Sebelah Utara: tanah kebun Penggugat; Sebelah Selatan : sungai; Sebelah Barat : tanah kebun Penggugat; Sebelah Timur : tanah sengketa II. yang dikuasai oleh Tergugat II Amiruddin;adalah milik Penggugat sebagai warisan dari ayah Penggugat yang bernama AmboAppe;Menyatakan tanah sengketa II. yang terletak di Kampung Randangan, KelurahanPuserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dengan batasbatas sebagaiberikut: Sebelah Utara: tanah kebun Ambe Sania;Sebelah Selatan : sungai;Sebelah Barat : tanah sengekta

Utara: tanah kebun Penggugat; Sebelah Selatan : sungai;1011 Sebelah Barat : tanah kebun Penggugat; Sebelah Timur : tanah sengketa II. yang dikuasai oleh Tergugat II Amiruddin;adalah milik Penggugat sebagai warisan dari ayah Penggugat yang bernama AmboAppe;e Menyatakan tanah sengketa II. yang terletak di Kampung Randangan,Kelurahan Puserren, Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, denganbatasbatas sebagai berikut:Sebelah Utara : tanah kebun Ambe Sania;Sebelah Selatan : sungai;Sebelah Barat : tanah sengekta

beserta sertifikatnya tersebut diatas untuk menyerahkankepada para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan sebagai ahli warismenyamping yang sah dalam keadaan kosong, bersih dan bebas daribeban apapun apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi sesuaidengan kekuasaan Kehakiman;Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggungrenteng sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap tahun,terhitung sejak tahun 1943 sampai dengan diserahkannya seluruh hartawarisan yang menjadi objek sengekta

sertifikatnya tersebut di atas untuk menyerahkankepada Para Penggugat dan Tergugat Berkepentingan sebagai ahli warismenyamping yang sah dalam keadaan kosong, bersih dan bebas daribeban apapun apabila perlu dengan bantuan alat Negara/Polisi sesuaidengan kekuasaan Kehakiman;e Menghukum para Tergugat untuk membayar ganti rugi secara tanggungrenteng sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap tahun,terhitung sejak tahun 1943 sampai dengan diserahkannya seluruh hartawarisan yang menjadi objek sengekta

Sesuaidengan hokum acara perdata siapa yang mendalilkan suatu gugatan, maka diaharus membuktikannya.Menimbang dalam perkara aquo ini penggugat mendalilkan tanahtambak sengketa yang terletak di Desa Tanjung Pecinan, KecamatanMangaran, Kabupaten Situbondo seluas 7,515 Ha dengan batasbatas yangtersebut diatas adalah miliknya yang diperoleh dengan cara warisan dari keduaOrang tuanya yaitu Bu Gedeng Radiwa dimana tanah tambah sengekta tersebutsebelumnya dikerjakan oleh Bu Gedeng Radiwa sejak tahun 1957

.Halaman 35 dari 42 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2017/PN Sit.Menimbang bahwa pernyataan tersebut diatas berdasarkan bukti P1sampai dengan P1, 2, 3, 4, 7 dan P8 dan saksisaksi yang menerangkan tanahsengekta adalah kepunyaan Bu Gedeng Radiwa dan ahli warisnya yaitu parapenggugat dengan diketahui oleh saksisaksi bahwa para penggugatlah yangmengelola tanah tambak sengketa sampai sekarang ini dan juga saksisaksimenerangkan ditanah tambak sengekta ada makam dari leluhur parapenggugat.Menimbang

2017/PN Sit.tersebut yaitu Badan Pertanahan Nasional Kab.Situbondo dan PT.SitubondoRefenery Industri sudah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur dalam pasal 1365 KUHPerdata, dengan demikian petitum 3, 4, 5, 6, 7 dan8 dari penggugat dapat dikabulkan.Menimbang bahwa Majelis tidak melakaukan sita terhadap hartakekayaan tergugat , Il dan turut tergugat dikarenakan tidak ada relevansinyadengan objek gugatan perkara perdata ini dan lebih lanjut sampai perkara iniberlangsung tanah tambak sengekta

diatas tanah tambak sengketa dan pihak tergugatrekonpensi yang mempunyai petok C Desa No.871, persil 92 Kelas D.IV tidakberhak atas tanah tambak sengketa dan telah melakukan perbuatan melawanhokum.Menimbang bahwa dalam hal ini pihak tergugat rekonpensi membantahdengan mengatakan penggugat rekonpensi tidak mempunyai legal standinguntuk menggugat balik pihak tergugat rekonpensi/penggugat konpensi danSHGB yang telah diperoleh dari pihak BPN RI apakah juga dikuti denganadanya penyerahan objek tanah sengekta

jadi tidak ada kekonsistenan gugatan penggugat rekonpensidengan gugatan penggugat konpensi padahal seharusnya gugatan rekonpensitersebut minimal objek sengketa menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkandari gugatan penggugat konpensi tersebut diatas.Menimbang bahwa selain itu dalam gugatan konpensi, pihak penggugatrekonpensi dinyatakan telah dinyatakan kalah, maka dengan dua pertimbangantersebut diatas gugatan rekonpensi dari penggugat rekonpensi/tergugat konpensi dan sepanjang masih sama objek sengekta

Bahwa walaupun Penggugat adalah orang yang berhak atas obyeksengketa, namun saat ini secara nyata obyek sengekta dikuasaioleh Tergugat dan Tergugatll, penguasaan mana adalah suatupenguasaan tanpa hak karena tidak mendapat ijin dari Penggugatsebagai orang yang berhak atas obyek sengketa dan sekaliguspenguasaan Tergugat dan Tergugatll atas obyek sengketa dapatdiklasifikasikan sebagai suatu) perbuatan melawan hukum,perbuatan mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugatsebagai pihak yang berhak atas

secara hukum adatmaupun secara hukum Nasional hal mana dapat intervenient jelaskansebagai berikut :DemikianBahwa di Karang Panjang tidak ada tanah Negeri bebas yangdimiliki oleh Negeri Soya semuanya adalah dusundusun Datiyang dimiliki baik keluarga de Wanna, keluarga Muskita dankeluarga Kondua, maka adalah tidak benar bila Penggugatmenyatakan ada memiliki tanah di Karang Panjang.Bahwa Penggugat adalah mantan Raja/Kepala Desa Soya,kenapa tidak dari dulu sewaktu interveniet beraktifitas padaobjek sengekta

Bambang Yudoyono dimana prosesganti rugi sementara diproses.11.Bahwa Penggugat maupun Para Tergugat dalam perkara No. 85/Pdt.G/2011/PN.AB adalah orangorang yang tidak berhak baik sebagianatau keseluruhan objek sengketa perkara ini, terkecuali orangorang atauInstansi baik Pemerintah atau swasta yang sudah mendapat hak dariintervenient.12.Bahwa oleh karena objek sengketa yang adalah bahagian yang tidakdapat terpisahkan dari Dusun Dati Ralatauw milil intervenient, makasegala ganti rugi atas objek sengekta

Makamenurut hukum Tergugat II patut mengembalikan dan ataumenyerahkan objek sengketa kepada Penggugat sebagai orangyang berhak dengan cara membongkar bangunanbangunan yangdibangun oleh Tergugat dan tergugat Il.Bahwa akan tetapi kemudian Penggugat tidak konsisten dengandalil gugatan tersebut karena sebaliknya kemudian mengatakanpada butir 8 dan posita ...... apabila bangunanbangunan yangtelah dibangun/didirikan oleh Tergugat dan Tergugat II diatasobjek sengekta dibongkar dan objek sengketa diserahka

Bahwa dalil lwangsoom/uang paksa adalah dalol yang keliru karenaobjek sengekta adalah tanah bukan ditujukan kepada pembayaransejumlah uang. Oleh karena itu dalil posita butir 14 interveniet patutditolak dengan tegas.Berdasarkan dalildalil jawaban tersebut, tergugat Intervensi mohonagar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapatmenjatuhkan putusan sebagai berikut :I. DALAM EKSEPSI1. Menerima eksepsi Tergugat 2. Menyatakan gugatan Intevensi tidak dapat diterimaIl.

tanggal 19 Mei 2015;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendariuntuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2sMenerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas objek sengketaadalah sah dan berharga;Menyatakan bahwa jual beli objek sengekta

diolah PAIRIN dan terakhir diolah oleh TOBE; Bahwa saya tidak tahu sejak kapan TOBE olah tanahtersebut namun sudah 3 (tiga) musim dan panen per4(empat) bulan; Bahwa saksi tidak tahu cara TOBE memperoleh tanahtersebut; Bahwatanah milik saksi, saksi peroleh dengan dibeli dariBADARUDDIN paman saksi; Bahwa saat saksi beli tanah saksi, CANDA sudahmengolah tanah miliknya; Bahwa CANDA memiliki 7 (tujuh) orang anak namunsaksi tidak ingatnamanama mereka; BahwaCANDA sudah meninggal di Malaysia; Bahwa tanah sengekta

TAHER ARSADBahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalahtanah antara para Penggugatdan Tergugat;Bahwa pada tahun 1955 yang mengolah tanah sengketaadalah TOBE;Bahwa batasbatas tanah sengketa adalah sebelahTimur berbatasan dengan tanah LAMUNGI sekarangNANDAR, Selatan dengan ARSYAD (alm) lalu saksi(TAHER) kemudian saksi jual dan sekarang DIDI , Baratdengan SAIDAH sekarang AMBO ASE, Utara denganrawarawa sekarang sawah ;Bahwa saksi tidak tahu apakah TAYEBO ada menjualtanah;Bahwa dilokasi obyek sengekta

KBahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalahtanah antara para Penggugatdan Tergugat yang terletakdi Desa Malonas;Bahwa pada tahun 1955 setahu saksi yang mengolahtanah sengketa adalah TOBE;Bahwa saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa, hanyatahu karena pernah tinggal di rumah TOBE;Bahwa batasbatas tanah sengekta sebelah Timurberbatasan dengan tanah LAMUNGI, Selatan denganARSYAD (alm), Barat dengan SAIDAH sekarang AMBOASE, Utara dengan rawarawa sekarang sawah;Bahwa saksi tidak tahu luas tanah

Hakim berpendapat tidak memberi penjelasanmengenai pokok gugatan para Penggugat sehingga sepatutnya untukdikesampingkan;Menimbang bahwa bukti surat P.4 berupa Surat Pembatalan No.592.2/148DSL/2012 tertanggal 29 Juni 2012 yang ditanda tangani oleh Camat Damsol M.ARIF PANUNGKUL, S.Sos yang membatalkan surat penyerahan tanah No:591/02/17/PPAT/VIII/1996 dari TAIYEBO kepada PAIRIN karena telah ada setifikathak milik No. 233, dimana terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapatapabila terjadi sengekta

TENTANG GUGATAN KEPEMILIKAN TELAH DALUARSA(RCHTSVERWERKING);Bal Bahwa Penggugat mendalilkan barumengganti rugi objek sengekta pada tanggal 21 Nopember 2013berdasrakan ganti rugi dengan H.DAHRUL AZHAR LUBIS dan3.2.10mengajukan gugatan kepemilikan atas objek pada tahun 2015 denganalasan Tergugat menguasai objek sengketa, padahal sejak belumdibeli Penggugat sudah mengetahui pasti bahwa diatas objeksengekta telah lama berdiri rumah dan juga ditempati oleh anakanakdari orang tua Tergugat i.c Tergugat

Bahwa dalam gugatannya pada halaman 2point 2 mendalilkan pada intinya Penggugat memperoleh objeksengketa berdasarkan ganti rugi yang dibayrakannya kepadaH.DAHRUL AZHAR LUBIS, artinya berdasarkan dalil Penggugat a quodisimpulkan Penggugat membeli lahan i.c objek sengekta dariH.DAHRUL AZHAR LUBIS selaku pihak Penjual ataupun Pemiliksebelumnya atas objek perkara, namun H.DAHRUL AZHAR LUBISdalam gugatan ini sama sekali TIDAK ikut ataupun dijadikan ParaPihak untuk digugat oleh Penggugat;4.2.

Bahwa untuk terangnya suatu objek dandasar gugatan atas asal kepemilikan objenk sengekta a quo, makasangatlah beralasan hukum pihak penjual atas objek yangdisengketakan haruslah ikut ditarik sebagai pihak dalam gugatan inikarena konsekuensi hukumnya dapat mengakibatkan gugatan a quoTIDAK LENGKAP (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.Putusan MARI No. 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975 jo.Putusan MARI No.938.K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972):Berdasarkan uraianuraian yang Tergugat , Il dan

DAHRULAZHAR LUBIS adalah pemegang kuasa mutlak dari seseoarangataupun beberapa orang yang mengklaim selaku pemilik sah atasobjek sengekta quod non, maka menurut hukum pengalihan hakkepemilikan atas obejk sengketa berdasarkan surat kuasa mutlak aquo TIDAK DAH sesuai yang ditegaskan oleh Mahkamah Agung RIdalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/2001Tanggal 2 Januari 2003, yang Kaidah Hukumnya berbunyiPengalihan hak atas tanah berdasarkan Surat Kuasamutlakadalah batal demi hukum;Bahwa dalil

Dan mengapa dalam prosespengusiran orangorang yang dilakukan dengan caracaramelanggar hukum seperti mengintimidasi dan memalsukan tandatangan salah seorang Para Tergugat, sesuai bukti laporan polisi kePolres Kota Padangsidimpuian sebagaimana yang dilaporkan13Tergugat (akan dibuktikan dipersidangan), hingga kini masih dalampenyidikkan;Bahwa jika seandainya benar quod nonPara Tergugat dalam menguasai objek sengekta secara melawanhukum sebagaimana yang didalilkan Penggugat, maka yangmenjadi pertanyaan

September 2015 kemudian Ketua Pengadilan Negerimengeluarkan Penetapan Eksekusi No. 02/Pen.Pdt.G/1996/PN.Lwk tanggal 01Juni 2016.Bahwa penetapan eksekusi tersebut ditindaklanjuti dengan Surat PaniteraPengadilan Negeri Luwuk No. 0W21.U3/520/04.05/6/2016 tanggal 13 Juni 2016perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi yang akan dilaksanakan diwilayah Kelurahan Karaton tepatnya dilokasi Tanjung pada hari selasa tanggal19 Juli 2016 dengan lampiran daftar namanama orang / pihak yang menempatilokasi objek sengekta

/ eksekusi yang salah satunya adalah PELAWAN.Bahwa pemberitahuan kepada sejumlah orang / pihak yang menempati lokasiobjek sengekta / eksekusi yang salah satunya adalah PELAWAN tersebut, telahmelebihi luas / ukuran 2 (dua) bidang tanah yang berukuran panjang 26,50meter dan lebar 22 meter, serta berukuran panjang 13,35 meter dan lebar 6,70meter yang disengketakan diantara PELAWAN (Penggugat asal) denganHUSEN TAFEROKILA (Tergugat asal) dirnana PELAWAN saat ini tidakmenempati tanah pada luasan / ukuran

Bahwa Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya sangatdirugikan atas terbitnya objek sengekta yang diterbitkan oleh Tergugat2. Bahwa akibat terbitnya objek sengekta menimbulkan kerugian terhadapPenggugat dimana Penggugat kehilangan pekerjaan dan mata pencaharian;3.

Bahwa oleh karena Penggugat adalah orang yang merasa kepentingannya sangat dirugikan atas terbitnya objek sengekta III yang diterbitkan oleh TergugatIl; Halaman 10 dari 106 halaman Putusan Nomor: 41/G/2018/PTUN.BDG2. Bahwa dengan terbitnya objek sengekta III yang merupakan dasar terbitnyaobjek sengketa dan objek sengketa II adalah sangat menimbulkan kerugianterhadap Penggugat dimana faktanya atas rekomendasi Tergugat II kKemudianterbitlah Objek Sengketa dan Objek Sengketa II; 3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimanatersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan keputusanBerdasarkan pada konsiderans tersebut, telah jelas bahwa dasarpertimbangan diterbitkannya objek sengekta a quo dikarenakanPENGGUGAT telah melakukan tindakan PELANGGARANTERHADAP PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL.Bahwa oleh karena yang menjadi dasar pertimbanganditerbitkannya objek sengekta a quo adalah tindakanPELANGGARAN TERHADAP PERATURAN DISIPLIN PEGAWAINEGERI SIPIL, maka proses

Bahwa Proses Penetapan Objek Sengekta a quobertentangan ketentuan Peraturan perundangundanganhukum yang berlaku;2.

Publik Nomor 1 tahun2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa InformasiPublik Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan :ayat 2: Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh menteri hukum danHak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita NegaraRepublik dalam pemohon adalah Badan Hukumayat 3:"Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberikuasa dalam hal permohon mewakili orangberdasarkan hal tersebut maka Penggugat sangatlahkeberatan terhadap Syarat Formil Kuasa Pemohon mewakilipemohon dalam sengekta

Register 013/XII/KI KaltengPS/2020.jika digabung objek sengekta a quo dengan register nomortersebut diatas, maka maka setelah dikalkulasi data yangdiminta Pemohon adalah 11(Sebelas) data informasi yangdimohon di 31 (tiga puluh satu) kegiatan, apabila di jumlahHalaman 16 Putusan Perkara Nomor 21/G/KI/2021/PTUN.PLKdengan perhitungan 11 dikalikan 31 sama dengan 341dokumen, dan apabila di jumlah secara keseluruhannyayakni 341 Dokumen kemudian apabila dihitung perlembardapat dipastikan dengan jumlah yang

Bahwa Obyek sengekta a quo tidak mempertimbangkanhal tersebut diatas, justru) mengabulkan Gugatan yangdiajukan pemohon dalam obyek sengketa a quo, yang jelasjelas proses persidangan ajudikasi non litigasi, KuasaPemohon tidak memiliki Legal Standing yang cukup,kemudian Permintaan Informasi tidak disertai denganalasan yang cukup dan Permintaan Informasi denganjumlah yang besar.12.

bersungguhsungguh dengan perkaranya;Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusanint;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahseperti tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan kuasaPemohon dan Termohon telah datang menghadap ke persidangan;Menimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan kuasa Pemohon danTermohon agar dapat menyelesaikan sengekta

Menyatakan bahwa jual beli objek sengekta antara H. Abd. Muin (alm)dengan Hasan Asma lalu kemudian diterbitkan Surat PernyataanPengalihan Penguasaan atas sebidang tanah yang diketahui/dibenarkanoleh Kepala Kelurahan Korumba, tanggal 1 Juni 2010, pihak pertamaHasan Asma dan pihak kedua Hajjah Fatimah (Penggugat) adalah sahdan mengikat;4. Menyatakan objek sengketa adalah sah milik Penggugat;5. Menyatakan Tergugat telan melakukan perbuatan melawan hukum atasobjek sengketa;6.

Rencana Jalan Kapling ; Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa seluas 400M2 (empat ratus meter persegi), yang terletak di Jalan Ani Weho Km10Kelurahan Matalamagi, Kecamatan SorongUtara, Kota Sorong, adalah tanpa hakdan melawan hukum ; Menyatakan tindakan dan perbuatan TergugatI dan TergugatII baik secarabersamasama maupun sendirisendiri telah melakukan Perbuatan MelawanHukum (onrechtmatige daad) ; Menghukum TergugatII beserta siapa saja untuk keluar meninggalkan tanahobyek sengekta

pada tanggal 15Januari 1972, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia, pekerjaanswasta, bertempat tinggal di Jalan damai, RI 30/RW0O7, KelurahanOebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Penddidikan SMA; Bahwa saksi tahu tentang saat pelaksanaan sita eksekusi dariPengadilan atas tanah sengketa; Bahwa saksi tinggal sekarang ini berbatasan dengan tanah sengketa; Bahwa selain saksi ada orang yang bernama AGUSTINUSNUBATONIS juga tinggal dan berbatasan dengan tanah sengketa; Bahwa setahu saksi tanah sengekta

ada sebagian kosong dan ada 21rumah di atas tanah sengketa; Bahwa saksi tahu namanama dari orang yang sekarang tinggal di atastanah sengekta, nama panggilan saja yakni: 1.

di Soe padatanggal 22 April 1977, Agama Kristen Protestan, Kebangsaan Indonesia,pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan damai, RI 31/RW07,Kelurahan Oebufu, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Penddidikan SMA;Bahwa saksi tahu tentang saat pelaksanaan sita eksekusi dariPengadilan atas tanah sengketa;Bahwa saksi tinggal sekarang ini berbatasan dengan tanah sengketa;Bahwa selain saksi ada orang yang bernama AGUSTINUSNUBATONIS juga tinggal dan berbatasan dengan tanah sengketa;Bahwa setahu saksi tanah sengekta

ada sebagian kosong dan ada 21rumah di atas tanah sengketa;Bahwa saksi tahu namanama dari orang yang sekarang tinggal di atastanah sengekta, nama panggilan saja yakni: 1.

Bahwa Proses Penetapan Objek Sengekta a quobertentangan ketentuan Peraturan perundangundanganhukum yang berlaku;2.

Publik Nomor 1 tahun2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa InformasiPublik Pasal 11 ayat 2 dan ayat 3 yang menyebutkan :ayat 2: Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh menteri hukum danHak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita NegaraRepublik dalam pemohon adalah Badan Hukumayat 3:"Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberikuasa dalam hal permohon mewakili orangberdasarkan hal tersebut maka Penggugat sangatlahkeberatan terhadap Syarat Formil Kuasa Pemohon mewakilipemohon dalam sengekta

Register 013/XII/KI KaltengPS/2020.jika digabung objek sengekta a quo dengan register nomortersebut diatas, maka maka setelah dikalkulasi data yangdiminta Pemohon adalah 11(Sebelas) data informasi yangdimohon di 31 (tiga puluh satu) kegiatan, apabila di jumlahHalaman 16 Putusan Perkara Nomor 21/G/KI/2021/PTUN.PLKdengan perhitungan 11 dikalikan 31 sama dengan 341dokumen, dan apabila di jumlah secara keseluruhannyayakni 341 Dokumen kemudian apabila dihitung perlembardapat dipastikan dengan jumlah yang

Bahwa Obyek sengekta a quo tidak mempertimbangkanhal tersebut diatas, justru) mengabulkan Gugatan yangdiajukan pemohon dalam obyek sengketa a quo, yang jelasjelas proses persidangan ajudikasi non litigasi, KuasaPemohon tidak memiliki Legal Standing yang cukup,kemudian Permintaan Informasi tidak disertai denganalasan yang cukup dan Permintaan Informasi denganjumlah yang besar.12.

Fakta tersebut sekaligusmembuktikan benar bahwa Tanah Objek Sengekta adalah milik Yohannis Tambingalias Ambek Taruk.Bahwa hal yang tersimpulkan dari uraian di atas yakni terdapat hubunganhukum dan alasan hukum antara dalildalil gugatan dengan petitum sehinggaseharusnya Majelis Hakim PN.Masamba memutuskan bahwa menerima gugatanpara Penggugat secara keseluruhan. Bukan menyatakan gugatan para Penggugattidak dapat diterima.

Karenanya mohondipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.Bahwa para saksi yang diajukan oleh para Pembanding menerangkanbahwa Tanah Objek Sengekta adalah milik Yohannis Tambing alias Ambe Tarukyang diperoleh dengan cara membuka lahan berupa tanah Negara bebas atasarahan S. Palinggi pada Tahun 1971. Selanjutnya orang tua para Pembandingtersebut menguasai dan menggarap Tanah Objek Sengketa.

Lahandimaksud kini menjadi objek sengekta dalam perkara ini.Bahwa pembukaan lahan itu disertal penguasaannya dengan itikad baikoleh Yohannis Tambing alias Ambe Taruk. Hal ini dapat dipastikan melalui buktisurat berkode P5 sampai dengan P12 yang akan diuraikan sebagai berikut:1. Bukti P5 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi danBangunan (SPPTPBB) Tahun 1987 atas nama wajib pajak YohannisTambing.2.

gugatan, maka Penggugat mohon supayaterhadap tanah obyek sengketa dapat diletakkan sita jaminan (conservatoirbeslag);Bahwa untuk menghindari Tergugat mengulurulur waktu untukmelaksanakan isi putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukumyang tetap, maka kepada Tergugat dihukum pula untuk membayar uangpaksa (dwangsom) setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)terhitung sejak Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatanhukum tetap/pasti sampai dengan tanah tambak obyek sengekta

serttifikat mengandung cacat hukum dan dicabutkekuatan beredarnya;Menghukum kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat akibat dari Penggugat tidak menikmati hasil dari tanah obyeksengketa selama 10 tahun yaitu sebesar Rp. 100.000.000 (seratus jutarupiah);Menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom)setiap harinya sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) terhitung sejakPutusan Pengadilan Negeri Raba Bima memperoleh kekuatan hukumtetap/pasti sampai dengan tanah tambak obyek sengekta

Menyatakan objek sengekta dengan dasar tanda pembelian tuntastertanggal 16 November 1954) antara orang tua Penggugat (Bandu Melle)sebagai pembeli dan Beddu Karing sebagai Penjual yang terletak diKampung Labekku, Kelurahan Bulu Tempe, kecamatan Tanete RiattangBarat, Kotip Watampone seluas + 9.000 m? (sembilan ribu meter persegi)dengan batasbatas sebagai berikut: sebelah Utara : H. Dg. Pagiling; sebelah Timur : H. Dg. Pagiling; sebelah Selatan : Jalan ke Majang; sebelah Barat : H. Dg.

Pertanahanyang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilanmengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Watampone telahmengambil putusan, yaitu putusan No. 16/PDT.G/2008/PN.WTP., tanggal 11November 2008, yang amarnya sebagai berikut :Dalam Eksepsi:Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;Menolak eksepsi turut Tegugat;Dalam Pokok Perkara:1.2.Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan objek sengekta

dikuasai serta ditempatiTergugat Il atas dasar melakukan perbuatan melawan hukum yaitu jualbeliyang tidak sah antara Tergugat dan Tergugat II maka sudah seharusnyaTergugat Il menyerahkan objek sengketa tersebut kepada Penggugat,apabila perlu dengan bantuan aparatur negara/Kepolisian.Bahwa untuk menjamin kepastian hukum terhadap objek sengketa supayatidak beralih ke pihak lain, maka mohon kiranya agar Pengadilan NegeriSalatiga berkenan meletakkan sita jaminan (conversatoir beslag) terhadapobjek sengekta

Kerugian Materiil: Terhadap Tergugat I, Tergugat II diwajibkan membayar ganti kerugiansebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) secara tanggungrenteng dengan pertimbangan objek sengekta adalah bagian/hakPenggugat yang ditaksir harga nilai jual objek sengketa senilaiRp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Nomor 2774 K/Pdt/2016 Bahwa jika memang benar Penggugat dan Tergugat yang membeli tanahobjek sengekta, maka sudah pasti nama Penggugat ikut tercantum dalamAkta JualBeli dan sertifikat tanahnya; Dan jika Penggugat tercantum dalam sertifikat tanahnya, maka Tergugat tidak bisa menjual tanah itu kepada Tergugat II, sekalipbun ada manipulasidata pada KTP Tergugat (cf. posita gugatan butir 5); Konon tanah objek sengketa dibeli olen Penggugat dan Tergugat (hakmilik bersama) namun faktanya bisa disewakan