Ditemukan 5683 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-10-2022 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 799/Pid.B/2022/PN JKT.SEL Tanggal 14 Februari 2023 — Penuntut Umum:
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
RICKY RIZAL WIBOWO
1032 — 288
DONNY M. SANY, SH, MH
Terdakwa:
RICKY RIZAL WIBOWO
1032 — 288
SERI D77656696 BERIKUT 1 (SATU) BUAH ADAPTOR DVR
- 13 -26. 121 (SATU) BUAH FLASHDISK WARNA MERAH MERK SANDISK CRUZER FORCE KAPASITAS 64 GB NO.
Register : 10-10-2022 — Putus : 14-02-2023 — Upload : 27-02-2023
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 800/Pid.B/2022/PN JKT.SEL Tanggal 14 Februari 2023 — Penuntut Umum:
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.RUDY IRMAWAN, SH., MH
3.SUGENG HARIADI, SH., MH
4.FADJAR, SH., MH
Terdakwa:
KUAT MA RUF
995 — 297
1.DONNY M. SANY, SH, MH
2.RUDY IRMAWAN, SH., MH
3.SUGENG HARIADI, SH., MH
4.FADJAR, SH., MH
Terdakwa:
KUAT MA RUF
995 — 297
SERI D77656696 BERIKUT 1 (SATU) BUAH ADAPTOR DVR
- 13 -26) 121 (SATU) BUAH FLASHDISK WARNA MERAH MERK SANDISK CRUZER FORCE KAPASITAS 64 GB NO.
Putus : 16-11-2015 — Upload : 07-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby Tanggal 16 Nopember 2015 — SUMARGO ;
KEJAKSAAN NEGERI SURABAYA;
197 — 70
197 — 70
diterbitkan oleh BPKP berdasarPeraturan Kepala BPKP Nomor: Per1314/K/D6/2012 tanggal 16 Oktober 2012, KerugianKeuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negaratanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawanhukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karenajabatan atau kedudukan, dan atau kelalaian seseorang kelalaian seseorang, dan atau disebabkanoleh keadaan di luar kemampuan manusia (force
majeure).Berdasarkan makna keuangan negara sebagaimana penjelasan/jawaban di atas, kerugiankeuangan negara adalah: e Berkurangnya kekayaan negara dan atau bertambahnya kewajiban negarayang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yange Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapatan yang menjadi haknegara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundangundangan yange Pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara lebih besar dari ketentuanatau seharusnya tidak menjadi beban keuangan
Register : 10-06-2019 — Putus : 27-11-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 27 Nopember 2019 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
829 — 1711
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
BETY
829 — 1711
Dari effieagustinal@gmail.com kepada David AdityaSoeryadjaya tanggal 18 Oktober 2016 subject Fwd: Force Sellsaham Ramba Energy Ltd utk account Pilar Persada3. Dari rita.hie@rhbgroup.com kepadaeffieagustinal@gmail.com tanggal 19 September 2017subject: Married Deals for Ramba Energy Ltd 19/09/2017;4. Dari anggraeni.setiawan@rhbgroup.com kepadaaeffie@yahoo.com dan cc kepada effieagustinal@gmail.comtanggal 13 September 2016 dengan subject FW: INVOICEPPRSGD 201609095.
Register : 26-01-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 14 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
612 — 209
Moch. Takdir. S
Terdakwa:
Rohadi
612 — 209
sedang berada di villa juga.Bahwa Penuntut Umum memperlihatkan Gambar BB Foto VillaBumi Ciherang Blok C no 25 milik Terdakwa ROHADI, Saksi membenarkan keterangan tersebut.Bahwa Pemilik sebelumnya berdasarkan data Saksi milik Pa Krisman, akan tetapi secara personal belum pernah bertemu.Bahwa secara SOP saat ini seharusnya ada laporan kepada saksiketika ada handover.Bahwa saksi bertemu pada bulan MaretBahwa saat ini ada formulir pemilik baru untuk memberikaninformasi kepemilikan, data diri mencegah Force
Putus : 23-02-2015 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 23 Februari 2015 — M. AKIL MOCHTAR
1911 — 1706 — Berkekuatan Hukum Tetap
1911 — 1706 — Berkekuatan Hukum Tetap
Walaupun Indonesiatelah membuat UU Nomor 15 Tahun 2002 jo UU Nomor 25 Tahun 2003tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian518Uang namun pada saat itu undangundang ini dianggap belum memenuhistandar internasional khususnya rekomendasi FATF (The FinancialAction Task Force on Money Laundering) terkait halhal sebagai berikut:1.1. Pengertian transaksi yang mencurigakan dimana dalamUU Nomor 15 Tahun 2002 tidak memastikan uang hasilkejahatan atau tindak pidana2.
Putus : 25-04-2013 — Upload : 15-07-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 7/PID.SUS/2013/PT.BTN Tanggal 25 April 2013 — REINHARD NAINGGOLAN.
95 — 38
95 — 38
Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W 133. Freeze Dryer 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN 134. Homogenizer 1 Unit Merk/Type : DAIHAN - KOREA/MODEL HG-15A 135. Protein Analyzer 1 Unit Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254 136. Bottle Crown Capper 1 Unit Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D 137.
Putus : 12-09-2013 — Upload : 20-12-2013
Putusan PT BANTEN Nomor 13/PID.SUS/2013/PT.BTN Tanggal 12 September 2013 — DUSEP SUHENDAR, SP .
102 — 35
102 — 35
Oven Force Air Condition 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL NDO-400W 133. Freeze Dryer 1 Unit Merk/Type : EYELA - JAPAN/MODEL FDU-2100 GLD-136CN 134. Homogenizer 1 Unit Merk/Type : DAIHAN - KOREA/MODEL HG-15A 135. Protein Analyzer 1 Unit Merk/Type : GERHARDT - GERMANY ADAM - UK/MODEL DT / 7700 PW 254 136. Bottle Crown Capper 1 Unit Merk/Type : EX-CHINA/TYPE DK-50/D 137.
Register : 13-11-2019 — Putus : 15-07-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 104/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 15 Juli 2020 — Penuntut Umum:
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
586 — 239
Yanuar Utomo, SH., M.Hum
Terdakwa:
Perry Widyananda
586 — 239
Maksudnya, apakah mengacu pada good governmentgovernance atau good corporate governance.Bahwa yang dimaksud dengan kerugian Negara adalah kekurangan asset/kekayaan negara karena suatu perbuatan melanggar/melawan hukum, lalai,ataupun karena force majeur. kekurangan asset/kekayaan ini dapat terjadiantara lain karena uang yang seharusnya disetor, tidak disetor; kekayaan yangseharusnya menjadi milik Negara, tidak menjadi milik Negara atau dapat jugaantara lain, karena uang yang berada di kas Negara berkurang
Putus : 25-11-2011 — Upload : 19-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 582 K/Pdt.Sus/2011 Tanggal 25 Nopember 2011 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA (KPPU-RI) vs 1. PT MULTIMAS NABATI ASAHAN, dkk
502 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
502 — 584 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sistem Hukum Pembuktian Negara Indonesia tidak menganut asas"binding force of precedent" atau "stare decisis" yang mengharuskanhakim untuk mengikuti putusan sebelumnya, walaupun putusan tersebut sudah menjadi jurisprudensi tetap.Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebutmajelis hakim berpendapat bahwa pembuktian mengenai adanyaHal. 1107 dari 1111 hal. Put.
Register : 06-05-2024 — Putus : 22-08-2024 — Upload : 22-08-2024
Putusan PN SURABAYA Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2024/PN Sby Tanggal 22 Agustus 2024 — Penuntut Umum:
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
141 — 147
SAMSUL HADI, SH.
Terdakwa:
EVI SULISTIA WATININGSIH
141 — 147
peraturan perundangundangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat
Menimbang bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa kerugian keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan Negara yang disebabkan suatu tindakan melawan hukum penyalahgunaan wewenangkesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan kelalaian seseorang dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia force
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 10-11-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 25 September 2015 — RAHMAT REALSON,SH.MH
159 — 11
159 — 11
PN.Pdgjumlahnya sebagai akibat perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ( force
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 30-12-2015
Putusan PN PADANG Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Pdg Tanggal 25 September 2015 — Drs.MARDINAS N.SYAIR, MM
126 — 25
126 — 25
pasti jumlahnyasebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yangsetara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ( force
Register : 07-05-2015 — Putus : 25-09-2015 — Upload : 16-02-2016
Putusan PN PADANG Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pdg Tanggal 25 September 2015 — AFRIYANTI BELINDA,SH PGL YANTI
195 — 24
195 — 24
pastijumlahnya sebagai akibat perobuatan melawan hukum baik sengajamaupun lalai.Berdasarkan pengertian tersebut, ahli berpendapat bahwa kerugiankeuangan negara adalah berkurangnya kekayaan negara ataubertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasiyang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum,penyalahgunaan wewenang / kesempatan atau sarana yang ada padaseseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang ataudisebabkan oleh keadaan diluar kemampuan manusia ( force
Putus : 19-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 K/PID.SUS/2016 Tanggal 19 Oktober 2016 — Pemohon Kasasi I /JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ; Pemohon Kasasi II/TERDAKWA : ILHAM ARIEF SIRADJUDDIN
229 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
229 — 176 — Berkekuatan Hukum Tetap
Maka setiap persoalanbaik itu timbul perselisihan atau dispute terhadap halhal yang diatur dalamperjanjian kerjasama, wilayah, jangka waktu, jaminan pelaksanaan, masatransisi, hak dan kewajiban para pihak, kewajiban asuransi, keadaan memaksa(force majeur), pengakhiran, perpajakan, masa berlakunya perjanjian dan lainlain yang diperlukan telah tertuang/dituangkan dengan jelas pasal demi pasaldalam perjanjian kerjasama incasu.Bahwa dalam persidangan tidak satu orangpun saksi yang menerangkanbahwa Terdakwa