Ditemukan 2569 data
221 — 108
Zo beliste de H.R. op 13 Juni 1913; do wanner eenverplichting, die uitslutend in een oveenkomst hear grond vindit,word geschonden deze schending geen aanleiding tot eenvordering uit onrechtmatige daad kan zinj.Terjemahan:Namun demikian jelas, baik menurut sejarah maupun sistimatikaundangundang, bahwa wanprestasi tidak termasuk dalampengertian perbuatan melawan hukum. Demikian telah diputuskanoleh H.R.
(Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913,bahwa jikalau suatu kewajiban yang sematamata disebabkan(didasarkan) pada suatu perjanjian telah dicederai, cedera itu tidakdapat menjadi sebab (alasan) untuk suatu tuntutan (claim,Vordering ) berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum.Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I dan PendapatPendapat Ahli (DoktrinHukum) sebagaimana disebutkan dalam butir 6 tersebut diatas makapenggabungan dan/atau pencampuradukkan antara masalah wanprestasi danmasalah perbuatan
96 — 40
Fotocopy Surat Kuasa Ahli Waris berdasarkan surat Keterangan AhliWaris No. 451. 5/131 0/2003 tanggal 11 Agustus 2003, selanjutnya diberitanda Bukti T 9;10.Fotocopy Surat Kuasa dengan memberikan kuasa penuh kepada anak /kemenakan atas nama Ahmad Kasim Nasution, selanjutnya diberi tandaBukti T 10;11.Fotocopy Grand Sultan No 198 Tahun 1913 yang dikeluarkan olehKerajaan Deli, selanjutnya diberi tanda Bukti T 11;12.Fotocopy Grand Sultan No 590 yang dikeluarkan oleh Kerajaan Deli,selanjutnya diberi tanda
101 — 12
kepentingan masyarakat setempatberdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat ( masyarakat DesaPopoh ) yang diakui dan dihormati dalam sistem PemerintahanRepublik Indonesia ;Bahwa sesuai fakta sejarah yang tidak dapat dihilangkan awal adanya DesaPopoh pada saat itu Sastrowidjojo sebagai Kepala Desa berdasarkanOrdonansi tanggal 3 Februari 1906 yang mengatur Pemerintahan danrumah tangga Desa di Jawa dan Madura dimuat dalam Staadblad 1906 No.83, dan diubah dengan Staadblad 1910 No. 591, Staadblad 1913
79 — 37
Dan juga sebagaimanaHoge Raad 14 April 1913 perbuatan membubuhkan tanda tangan orang lainpada sepucuk surat itu sebagai suatu perbuatan membuat surat tersebut secarapalsu, walaupun pembubuhan tanda tangan orang lain itu dilakukan denganseizin orang yang mempunyai tanda tangan tersebut Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan diketahuie Bahwa Terdakwa adalah karyawan Bank ICB BumiputeraWiradesa Pekalongan sejak 10 Agustus 2009 bertugas sebagaicollection yang menangapi
158 — 86
Dan ternyata bahwayurisprudensi di dalam perkaraperkara penggelapan telah menganut pengertiantersebut dengan ketentuan, bahwa perbuatan "menguasai sesuatu benda seolaholahis adalah pemiknya" itu haruslah dilakukan oleh orang yang menguasai benda itudan perlakuan terhadap benda tersebut haruslah bertentangan dengan sifat dari hak,dengan mana benda tersebut telah dapat berada di bawah kekuasaannya (ArrestHoge Raad tanggal 26 Maret 1906 (W. 8355), tanggal 24 Pebruari 1913 (N.J. 1913halaman 669, W. 9469
98 — 38
memalsukan surat, untuk unsur dakwaan inidiajukan kaidah hukum sebagai berikut :1suatu tulisan dibuat secara palsu, jika menimbulkan kesan yang keliruseakanakan berasal dari seorang yang menandatanganinya, yakni jikaditanda tangani dengan nama yang dikarangkarang dari seseorang yangtidak ada (Hoge Raad 15 Juni 1931); barang siapa dibawah suatu tulisan membubuhkan tanda tangannyaorang lain sekalipun diatas perintah dan persetujuan orang tersebut,telah memalsukan tulisan tersebut (Hoge Raad 14 April 1913
Panggabean berpendapat bahwa suatu tulisan dibuat secarapalsu jika menimbulkan kesan yang keliru seakan akan berasal dari seseorangyang menandatanganinya, yakni jika ditandatangani dengan nama yangdikarangkarang dari seseorang yang tidak ada (Hoge Raad 15 Juni 1931) punBarangsiapa dibawah sesuatu tulisan membubuhkan tandatangannya orang lainsekalipun atas perintah dan persetujuan orang tersebut telah memalsukan tulisantersebut (Hoge Raad 14 April 1913);Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang
90 — 14
Menimbang, bahwa melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan tanpahak dan perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum dan perundangundangan baiktertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku ditengahtengah masyarakat;Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian memiliki dengan melawan hukumberarti bertindak seakanakan pemilik atau bertindak sebagai pemilik, sedangkan ia bukanpemilik atau ia tidak mempuyai hak milik atas barang itu;Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 24 Februari 1913
122 — 137
SOFYAN ;Bahwa, Penggugat II, adalah Cucu dari MandorSAINAN (Alm) yang lahir di Jakarta pada tahun 1913,Terkenal sebagai Jawara yang mengamankan Kampung Slipiyang di angkat oleh Belanda dan yang Menjaga TanahSengketa dimaksud hingga saat ini tanggal 5 Juni 2015, yangsecara berturutturut adalah dari Mandor SAINAN alm.
ANDI IRFAN, SH, MH
Terdakwa:
1.FITRIANI ARIFUDDIN
2.ISMAIL SAMPE ALIAS MAIL
3.MUH. BARLIANSYAH. B ALIAS BARLI
4.FIRMAN, SE BIN ARIFIN ALIAS FIRMAN
183 — 46
Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel II atau MakassarB (C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota Dewan PerwakilanDaerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel Il atau MakassarB ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18,19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54, 55, 56 dan 61.14.
Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( C1 Salinan ) Kelurahan Karuwisi BaruTPS 1913. Sertifikat hasil Perhitungan Suara Calon Anggota DewanPerwakilan Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Sulsel IIatau Makassar B ( DAA 1 Salinan ) Kelurahan Panaikang TPS 4, 6, 9, 12,15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 24, 31, 33, 36, 45, 49, 50, 52, 53 , 54,55, 56 dan 61.14.
39 — 18
langnp1057insrsid10161660charrsid3 625096xrtlchfesl af38 ltrchfcsO 38insrsidl0161660charrsid3 625096akan dipertimbangkan sebagai berikut :rtlchfcsl aiaf38 ltrchfcs0i38lang1057langfe1033langnp1057insrsid10161660charrsid3625096 par pard ltrparqj1i0ri0s1480slmultlwidctlparwrapdefaultaspalphaaspnumfaautoadjustrightrin0OlinOitap0pararsid4525107 rtlchfcsl af38 ltrchfcs038langl1057langfe1033langnp1057insrsid4525107 tab rtlchfcslaf38 ltrchfcs0f38insrsid10161660charrsid3625096 Menimbang, bahwa menurut arrestnyatanggal 14 April 1913
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
879 — 247
- 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota Padang No.1568/13.71/Xl/2007 tanggal 27 November 2017 kepada Menteri ATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihaltercatat dan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917, dan gambar eksekusi No.35/1982 dan berita acara sita tahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, di kantor pertanahan Kota Padang;
- 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sumatera Barat No.2255/1913
tanggal 27 November 2017;1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, surat ukur No.30/1917,dan gambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
tanggal 27 November 2017;1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN~ Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, surat ukur No.30/1917,dan gambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
November 2017;213. 1 (Satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota Padang No.1568/13.71/X1/2007tanggal 27 November 2017 kepada Menteri ATR/KBPN RI di Jakarta,Kapolda Sumatera Barat dll perihal tercatat dan terdaftar putusan LaanradNo.90/1931, suratukur No.30/1917, dan gambar eksekusi No.35/1982 danberita acara sita tahan dari tahun 1982 sampai dengan 2010 olehPengadilan Negeri Padang, di kantor pertanahan Kota Padang;214. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPN ProvinsiSumatera Barat No.2255/1913
B/2021 PN.Pdg.211. 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihal tercatat danterdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917, dangambar eksekusiNo.35/1982 dan berita acara sita tahan dari tahun 1982sampaidengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, di kantorpertanahan Kota Padang;22. 1 (satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Sumatera Barat No.2255/1913
November 2017;212. 1 (satu) rangkap Surat Kepala BPN Kota PadangNo.1568/13.71/XI/2007 tanggal 27 November 2017 kepada MenteriATR/KBPN RI di Jakarta, Kapolda Sumatera Barat dllperihaltercatatdan terdaftar putusan Laanrad No.90/1931, suratukur No.30/1917,dan gambar eksekusi No.35/1982 dan berita acara sita tahan daritahun 1982 sampai dengan 2010 oleh Pengadilan Negeri Padang, dikantor pertanahan Kota Padang;213. 1 (Satu) rangkap Salinan Surat Kepala Kantor Wilayah BPNProvinsi Sumatera Barat No.2255/1913
1.TJOE KIM AN
2.AMELIA SYAHRENI ( Kuasa dari TJOE KIM AN)
Tergugat:
1.PT. BNI LIFE INSURANCE
2.PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Kantor Cabang Kuala Tanjung
257 — 77
(Hoge Raad, MA Belanda) pada tanggal 13 Juni 1913, bahwajikalau suatu kewajiban yang semata mata disebabkan(didasarkan) pada suatu perjanjian telah dicederai, cedera itutidak dapat menjadi sebab (alasan) untuk suatu tuntutan(claim, vordering) berdasarkan perbuatan melawan hukum(onrechmatige daad).11.
729 — 299 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1174 K/PID.SUS/20152.1.5.2.1.7.Bahwa akan tetapi berdasarkan Putusan Sela Pengadilan NegeriMeulaboh Nomor 133/Pid.B/1913/PN.MBO. tanggal 10 Desember 2013,eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa Ir. Khamidin Yoesoef binMuhammad Yusuf justeru ditolak tanoa mempertimbangkan sama sekaliketentuan Pasal 165 ayat (1), Pasal 143 ayat (2) huruf b dan Pasal 143ayat (3) KUHP:. Bahwa di tingkat banding, eksepsi Terdakwa tidak dipertimbangkan samasekali oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Banda Aceh a quo.
303 — 103
telah dilakukan Perencanaan untuk melakukanpembangunan Pembangkit Listrik tersebut oleh Perusahaan Gas danElektrikal Nederland di Minahasa, dan terhadap lokasi PLTA TonseaLama tersebut telah dilakukan Pembayaran kepada Minahasa Raad(Dewan Minahasa) ; Bahwa Daftar Garisan Tanah tersebut disebut juga Register Desa dan di DesaTonsea Lama terdapat 3 (tiga) buku register, yaitu 2 (dua) register untuk kebundan (satu) untuk tanah pekarangan ; Bahwa 2 (dua) register untuk tanah kebun dibuat pada tahun 1913
158 — 57
der Evangelieverbreiding in de NederlandscheOverzeesche Bezittingen SOEHADIWEKO DJOJODIHARDJO, Jalan Pasar Sore No. 37 Pati ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat PenggugatRekonpensi tertanda T.I,II 12 dan T.I,II13 tersebut di atas, ternyata suratsurat 138 tersebut merupakan surat bukti kepemilikan tanah atau alas hak kepemilikan tanah padasaat itu dengan jenis Hak Guna Bangunan atas 2 ( dua ) bidang tanah dengan luas 144m2 dan luas 618 m2 surat ukur tanggal 15 Desember 1913
No. 353 dan surat ukurtanggal 8 Oktober 1913 No. 499 terletak di dahulu Jalan Pasar Sore No. 37 Pati, sekarangsetempat disebut / dikenal Jalan Rogowongso No. 37 Pati ( obyek sengketa ) dalamperkara a quo Pemegang Hak atau pemilik : Doopsgezinde Vereniging tot bevorderingder Evangelieverbreiding in de Nederlandsche Overzeesche Bezittingen berdasarkanKeputusan Pemerintah No. 9 tanggal 20 Juli 1933 ;Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat Rekonpensi tertanda T.I,II 12 danT.I,II13 tersebut ternyata merupakan
RAHMAT BUDIMAN.S.Pd, M.Pd
Tergugat:
BUPATI KOTABARU
215 — 134
Putusan Perkara Nomor: 37/G/2019/PTUN.BJM Halaman 1913. Bahwa didasarkan pada Pasal 53 ayat (2) UndangUndangNomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 5Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, objek sengketa telahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku baikitu secara prosedural/formal, material/substansial dan juga telah dilakukandengan cara menyalahgunakan kewenangan, dengan uraian sebagaiberikut:a.
33 — 17
Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh darikejahatan penadahan.Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ketiga inimenurut Majelis Hakim akan mengambil alin pertimbangan unsur pasal iniberdasarkan apa yang telah Majelis Hakim pertimbangkan pada unsur yangkedua yaitu berdasarkan perbuatan yang telah Terdakwa lakukan ;Menimbang, mengenai hal ini dalam Arrest Hoge Raad tertanggal 3Juni 1913 disebutkan bahwa kejahatan dengan mana barang diperoleh tidakperlu. dilakukan oleh penjual
151 — 38
. , selanjutnyadiberi tanda P12 ;1913. Fotocopy surat tanda pegang gadai sawah antara Jaluin Dt. Majo Indo denganKurana, tertanggal 2 Maret 1984.00.00... , selanjutnya diberi tanda P13 ;14. Fotocopy surat tanda mendalami gadai sawah antara Djaluin gelar Dt. MajoIndo dengan Naama, tertanggal 21 Mei 1984......... , selanjutnya diberi tandaP14 ;15. Fotocopy foto pengangkatan/malewakan IFRAH AKHYARLI Dt. MAJOINDO......, selanjutnya diberi tanda P15 ;16.
80 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hoge Raad dalamputusan tertanggal 24 Februari 1913 telah menjelaskan,...bahwaperbuatan zich toeeigenen itu haruslah ditafsirkan sebagaiperbuatan *menguasai sesuatu benda kepunyaan orang lain,bertentangan dengan sifat dari hak yang ia miliki oleh si pelakuatas benda tersebut.Bahwa, berdasarkan pendapat ahli, memorie van toeclichting sertaputusan Hoge Raad, yang dimaksud Penggelapan pada intinya adalahmendakukan milik orang lain dengan cara barang milik orang lain itudipakai untuk tujuan lain dari
I DEWA GEDE SEMARA PUTRA, SH
Terdakwa:
SLAMET SIANTO MASANI alias SLAMET
181 — 44
Persoalan apakah orang yang tidak mempunyai "persoonlijkehoedanigheid atau suatu sifat pribadi dapat turut melakukan suatu kwaliteitsdelict, menurut paham dewasa ini (vide Arrest HR 21 April 1913) dapat saja"turut melakukan apa yang disebut *kwaliteits delicten hanya saja dengansuatu syarat bahwa mereka itu mengetahui bahwa kawan pesertanya didalammelakukan kwaliteits delict itu memiliki kualitas seperti itu;Menimbang, bahwa turut serta melakukan janganlah mengartikan tiaptiap peserta harus melakukan