Ditemukan 3204 data
136 — 84
Dan, tidak bisa dari Para Penggugat untuk melemparkanpembuktian kepada Tergugat , Il, Ill, IV dan V bahwa Tergugat I, Il, Ill, IVdan V tidak punya hak atas obyek sengketa, karena disatu sisi, sudah adahak terkuat dan terpenuh yang dimiliki oleh Tergugat terhadap obyeksengketa, atau setidaktidaknya terhadap sebagian obyek sengketasebagaimana dimaksud untuk bidang tanah dalam SHM No. 12 /Randanan Surat Ukur No. 08 / Randanan / 2006 tanggal 17 Mei 2006seluas 15.038 m2 (lima belas ribu tiga puluh delapan
1.SUWANDI
2.HARDIE
3.RACHMAT LOEMANTO
Tergugat:
1.ALI SUWANTO dan YAMINA
2.AHMAD
3.SYAMSUL HILAL GINTING
4.SADA ARIHTA GINTING
5.REZEKI GINTING, Amd
6.SURIATI PINTA MEHULI GINTING
7.EKAKIN GINTING
8.NUR JEHAN
9.TENGKU MUHAMMAD YUDHA
10.TENGKU NURLIANI
11.TENGKU NURLIANA
12.TENGKU IRWANI
13.TENGKU NURAINI
14.TENGKU NURHAYATI
15.PPK PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN BINJAI
16.PANITIA PELAKSANA PENGADAAN TANAH JALAN TOL MEDAN BINJAI
147 — 87
Yos Sudarso)KM 8, Kelurahan Tanjung Mulia, Kecamatan Medan Deli, KotaMedan, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1)UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 Hak Milik adalan hakturun temurun, terkuat dan terpenuh.5.
399 — 304 — Berkekuatan Hukum Tetap
Buktibukti hak /ntervenient tersebut, termasuk sertipikatsertipikat Hak Milikbukti hak atas tanah sebagaimana tersebut di atas adalah bukti kepemilikanotentik yang sah dan terkuat yang dapat dipergunakan baik di dalam maupundi luar pengadilan. Sertipikatsertipikat Hak Milik bukti hak yang diterbitkanoleh Negara RI Cq. Pemerintah RI Cq.
1.IRJEN POLISI DRS. DJOKO SUSILO, SH. MSI
2.POPPY FEMIALYA
Tergugat:
1.WALIKOTA SURAKARTA
2.PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK CQ JAKSA KOMISI PEMBERANTAS KORUPSI KPK
3.MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
157 — 40
Kesalahan Kedua Perihal Objek Sengketa saat ini masih atas namaPOPPY FEMIALYA / PENGGUGAT IL:Objek Sengketa hibah belum diputinkan menjadi milik negara atau dalamhal ini incasu Kementrian Keuangan /TERGUGAT III menjadi atas namaTERGUGAT III, Sesuai ketentuan Undang Undang Pokok Agraria sertasecara a contrario POPPY FEMIALYA /PENGGUGAT II adalah pemiliksah atas Objek Sengketa mendasarkan pada ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana kepemilikan POPPYFEMIALYA atas Objek Sengketa adalah terkuat
353 — 169
Haksewa ;Bahwa secara filosofi hak penguasaan tanah adalah sesuai dengan pasal 33UUD1945 yang bertujuan untuk kemakmuran rakyat dan yang dapatmenguasai tanah seperti yang disebutkan di atas adalah bagi siapa yangmemohon kepada Negara dan untuk apa dan telah melakukan sesuai aturanyang berlaku, intinya untuk menguasai tanah harus dilakukan sesuai denganaturan yang berlaku;Bahwa eksistensi Sertifikat Hak Milik adalah hak turun temurun yang terkuatdan terpenuh, artinya siapun bisa diwariskandan yang terkuat
MALADI HASIBUAN, SE
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LABUHAN BATU
Intervensi:
JOSWA SARENDA PRANGINANGIN
201 — 258
sehinggabagaimana kelanjutannya Penggugat tidak mengetahui lagi, dan baruPenggugat mengetahuinya pada pemeriksaan TKP yang dilakukan olehPenyidik Polres Labuhan Batu pada tanggal 22 Februari 2019, telah terbitSertipikat Hak Milik atas nama Joswa Sarenda Pranginangin;Bahwa dengan terbitnya objek sengketa yang dilakukan oleh Tergugatbertentangan dengan Peraturan PerundangUndangan khususnya pasal 20UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960 yang menyebutkan :1) Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat
109 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Objek Bangunan telah dibangunmelebihi ijin yang diberikan, yaitu: 3 lantailebih (Objek Sengketa hanya 3 (tiga) lantai)(Vide Bukti P15, foto yang letaknya diakhir dari Bukti P15).Pengakuan Saksi Fakta ini merupakan alatbukti terkuat dan terpenuh yang tidak dapatditarik Kembali.
409 — 101
Bahwa, sesuai dengan ketentuan UUPA No 5 tahun 1960 pasal 20 Hak milikadalah hak atas tanah yang terkuat dan istimewa, oleh karena itu sesuaikewenangan yang dimiliki oleh Tergugat III sudah dapat dipastikan dalampemberian hak milk serta penerbitan Sertifikat Hak Milk tersebut harusmemenuhi rangkaian prosedure dan proses pemenuhan syarat syarat sesuaiketentuan undang undang yang dijamin akurat dan bertanggung jawab sesuaimenurut hukum, oleh karena itu tidak ada alasan bagi Tergugat III untukmenolak
137 — 98
.; b) Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, menentukan bahwa:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang terkuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam suratukur dan buku tanah yang bersangkutan.
Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah ;b. pendaftaran hak atas tanah dan peralihan hakhaktersebut ; == Cc. pemberian suratsurat tanda bukti hak, yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat.; b) Pasal 32 ayat (1) PP No.24 Tahun 1997, menentukan bahwa:Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlakusebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dandata yuridis yang terkuat di dalamnya, sepanjang data fisik dandata yuridis
974 — 1693 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sebagaicontoh, beberapa peraturan lingkungan hidup terkuat di dunia pernahHalaman 62 dari 139 halaman Putusan Nomor 27 P/HUM/2016105.106.107.108.diberlakukan di negara bekas Uni Soviet, tetapi nyatanya tidak mencegahpolusi lingkungannya karena peraturan ini tidak ditegakkan;Bahwa lebih jauh, UU Pengelolaan Sampah telah mengantisipasi hal inidengan melarang pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemarandan/atau perusakan lingkungan.Pasal 29 ayat (1) huruf d UU Pengelolaan Sampah menyatakan:Setiap
100 — 49
kemudian didaftarkan dan diterbitkan secara administrasi proseduralpada Badan Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah berupa Sertifikat (Tanda BuktiHak) Milik Nomor 1973 atas nama Inaq Rukeni yang ditunjuk dengan bukti P.6;Menimbang, bahwa buktibukti berupa P.6 Sertifikat (Tanda Bukti Hak) MilikNomor 1973 sebagaimana ketentuan pasal 20 UUPA menyatakan hak milik atas tanahadalah hak turun temurun, terkuat, terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanahselanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a PP
198 — 68
Sebenarnya SKGR iniadalah semacam kuitansi penerima Ganti Rugi dalam rangka pelepasan hak atasBahwa surat alas Hak atas tanah yang dimiliki seseorang tidak sama karena sertifikathak atas tanah merupakan tanda bukti hak atas tanah yang terkuat. Sedangkan Suratalas hak tanah lainnya merupakan bukti permulaan untuk dilakukan pendaftarantanah, pp 24/1997 tentang pendaftaran tanah, vide penjelasan pasal 24 (1).
411 — 136
170HIR, Pasal 1908 KUH Perdata ;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakahtanah / lahan yang sekarang menjadi objek sengketa antara Penggugat dan Tergugat I s/d Tergugat IV adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya tanah / lahanyang sekarang menjadi objek sengketa adalah tanah milik Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan UU No. 5 Tahun 1960 Tentang PeraturanDasar PokokPokok Agraria yang dimaksud Hak Milik adalah Hak turuntemurun,terkuat
157 — 44
yang wajar, pada prinsipnya harga tadidiklarifikasi, bukanlah harga mark up atau harga yang tidak wajar;Bahwa yang menjadi dasar bahwa sebuah badan usaha merupakandistributor / agen adalah surat penunjukkan dari pabrikan / vendor alattersebut kepada badan usaha tersebut atau dalam bahasa lainnya, suratpenunjukkan ini disebut sebagai letter of authorization (LA);Bahwa yang dimaksud benchmarking adalah suatu proses pengukuranterus menerus atasproduk, Jasa dan tata cara kita terhadap pesaing kitayang terkuat
170 — 130
/1997 tanggal 05 Februari 1997 yang ternyata tidak mempunyaidasar hukum terhadap tanah girik milik PARA PENGGUGAT.Akibat hukum yang timbul dari KTUN OBJEK SENGKETA tersebut sangatmerugikan kepentingan PARA PENGGUGAT karena haknya untukmendapatkan Sertifikat atas tanah miliknya yang sudah ditempatinya selamaberpuluhpuluh tahun menjadi hilang tanoa sebab yang dibenarkan oleh hukum.Bahwa tanah girik milik adat yang dimiliki oleh PARA PENGGUGAT dilindungiPasal 20 UUPA sebagai hak turun temurun yang terkuat
65 — 5
Hubungan darahmerupakan sebab utama dalam memperoleh hak mewaris yang terkuat,karena hubungan darah termasuk unsur kausalitas adanya seseorang yangtidak dapat dihilangkan.Bahwa selaras dengan pendapat di atas, Para Penggugat menyimpulkanbahwa apa yang dikemukakan dalam pendapat tersebut adalah sesuai danberdasarkan Pasal 174 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.Dengan demikian Bismizar Binti Bahudin secara hukum, bukanlah ahli warisdari H. , sehingga gugatan Penggugat dikatakan oleh Tergugat kurangpihak,
1.SAHLAN
2.MEDI HENDRI IRA
3.MAJI YANTO
4.WAHYU ARDIYANSAH
Tergugat:
4.SURATNO
5.ROMLAN
6.HAZAIRIN
7.YANTRIYA DESOS PALA
8.LAPRI ARIES PUKESA
9.ALDILA LEO SAPUTRA ALFIAN,S.H.,M.H
10.RIZAL
11.SULAIMAN
12.WAHONO BIN ROHIMIM
13.HENDRA BIN TEMANJAK
14.SUHER
15.MISWANTO
16.MISLI KOBI
17.ELYATI
18.ROHAYA
19.SARTINI
20.RIADI
21.DWI HERU YUDIANTO
22.PONIRAN
23.SAHRONI
24.JOEN ANGGARA
25.SUKARMAN
Turut Tergugat:
BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN WAYKANAN(ATR/BPN)
159 — 64
I ABSOLUTBahwa dalam petitumnya Para Penggugat meminta Yang Mulia MajelisHakim dalam perkara aguo untuk menyatakan Para Tergugat tidak memilikihak atas Obyek Sengketa, akan tetapi berdasarkan buktibukti yang ParaTergugat miliki didapatkan fakta bahwa seluruh bidang tanah milik ParaTergugat telah dilakukan pendaftaran tanah secara sistematik melalui PronaAPBN dan telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik yang merupakan alat buktiyang terkuat, teroenuh dan turun temurun atas tanah dan dengan demikianadalah
62 — 38
Nauli dalam perkara aquo olehpara pihak yang tercantum di dalam Surat Keterangan Penyerahan Haktersebut tidak dilanjutkan legalitas peralihan hak nya ke camat PPAT atauNotaris PPATuntuk = selanjutnya diajukan balik nama ke BPN gunamemperoleh bukti kepemilikan yang terkuat dan terpenuh , apakah inikategori perbuatan melawan hukum oleh Lurah Kelurahan BP.Nauli ?
56 — 9
Bahwa berdasarkan buktibukti formil yang sah, didapatkanfakta bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensitidak memiliki hubungan hukum kepemilikan sebagai hakyang terkuat dan terpenuh atas hak atas tanah yang dimilikiTergugat Konpensi ;9. Bahwa dalil adanya Perikatan Jual Beli secara lisan(consensus), dan ternyata pula disangkal oleh Tergugat Konpensi sebagai pemilik yang sah atas tanah danbangunan tanah seluas 336 M2, Sertifikat HGB No. 515/Kel.
230 — 129
Sertifikat adalah bukti hak, Aktaakta yang dibuat dihadapanNotaris dapat dikategorikan sebagai akta otentik yang dapat dijadikansebagai alat bukti terkuat, tetapi harus diuji kebenaran pembuatannya. Suratsurat yang tidak dibuat dihadapan Notaris seperti yang dimaksud diatasbukan akta otentik tetapi surat di bawah tangan.Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Terdakwa kenal Sdr.