Ditemukan 5175 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pelita petta pedata petitum perdta petitaã petitsa pekita penita petiga petika petite
Penelusuran terkait : Putusan majelis hakim tinggi ultra petita/melebihi dari tuntutan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 16-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1681 K/Pdt/2017
Tanggal 16 Agustus 2017 — PT WIRA PRIMA ENERGI, dk vs PT DA FEN INDONUSA, dkk
395 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa dengan demikian Putusan 467/PDT/2016/PT BDG. yangmenguatkan Putusan Nomor 334/Pdt.G/2014/PN Bks. yang pertimbanganhukumnya mengatakan bahwa jual beli saham dalam perkara a quo tidakdilalui dengan adanya RUPS terlebih dahulu adalah suatu putusan yangmelebihi dari yang diminta (ultra petita) dan telah melanggar hukum acarasebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 ayat (3) HIR;6.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 18-02-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 508 PK/Pdt/2015
Tanggal 18 Februari 2016 — PT PERKEBUNAN NUSANTARA II (dahulu PTP IX) vs ROKANI, dkk
238 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan putusan PengadilanTinggi di Medan/Judex Facti tersebut di atas dikualifisir telah melampauibatas wewenang (melanggar azas hukum ultra petitum partium/ultra petita)sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 189 Rbg ayat (3) dinyatakandengan tegas bahwa Hakim dilarang menjatuhkan putusan atas halhal yangtidak diminta atau mengabulkan lebih daripada yang digugat.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2017 — Putus : 10-10-2017 — Upload : 15-03-2018
Putusan PN MATARAM Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Mtr
Tanggal 10 Oktober 2017 — . Pidana - MAROLLAH,SH (Penuntut Umum). - Drs. H. RUSYDI, M.Si. ( Terdakwa )
81 — 40
  • jawab Terdakwa yang telah menguntungkan orang lain dalam hal iniMuhamad Yasin;Menimbang, bahwa Majelis Hakim memutus perkara tidak hanya ansihberdasarkan surat dakwaan, akan tetapi Majelis Hakim memperhatikan secaraseksama faktafakta yang terungkap dipersidangan;Menimbang, bahwa tujuan berlakunya hukum bukan sematamata untukkepastian hukum namun juga demi tercapainya suatu keadilan dankemanfaatan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas,maka Majelis Hakim menerapkan azas ultra petita
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 16-04-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PA MAKASSAR Nomor 931/Pdt.G/2018/PA.Mks
Tanggal 23 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
81 — 43
  • gugatanPenggugat, yakni objek yang disebutkan dalam bukti tersebut merupakan hartabersama ALMARHUM dengan Penggugat dan Tergugat ;Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan Bukti T30 dan T31.Sebenarnya kedua objek tersebut, ditinjau dari segi tahun perolehannya jugaPutusan No. 931/Pdt.G/2018/PA.Mks.213Halamanadalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat , tetapi tidak dituangkan kedalam amar putusan, karena asas peradilan menentukan Hakim tidak dibolehkanmengabulkan lebih dari yang dituntut (u/tra petita
Pengadilan PN SERANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-06-2015 — Upload : 30-09-2016
Putusan PN SERANG Nomor 32/Pdt.G/2014/PN Srg
Tanggal 9 Juni 2015 — Perdata P : HAMZAH T : HARJANTO JASIN, DKK
610 — 368
  • memenuhi 3 (tiga) syaratpokok yang bersifat kumulatif, yaitu :1. bagian komparasi berisi identitas para fihak yang memiliki legalstanding atau kualitas yang tepat baik sebagai Penggugatmaupun sebagai Tergugat atau Para Penggugat dan sebagaiPara Tergugat atau Turut Tergugat;2. bagian fundamentum petendi atau posita gugatan berisi uraiansecara sistematik, jelas dan ringkas tentang suatu peristivahukum, dan didasarkan pada ketentuan hukum yang berlakudalam mengajukan surat gugatan tersebut;3. bagian petita
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SAPUAN BIN WAHAB
123 — 70
  • (ultra petita).6 Bahwa fungsi surat dakawaan sebagaimana dimaksud pasal 143ayat (1) dan ayat (2) KUHAP secara jelas menyatakan BahwaSurat Dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untukmembuktikan bersalah tidaknya terdakwa.7 Bahwa setelah Surat Dakwaan dibacakan didepan persidanganJaksa Penuntut Umum juga tidak diperbolehkan mengubah SuratDakwaan termasuk menambah eksistensi pasal dalam tuntutanpidana yang dijadikan dasar untuk mengajukan terdakwa ke mukapersidangan.8 Bahwa Jika Jaksa Penuntut
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 10-05-2021 — Putus : 07-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 427/Pdt.Sus-Arbt/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Juli 2021 — Penggugat:
PT CITRA LAMPIA MANDIRI
Tergugat:
1.PT DAMAI ABADI SAMUDRA
2.BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (“BANI”)
293 — 224
  • SelSehingga walaupun sudah dihapus olen Mahkamah Konstitusi, tetapi sebagaiprinsip masih hidup dan dihormati, Majelis Hakim masih bisa menafsirkan haltersebut; Bahwa kalau didalam putusan arbitrase mengandung Ultra Petita atau melanggarUndangUndang, atau tidak memberikan pertimbangan yang cukup.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 17-01-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 81/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
Dr. Drs. H. BANDO AMIN C. KADER, MM. BIN A. KADIR
134 — 43
  • (ultra petita).6 Bahwa fungsi surat dakawaan sebagaimana dimaksud pasal 143 ayat (1)dan ayat (2) KUHAP secara jelas menyatakan Bahwa Surat Dakwaanmerupakan dasar bagi Penuntut Umum untuk membuktikan bersalahtidaknya terdakwa.Halaman 246 dari 260 halaman Putusan Nomor 81/Pid.SusTPK/2018/PN Bgl7 Bahwa setelah Surat Dakwaan dibacakan didepan persidangan JaksaPenuntut Umum juga tidak diperbolehkan mengubah Surat Dakwaantermasuk menambah eksistensi pasal dalam tuntutan pidana yangdijadikan dasar untuk
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 07-08-2018 — Putus : 18-12-2018 — Upload : 13-02-2019
Putusan PN BENGKULU Nomor 82/Pid.Sus-TPK/2018/PN Bgl
Tanggal 18 Desember 2018 — Penuntut Umum:
M. JURIKO WIBISONO, S.H
Terdakwa:
SYAMSUL YAHEMI,SH BIN Alm H. SYAUKANI
137 — 66
  • (ultra petita).Bahwa fungsi surat dakawaan sebagaimana dimaksud pasal 143ayat (1) dan ayat (2) KUHAP secara jelas menyatakan BahwaSurat Dakwaan merupakan dasar bagi Penuntut Umum untukmembuktikan bersalah tidaknya terdakwa.Bahwa setelah Surat Dakwaan dibacakan didepan persidanganJaksa Penuntut Umum juga tidak diperbolehkan mengubahSurat Dakwaan termasuk menambah eksistensi pasal dalamtuntutan pidana yang dijadikan dasar untuk mengajukanterdakwa ke muka persidangan.Bahwa Jika Jaksa Penuntut Umum maumerubah
Pengadilan PN PADANG Pidana Umum
Register : 20-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN PADANG Nomor 465/Pid.B/2021/PN Pdg
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
TOMMY BUSNARMA, SS. SH. MH.
Terdakwa:
1.DELFI ANDRI PGL DELFI
2.EKO POSKO MALLA ASYKAR PGL EKO
742 — 247
  • Tahun1958 tentang penghapusan tanah partikelir, sejak 24 Januari 1958menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara.Bahwa Karena objek sengketa dapat direkonstruksi, batasbatasnya di lapangan Jjelas, telah dilakukan pengukuran, dan amarputusan pengadilan sebagian persil eigendom 1794, sehingga Petagambar pada Berita Acara letak/taruh sita tahun 1982, Berita caraEksekusi tahun 1983, Berita Acara angkat Sita tahun 2010 danBerita Acara tunjuk batas tahun 2016, eksekusinya melebihi objekgugatan (ultra petita
Pengadilan PA KAB MALANG
Register : 24-10-2011 — Putus : 31-01-2013 — Upload : 02-09-2014
Putusan PA KAB MALANG Nomor 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Januari 2013 —
106 — 52
  • Sita Jaminan ( CoservatoirBeslaag);PUTUSAN Nomor : 5259/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg.Menimbang, bahwa didepan persidangan, Penggugatmencabut permohonan sita jaminan atas obyek sengketa;Menimbang, bahwa oleh karenanya permohonan sitaPenggugat dalam petita gugatannya harus dikesampingkan;4.1.
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-09-2012 — Putus : 02-05-2013 — Upload : 15-09-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.Yk.
Tanggal 2 Mei 2013 — TERNALEM PA., M.Si. bin BENAMALEM PA PAIMAN bin MENTOSETIKO SUKIJAN bin PARTONO H. PAIKUN WIDI PERMOKO, BA. bin KRAMASENTANA HM. TUMIJO SURYO HADI SAPUTRO, BA. bin JOATMO
80 — 94
  • Jadi dalam hal ini terserah pihak KejaksaanNegeri Wonosari, karena BPKP tidak boleh mengintervensi KejaksaanNegeri Wonosari; Bahwa Ultra Petita hanya berlaku untuk Hukum Acara; Bahwa sahsah saja Penuntut Umum menggunakan rekomendasi dari BPKPuntuk mendakwa/menuntut para terdakwa; Hal 251 dari 466 halaman, No. 11/Pid.Sus/2012/P.Tpkor.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 02-10-2015 — Putus : 11-08-2016 — Upload : 08-08-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 591/Pdt.G-LH/2015/PN JKT.SEL
Tanggal 11 Agustus 2016 — KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA Lawan PT NATIONAL SAGO PRIMA
740 — 968
  • Jelas bahwa tuntutan dan perhitungan Penggugattidak berdasar dan merupakan ultra petita, sehingga harus ditolak.193.4 Penggugat hanya menyalin begitu saja contoh dalamPermenLH No. 7/2014 mengenai adanya biaya pengendalianerosi, pembentuk tanah, pendaur ulang unsur hara, pengurailimbah, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik,pelepasan karbon (carbon release) dan perosot karbon(carbon reduction).Padahal perhitungan dalam pedoman tersebut hanyamerupakan contoh simulasi, yang pasti akan berubahubahsesuai
Pengadilan PT KUPANG Perdata
Register : 06-05-2019 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 18-07-2019
Putusan PT KUPANG Nomor 61/PDT/2019/PT KPG
Tanggal 3 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Tergugat I : MENTERI RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI.
Pembanding/Terbanding/Tergugat II : REKTOR UNIVERSITAS NEGERI NUSA CENDANA KUPANG.
Pembanding/Terbanding/Tergugat VI : WALIKOTA KUPANG
Terbanding/Pembanding/Penggugat I : ESAU OKTOVIANUS NAIMANU
Terbanding/Pembanding/Tergugat III : MENETERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.
Terbanding/Pembanding/Tergugat IV : GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
Terbanding/Pembanding/Intervensi I : Arnold Polce Bissilisin
Terbanding/Penggugat II : VREDI WILMAN MARKUS KOLLOH
Terbanding/Penggugat III : ZEM TAFOKI
Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL.
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KOTA KUPANG.
Terbanding/Tergugat VIII : LURAH OESAPA
Terbanding/Tergugat IX : LURAH LASIANA
199 — 140
  • Namun dalam perkara aquo, tidak pernah ada SK KINAG dan SHM dimaksud;e Mengabulkan suatu hak hanya karena pernah didaftarkansebagai obyek landreform adalah suatu ultra petita yang adalahjuga merupakan abuse of power ;(2) Bahwa semua surat tersebut di atas merupakan permulaanbukti dengan tulisan (Pasal 1871 KUH. Perdata dan pasal 291RBG dan bandingkan dengan Pasal 1902 ayat (2) KUH.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 02-06-2016 — Putus : 27-03-2017 — Upload : 20-04-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 315/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 27 Maret 2017 — PT. WISMA AMAN SENTOSA (PT. WAS) vs 1. PT. MITRA TIRTA UTAMA (PT. MTU)
483 — 232
  • (Mantan Hakim Agung) : Apabila terdapat dua gugatan yang memiliki persamaan pada pokoknya,seperti pihakpihaknya sama, dasardasar hubungan hukum dariperjanjian yang sama, rechtsgrund atau dasar hukum yang menjadilandasan atau petita atau posita atau fundamental petendi sama, yaituwanprestasi atau breach of contract, maka gugatan tersebut harusdikombinasikan atau digabung dalam satu gugatan, karena apabiladipisah maka akan menjadi kontradiksi karena yang satu akan tergantung dengan yang lain; Bahwa