Ditemukan 5678 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum filce fores fance majene majeri fonce florce forte folce mansure majekur majenne mannure maserre
Penelusuran terkait : 1 (satu) unit sepeda motor merk yamaha force one nopol. : kt 5056 k warna merah biru putih dengan no mesin : 4wh-509592 dan no rangka : mh34nst0113k832096
Pengadilan PN TUAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2014 — Putus : 29-07-2015 — Upload : 05-04-2016
Putusan PN TUAL Nomor 23/PDT.G/2014/PN Tul
Tanggal 29 Juli 2015 — JOSEPH E. SAVSAVUBUN PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. Team Leader Business Banking Floor Ambon Pantai Mardika) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk DI Jakarta, Cq. PT.BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk Wilayah Makassar Cq. PIMPINAN PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Kepala Cabang Pembantu Tual) PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk di Jakarta Cq. PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk Wilayah Makassar AHMAD YANI Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang (KPKNL) Ambon
178 — 87
  • Barang yang akan dilelang dalam status sita jaminan / sita eksekusi / sitapidana kusus lelang non eksekusi ; e) Tidak memenuhi legalitas formal subjekk dan objek lelang karenaterdapat perbedaan data pada dokumen persyaratan lelang ; f) Penjual tidak dapat memperlihatkan atau menyerahkan asli dokumenkepemilikan kepada Pejabat Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal18 (OD) ge 910h) Pengumuman lelang yang dilaksanakan penjual tidak dilaksanakan sesual peraturan perundangundangan ;i) Keadaan memaksa (force
Pengadilan PN SERANG Perdata Khusus PHI
Putus : 02-06-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN SERANG Nomor 27/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Srg
Tanggal 2 Juni 2021 — PT. INDOBLOK MITRA LESTARI INDUSTRI Lawan Ade setia purnama, Dkk
294 — 79
  • dalam kaitan pemutusan hubungan kerja inidisimpulkan terkesan lebih memaksa agar para Penggugat mengambil kompensasitersebut;Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 151 ayat(2) terkait wajib dirundingkandan ketentuan Pasal 164 ayat(1) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan menyebutkan Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungankerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaanmengalami kerugian secara terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force
Pengadilan PN PALU Pidana Khusus
Register : 29-01-2019 — Putus : 25-04-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN PALU Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pal
Tanggal 25 April 2019 — Penuntut Umum:
DENY KURNIAWAN, S.Kom.,SH
Terdakwa:
SUYANTO
101 — 45
  • Palpekerjaan; 4) Nilai Pekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6)Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force majeur;dan 8) Sanksi, termasuk denda keterlambatan.;5) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 Tahun 2015 tentang Tata CaraPengadaan Barang/Jasa Desa dikabupaten Banggai pada Pasal 12ayat (4) Point (a) dan (b) a).
    Rencana Anggaran Biaya;4) Peraturan Bupati Banggai Nomor 40 tahun 2015 Tentang Tata CaraPengadaan Barang/ Jasa Desa Di Kabupaten Banggai, disebutkandalam Pasal 12 ayat (4) point g: Berita acara hasil negosiasidituangkan dalam surat perjanjian antara Ketua TPK dan penyediabarang/ jasa yang berisi paling sedikit: 1) tanggal dan tempat dibuatnyaSurat perjanjian; 2) Para pihak; 3) Rung lingkup pekerjaan; 4) NilaiPekerjaan; 5) Hak dan kewajiban para pihak; 6) Jangka waktupelaksanaan pekerjaan; 7) Keadaan force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-04-2014 — Upload : 04-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 29 April 2014 — FACHRUDIN YASIN, DK
525 — 913 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • merupakan transaski biasa (common bankingpractice) yang umum dilakukan di perbankan nasional maupuninternasional;2 Poses persetujuan refinancing atas porsi sustainable loan PT ATM danPT ABM tidak melanggar prinsip kehatihatian bank (prudential bankingprinciple);Proses penandatanganan perjanjian kredit dan proses pencairan kreditselanjutnya tidak lagi berada dalam kewenangan tugas Terpidana I danterpidana II;Macetnya fasilitas kredit yang diberikan kepada PT ATM dan PT ABMlebih disebabkan adanya force
    majeure;Dengan demikian persetujuan yang dilakukan para Terdakwa/ParaPemohon PK dalam proses pemberian fasilitas kredit untuk refinancingporsi sustainable loan PT.
Pengadilan PN PASAMAN BARAT Pidana Khusus
Register : 21-12-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 21-02-2022
Putusan PN PASAMAN BARAT Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Psb
Tanggal 14 Februari 2022 — Penuntut Umum:
MEGA NANDA BENIV FITRIA, S.H
Terdakwa:
RIDWAN Pgl RIDWAN Bin NURSAM Alm
277 — 158
  • Kebun yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar danketiganya dibeli oleh Terdakwa;Bahwa pembelian kebun tersebut awalnya diberikan dengan sepedamotor Yamaha Force One pada Mamak Saksi Korbanseharga Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) denganketentuan tanah tidak boleh diperjualbelikan;Bahwa nama Mamak Saksi Korban MM tersebut adalahINANG almarhum;Bahwa harga buah kelapa sawit saat ini adalah Rp2.600,00 (dua ribuenam ratus rupiah) atau Rp.2.700,00 (dua ribu tujuh ratus rupiah) perkilonya;Bahwa
Pengadilan PN YOGYAKARTA Perdata Khusus PHI
Register : 22-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 13/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Yyk
Tanggal 25 Nopember 2020 — MITA YENIARI, DKK LAWAN PIMPINAN BAKPIA PATUK TUJUH LIMA
516 — 157
  • Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 164 Ayat (3) UndangUndang Nomor 13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/ouruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut atau bukankarena keadaan memaksa (force majeur) tetapi perusahaan melakukanefisiensi, dengan ketentuan pekerja/ouruh berhak atas pesangon sebesar 2(dua) kali ketentuan Pasal 158 Ayat (2), uang penghargaan masa kerjasebesar 1 (satu) kali ketentuan
Pengadilan PN BENGKULU Perdata Khusus PHI
Register : 12-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/PHI/2014/PN Bgl
Tanggal 10 Nopember 2014 — 1. BUDI DARMAWAN 2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
221 — 149
  • )Tidak lulus masa percobaan Tidak berhak kompensasi Pasal 154Selesainya PRWT Tidak Berhak atas Pasal 154 huruf bKompensasi Pekerja melakukan PelanggaranPerjanjian Kerja, Perjanjian KerjaBersama, atau Peraturan Perusahaan1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 161 Ayat (3) Pekerja mengajukan PHK karenapelanggaran pengusaha2 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 169 Ayat (1) Pernikahan antar pekerja (jika diaturoleh perusahaan )1 kali UP, 1 kali UPMK, danUPHPasal 153 PHK Massal karena perusahaan rugiatau force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 07-08-2014 — Upload : 02-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 264/C/PK/PJK/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — PT. LEE COOPER INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
71 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan PT DEF (DEFDepartement Store) menyediakan tempat/counter bagi Pemohon Bandinguntuk menjual produknya dengan perjanjian Pemohon Banding akanmemberikan margin antara 31.5% sampai dengan 35% dari omzet penjualankepada pihak yang menyediakan tempat;Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 264/C/PK/PJK/2014Bahwa untuk keperluan tersebut, Pemohon Banding harus merekrut danmembayar sendiri gaji pramuniaganya, dan apabila terjadi kehilanganbarang di counter dan atau terjadi force majeur menjadi beban
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 08-10-2018 — Putus : 14-11-2018 — Upload : 30-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 445/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 14 Nopember 2018 — Pembanding/Penggugat : Bramanto Nurdewana selaku Direktur Utama sekaligus Penanggung Jawab Utama atas P.T. Anom Adibrata
Terbanding/Tergugat III : Letkol Dr. Agus Sutarman
Terbanding/Tergugat I : Pemerintah Negara RI Cq. Kepala Bank BRI Kantor Cabang Pembantu RSPAD Gatot Subroto
Terbanding/Tergugat VI : Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Bekasi
Terbanding/Tergugat IV : Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bekasi
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Riyadi bekas Pimpinan Bank BRI Cabang Pembantu RSPAD Gatot Soebroto
Terbanding/Tergugat VII : Aryo Santigi
Terbanding/Tergugat V : P.T. Central Asia Balai Lelang, Perwakilan Jakarta
60 — 41
  • putusan No.445/Pdt/2018/PT.BDGdan Perpanjangan Kredit, sehingga total kredit Penggugat adalahsejumlah delapan ratus lima puluh juta rupiah (Rp. 850.000.000,)yang didapat dari kredit pertama ditambah tiga ratus juta rupiah(Rp.300.000.000,) yang didapat dari kredit kedua, sehingga jumlahtotal utang Penggugat kepada Tergugat adalah sejumlah satu milyarseratus lima puluh juta rupiah ( Rp. 1.150.000.000,); ( vide: bukti P7 )Bahwa, selanjutnya terjadi kejadian luar biasa yang tidak dapatdihindarkan (force
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 26-10-2020 — Putus : 11-01-2021 — Upload : 21-01-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 605/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 11 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat : Tuan MUHAMMAD AMIR INGRATUBUN
Terbanding/Tergugat I : Bapak Takehiko Nakao
Terbanding/Tergugat II : Bank Pembangunan Asia atau The Asian Development Bank ADB dan semua komponennya
Terbanding/Turut Tergugat : Keuangan Republik Indonesia
148 — 119
  • The expressions contract ofemployment and terms of appointment include all pertinentregulations and rules in force at the time of allegednonobservance, including the provisions of the Staff RetirementPlan and the benefit plans provided by the Bank to the staff.Terjemahan (dengan penegasan)a112Pasal Il1.
Pengadilan PN GIANYAR Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 23-04-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 191/Pdt.G/2017/PN Gin
Tanggal 18 April 2018 — Penggugat:
1.I Made Suardika
2.Ni Made Mawarni
Tergugat:
1.Anak Agung Ngurah Agung SE
2.Anak Agung Oka Agung SS
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Gianyar
86 — 72
  • tanahsengketa disebabkan oleh karena abrasi serta oleh Majelis Hakimdalam pertimbangannya menyebutkan bahwa peranjian yangdilakukan Para Penggugat dan Para Tergugat yang telahdituangkan dalam Akta Perjanjian Nomor 34 tertanggal 582013yang dibuat pada Notaris Ketut Alit Nariasih Dadu,SH terjadi padatahun 2013 atau jauh setelah terjadinya abrasi atau dengan katalain abrasi terjadi lebih dahulu dari pada penanjian, kecuali setelahperjanjian dilakukan terjadi abrasi maka dapat disebut bencanaalam (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 27-11-2012 — Upload : 17-05-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414 K/PDT.SUS/2012
Tanggal 27 Nopember 2012 — M. JAKFAR Alias JAKFAR. dkk ; PT. SRI REJEKI MEBELINDO
47 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • perundingan Bipartit bahkan tidak pernah hadirdalam persidangan di PHI Surabaya ini), hal ini sudah sangat jelasmenunjukkan bahwa hubungan industrial antara para pemohon kasasidengan Termohon Kasasi sudah tidak harmonis lagi, makasebagaimana diatur dalam Pasal 164 ayat (8) UU No. 13 Tahun 2003yang menyatakan Pengusaha dapat melakukan pemutusanhubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan tutupbukan karena mengalami kerugian 2 (dua) tahun berturutturut ataubukan karena keadaan memaksa (force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Merek
Putus : 04-12-2017 — Upload : 24-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1300 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 4 Desember 2017 — EIK ENGINEERING SDN. BHD VS PT ENGINEERING INDONESIA KARYA
526 — 330 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • This agreement shai come into force on the 15 October 2012 and shallsubsist (subject to termination hereunder) for a period of three (2) yearsfrom that date and shall be subject to review where the Supplier reserversthe absolute rights and discretion to renew for further periods notexceeding 12 months on each occassion on the terms and conditions asmay be agreed between the parties;Terjemahan bebasnya:Periode3.
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 04-03-2015 — Putus : 15-10-2015 — Upload : 15-12-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 50/PDT.SUS.PHI/ 2015/PN.BDG
Tanggal 15 Oktober 2015 — ARIS FAHRIZAL; ASRIL HENDRI; JAMILAH; SUPRI HELMI; L A W A N; PT. MULTI LESTARI;
78 — 17
  • Undangundang Nomor 13 tahun 2003 Tentang Ketenaga Kerjaan pasal 164ayat 1 dan 2 menyatakan:Ayat (1) : Pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerjaterhadap pekerja/ourunh karena perusahaan tutup yangdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terusmenerus selama 2 (duo) tahun, atau keadaan memaksa(force majeur), dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atasuang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 29-04-2009 — Upload : 03-11-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731K/PIDSUS/2009
Tanggal 29 April 2009 — JAT LIE CHANDRA alias CECE
99 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • For, if the state were to resort to killing in orderto enforce its will, it would legitimize the very behavior which the law sought torepress, namely the use of deadly force to settle disputes " ;Secara keilmuan, argumen Cesare Beccaria tersebut sangat menarik dan dapatdibenarkan sebagai dasar pijakan kerangka konseptual untuk menganalisislebin lanjut mengenai utilitas dan implementasi pidana mati.
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 18-07-2019 — Putus : 17-10-2019 — Upload : 25-10-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 422/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 17 Oktober 2019 — Pembanding/Tergugat III : CARRIER SINGAPORE PTE LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Terbanding/Penggugat : PT TOPJAYA SARANA UTAMA Diwakili Oleh : APRILDA FIONA, SH.MH.
Terbanding/Turut Tergugat I : TOSHIBA CORPORATION Diwakili Oleh : TOSHIBA CORPORATION
Terbanding/Turut Tergugat II : CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat I : TOSHIBA CARRIER CORPORATION Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
Turut Terbanding/Tergugat II : TOSHIBA CARRIER THAILAND CO., LTD Diwakili Oleh : HISWARA BUNJAMIN and TANDJUNG
669 — 3469
  • meminta Para Tergugatuntuk mengganti seluruh pengeluaran pengiklanan dan pemasaran yang telahdisepakati untuk ditanggung secara sepihak oleh Penggugat;Lebih lanjut, selain ketentuan Pasal 8 Perjanjian Distribusi 1998 di atas, kamihendak memohon perhatian Majelis Hakim yang Terhormat pada Pasal 5Perjanjian Distribusi 1998sebagai berikut:"Sarana (mengacu pada Penggugat dalam Perjanjian Distribui 1998) shall bear alltaxes, assessments, duties, charges and other expenses imposed by laws andregulations in force
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Kepegawaian
Register : 25-07-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 18-02-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 153/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 5 Februari 2015 — Ir. BIEN SUBIANTORO, MM. MBA;KETUA DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
151 — 60
  • Direksi Bank BJB telah menyampaikan seluruh tindakanperbaikan (corrective actions) yang telah dilaksanakan ataspengadaan tanah dan/ atau bangunan gedung kantor Bankbjb sesuai petunjuk dari OJK, yang pokoknya mengaturperihnal Kecukupan Komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atau Bangunan serta Pertimbangan Pembentukan GugusTugas (Task Force) Yang Secara Khusus MelaksanakanPengawasan Terhadap Penyelesaian Proses PengadaanGedung Kantor.2.
    Terkait dengan tindakan perbaikan (corrective actions) ataskecukupan komposisi Tim Pengadaan Tanah dan/atauHalaman 37 dari 173 halaman Putusan Pkr No. 153/G/2014/PTUNJKT38Bangunan serta pertimbangan untuk pembentukan GugusTugas (Task Force) yang secara khusus melaksanakanpengawasan terhadap penyelesaian proses pengadaangedung kantor sebagaimana dinyatakan dalam surat BankIndonesia Nomor : 15/91/DPKP/Bd/Rahasia, tertanggal 30Desember 2013, bahwa pada saat ini sedang dilakukanpengkajian mengenai hal
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 20-04-2021 — Putus : 04-06-2021 — Upload : 04-06-2021
Putusan PT PEKANBARU Nomor 16/PID.SUS-TPK/2021/PT PBR
Tanggal 4 Juni 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ARIEF RATE
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
141 — 71
  • denganketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku telah timbulkerugian negara berdasarkan audit penghitungan kerugian negara,maka badan usaha bertanggungjawab terhadap kerugian negaradapat dimintakan pertangungjawaban hukum dalam hal inipertanggungjawaban dalam hukum pidana (tindak pidana korupsi) Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force
    Bahwa berdasarkan keterangan ahli Syakran Rudy berpendapat :> Bahwa kerugian Negara adalah berkurangnya asset/ kekayaanNegara karena suatu perbuatan melanggar/ melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur.
Pengadilan PN Gedong Tataan Perdata Tanah
Register : 14-10-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN Gedong Tataan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Gdt
Tanggal 27 April 2021 — PENGGUGAT : ENDRAWATI TERGUGAT : - M. ALI - PT. BANK NEGARA INDONESIA Persero Tbk Cabang Tanjung karang - Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bandar Lampung - Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Pesawaran
184 — 76
  • Pengumuman Lelang yang dilaksanakan Penjual tidak sesuaiperaturan perundangundangan;h. keadaan memaksa (force majeur) atau kahar;i. terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangi padapelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;J. Nilai Limit yang dicantumkan dalam Pengumuman Lelang tidaksesuai dengan surat penetapan Nilai Limit yang dibuat olehPenjual; atauk.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 01-11-2018 — Putus : 22-10-2019 — Upload : 01-10-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 855/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 22 Oktober 2019 — A. ASRIANI AMINAH lawan DIREKTUR UTAMA PT. SYNTHESIS KARYA PRATAMA
392 — 375
  • Bahwadalam UUPK secara khusus tidak diatur tentang batasan batasanwanprestasi maka kembali harus menekankan kepada asas kepastianhukum, asas keseimbangan dan keadilan, seperti konsumen berhakuntuk memutuskan perjanjian apabila pelaku usaha wanprestasi; Bahwa harus dilihat apakah konsumen telah diinformasikan mengenaikeadaan gagal bayar, sebaiknya konsumen diberikan kesempatan untukmenyatakan pembelaannya, misalnya dilihat juga keadaan force majeuratau keadaan memaksa sehingga konsumen tidak dapat