Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 21-12-2011 — Upload : 12-11-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 366 K/PDT/2011
Tanggal 21 Desember 2011 — Ir. MINNARNO HADIWIBOWO, vs DIREKTUR UTAMA PT. PELAYARAN AMANUSA PERSADA,dkk
102 — 84 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Terlampir adalah fotokopi Termsand Conditions (syaratsyarat dan ketentuanketentuan) tersebut (karenayang asli ada pada Penggugat) dan terjemahan resminya hanya padabagian yang relevan saja (Bukti T23);Pasal 27 paragraf 3 dari Terms and Conditions dari Bill of Lading(Konosemen) tersebut berbunyi sebagai berikut:Notwthstanding SubCaluse 27 (2) above, where COGSA, COGWA, theHague Rules of HagueVisby apply by incorporation or by force of lawand/or if the whole of the carriage undertaken by the Carrier
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 28-09-2015 — Putus : 21-10-2015 — Upload : 26-10-2015
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 4/Pid.Prap/2015/PN Kfm.
Tanggal 21 Oktober 2015 — - Drs. VINSENSIUS SABA sebagai PEMOHON - KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA C.Q. KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR C.Q. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KEFAMENANU, BERALAMAT DI KEFAMENANU sebagai TERMOHON
199 — 112
  • Jika merujuk pada sistemhukum Indonesia yang menganut pada sistem Civil Law atau Eropa Kontinental,maka kedudukan putusan hakim tidaklah mengikat hakimhakim berikutnyadalam menentukan hukumnya (the binding force of presedent), dalam hal lainmasih terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUUXII/2014Tanggal 28 April 2015, merupakan tafsiran hukum terhadap norma yangterselubung yang sedemikian adanya, sehingga norma yang terselubungtersebut diperjelas atau dibuat menjadi terang oleh Mahkamah
Pengadilan PN TERNATE Perdata Khusus PHI
Register : 28-01-2021 — Putus : 20-04-2021 — Upload : 25-06-2021
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Tte
Tanggal 20 April 2021 — - Penggugat : Oktovianus, S.Si.,M.P - Tergugat I : Yayasan Perguruan Kristen Halmahera - Tergugat II : Universitas Halmahera
261 — 125
  • surat serta mendengarkan keterangan keterangan saksi tersebutdiatas, majelis hakim menemukan fakta bahwa terhitung sejak tanggal 14Januari 2020 Para Tergugat telah memberhentikan Penggugat dengan dasaralasan efisiensi dosen;Menimbang, bahwa menurut Pasal 164 ayat 3 UU No 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan dijelaskan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup bukan karenamengalami kerugian 2 tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN KETAPANG Perdata
Register : 02-10-2018 — Putus : 20-03-2019 — Upload : 14-05-2019
Putusan PN KETAPANG Nomor 35/Pdt.G/2018/PN Ktp
Tanggal 20 Maret 2019 — Penggugat:
ABDUL AEN
Tergugat:
PT. HARAPAN SAWIT LESTARI
103 — 28
  • Apabilaternyata bahwa batas waktu 3 (tiga) bulantersebut tidak dapat dipenuhi oleh Wajib Pajakkarena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak(force majeur), tenggang waktu selama 3 (tiga)bulan tersebut masih dapat dipertimbangkanuntuk diperpanjang oleh Direktur Jenderal Pajak;Ayat (3a)Halaman 19 dari 56 Putusan Perdata Gugatan Nomor 35/Padt.G/2018/ PN Ktp.Ketentuan ini mengatur bahwa persyaratanpengajuan keberatan bagi Wajib Pajak adalahharus melunasi terlebin dahulu sejumlahkewajiban perpajakannya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 16-12-2021 — Putus : 15-06-2022 — Upload : 09-01-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 534/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 15 Juni 2022 — Penggugat:
ALIFUDIN, DKK
Tergugat:
PT. INTI POLYMETAL
77 — 98

  • M E N G A D I L I :

    DALAM KONPENSI

    1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
    2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak tanggal 28 Juli 2020 karena keadaan mendesak (force majeur) yang mengakibatkan tutupnya operasional perusahaan Tergugat;
    3. Menghukum Tergugat membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada Para Penggugat berupa uang pesangon
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 30-12-2021 — Putus : 15-02-2022 — Upload : 16-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 732/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 15 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : PT GAPURA RAYA Diwakili Oleh : PT GAPURA RAYA
Terbanding/Tergugat I : PT BANK OKE INDONESIA TBK. DAHULU PT BANK DINAR INDONESIA TBK
Terbanding/Tergugat II : ZAHIR ALI
Terbanding/Tergugat III : JOKO SURATNO
Terbanding/Tergugat IV : FAQIH EL MUNTAZAR
Terbanding/Turut Tergugat I : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) JAKARTA V
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA C.q KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA C.q KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
386 — 563
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub.
    Indonesia Nomor27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yangpada intinya menyatakan sebagai berikut:Pasal 1 angka 35Risalah Lelang adalah berita acara pelaksanaan lelang yangdibuat Oleh Pejabat Lelang yang merupakan akta otentik yangmempunyai kekuatan pembuktian yang sempurnaPasal 4Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yangbedaku, tidak dapat dibatalkanPasal 31Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukanOleh Pejabat Lelang dalam hal:a. keadaan memaksa(force
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 03-04-2017 — Putus : 19-09-2017 — Upload : 04-12-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 266/Pdt.G/2017/PN Dps
Tanggal 19 September 2017 — Ida Bagus Ngurah Wijaya Melawan Ida Ayu Gede Mahyuni, dkk.
112 — 90
  • Tapiprinsipnyakewajiban itu harus dipenuhi kecuali ada suatu kKeadaan yangmembuat si Debitur itu tidak mampu melaksanakan denganadanya force majeur atau keadaan memaksa;Bahwa kalau bisa dibuktikan force majeur tersebut maka tidak adawanprestasi;Bahwa kalau P.T melakukan upaya hukum yang mewakili Direksi,kalau pribadi tidak ada hubungannya dengan P.T tidak bolehmengatasnamakan P.T;Bahwa kalau teknis pembuatan akta saksi tidak paham tetapiprinsipnya begini bahwa ketika akta itu sudah ditanda tangani
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-12-2013 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 19-11-2014
Putusan PN DENPASAR Nomor 23/Pid. Sus/2013/TPK/PN Dps
Tanggal 30 April 2014 — INDERAPURA BARNOZA
85 — 74
  • negara padaBUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkanpada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsipprinsip perusahaan yang sehat ;Bahwa Ahli menerangkan Kerugian keuangan negara adalah berkurangnyakekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorangkarena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaandiluar kemampuan manusia (force
    majeure).
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 23-03-2020 — Putus : 15-04-2020 — Upload : 24-02-2021
Putusan PT PALEMBANG Nomor 29/PDT/2020/PT PLG
Tanggal 15 April 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. SURYA PRIMA ABADI, yang dalam hal ini diwakili oleh Mgs. Dencik selaku Direktur Utama Diwakili Oleh : Abunawar Basyeban, SH. MH dan Partners
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK KANTOR WILAYAH PALEMBANG
Terbanding/Tergugat II : KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PALEMBANG
Terbanding/Tergugat III : KANTOR JASA PENILAI PUBLIK KJPP MUHAMMAD ADLAN DAN REKAN
Terbanding/Turut Tergugat : Kantor Pertanahan Kota Palembang
154 — 53
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesualperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
Pengadilan PN MAKASSAR Perdata
Register : 16-03-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 113/Pdt.G/2020/PN Mks
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Tuan MUH. NUR ZAIN Z
2.Nyonya HAERIAH TAHIR
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk KANTOR CABANG AHMAD YANI
78 — 16
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidaksesuai peraturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuail dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 02-11-2020 — Putus : 07-12-2020 — Upload : 13-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 587/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 7 Desember 2020 — Pembanding/Penggugat I : Tn Irfan l Diwakili Oleh : Sigit Riyanto,SH, Dkk.
Terbanding/Tergugat : PT Bank CIMB Niaga,Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : PPAT Daerah Kerja Kota Bogor Ny Natalia Lini Handayani,SH
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kota Bogor
Turut Terbanding/Penggugat II : Ny Arti Yustinah
120 — 75
  • Ketentuan Pasal 31 PMK No. 27/2016 menyatakan :Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan olehPejabat Lelang dalam hal :a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar; ataub. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.169. Berdasarkan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 27 PMK No. 27/2016, makasuatu proses lelang tidak dapat dibatalkan atau pun ditangguhkan olehDebitur/Tereksekusi in casu Para Penggugat.
    dilakukan oleh Pejabat Lelang dalam hal :(c) Terdapat gugatan atas rencana pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauterseksekusi, suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangkarena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratanlelang(1) Keadaan memaksa (Force
    pelaksanaan lelang eksekusiberdasarkan pasal 6 UUHT dari pihak lain selain Debitur atauHalaman 147 dari 152 halaman putusan Nomor 587/PDT/2020/PT BDGPrimair:terseksekusi, Suami atau istri Debitur atau tereksekusi yangterkait kepemilikan objek lelang(d) Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan/ sitaeksekusi/ sita pidana, khusus lelang non eksekusi(e) Tidak memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelangkarena terdapat perbedaan data pada dokumen persyaratanlelang(1) Keadaan memaksa (Force
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 12-05-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 06-12-2017
Putusan PN MALANG Nomor 96/Pdt.G/2017/PN Mlg
Tanggal 21 Nopember 2017 — Penggugat:
Sutrisno
Tergugat:
1.PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,Tbk Kantor Pusat Jakarta Cq. PT.Bank Tabungan pensiunan Nasiomal,
2.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Malang
3.Hj.Lucia esty Prastiwiyani,S.IP,MM
4.Badan Pertanahan Nasional Kota Batu
67 — 12
  • :Pembatalan lelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh PejabatLelang dalam hal:a. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar atau;b. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi pada pelaksanaanlelang tanpa kehadiran Peserta Lelang.Menimbang, bahwa Pasal 27 Peraturan Menteri Keuangan RepublikIndonesia Nomor 27 /PMK.06/2016 TENTANG Petunjuk Pelaksanaan Lelangberbuny!
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Register : 03-11-2016 — Putus : 14-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 260/Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Pbr
Tanggal 14 Desember 2016 — PT. PLN Persero VS PITER WONGSO
266 — 142
  • MenteriPertambangan dan Energi Nomor : 02p/451/M.PE/1991 tentanghubungan pemegang kuasa usaha ketenagalistrikan untukkepentingan umum dengan masyarakat, pihak PLN wajibmemberikan kompensasi secara terus menerus melebihi jangkawaktu 3 x 24 jam (tiga kali dua puluh empat jam) denganketentuan bahwa peraturan pelaksanaannya diatur pengusahadan disahkan oleh Ditrektur Jenderal , pelanggaran terhadapprinsip ini tentu ada konsekuensi hukumnya kecuali terbuktidengan adanya keadaan mendesak diluar Kemampuan manusia(force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 04-03-2015 — Upload : 31-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 755 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 4 Maret 2015 — PALGUNO, DKK VS ANIK YULI MARDANI, DKK
94 — 97 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 77 (1) PKB (Bukti P 40) dimana pada intinyamengatur bahwa Penggugat dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja parapekerjanya karena Penggugat melakukan Efisiensi dengan tetap membayar UangPesangon kepada Pekerja sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.Pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi:*Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja /Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
    tutup permanen atau tutup tidak untuk sementarawaktu, Tergugat Rekonpensi berkewajiban untuk membayar hakhak ParaPenggugat dalam Rekonpensi yang masingmasing besarnya sesuai denganketentuan pasal 164 ayat (3) UndangUndang nomor 13 tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, yang berbunyi sebagai berikut :Pasal 1643 Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadapPekerja / Buruh karena Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
    kelalaian dalam Putusan, dimana Judex Facti kurangdapat mengerti ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 Undang Undang No.13tahun 2003 tentang ketenagakerjaan , yang mengatur Pemutusan HubunganKerja dengan alasan perusahaan tutup,bukan alasan perusahaan melakukanefisiensi.Pasal 164 (3) UU Ketenagakerjaan berbunyi :Perusahaan dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja/Buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalami kerugian 2 (dua)tahun berturutturut atau bukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Khusus
Register : 05-06-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 615/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
YONART NANDA DEDY
Terdakwa:
HIDAYAT
111 — 45
  • Menjadi anggota Tim Identifikasi Keaslian Pita Cukai (Task Force)konsorsium Perum Peruri dari tahun 2015 sampai dengan sekarang.Hal.18 dari 43 hal . Putusan No. 615/Pid.Sus/2020/PN. JKt.
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
253 — 424
  • danc) SP2D yang belum diuangkan.Penganggaran beban belanja atas pelaksanaan kegiatan lanjutan yangtelah dituangkan dalam DPALSKPD dimaksud, agar ditampung kembalidi dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 pada anggaranbelanja langsung SKPD berkenaan.Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteria bahwakegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yang ditetapkandalam pernanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibat di luar kendalipenyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa (force
    majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepada pihakketiga terkait dengan:a.b.pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasamenyelesaikan pekerjaan sehingga melampaui Tahun Anggaran 2018sesual peraturan perundangundangan; atauakibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukumtetap (inkracht);maka harus dianggarkan kembali pada akun belanja dalam APBD TahunAnggaran 2019 sesuai kode rekening
    Kegiatan yang dapat dibuatkan DPAL harus memenuhi kriteriabahwa kegiatan tersebut tidak selesai sesuai dengan jadwal yangditetapkan dalam perjanjian pelaksanaan pekerjaan/kontrak, akibatdi luar kendali penyedia barang/jasa dan pengguna barang/jasa(force majeure).b) Butir 39 Dalam hal pemerintah daerah mempunyai kewajiban kepadapihak ketiga terkait dengan:a. pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasamenyelesaikan pekerjaan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 19-07-2010 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1059 K/Pid.Sus/2009
Tanggal 19 Juli 2010 — JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DOMPU ; H. MOCH. H. A. RAJAK, SIP , SOOD, S.PI DKK.
45 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh saksi Syarifudin adalahterhadap puingpuing yang sudah pecah akibat bencana yang diluarkemampuan manusia dan keadaan memaksa (Force mayuure) sertatidak mempunyai acuan yang jelas dan akurat..
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 11-10-2016 — Upload : 03-10-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 254/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 11 Oktober 2016 — DJOKO SANTOSO PT BANK CIMB NIAGA Tbk,dkk
70 — 12
  • Keadaan memaksa (force majeur)/kahar;i. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidak sesuaidengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat oleh penjual/pemilikbarang; atauj.
Pengadilan PN SURABAYA Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 231/Pdt.G/2019/PN Sby
Tanggal 27 Nopember 2019 — Penggugat:
PT. Grande Family View
Tergugat:
Hermanto Gunawan
192 — 33
  • melakukankewajibannya, maka cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakanTergugat telah ingkar janji atau wanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang diuraikan di atas,Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalilpokok gugatannya tentang adanya perbuatan ingkar janji dari Tergugat,Halaman 36 dari 44 Putusan Perdata Gugatan Nomor 231/Padt.G/2019/PN Sbysedangkan Tergugat tidak berhasil membuktikan dalildalil sangkalannyamaupun adanya suatu keadaan darurat (force
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-04-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 14/PID.SUS.TPK/2017/PN.Bgl
Tanggal 3 Agustus 2017 — BAMBANG IRAWAN Bin DARMAN
172 — 77
  • dapat dijadikan milik negara berhubung denganpelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.Ahli menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Keuangan Negaraadalah berkurangnya kekayaan Negara atau bertambahnya kewajibanNegara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan olehsuatu tindakan Melawan Hukum, Penyalahgunaan Wewenang/Kesempatanatau Sarana yang ada pada seseorang karena Jabatan atau Kedudukannya,Kelalaian Seseorang, dan/atau disebabkan oleh Keadaan di LuarKemampuan Manusia (Force
    Majeure).Ahli menerangkan bahwa dalam melakukan Penghitungan KerugianKeuangan Negara terhadap Kegiatan Pengelolaan Dana APBDes Desa BatuEjung, Kec.