Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

WIDJAJANINGSIH, Apt, bahwauntuk obat jenis Trihexphenidil (Trex) warna putih tersebut adalah jenisobat keras, dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di saranakesehatan yang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obatjenis Trihexphenidil (Trex) warna putih tersebut hanya dapat dilakukan olehapotik dan penjualan oleh apotik harus dengan resep dokter, sehinggaobat tersebut tidak dapat dijual secara bebas dan tidak dapat dijual tanpadengan resep dokter; Bahwa berdasarkan Berita Acara

,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalampasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:1) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkanobat dan bahan yang berkhasiat obat.2) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

Menyatakan Terdakwa Armanda Saputra Bin Asrul terbukti bersalahmelakukan tindak pidana dengan sengaja memproduksi atau mengedarkansediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar danatau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yangtidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiatobat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran sediaan farmasi

menyimpan ataumengedarkan sediaan farmasi sebanyak 9 (Sembilan) bungkus plastic klipbening yang masingmasing berisikan 15 (lima belas) butir pil warna kuning obatHEXYMER dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan ataupersyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, yang tidakmemiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, memproduksi, dan mengedarkan obat dan bahan yang berhasiatobat, ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

elemen unsur mengedarkansediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan,khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana ditentukan dalamPasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentangKesehatan yaitu setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, danmengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (bunyi ayat (2)) sedangkanketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

ketergantungan danperubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan standar dan persyaratankeamanan, khasiat atau Kemanfaatan, dan mutu sebagaimana Pasal 98 ayat (2)dan (3) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah a)setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk itu dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat; b) ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Kabupaten BerauNomor 2 Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran dan PenjualanMinuman Beralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun1981 tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.)

Bahwa terdakwa bukan orang yang memiliki keahlian dan bukan orangyang berwenang untuk menjual ataupun mengedarkan obat jenisTrinexyphenidil berlogo "Y", sehingga penjualan ataupun pengedaran obatyang dilakukan terdakwa tidak memenuhi standar mutu pelayananfarmasi.

Yang ke (4) empat adalah : Narkotika dengan tanda silang warna merahadalah obat yang berkasiat menghilangkan kesadaran.Bahwa untuk obat jenis Tryhexyphenidyl tersebut adalah jenis obat keras,dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatanyang berizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran obat jenisTryhexyphenidyl tersebut hanya dapat dilakukan oleh apotek dan penjualanoleh apotek harus dengan resep dokter, sehingga obat tersebut tidak dapatdijual secara bebas dan tidak dapat

dalampasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36 Tahun 2009 tentangKesehatan;Menimbang, bahwa pasal 98 ayat (2) dan (3) UndangUndang RI No.36Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obatdan bahan yang berkhasiat obat.Putusan Nomor 875/Pid.Sus/2017/PN.Jmr., Halaman 11 dari 15 halaman.3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

dalamdaerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, la Terdakwa dengan sengajamemproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yangtidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat ataukemanfaatan dan mutu sebagaimana diumaksud dalam Pasal 98 Ayat (2)(setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarangmengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan obat dan bahanyang berkhasiat obat) dan Ayat (3)) (ketentuan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

Trineksifenidil HCL,mempunyai efek sebagai anti Parkinson, tidak termasuk Narkotika maupunPsikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2020/PN BdwMenimbang, bahwa terdakwa dalam mengedarkan / menjual pil warnaputin berlogo Y tidak memiliki keahlian dan dilarang mengadakan, menyimpan,mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiatobat serta terdakwa tidak mempunyai kewenangan mengenai pengadaan,penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran

bahan yang berkhasiat obat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa adalah orang biasa, bukan tenaga farmasi yangmemiliki Keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat,sehingga dapat dipastikan bahwa perbuatan Terdakwa sepanjang berkaitandengan obat, tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 98 ayat (3) yang mengaturmengenai mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi,pengedaran

lobster tujuan Singapura melalui Batam yang sebelumnyadikirim dari Jakarta dengan menggunakan pesawat Citilink milik Terdakwadengan pnerima Jihan Cargo Batam yang dilaporkan sebagai barangelektronik.Kemudian dari informasi tersebut dilakukan operasi intelejen olehpetugas Karantina Batam bekerjasama dengan Bea dan Cukai Batam dan padatanggal 31 Mei 2016 sekira pukul .15.00 WIB di Pelabuhan PenyeberanganInternasional Batam Center Batam , Provinsi Kepulauan Riau Tim Bea dan cukaimelkukan penggagalan pengedaran

Andi William pada tanggal 2 juni2016 tersebut adalah merupakan hasil pengembangan Petugas Bea danCukai Batam yang menggagalkan pengedaran benih lobster hidupsebanyak 25.404 ekor yang dikemas dalam 10 bok styrofoam padatanggal 31 Mei 2016 jam.20.00 WIB di Pelabuhan Penyebrangan BatamCenter dengan pelaku yang sama yaitu Sdr.Andi William ;Bahwa hasil penggagalan pengedaran benih lobster hidup sebanyakBatam diserahkan kepada Karantina Ikan Batam untuk diperlakukansesuai ketentuan dan menyelamatkan benih

Saksi SLAMET PRAMONO, SE, MM, MSi, dipersidangan dan di bawahSumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2016 sekitar pukul 20.00 WIB saksimendapat laporan Kasie Intel I saksi Andi Gunawan dan Tim bahwa telah dilakukanpenegahan pengedaran dan pengeluaran dari wilayah Negara RI berupa benih lobster(Panulirus spp.) sebanyak 25.404 ekor dikemas pada 10 bok styrofoam melaluiPelabuhan

Bahwa saksi mengatahui terkait dengan penggagalan pengedaran Benih LobsterHidup (Panulirus sp) sebanyak 25.404 ekor dikemas pada 10 bok styrofoam padatanggal 31 Mei 2016 Jam 20.00 WIB di Pelabuhan Penyebrangan InternasionalBatam Center, Batam dan mengetahui untuk pertama kalinya pada tanggal 31 Mei2016 sekitar pukul 19.00 WIB dari seorang keamanan setempat yangmenyampaikan khabar bahwa Saksi dipanggil Bea dan Cukai untuk masalahpengiriman benih lobster tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan pasal 16 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 31 tahun2004 tentang Perikanan yang Ahli kutip kaitannya dengan tindakan pengedaran danupaya pengiriman benih udang lobster (Panulirus sp) ke Singapore yang dilakukanoleh terdakwa adalah Pasal 16 ayat (1) secara ringkas pada substansinya dapat dibacasebagai berikut: Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau mengedarkanikan yang merugikan sumber daya ikan ke dalam dan/atau ke luar wilayahpengelolaan perikanan Republik Indonesia.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagaiberikut :Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wibsaksi RASMAN ARIF NASUTION Bin (Alm) M YUSUF NASUTION dan saksiANGGI MAYRIAN PUTRA NASUTION Bin M NASUTION mendapatkaninformasi dari masyarakat apabila terdakwa dan saksi MUSBAR Alias SIAR BinZULBI KUSMAN sering melakukan pengedaran dan penjualan Narkotika jenisshabushabu di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengancara sebagai berikut :Berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wibsaksi RASMAN ARIF NASUTION Bin (Alm) M YUSUF NASUTION dan saksiHalaman 5 dari 22 Putusan Nomor 226/Pid.Sus/2019/PN.Rgt.ANGGI MAYRIAN PUTRA NASUTION Bin M NASUTION mendapatkaninformasi dari masyarakat apabila terdakwa dan saksi MUSBAR Alias SIAR BinZULBI KUSMAN sering melakukan pengedaran dan penjualan Narkotika jenisshabushabu di Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap

serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebutserta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan danbersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya denganpembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut : Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 sekira pukul 20.00Wib Saksi Rasman Arif dan Saksi Anggi Mayrian Putra mendapatkaninformasi dari masyarakat apabila terdakwa dan Saksi Musbar seringmelakukan pengedaran

karenanya;Menimbang, bahwa dalam perkara ini memiliki, menyimpan, menguasai,atau menyediakan sesuatu barang yang dimaksud adalah Narkotika golongan lI,dimana salah satu jenisnya adalah shabushabu;Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap di persidanganditemukan fakta hukum bahwa perkara a quo bermula pada hari Sabtu tanggal27 Juli 2019 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Rasman Arif dan Saksi Anggi MayrianPutra mendapatkan informasi dari masyarakat apabila terdakwa dan SaksiMusbar sering melakukan pengedaran

rupiah ).Bahwa terdakwa menjual atau mengedarkan obat Trinexphenidil ( Trex ) danDextro tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlahseorang apoteker yang mendapat ijin yang sah untuk menjual ataumengedarkan obatobatan tersebut.Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli ABDUL MUNIF, bahwa untuk obatjenis Trihexphenidil ( trex ) warna putih tersebut adalah jenis obat keras,dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yangberizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran

Trihexphenidil ( Trex ) danDextro tersebut tanpa seijin pihak yang berwenang dan terdakwa bukanlahseorang apoteker yang mendapat jijin yang sah untuk menjual ataumengedarkan obatobatan tersebut.Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN JmrBahwa berdasarkan keterangan saksi Ahli ABDUL MUNIF, bahwa untuk obatjenis Trihexphenidil ( trex ) warna putin tersebut adalah jenis obat keras,dimana pemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yangberizin dan ketentuan untuk penjualan, Pengedaran

Ayat(3) : Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan,promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhistandar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan PeraturanPemerintah.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkanapakah obatobatan yang dijual oleh terdakwa tersebut memiliki izin edar ataukahtidak;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi telah dijelaskandalam pasal 1 butir 4 yaitu obat, bahan obat, obat tradisonal dan kosmetika

dimaksud dengan obat keras adalah obat yangdidalam peredarannya harus mencantumkan dengan resep dokter padasetiap bungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengantanda huruf K dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongankeras dalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus denganresep dokter.Bahwa benar jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizindan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

dimaksud dengan obat keras adalah obat yang didalamperedarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiapbungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengan tandahuruf K dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan kerasdalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resepdokter.> Bahwa benar jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yangberizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat,bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;Menimbang, bahwa obat jenis Trihexipenidyl yang berada dalamkekuasaan Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian sediaan farmasitersebut diatas;Menimbang, bahwa obat/pil warna putin berlogo Y tersebut menurutketerangan Ahli adalah jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yang berizindan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

didalamperedarannya harus mencantumkan dengan resep dokter pada setiapbungkus atau etiketnya yang dapat diketahui dari Label obat dengan tandahuruf K dari lingkaran warna merah, sehingga untuk obat golongan kerasdalam label tersebut penjualan harus di Apotek dan harus dengan resepdokter.Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 741/Pid.Sus/2020/PN Jmr.> Bahwa benar jenis obat Trihexipenidil adalah jenis obat keras, dimanapemakaiannya harus dengan resep dokter di sarana kesehatan yangberizin dan ketentuan untuk penjualan, pengedaran

terdakwa ZAIN, BRIGADIR TRI NORYANTO dibantu beberapaanggota Polsek Batang Alai Selatan lainnya melakukan pemeriksaanterhadap terdakwa ARIS dan ketika dilakukan pemeriksaan terhadap sepedamotor yang dikendarai terdakwa ARIS petugas menemukan barang buktiberupa 700 (tujuh ratus) butir obat jenis carnophen selanjutnya keduaterdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polsek Batang Alai Selatan;Bahwa obat Carnophen tersebut adalah milik IBU HAMSYAH yang sudahdipesan terdakwa ZAIN, terdakwa ARIS melakukan pengedaran

Terdakwamelakukan pengedaran/ pengantar obat jenis carnophen tersebut dengancara pelanggan terlebih dahulu menelpon IBU HAMSYAH lalu IBUHAMSYAH menelpon terdakwa untuk mengambil uang dari pelanggan yangsudah memesan, setelah mengambil uang dari pelanggan terdakwalangsung menyerahkan uang tersebut kepada IBU HAMSYAH.

Terdakwamelakukan pengedaran/ pengantar obat jenis carnophen tersebut dengancara pelanggan terlebih dahulu menelpon IBU HAMSYAH alu IBUHalaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor 134/Pid.Sus/2017/PN BrbHAMSYAH menelpon terdakwa untuk mengambil uang dari pelanggan yangsudah memesan, setelah mengambil uang dari pelanggan terdakwalangsung menyerahkan uang tersebut kepada IBU HAMSYAH.

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa TARWIDI YANTO tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No 8 Tahun 2007 tentang Pelarangan Pengedaran, Penjualan dan Penggunaan Minuman Beralkohol
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan

JUMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: e Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; e Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkaraTerdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/ataumembelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; e Bahwa dimana terjadinya tindak pidana pengedaran uang palsu tersebutpada hari Kamis, tanggal 27 Agustus

adalah benar; HERI SOBANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiCUE 2ee+eesseeseseeserereen ree eer roe eee ennHecaReHHenS eeeBahwa benar saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan saksi bertetappada keterangan saksi yang ada di BAP Penyidik Kepolisian tersebut; Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini sebagai saksi dalam perkaraTerdakwa yang telah melakukan tindak pidana mengedarkan dan/ataumembelanjakan rupiah yang diketahuinya merupakan rupiah palsu; Bahwa dimana terjadinya tindak pidana pengedaran

bukti berupa 4 (empat) Dos Minuman BeralkoholMerk Angker, masingmasing dos berisikan 12 (dua belas) Botol dan 10 (sepuluh)Botol Minuman Beralkohol;Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksisaksi dan Terdakwa dipersidangan, Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah danmeyakinkan telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya,oleh karena itu harus dijatuhi pidana;Mengingat Pasal 34 Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun2010 tentang Pengendalian dan Penertiban Pengedaran

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Kabupaten Berau Nomor 2Tahun 2009 tentang Pelarangan Pengedaran Dan Penjualan MinumanBeralkohol, Undangundang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981tentang Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana (K.U.H.A.P.), Undangundang Republik Indonesia Nomor: 48 Tahun 2009 tentang KekuasaanKehakiman, Undangundang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 2 Tahun 1986tentang Peradilan Umum serta peraturan perundangundangan lain yangberkaitan dengan perkara ini;Halaman

Melakukan kegiatan pengedaran dan penjualan minuman beralkoholgolongan B dan/atau golongan C yang tidak memiliki SIUPMB;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

Melakukan kegiatan pengedaran dan penjualan minuman beralkoholgolongan B dan/atau golongan C yang tidak memiliki SIUPMB;Menimbang, bahwa definisi oengedaran menurut Kamus Besar BahasaIndonesia adalah peralihan dari keadaan yang satu ke keadaan yang lain;Menimbang, bahwa definisi penjualan menurut Kamus Besar BahasaIndonesia adalah pengeluaran yang langsung berhubungan dengan usahapemasaran produk;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan uraian yuridis tersebutdiatas, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa

2011 tentang Pengendalian danPengawasan Peredaran Minuman berakohol di Kabupaten Tulungagung karenaTerdakwa tidak memiliki ijin berupa SIUPMB (Surat Ijin Usaha PenjualanMinuman Berakohol) dalam menjual minuman keras beralkohol;Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual minuman keras beralkoholtelah sesuai dengan kegiatan peralihan atau pengeluaran yang langsungberhubungan dengan usaha pemasaran produk;Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, maka Majelis Hakimberpendapat maka unsur Melakukan kegiatan pengedaran

depan persidangan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi dipersidangan danjuga keterangan terdakwa yang bersesuaian antara satu dengan lainnya makaPengadilan Negeri berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, danoleh karena itu. terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yangsetimpal dengan perbuatannya;Mengingat, Perda Kab Sleman Nomor 08 tahun 2007 pasal 6 Jo Pasal 19tentang pelanggaran pengedaran

mengakibatkan patah kaki, Termohontidak mau mengurus Pemohon sehingga Pemohon pulang kekediaman Saksi:; Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaranPemohon dan Termohon; Bahwa Saksi sering kali menasehati Pemohon dan Termohonagar menyelesaikan masalah rumah tangga dengan baikbaik namuntidak berhasil; Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal.Pemohon tinggal di kediaman Saksi sedangkan Termohon saat iniberada di Lapas wanita di Martapura; Bahwa Termohon terlibat dalam pengedaran

mobil yang digunakan untuk modal usaha malahan mobiltersebut digadaikan Termohon; Bahwa Saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon bahkanikut mencarikan solusi masalah rumah tangga Pemohon dan Termohonnamun usaha tersebut tidak membuahkan hasil sehingga pertengkaranPemohon dan Termohon masih sering terjadi; Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Pemohontinggal di kediaman orang tua Pemohon sedangkan Termohon saat iniberada di Lapas wanita di Martapura; Bahwa Termohon terlibat dalam pengedaran