Ditemukan 4269 data
Urut Berdasarkan
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 3/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - H. RANU, SH
157 — 103
157 — 103
dengannegara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangannegara tersebut diatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negaraterjadi pada saat (tempus
Register : 07-12-2018 — Putus : 25-04-2018 — Upload : 04-11-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tjk Tanggal 25 April 2018 — - ZAINUDIN HASAN
2818 — 3764
2818 — 3764
Kaitan korupsi dengan pencucian uang adalah korupsimenghasilkan uang hasil korupsi (predicat crime) uang hasil korupsi iniapabila disembunyikan, disamarkan dengan berbagai tindakan akanmelahirkan Tindak Pidana baru, perbuatan baru, tempus berbeda yaitumelanggar UU berbeda yaitu Tindak Pidana Pencucian Uang diatur dalamUU nomor 8 tahun 2010;Bahwa selain Tindak Pidana asal korupsi ada Tindak Pidana lain, yaituseluruh tindak pidana yang ada ancaman hukuman yang apabila adahasilnya dan disembunyikan
diperoleh sebelum kejahatanapakah dapat dikatakan sebagai proceed of crime, menurut ahli apabilaseorang swasta atau pengusaha menerima, apabila menjadimenyembunyikan menguasai dan menikmati pejabat tersebut bisadikenakan Pasal 4, namun apabila tidak ada tujuan menyamarkan hanyamenikmati bisa dikenakan Pasal 5, sehingga harus dilakukan dakwaanterpisah, apabila akhirnya didakwakan tidak ada ne bis, menjadi pidanayang berbeda, perbuatannya berbeda, perbuatan melawan hukumnyaberbeda, pasalnya berbeda, tempus
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 1/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - Drs. H. AHMAD SHOLIHAN, M.Si
157 — 1687
157 — 1687
dengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka 1menyatakan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajibannegara yang dapat dinilai dengan uang Serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangannegara tersebut diatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negaraterjadi pada saat (tempus
Register : 23-01-2025 — Putus : 20-02-2025 — Upload : 20-02-2025
Putusan PT JAKARTA Nomor 11/PID.SUS-TPK/2025/PT DKI Tanggal 20 Februari 2025 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : BUDI SAID Diwakili Oleh : BUDI SAID
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Widya Sihombing, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Handri Dwi Zulianto, SH
222 — 260
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : Widya Sihombing, S.H
Terbanding/Penuntut Umum II : Handri Dwi Zulianto, SH
222 — 260
Barang Bukti Aset nomor B dalam berkas perkara Tindak Pidana Korupsi an Tersangka Budi Said yang disita dari Budi Said yaitu :
a) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00165 dengan luas 6.080 m2 perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2020 (dalam tempus delicti) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID
b) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat
Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 03135 dengan luas 6.058 m2 perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2023 (dalam tempus delicti) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur atas nama BUDI SAID
c) 1 (satu) bidang tanah dan/atau bangunan sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 01413 dengan luas 1.753 m2 perolehan berdasarkan Akte Jual Beli tahun 2021 (dalam tempus delicti) yang terletak di Kelurahan Gebang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 57/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. WELLY ZULFIKAR, SpB. K.KL
297 — 119
297 — 119
PbrLangsung atau bagaimana, dari fungsi dilinat dimana Perbuatan Melawanhukum, tempusnya, saat kapan muncul perbuatan melawan hukum denganperaturan berlaku, kKenapa tempus penting kita melihat dimana titik api apadokter melakukan, ikut, turut serta dilihat dulu nanti error inpersona, diamelakukan tapi dilihat dulu dari mana penyimpangan itu terjadi, adaperbuatan terjadi dilihat dulu perbuatan siapa melakukan ditempustersebut ;Bahwa kalau Pengadaan barang dan jasa dilihat kKemudian managemenRSUD disini
Putus : 17-11-2014 — Upload : 20-05-2015
Putusan PN NUNUKAN Nomor 184/Pid. B/2010/PN.Nnk Tanggal 17 Nopember 2014 — Ir. H. SUWONO THALIB
125 — 66
125 — 66
Dalam ketentuan pasal 143 ayat(2) huruf b dirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas dan lengkapmengenai tindak pidana yang didakwakan denganmenyebutkan waktu (tempus delicti) dan tempat tindakpidana pernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demihukum 52222222Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh Surat Edaran JaksaAgung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16November 1993, yang kemudian dijelaskan dengan Surat Edaran JaksaAgung
Register : 23-07-2021 — Putus : 15-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PT KUPANG Nomor 25/PID.SUS-TPK/2021/PT KPG Tanggal 15 September 2021 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : S. HENDRIK TIIP, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
355 — 281
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : AGUSTINUS CHRISTOFORUS DULA. Diwakili Oleh : Suyary Timbo Tulung, SH,.MH
355 — 281
menghitung kerugian keuangan negaradengan total loss berdasarkan laporan yang dibuat ahli Penilai AsetJACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev tahun 2020 (nomor laporan:BPAD.A1.3/000.031/2072/2020 tanggal 11 Desember 2020);2) Bahwa menurut ahli JACOBUS MAKIN, ST.M.Ec.Dev ada prinsip cutoff dalam Ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI) yaitu prinsiptempus dan lokus penilaian artinya, hasil penilalian berlaku sesuaisaat penilain dan tidak berlaku surut, sebaliknya fakta hukum yangdiperoleh dipersidangan, bahwa tempus
Register : 21-01-2013 — Putus : 12-06-2013 — Upload : 12-03-2014
Putusan PN MATARAM Nomor 2/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR Tanggal 12 Juni 2013 — - JUANDI SETIAWAN
209 — 631
209 — 631
perjanjiandengan negara ;Menimbang bahwa dalam UndangUndang RI Nomor : 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara Ketentuan Umum pasal 1 angka menyatakan Keuangan Negaraadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang sertasegala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dijadikan milik negaraberhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut'.Menimbang bahwa berdasarkan rumusan kerugian keuangan negara tersebutdiatas, dapat dijelaskan kerugian keuangan negara terjadi pada saat (tempus
Register : 17-07-2019 — Putus : 18-09-2019 — Upload : 19-09-2019
Putusan PN BANJARBARU Nomor 240/Pid.B/2019/PN Bjb Tanggal 18 September 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN
207 — 136
MUHAMMAD INDRA, SH
Terdakwa:
IRMI RIDHA Als IRMI Binti H. AHMAD RIDWAN
207 — 136
Saksi korban ERNI JUWITA ALIAS ERNA total uang tunai kurang lebih sebesarRp. 144.700.000.000, (seratus empat puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah),terakhir ada Hari Senin tanggal 9 Mei 2017 bertempat di mesin ATM di Jalan A.Yani km 33,5 Kota Banjarbaru;Bahwa perbuatanperbuatan tersebut di atas adalah berdiri sendirisendiri yaituwaktu (tempus delicti) dan tempat (locus delicti), dan kerugiannya berbeda satusama lainnya sedangkan perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa, maka haltersebut dapat
Register : 21-06-2018 — Putus : 22-10-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 54/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 22 Oktober 2018 — Penuntut Umum:
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
1037 — 675
JOKO HERMAWAN, SH
Terdakwa:
MOHAMMAD YAHYA FUAD
1037 — 675
dilihat di Pasal UUNo 1 Tahun 2004 yang memperinci apa tugas dan wewenang Bupati yang apabiladilihat adalah lebin kepada pemegang kebijakan bukan pengguna anggaran;Bahwa pelelangan bukan kewenangan dari Kepala Daerah namun merupakankewenangan dari OPD terkait, untuk pengadaan itu pada tataran PenggunaAngaran;Bahwa terkait penerimaan uang rintisan proyek dari pengusahapengusaha kepadaseseorang yang digunakan sebagai penggantian runtisan poroyek (Suap ke pusat)agar suatu dana turun maka dapat dilihat tempus
Register : 09-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 27-03-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 42/PID.SUS/TPK/2013/PN-BNA Tanggal 27 Februari 2014 — Prof. DR. DARNI M. DAUD, MA Bin M. DAUD
106 — 19
106 — 19
Putusan No. 42/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA.uang/aliran dana yang diperuntukkan untuk sesuatu pekerjaanyang menurut UndangUndang itu dilegitimasi di sini ada prosesHukum Administrasi yang berjalan, dalam perjalanannyaadanya aliran uang yang tercatat maka dalam hal aliran uangtelah beralih ke Pengelola dan tidak disalurkan sesuai denganketentuan maka Pengelola yang diminta pertangungjawabannyasesuai dengan tempus delictie yaitu kapan uang tersebut hilang,jadi dalam hal yang dapat diminta pertanggungjawabannyaadalah
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009 Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1416 — 1103 — Berkekuatan Hukum Tetap
1416 — 1103 — Berkekuatan Hukum Tetap
usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha(conduct); dan keempat, kebijakan (praktek) usaha tersebut menimbulkanatau dapat menimbulkan dampak negatif terhadap persaingan, dimanasecara hukum unsurunsur tersebut secara komulatif harus terpenuhi untukmembuktikan adanya pelanggaran Pasal 17 ayat (1) UndangUndangNo. 5/1999.Bahwa secara hukum apabila suatu pihak diduga melakukan pelanggaranterhadap suatu peraturan in casu Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No.5/1999, maka saat terjadinya atau tempus
Namun dalam perkara iniputusan Termohon mengandung ketidakjelasan dan adanya salingpertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lainnyamenyangkut mengenai waktu atau tempus terjadinya pelanggaran.Ketidakjelasan terhadap waktu atau saat terjadinya pelanggaransebagaimana dimaksud tersebut nampak dalam memberikan pertimbanganatas unsur ketiga Pasal 17 ayat (1) UndangUndang No. 5/1999, yaitupelaku usaha tersebut menerapkan sebuah kebijakan (praktek) usaha(conduct) (vide uraian butir putusan
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 58/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — dr. KUSWAN AMBAR PAMUNGKAS, SpBP
304 — 68
304 — 68
Pidana ;Bahwa medepleger yakni semua pelaku berperan sebagai alat yang sama ;Bahwa disini ada 2 arahan ada tindakan dokter yang dilakukan tindakanoprasi alat dokter sendiri parameter managemen alat digunakan dibayarmanagemen, proses pembayaran perbuatan Melawan Hukum, kita melihatrangkaian dulu kita melihat fungsi masingmasing ada PengadaanLangsung atau bagaimana, dari fungsi dilinat dimana Perbuatan Melawanhukum, tempusnya, saat kapan muncul perbuatan melawan hukum denganperaturan berlaku, kenapa tempus
Putus : 06-02-2013 — Upload : 07-01-2014
Putusan PN NUNUKAN Nomor 185 /Pid.B/2010/PN.Nnk Tanggal 6 Februari 2013 — Ir. H. SUJENDRO EDY NUGROHO, MM
120 — 68
120 — 68
Dalamketentuan pasal 143 ayat (2) huruf bdirumuskan bahwa surat dakwaan harusmemuat uraian secara cermat, jelas danlengkap mengenai' tindak pidana yangdidakwakan dengan menyebutkan waktu(tempus delicti) dan tempat tindak pidanapernah dilakukan, dengan konsekuensi suratdakwaan batal demi hukum ;Bahwa, ketentuan KUHAP tersebut dipertegas oleh SuratEdaran Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : SE004/J.A/11/1993, tanggal 16 November 1993, yang kemudiandijelaskan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda TindakPidana
Register : 05-12-2018 — Putus : 02-05-2019 — Upload : 14-10-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2018/PN Pbr Tanggal 2 Mei 2019 — drg. MASRIAL, SpBM
475 — 1336
475 — 1336
Pidana ;Bahwa Mede Pleger adalah semua pelaku berperan sebagai alat yangsama ;Bahwa disini ada 2 arahan ada tindakan dokter yang dilakukan tindakanoprasi alat dokter sendiri parameter managemen alat digunakan dibayarmanagemen, proses pembayaran perbuatan Melawan Hukum, kita melihatrangkaian dulu kita melihat fungsi masingmasing ada PengadaanLangsung atau bagaimana, dari fungsi dilinat dimana Perbuatan Melawanhukum, tempusnya, saat kapan muncul perbuatan melawan hukum denganperaturan berlaku, kKenapa tempus
Register : 13-07-2020 — Putus : 18-06-2021 — Upload : 19-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bdg Tanggal 18 Juni 2021 — Penuntut Umum:
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
630 — 392
BAMBANG WINARNO, SH., MH
Terdakwa:
IRYANTO,ST,M.Si Bin MUHAMAD HAKIM
630 — 392
Jadi beberapa perbuatan adalocus dan tempus yang berbeda untuk masingmasing perbuatan tetapi berasaldari satu keputusan kehendak, sehingga kemudian dipandang sebagai berlanjut.Ini merupakan satu bentuk varian dari concursus yang hakekatnya satuperbuatan tapi berlanjut secara terus menerus dalam beberapa kali perbuatan; Bahwa terdapat ketentuan mengenai concursus realis. Apabila ada beberapa kalipenyuapan masingmasing berdiri sendiri dan orangnya sama berarti ituconcursus realis.
Putus : 28-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2152 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 28 Januari 2015 — Drs. H. AHMAD JAUHARI, M.Si
162 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
162 — 106 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unsur Obyektif berupa uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenaitindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempattindak pidana yang dilakukan.Sehingga selain surat dakwaan menyebut /ocus tempus dan locus delictjuga harus secara terperinci diuraikan dengan jelas mengenai unsurtindak pidana yang didakwakan, sesuai dengan rumusan pasal tindakpidana yang dilanggar.
Register : 11-03-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 11-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 303/Pid.B/2020/PN JKT.SEL Tanggal 30 Juli 2020 —
1050 — 1954
1050 — 1954
., namun ini bukan final statement bahwa ini penggelapan, halini harus diperiksa kalau sampai ada hak orang lain, karena ada unsursebagian milik orang lain, kita tidak bicara prosentase, kalau memang adabagian orang lain yang hilang, maka jadilah ini;Bahwa ada informasi yang berbeda di sini, kalau tadi ada yang mengatakanbahwa deposito dicairkan, pada tempus itu, maka Ahli katakan hilangnya hakkeperdataan.
Register : 05-03-2020 — Putus : 27-05-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PN KENDARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi Tanggal 27 Mei 2020 — Penuntut Umum:
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
325 — 634
ABUHAR, SH.,MH.
Terdakwa:
Ir. ABDUL RIFAI, M.Si
325 — 634
tetap mengacu kepada ketentuan KUHAP karena hal tersebuttidak diatur dalam undangundang TPPU dimana penyidik memiliki Kewenangan untukmelakukan penyitaan atas asetaset atau harta kekayaan milik tersangka yang didugadiperoleh dengan mempergunakan harta kekayaan hasil tindak pidana berdasarkanpertimbangan penyidik dan faktafakta yang ditemukan pada saat proses penyidikan,misalnya adanya ketidasesuaian antara penghasilan riil tersangka dengan asset yangdimilikinya dan asset tersebut diperoleh dalam tempus
Putus : 13-04-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1295 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 13 April 2016 — H. FITRI RIFANI, SH., MH., bin H. DARKANI SEMAN
175 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
175 — 119 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tempus Mantuil Basirih8.000.000,00Rt. 54 Kel. Kelayan Selatan Kec. B. Masin Selatan190 Pengurus Langgar AlJihad JI. Teluk Kelayan Gg. Sedatu Rt.8.000.000,004 Kel. Kelayan Barat Kec. B. Masin Selatan191 Panitia Langgar Nurul Muslimin JI. Kelayan Besar Rt. 1 Kel.8.000.000,00Tanjung Pagar Kec. B.Masin Selatan192 Pengurus Langgar Nur Haq JI. Kelayan B Tengah Gg.98 4 Y 9 9 8.000.000,00Gembira Rt. 17 Kel. Kelayan Tengah Kec. B. Masin Selatan193 Panitia Langgar AlHuda JI.
Tempus Mantuil Basirih UluRT. 46/11 Kel. Kelayan Selatan Kec. Banjarmasin Selatan 8.000.000,00508 Pengurus Langgar JANNATUN NAIM JI Tunjung Maya RT.32/02 Kel. Karang Mekar Kec. Banjarmasin Timur 8.000.000,00509 Panitia Langgar SUKA DAMAI JI. Antasari Gg. Il SukaDamai RT. 9 Kel. Pekapuran Laut Kec. Banjarmasin Tengah 8.000.000,00510 Pengurus Langgar AL AMIN JI. Simpang Bali RT.14/05 Kel.Antasan Besar Kec. Banjarmnasin Tengah 8.000.000,00511 Pengurus Kelompok Tani Desa Galam Kec. Bajuin Kab.