YURI ARIF Als YURI BIN(Alm) SAUDI ALWI, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran(KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, pada hariSelasa tanggal 03 Oktober 2006, atau setidaktidaknya padasuatu) waktu) dalam bulan Oktober tahun 2006, bertempat dibagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu,ataupun setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atauPengadilan Negeri Bengkulu

YURI ARIF Als YURI BIN(Alm) SAUDI ALWI, selaku Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan(PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Penguna Anggaran(KPA) Nomor : 80 Tahun 2006 tanggal 03 Juni 2006, bertempatdi bagian perlengkapan Pemerintah Daerah Kota Bengkulu,ataupun setidak tidaknya pada tempat tempat lain yang masihtermasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu atauPengadilan Negeri Bengkulu) berwenang mengadilinya baiksebagai orang yang melakukan, atau turut melakukan12perbuatan itu, secara bersamasama

Bahwa lahan konsesi bisa dimulai dari sisi para pihak akanmembahas hal tekhnis mengenai cara tekhnis untuk melakukankegiatan pertambangan sekelas itu dituangkan dalam perjanjian Bahwa modal dari PT. PUS bahkan sebelum perjanjian adaorang yang diterima oleh Bapak Rizal Senangsyah danperusahaan yang bernama asiatic Bahwa yang melakukan kegiatan jasa adalah PT. US selakupelaku usaha jasa dan tambang dengan izin jadi yang melakukankegiatan dilapangan berkenaan dengan jasa adalah PT.

Bahwa saksi menerangkan pada saat itu Saksi hanyamengetahui tekhnis lapangan dan tentang kapan alat beratmasuk, kapan mulai stop, Siapa saja yang kerja disana. Bahwa permasalahan antara PT.PUS dan PT.US dengan PT.BBM, PT.KAI dan PT. SDM Intinya permasalahan kontrak kerjayang putus karena ada masalah dengan pihak lain. Bahwa yang Saksi tahu kontrak kerja sementara antara PT. KAIdan PT. ABI diputus karena ada permasalahan dengan PT. USdan PT.PUS karena ada pemasangan police line.

Yasin dalam kegiatan Pengadaan Barang danJasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan PertamananKabupaten Lebong tahun 2013 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPK),sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.Bahwa tim Pokja dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasapada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan KabupatenLebong tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan

Perkara No.1 1/Pid.Sus.TPK/2016/PN.Beglsedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.Bahwa tim Pokja dalam melakukan kegiatan Pengadaan Barang dan Jasapada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan KabupatenLebong tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan tahapannya;Bahwa sistem yang dilakukan untuk pelelangan kegiatan PengadaanBarang dan Jasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan danPertamanan Kabupaten Lebong tahun 2013 adalah dengan sistempelelangan

Yasin dalam kegiatan Pengadaan Barang danJasa pada Badan Lingkungan Hidup Kebersihan dan PertamananKabupaten Lebong tahun 2013 adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dan juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana Kegiatan (PPk),sedangkan yang menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK)adalah Emi Nurlela Binti Amrullah.Bahwa sumber dana dalam kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa padaBadan Lingkungan Hidup Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Lebongtahun 2013 adalah berasal dari Dana Alokasi Khusus

SYARIF pada saat itujuga di Hotel Pantai Wisata dengan disaksikan oleh saksi IRWAN LABELOyang merupakan Tim Tekhnis Kegiatan Gernas Kakao tahun anggaran 2010pada Dinas Perkebunan Kab. Banggai;Kemudian, berdasarkan Surat Perjanjian tersebut, seluruh pekerjaanpengadaan 2.600.000 (dua juta enam ratus) entres kakao dikerjakan olehsaksi Hi. SYARIFUDDIN TAHER dan saksi HERMAN alias HERMAN binLAPADI alias Hl. HERMAN hanya mengatur proses pencairan anggarankegiatan tersebut di Dinas Perkebunan Kab.

SYARIF, bertempat di Hotel Pantai Wisata menandatangani kontrakpengadaan barang dan jasa (KPBJ) Nomor : 027 / 08 / SPMK / APBN /Disbun / 2010 tanggal 07 Juli 2010, yang disaksikan oleh IRWAN LABELOslim Tekhnis Kegiatan Gernas Kakao tahun anggaran 2010 pada DinasPerkebunan Kab.

Dari hasilAudit FMS, diketahui ada beberapa setoran kelompok SPKP yangdijadikan sampel audit, tidak disetorkan ke kas dan rekening UPKKecamatan Lemito.Bahwa permasalahan tersebut akibat mekanismepengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)yang tidak sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) yakni danapengembalian ketuaketua kelompok SPKP tersebut harus disetorkan ke Bendahara UPK Kecamatan Lemito yaitu saksiVerawati Mantu.

Buku Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) Program NasionalPemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPMMP)yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal pemberdayaanMasyarakat dan Desa pada Kementerian Dalam Negeri RepublikHalaman 22 dari 137 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2013/PNGtlo.Indonesia perihal pelaksanaan dan penggunaan dana BantuanLangsung Masyarakat (BLM).Bahwa selanjutnya hasil Tim Investigasi yang menyatakanjumlah selisih dana pengembalian SPKP pada UPK KecamatanLemito Periode tahun 2009 dan

Dari hasilAudit FMS, diketahui ada beberapa setoran kelompok SPKP yangHalaman 26 dari 137 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2013/PNGtlo.dijadikan sampel audit, tidak disetorkan ke kas dan rekening UPKKecamatan Lemito.Bahwa permasalahan tersebut akibat mekanismepengembalian dana Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPKP)yang tidak sesuai Petunjuk Tekhnis Operasional (PTO) yakni danapengembalian ketuaketua kelompok SPKP tersebut harus disetorkan ke Bendahara UPK Kecamatan Lemito yaitu saksiVerawati Mantu.

S. sos.MM;Bahwa pengumuman dilakukan di Harian surat kabar Sriwijaya Post tanggal 8September 2010 dan juga pada papan pengumuman di BKD;Bahwa yang membuat pengumuman Azwardi, dan saksi mengetahui setelah dipenyidik;Bahwa saksi tidak pernah lihat KAK atas Spesifikasi Tekhnis;Bahwa HPS dibuat oleh Azwardi dan Prastiwi setelah melakukan survey ke BKDProvinsi dan saksi tidak dilibatkan secara penuh;Bahwa pada pengambilan dokumen, Prakualifikasi, pemasukan dokumenpendaftaran saksi tidak ikut hanya menandatangani

MM;Bahwa tugas saksi sebagai sekretaris lelang antara lain sebagai berikut;Halaman 43 dari 132 Putusan Nomor 50/Pid.SusTPK/2015/PN.Plg101112131415Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaannya serta tekhnis pengadaan;Menyusun dan menyiapkan HPS;Menyusun dan menyisipkan dokumen pengadaan;Mengumumkan pengadaan barang dan jasa melalui media cetak, elektronik danpengumuman resmi;Menilai kwalifikasi penyedia melalui prakualifikasi;Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;Mengusulkan calon

Pid.SusTPK/2015/PN.Plg>Pelatihan bagi operator simpeg;Pencetakan output system;Pencetakan manual operation;Pembuatan laporan akhir;Pencetakan formulir isian pegawai;Bahwa terhadap persyaratan pendaftar lelang tidak diatur persyaratandalam penawaran harus dilengkapi surat dukungan dari pabrik, agen/distributor;Bahwa tidak ada HPS sebagai acuan lelang;Bahwa bentuk perbuatan simpeg yang tertuang dalam surat perjanjiankontrak Nomor. 800/004/SP/KPBJ/BKD.D/2010 tgl 19 Oktober 2010;Memberikan konsultasi tekhnis

Nota dinas dari saksi Kurniawanto, SP. selaku KUPTD(Kepala Urusan Pelaksana Tekhnis) kepada Kepala DinasKehutanan Kab. Tebo;. Berita acara pemeriksaan lapangan yang dilakukan olehDinas Kehutanan Kab. Tebo tanggal 27 Juni 2006;. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Investigasidan pendataan dari Dinas Kehutanan Provinsi Jambi yangdibentuk berdasarkan Surat Perintah Kepala DinasKehutanan Provinsi Jambi nomor: 0O90F/3681/DISHUT/2006tanggal 26 Juni 2006;.

dan Buku Panduan Pendidikuntuk SD sebanyak 20 (Dua puluh) lokasi sehingga hasil evaluasi tersebuttidak bisa dimasukkan lagi kedalam Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat ituSPSE sudah terkunci secara otomatis dikarenakan sudah melewati jadwalyang telah ditetapbkan dan berdasarkan Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentangTata cara ETendering tanggal 3 Januari 2011 dalam lampiran Poin V.2.e.7yang menyatakan bahwa proses evaluasi (Administrasi dan tekhnis

dan Buku Panduan Pendidikuntuk SD sebanyak 20 (dua puluh) lokasi sehingga hasil evaluasi tersebuttidak bisa dimasukkan lagi kedalam Aplikasi SPSE dikarenakan pada saat ituSPSE sudah terkunci secara otomatis dikarenakan sudah melewati jadwalyang telah ditetapbkan dan berdasarkan Peraturan Kepala LembagaKebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentangTata cara ETendering tanggal 3 Januari 2011 dalam lampiran Poin V.2.e.7yang menyatakan bahwa proses evaluasi (Administrasi dan tekhnis

Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 18.5/599/BAPK/ULPX/2012 Tanggal 19 Oktober 20128) Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 18.5/599/BAPK/ULPX/2012 Tanggal 19 Oktober 20129) Berita Acara Klarifikasi Dan Pembuktian Kualifikasi Nomor : 18.5/599/BAPK/ULPX/2012 Tanggal 19 Oktober 201210) Surat Undangan Pembuktian Kualifikasi No. 18.5/591/ULPX/2012 tanggal 16Oktober 2012 perihal undangan pembuktian kualifikasi11) Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis

, evaluasi harga,evaluasi kualifikasi tanggal 19 Oktober 201212) Evaluasi Koreksi Aritmatik, Evauasi administrasi, evaluasi tekhnis, evaluasi harga,evaluasi kualifikasi tanggal 19 Oktober 2012Bahwa Hj.

Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah melalui Panitia PemeriksaTanah melakukan penelitian Yuridis terhadap berkasberkaspermohonan yang dilampirkan baik objek, subjek hak dan hasilpenelitian tekhnis (peta bidang tanah).19. Dari hasil penelitian tersebut Panitia Pemeriksa Tanah akanmenerbitkan Risalah Panitia A yang mencantumkan berkasberkasyang dilampirkan dalam permohonan.20.

IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebut telahmemenuhi persyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridis maupunadministratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan.Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A yangmengetahui telah adanya Berita Acara Sensus lanjutan asset Fasos Fasumwilayah Jakarta Selatan pada lokasi taman yang berada disepanjang jalan,dalam

IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangkawaktu 20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebuttelah memenuhi persyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridis maupunadministratif sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan.Bahwa terdakwa selaku Wakil Ketua Panitia Pemeriksaan Tanah A yangmengetahui telah adanya Berita Acara Sensus lanjutan asset Fasos Fasumwilayah Jakarta Selatan pada lokasi taman yang berada disepanjang jalan,dalam

IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhipersyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridis maupun administratifsebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan ;hal 215Menimbang, bahwa selanjutnya Risalah Pemeriksaan tanah A dijadikansebagai pertimbangan untuk membuat Risalah Pengolahan data dengan isikesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan telaahan diatas permohonan dari

IRFAN IDRIS, Cs (10 orang) dapatdipertimbangkan untuk diberikan Hak Guna Bangunan untuk jangka waktu20 (Dua Puluh) tahun dengan alasan permohonan tersebut telah memenuhipersyaratan baik persyaratan tekhnis, yuridis maupun administratifsebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundangundangan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Risalan Pemeriksaan tanah A dijadikansebagai pertimbangan untuk membuat Risalah Pengolahan data dengan isikesimpulan sebagai berikut :Berdasarkan telaahan diatas permohonan dari saksi

Angkasa Pura(Persero) Bandar Udara Sultan Hasanuddin Makassar Nomor:298.4/100:/7309/VIII/2014 tanggal 28 agustus 2014.29.Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum BerdasarkanUndangundnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang PengadaanTanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, DalamRangka Pelaksanaan Peraturan Jaksa Agung RepublikIndonesia Nomor: PerO25/A/JA/11/2015 Tentang PetunjukPelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum,Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum

Angkasa Pura (Persero) Bandar UdaraSultan Hasanuddin Makassar Nomor: 298.4/100:/7309/VIII/2014tanggal 28 agustus 2014.Fotocopy Dokumen Petunjuk Tekhnis Penanganan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undangundnag Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah BagiPembangunan Untuk Kepentingan Umum, Dalam RangkaPelaksanaan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:HIm. 49 dari 107 him.

Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;

Tasikmalaya No. 978/Kep.265Dinsosnakertrans /2010 tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok UsahaBersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha ProgramPemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) ;Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis

Tasikmalaya No. 978/Kep.265Dinsosnakertrans/2010 tanggal 30 September 2010 tentang PenetapanKelompok Usaha Bersama (KUBE) Penerima Bantuan Modal UsahaProgram Pemberdayaan Fakir Miskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010beserta lampirannya ;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir MiskinMelalui Kelompok Usaha Bersama(KUBE) ;Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Tasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei2010 tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis

Tasikmalaya No. 978/Kep.265Dinsosnakertrans /2010tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan FakirMiskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;e Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin MelaluiKelompok Usaha Bersama (KUBE) ;e Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis

Tasikmalaya No. 978/Kep.265Dinsosnakertrans/2010tanggal 30 September 2010 tentang Penetapan Kelompok Usaha Bersama(KUBE) Penerima Bantuan Modal Usaha Program Pemberdayaan FakirMiskin Di Kota Tasikmalaya Tahun 2010 beserta lampirannya ;Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin MelaluiKelompok Usaha Bersama (KUBE) ;Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Kegiatan Pemberdayaan Fakir Miskin MelaluiKelompok Usaha Bersama (KUBE) ;6.8.g.10.11.1213.14.Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi KotaTasikmalaya No. 460/Kep.217Dinsosnakertrans/2010 tanggal 5 Mei 2010tentang Penetapan Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan, Narasumber,Moderator, Pembuat Materi, Tim Identifikasi, Pembuat Laporan KegiatanPemberdayaan Fakir Miskin Melalui (KUBE) Kelompok Usaha BersamaTahun Anggaran 2010 beserta lampirannya ;DPPA SKPD Dinas

Akte Pendirian perusahaan Nomor : 2 tanggal 6 April 2009 yangdibuat di kantor Notaris YENITA ASMAWEL,S.H.40. 1 (satu) buah Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Nomor :09/TgrnPPTK/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal teguran kepada Direktur CV.ZAMAHRA tentang belum adanya progrespekerjaan pengadaan alatalat kesehatan dasar Puskesmas Pembantudan Poskesdes sampai tanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana kontrakNomor : 04/SP.12/PPKAKDPP/DLMTW/IX/2012 tanggal 25 September2012.41. 1 (satu) buah surat

Akte Pendirian perusahaan Nomor : 2 tanggal 6 April 2009 yang dibuatdi kantor Notaris YENITA ASMAWEL,S.H.1 (satu) buah Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Nomor : 09/TgrnPPTK/X/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal teguran kepada DirekturCV.ZAMAHRA tentang belum adanya progres pekerjaan pengadaan alat0 a208calat kesehatan dasar Puskesmas Pembantu dan Poskesdes sampaitanggal 31 Oktober 2012 sebagaimana kontrak Nomor : 04/SP.12/PPKAKDPP/DLMTW/IX/2012 tanggal 25 September 2012.1 (satu) buah surat

ZAMAHRA Nomor rekening2100.0103.033718 tanggal 30 Juli 2009 dengan lampiranphotokopy suratsurat:a. photo kopy KTP atas nama ANDRE EFRINALDO;SIUP (Surat lin Usaha Perdagangan);SITU (Surat lin Tempat Usaha);TDP (Tanda Daftar Perusahaan);Akte Pendirian perusahaan Nomor : 2 tanggal 6 April 2009 yangdibuat di kantor Notaris YENITA ASMAWEL,S.H.o 29 5Halaman 107 dari 109 Putusan Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PN Pdg40.1 (satu) buah Surat Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan Nomor :09/TgrnPPTK/X/2012 tanggal 19

usahausaha lainnya yang dapat menunjang tercapainyamaksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, denganpersetujuan Menteri Keuangan.Bahwa saksi menerangkan sumber anggaran / Modal Perum Pegadaian UPC Natalberdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 103 tahun 2000 tentang PerumPegadaian, Anggaran/Modal Perusahaan merupakan kekayaan negarayang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atassaham saham.Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pedoman atau petunjuk tekhnis

lainnya yang dapat menunjang tercapainyamaksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, denganpersetujuan Menteri Keuangan.Bahwa saksi menerangkan sumber anggaran / Modal Perum Pegadaian UPC Natal,Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI nomor 103 tahun 2000 tentang PerumPegadaian, Anggaran/Modal Perusahaan merupakan kekayaan negara yang dipisahkandari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham saham.Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pedoman atau petunjuk tekhnis

dari 234 Putusan Nomor 06/Pid.Sus.Tpk/2019/PN.Pgp10.11.12.13.14.Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TahunAnggaran 2010.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 0148 / DINDIK / SK / 2010 Tentang penetapanpejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) APBD Kabupatenbelitung Timur Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendidikanKabupaten Belitung Timur.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 1994 / SK / DINDIK / 2010 tentang PembentukanTim Tekhnis

Perpustakaansebagai sarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMPtersebut adalah Dana Alokasi Khusus dan pagu anggarannya sebesarRp.3.574.000.000, (tiga milyar lima ratus tujuh puluh empat juta rupiah);Bahwa Pengguna anggaran Pengadaan Buku Perpustakaan sebagaisarana penunjang mutu pendidikan jenjang SD dan SMP yangbersumber dari Dak bidang pendidikan Kab.Belitung timur TA.2010tersebut adalah Drs.ALI IMRON yang saat itu menjabat sebagai KepalaDinas Pendidikan Belitung Timur;Bahwa Pejabat Pelaksana Tekhnis

Anggaran /pengguna Barang Pada satuan Kerja Perangkat daerah diLingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur TahunAnggaran 2010.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 0148 / DINDIK / SK / 2010 Tentang penetapanpejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK ) APBD Kabupatenbelitung Timur Tahun Anggaran 2010 pada Dinas pendidikanKabupaten Belitung Timur.Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Belitung TimurNomor : 600 / 1994 / SK / DINDIK / 2010 tentang PembentukanTim Tekhnis

DireksiPerusahaan Daerah Kabupaten Jembrana dan Surat Keputusan Bupati Nomor:389/Kepeg/2008 tanggal 15 April 2008 tentang Pengangkatan DirekturPerusahaan Daerah Kabupaten Jembrana mempunyai tugas dan tanggung jawabsebagai berikut:a Memimpin dan mengelola semua kegiatan perusahaan;b Merencanakan dan menyusun program kerja perusahaan 5 (lima) tahunan dantahunan;c Membina pegawai, mengurus dan mengelola kekayaan perusahaan;d Menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan serta melaksanakankegiatan tekhnis

Kepala Sekretariat di KNKT dan menjabat sejak tahun 2014dan Saksi sebagai PNS di Kementerian Perhubungan yang di tugaskan di KNKT;Bahwa anggota KNKT sebagian ada yang PNS dan sebagian ada Non PNS,yang PNS itu ada anggota KNKT dan Investigator sesuai dengan Perpres No.2Tahun 2012 untuk anggota KNKT harus Non PNS dan untuk Investigator bisaPNS dan bisa Non PNS sehingga mereka sebagai pegawai pemerintah NonPNS dengan suatu perjanjian kerja;Bahwa tugas pokok dan fungsinya untuk memberikan pelayanan tekhnis

danadministrasi kepada KNKT, adapun tugas tekhnis sekretaris di KNKT yaitumelakukan menyiapkan peralatanperalatan investigasi, untuk pembiayaaninvestigasi kelapangan maupun ke laboratarium;Bahwa terkait dengan dana anggaran diambil dari Kementerian Perhubungandan pelaporan keuangan yang bertanggung jawab adalah Sekretariat KNKT,Halaman 67 dari 101 Halaman Putusan Nomor : 92/G/2017/PTUNJKT.semua diperiksa anggota KNKT, dan bendahara KNKT yang merupakanpegawai PNS KNKT ikut juga diperiksa oleh Kementerian

ArsyadRauf.Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gowa, pekerjaan pembangunan 3 (tiga) ruang kelas, 1 (satu) ruangPerpustakaan dan (satu) ruang Laboratorum IPA, terdapat kekurangan sebagaiberikut :1.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Tekhnis Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Gowa terdapat kekurangan pekerjaan sebagai berikut :1.

Bahwa sesuai petunjuk tekhnis Pengembangan tebu di Kab. Sampang DinasKehutanan dan Perkebunan Kab.

GPS dan Pembuatann PetaLokasi/Lahan melalui SIM (Sistim Informasi manajemen) yangAnggotanya: 22222 n nanan nnn nnn nnn nnn nnn cnc nee TKP ( Tenaga Kontrak PendampinQ); KPTR (Koperasi Petani Tebu Rakyat); Pokja III Koordinatornya adalah : Agus Suharwandoko,SP;> Yang Mempunyai TuQaS: Monitoring dan Evaluasi dan Pelaporan;Yang Anggotanya adalah: Penyuluh Kehutanan Lapangan: APTRM (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Madura); APTRI Kab Sampang (Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia );Bahwa sesuai petunjuk tekhnis