Ditemukan 5678 data
Urut Berdasarkan
Putus : 10-05-2012 — Upload : 07-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.Bjm. Tanggal 10 Mei 2012 —
52 — 6
52 — 6
berapa uang yang telahdikeluarkan/dibayarkan ketika berakhirnya masa kontrak, karena denganadanya pembayaran uang muka seharusnya diikuti adanya prestasinamun faktanya sampai berakhir masa kontrak belum ada prestasi samasekali;Putusan Nomor 29/Pid.Sus/ Tipikor/2011/PN.Bjm Hal 138 dari 205Bahwa kalau ada bukti bahwa telah ada penerimaan barang sebelumpembayaran 100% maka tentu saja dapat diperhitungkan sebagaipengurang jumlah kerugian keuangan negara;Bahwa kalau memang terjadi keadaan mendesak (force
Register : 28-12-2015 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 11-02-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 119/Pid.Prap/2015/PN. Jkt-Sel Tanggal 26 Januari 2016 — R. J.LINO, beralamat di Pekayon I No. 8 RT /RW 001/010, Kalurahan Ragunan ,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan memberikan kuasa kepada Dr. MAQDIR ISMAIL, S.H., LL. M., M. RUDJITO, S.H., LL.M., MASAYU DONNY KERTOPATI, S.H. MOHAMMAD IKHSAN, S.H., LYSA PERMATA SARI, S.H., MORALES S, SUNDUSING, S.H., Dr. SF. MARBUN, S.H.,M.Hum., IGNATIUS SUPRIYADI, S.H., ADE KURNIAWAN, S.H., VIERLYN SHERYLLIA, S.H., HENDRAWAN AULIA AKBAR, S.H., Dra. LILIK D. SETYADJID, S.H.,M.H., HARTANTO, S.H., RINALDO PRIMA, S.H., MADE SITA LOKITASARI, S.H. Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, pada kantor MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Law Firm, yang beralamat Jalan Latuharhary No. 6A, Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN;
TERHADAP
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Setiadi, S.H.,M.H., Nur Chusnia, S.H., M.Hum., Rr. Suryawulan, S.H.,M.H., Mr. (droit) Anatomi Muliawan, S.H., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., Indah Oktianti Sutomo, S.H.,MHum., R. Natalia Kristianto, S.H., Juliandi Tigor Simanjuntak, S.H., M.H., Rini Afriyanti, S.H.,M.Kn., Mia Suryani Siregar, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Ariawan Agustiartono, S.H.,M.H., Abdul Basir, S.H.,M.H., Wawan Yunarwanto, S.H.,M.H. masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-001/01-55/01/2016 tertanggal 7 Januari 2016, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN
2142 — 4554
2142 — 4554
Dan bolehdirubah kalau ada force major (keadaan kahar).Bahwa dalam proses pengadaan barang dan jasa secara umum setelah prosesberlangsung pemilik pekerjaan bisa merubah, kalau BUMN yang berwenangmembuat aturan Direksi. Tapi sepanjang itu ada alasan jelas dan tidakbertentangan dengan Permen tadi itu disilahkan. Tapi kalau bertentangan isinyaberarti dia melawan permen tadi.Bahwa. yang menentukan nilai pengadaan ini efektif dan efesian itu diserahkankepada panitia.
Register : 25-04-2019 — Putus : 14-08-2019 — Upload : 28-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 120/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Bdg Tanggal 14 Agustus 2019 — Penggugat:
IKIN KUSMAWAN, DKK.
Tergugat:
PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
164 — 29
IKIN KUSMAWAN, DKK.
Tergugat:
PT. MATAHARI SENTOSA JAYA
164 — 29
Bahwa terhadap Sdr. kin Kusmawan dkk Sebanyak 1510 ( seribu lima ratus sepuluh )orang sebagaimana ketentuan undangundang No. 13 tahun 2003 tentang KetenagakerjaanPasal 164 Ayat(1) Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan Tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugiansecara terus menerus selam 2 (dua ) tahun, atau keadaan memaksa (force majeur),dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 ( satu ) kaliketentuan Pasal Pasal
Register : 28-03-2019 — Putus : 26-06-2019 — Upload : 09-08-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 91/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Bdg. Tanggal 26 Juni 2019 — Pipih Sopiah, dkk.; Melawan; PT. Dada Indonesia;
198 — 156
198 — 156
UndangUndang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisinan HubunganIndustrial;Bahwa sampai dengan diajukannya gugatan ini para Penggugat tidakmemperoleh hakhaknya akibat dari Tergugat menutup perusahaannyasebagaimana yang dimanatkan Pasal 164 ayat (3) UndangUndang No. 13Th 2013 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi :Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadappekerja/buruh karena perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) Th berturutturut atau bukan karena keadaanmemaksa (force
Register : 02-02-2015 — Putus : 07-05-2015 — Upload : 28-08-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg Tanggal 7 Mei 2015 — I. Taufik Hidayat Bin KGS. Ismail Mansyur
II. Liki Aprilillah Bin Naimat Soleh Takim
64 — 8
64 — 8
Untukaddendum hanya bisa dilakukan kalau benarbenar force major, kalau tidak yaseharusnya putus kontrak, pekerjaan dihentikan dan dibayarkan sesuai volumeterpasang;Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut :1 TAUFIK HIDAYAT BIN KGS. ISMAIL MANSYUR:Bahwa Terdakwa I selaku petugas administrasi kegiatan untuk pembangunanMasjid Simpang Padang Karet dengan menggunakan CV.
Register : 20-12-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 106 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2016 — WAWAN SOMANTRI
206 — 50
206 — 50
.> Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut PedomanPenugasan Bidang Investigasi BPKP adalah Kerugian KeuanganNegara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnyakewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara,yang disebabkan oleh suatu' tindakan melawan hukun,penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuanmanusia (force majeure);> Bahwa dalam konteks
Register : 02-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 18-04-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 72 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.Bdg Tanggal 19 Desember 2016 — -JAENUDIN alias NANANG bin SARKINAH
-TITI SUMIATI binti SUTARYA
-YULIANTI alias YULI binti M. NASIR.
86 — 14
86 — 14
berupa uang maupun berupa kewajiban yangdijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dankewajiban tersebut;Bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pengelolaan Bidang InvestigasiDeputi Bidang Investigasi BPKP, kerugian keuangan negara adalahberkurangnya kekayaan negara yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau saranayang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaianseseorang dan atau disebabkan oleh keadaan diluar kemampuanmanusia (force
Putus : 10-07-2014 — Upload : 30-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 787 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 10 Juli 2014 — INDAR ATMANTO
1073 — 1145 — Berkekuatan Hukum Tetap
1073 — 1145 — Berkekuatan Hukum Tetap
Disepakati dalam rapat koordinasi diINDOSAT dan di IM2:Pada tingkat pelaksanaan telah dilaporkan pula tentang adanyaTask Force yang mengkoordinasikan kegiatan dan rapatkoordinasi antara INDOSAT dan IM2:Setiap penyelenggaraan Rapat Koordinasi senantiasa dibuatcatatan dalam bentuk risalah rapat, untuk ditindaklanjutibersama:Perkembangan perjanjian kerjasama secara berkala direviewpada Rapat Direksi IM2;Proses kerjasama senantiasa dilaporkan Direksi IM2 kepadaKomisaris dan mendapat pengawasan dan pengarahan
Register : 08-12-2012 — Putus : 19-06-2013 — Upload : 29-08-2013
Putusan PN AMBON Nomor 49/Pid.SUS/2012/PN.AB Tanggal 19 Juni 2013 — Dr. OMAR FAUZI ATTAMIMI
127 — 60
127 — 60
Dari sekian banyakpasal misalnya ditemukan suatu pasal yang mengatur perihal keadaanundarurat atau force mayeur . Dalam pasal ini dikatakan bahwa dalam248keadaan darurat, prosedur pelelangan atau tender dapat dikecualikan dengansyarat harus mempeoleh izin dari pejabat yang berkompeten.
Register : 11-10-2017 — Putus : 10-11-2017 — Upload : 22-03-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 118/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL Tanggal 10 Nopember 2017 — Pemohon:
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
342 — 295
IRFAN KURNIA SALEH
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
342 — 295
2017/PN.Jkt.Sel6.13.6.14.6.15.6.16.pengadaan Alutista Strategis Matra Udara yang dibebankanpada anggaran 532111 yang disalurkan kepada unitorganisasi Mabes TNI AU TA 2016; (Bukti P20)Bahwa pagu anggaran pengadaan Helikopter angkuttersebut sepanjang pengetahuan PEMOHON berasal darikomunikasi antara TNI AU dengan Leonardo Helicopter,sebagaimana dinyatakan dalam proposal yang disampaikanoleh Leonardo HelicopterOur ref: LHD/LP/2a/2016, tanggal30 Mei 2016, Subject: Proposal Number150408BIndonesian Air Force
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 15-08-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 107 /PID.Sus-TPK/2016/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DODI SURYADI
142 — 32
142 — 32
Keuangan Negara menurutPedoman Penugasan Bidang Investigasi BPKP adalah KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atauHalaman 263 dari 501 Putusan Nomor 107/Pid.SusTPK/2016/PNBag.bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan olehkeadaan di luarkemampuan manusia (force
majeure);Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 jo.
Putus : 04-08-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 376/B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 —
159 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
159 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 376/B/PK/PJK/20151.1.2.1Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluan dijelaskan mengenalprinsip kKewajaran dan kelaziman usaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independen adalahtarnsaksi yang mencerminkan kekuatan pasar (market force) danmencerminkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (armslength principle).
Register : 22-01-2020 — Putus : 20-05-2020 — Upload : 01-06-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 20 Mei 2020 — Penuntut Umum:
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
164 — 89
BENONY .A. KOMBADO, S.H., M.H.
Terdakwa:
FRANS ENOS NICO MOSMAFA, S.P.
164 — 89
pasti jumlahnya sebagai akibatperbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lala;Bahwa berdasarkan pengertian tersebut, Ahli berpendapat bahwakerugian keuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negaraatau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi denganprestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atausarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan,kelalaian seseorang atau disebabkan oleh keadaan di luarkemampuan manusia (force
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
128 — 25
128 — 25
beranjak padapenjelasan dimaksud, maka dengan tidak adanya anggaran yang tersedia,seharunya tidak pernah dilakukan kontrak, sehingga dengan demikian tidakakan pemah terjadi adanya kesepakatan untuk melakukan pembangunan.Dengan demikian terhadap fisik konstruksi yang telah dibangun tersebut, tidaklayak dilakukan pembayaran oleh NegaraMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor;kekayaan yang seharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara;atau dapat juga antara lain, karena uang yang berada di kas Negaraberkurang secara melanggar/ melawan hukum; atau asset yang menjadi milikNegara terlepas dari kepemilikan Negara secara melanggar/melawan hokumMenurut definisi, yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekuranganasset/ Kekayaan Negara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum,lalai, ataupun karena force
Putus : 04-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 377 B/PK/PJK/2015 Tanggal 4 Agustus 2015 — PT. YASULOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
139 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
139 — 45 — Berkekuatan Hukum Tetap
pembanding, makaharga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antarapihakpihak yang mempunyai Hubungan Istimewa harussama dengan atau berada dalam rentang harga ataulaba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak yangtidak mempunyai Hubungan Istimewa yang menjadipembanding;Kemudian di dalam PER 22 Bagian Pendahuluandijelaskan mengenai prinsip kewajaran dan kelazimanusaha sebagaimana berikut:Bahwa transaksi antara pihakpihak yang independenadalah transaksi yang mencerminkan kekuatan pasar(market force
Putus : 19-07-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2698 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Juli 2017 — Ir. R. NURCAHYO WIYONO, MM.
160 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
160 — 116 — Berkekuatan Hukum Tetap
melihat pekerjaan yang tidak ada di dalamkontrak di Desa Empiang pada Proyek Peningkatan Jaringanlrigasi Jangkang Kompleks Kabupaten Sanggau tahun 2010tidak dibayar;Benar ada pekerjaan kelebihan jalan dalam ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 yang tidak dibayarkan;Bahwa saksi ada melihat kondisi banjir pada saat ProyekPeningkatan Jaringan Irigasi Jangkang Kompleks KabupatenSanggau tahun 2010 (bukti foto diperlihatkan);Bahwa benar kondisi banjir adalah force
Register : 04-03-2021 — Putus : 21-07-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg Tanggal 21 Juli 2021 — Penuntut Umum:
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
173 — 112
1.YANA YUSUF, SH
2.ARDHI HARYOPUTRANTO, SH., MH
Terdakwa:
Drs. H. MAMAT RACHMAT, M.M.Pd BIN TARNYA SUPRIADI Alm
173 — 112
oleh negara.Dengan pertimbangan seperti tersebut di atas, dapat dihindarkanterjadinya kerugian Negara, penggunaan dana pemerintah dapatdipertanggungjawabkan sesual ketentuan, sehinggaakuntabilitas tindakan para pengelola keuangan Negara dapatdiwujudkan sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik(Good Government Governance).Bahwa menurut definisi, yang dimaksud dengan kerugianNegara adalah berkurangnya asset/Kekayaan Negara karenaSsuatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai, ataupunkarena force
Putus : 24-02-2015 — Upload : 25-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 116/Pid.Sus/2014/PN.Smg Tanggal 24 Februari 2015 — Drs. RUSLIN Bin RUKAN
195 — 48
195 — 48
Ketentuan Kepprestersebut boleh disimpangi apabila ada force majeurs yaitu keadaandarurat, misalnya banjir.
Register : 19-11-2014 — Putus : 18-11-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 17/Pid.Sus-TPK/2014/PN Yyk. Tanggal 18 Nopember 2014 — Dra. WAHYUNI, Apt
138 — 28
138 — 28
Terlebin Terdakwamengetahui bahwa di RSUD Kabupaten Sleman tempat dimana Terdakwa bertugas mengetahui akan keberadaan Panitia tersebut ;Meimbang, bahwa adalah bukan menjadi suatu alasan secara logikahukum, surat pesanan yang dibuat oleh Terdakwa dalam kapasitas kondisikeadaan darurat (force majeur) ataupun CITO.
Register : 16-12-2016 — Putus : 03-05-2017 — Upload : 25-07-2017
Putusan PN BANDUNG Nomor 109 /PID.Sus-TPK/2017/PN.BDG. Tanggal 3 Mei 2017 — DENI BUDIMAN, SE
162 — 43
162 — 43
hukum baiksengaja maupun lalai;Bahwa Pengertian Kerugian Keuangan Negara menurut Pedoman PenugasanBidang Investigasi BPKP adalah Kerugian Keuangan Negara adalahberkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpadiimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakanmelawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang adapada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan ataudisebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure);Bahwa dalam konteks pasal 2 dan 3 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi, kerugian Keuangan Negara yang dimaksud adalah yang disebabkanperbuatan melawan hukum (pasal 2), tindakan menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan ataukedudukannya (pasal 3);Pengertian Keuangan Negara menurut Penjelasan UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 jo.