke lokasi atauterdakwa tidak melakukan tugastugas tekhnis yang berhubungandengan kegiatan pengadaan tanah tersebut.Halaman 65 dari 102 halaman Putusan No. 35/P1D.SUS/2012/P.TIPIKORBNA6666Bahwa terdakwa pernah menandatangani seluruh administrasi yangberhubungan dengan kegiatan pengadaan tanah tersebut secarasekaligus yaitu di hadapan saksi Ir Buni Amin pada

Kegiata (PPTK), sehingga menurutterdakwa dirinya belum berpengalaman untuk menjadi PejabatPelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) khususnya dalam pengadaantanah.Menimbang, bahwa dipersidangan Penasihat hukum terdakwa telah pulamengajukan bukti surat berupa :68Foto copy Petikan Keputusan Bupati Aceh Jaya Nomor:Peg.821.23/12/2010 tanggal 12 Maret 2010.

Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangandana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp710.000, / siswa/ tahun yang dicairkan per Triwulan (4 Kali), sehingga tiap kalipencairan adalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.

tangal 06 Pebruari 2013 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Il tanggal 22 April 2012 sebesar : Rp. 175.725.000, Triwulan Ill tanggal 22 Juli 2013 sebesar : Rp. 152.650.000," Triwulan lV tanggal 07 Septeber 2013 sebesar : Rp. 149.100.000, halaman 4 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.Total: Rp. 653.200.000, Bahwasesuai dengan petunjuk tekhnis dana BOS tahun 2012 dan tahun 2013,Tim Manajemen BOS SMPN 1 Kalabahi adalah sebagai berikut :Untuk Tahun 2012 adalah : 1.

Nomor 51 Tahun2011 Tentang Petunjuk Tekhnis pengelolaan dana Bantuan OperasionalSekolah (BOS) dan laporan keuangan bantuan operasional sekolah TahunAnggaran 2012:halaman 16 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.> Pasal 2 huruf b menyatakan Pengelolaan dana BOS dilaksanakandengan tertib administrasi, transparan, akuntabel, tepat waktu sertaterhindar dari penyimpangan.> Lampiran , BAB. Ill Organisasi Pelaksana, E.Tim Manajemen BOSSekolah : Angka3.

Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuangan danaBantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yang diterimasekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswa denganketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesar Rp.710.000, /siswa / tahun yang dicairkan per Triwulan ( 4 Kali ), sehingga tiap kali pencairanadalah sebesar Rp.177.500, / siswa/ Triwulan.

Nomor 76 Tahun 2012Tentang Petunjuk Tekhnis Penggunaan dan Pertanggungjawaban keuanganhalaman 33 dari 65 halaman Putusan No. 33/Pid.SusTpk/2017/PT.Kpg.dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun 2013, besar biaya satuan BOS yangditerima sekolah termasuk untuk BOS buku, dihitung berdasarkan jumlah siswadengan ketentuan untuk siswa SMP/SMPLB/SMPT/SATAP adalah sebesarRp.710.000, / siswa/ tahun.Bahwa sesuai dengan petunjuk tekhnis penggunaan dana BOS TA. 2012dan TA. 2013, Komponen yang bisa di biayai dengan