Ditemukan 2611 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : selaras seratus seharpa suharis sehadun saharun saharum
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — AGUS SISWANDI
84 — 31
  • Kemudian setelah PPTKSupardi mengantinya menjadi 8 kontrakbari dana bisa dicairkan sekaligus (100%) karena SPPLS dimana dana tersebutsemuanya sudah masuk langsung ke rekening rekanan; Bahwa seharus PPTK mengajukan pencairan tersebut melalui saksi, akan tetapidalam hal ini langsung ke Kasubag keuangan, sehingga saksi hanyamelaksanakan saja sesuai dengan permintaan PPTK, karenanya saksi tetapmembuat SPP dan mengajukan ke PPK meskipun itu tidak sesuai prosedur,bahkan saksi pernah meminta kepada rekanan
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 30-06-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 14-11-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bgl
Tanggal 28 Oktober 2021 — Penuntut Umum:
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
H. ASMAWI, S. Ag,. M.H Bin M. HATTA
167 — 88
  • ASMAW));Bahwa, Surat Keputusan Bupati Kaur Nomor: 188.4.45268 Tahun 2021Tentang Penetapan Nomor Induk Perangkat Desa Kabupaten Kaur,tanggal 29 Januari 2021 diterbitkan berdasarkan Peraturan Bupati KaurNomor: 15 Tahun 202, Tentang Tata Cara Pengakatan DanPemberhentian Perangkat Desa, tanggal 28 Januari 2021;Bahwa, Jumlah perangkat desa Kecamatan Kaur Utara yang menerimaSurat Petikan Keputusan Tentang Penerbitan Nomor Induk PerangkatDesa Kabupaten Kaur berjumlah 26 (dua puluh enam) perangkat desa,seharus
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 14-07-2014 — Putus : 24-11-2014 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2014/PN Plk
Tanggal 24 Nopember 2014 — AMPUNG B.LOTH
82 — 15
  • Kemudian setelah PPTKSupardi mengantinya menjadi 8 kontrakbari dana bisa dicairkan sekaligus (100%) karena SPPLS dimana dana tersebutsemuanya sudah masuk langsung ke rekening rekanan;Bahwa seharus PPTK mengajukan pencairan tersebut melalui saksi, akan tetapidalam hal ini langsung ke Kasubag keuangan, sehingga saksi hanyamelaksanakan saja sesuai dengan permintaan PPTK, karenanya saksi tetapmembuat SPP dan mengajukan ke PPK meskipun itu tidak sesuai prosedur,bahkan saksi pernah meminta kepada rekanan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-01-2019 — Putus : 29-08-2019 — Upload : 14-04-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 1/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 29 Agustus 2019 — PT. TIRTA DHEA ADDONNICS PRATAMA, beralamat di Jl. Mabes Hankam, Gg. Sawo II, R,t.001/Rw.005, Kel. Setu, Kec. Cipayung, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ARIS AFFANDI LUBIS, SH dan LA ALIMANSUR, SH, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara ARIS AFFANDI LUBIS & ASSOCIATES, beralamat di Jl. Tanjung Raya Blok D 349, Margahayu, Bekasi Timur, Kota Bekasi, berdasarkan surat kuasa, tertanggal 29 Desember 2018, No. : 0789/SK-G/XII/2018, selanjutnya disebut sebagai …………………...……………………….........…….……………PENGGUGAT; Melawan : 1. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK-10), BTS KOTA KENDARI – BELALO/LASOLO & POHARA – WAWOTOBI, BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, DIREKTORAT JENDRAL BINA MARGA, KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ………………………….TERGUGAT I; 2. IR. ILHAM, beralamat di Jl. Taman Surapati No. 28, Rt.018/004, Kelurahan Mandonga, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tengara, selanjutnya disebut sebagai……………………………...……....TERGUGAT II; 3. PT. YODYA KARYA (PERSERO), KONSULTAN SUPERVISI, berkantor di Jl. Mayjen. D.I. Panjaitan Kav. 8, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai …………………………….TERGUGAT III; 4. MENTERI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………..….....……….TERGUGAT IV; 5. INSPEKTUR JENDRAL KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai….………TERGUGAT V; 6. DIRJEN BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai…………TERGUGAT VI; 7. DIREKTUR PRESERVASI JALAN KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI, berkantor di Jl. Pattimura No. 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai ...............................................................................................TERGUGAT VII; 8. KEPALA BALAI PELAKSANAAN JALAN NASIONAL XIV PALU, berkantor di Jl. M.T. Hariyono, Besusu Tengah, Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai………………………………..…..TERGUGAT VIII; 9. KEPALA SATKER PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH II PROVINSI SULAWESI TENGGARA, berkantor di Jl. H. Latama Bunggulawe No. 11, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai ....……….……………………………………………..……….…..TERGUGAT IX;
173 — 85
  • Agustus 2018 dan/atau setelah diberi kesempatan 50 (/ima puluh)hari kKedepan yang dihitung dari 30 Agustus 2018, atau paling tidak tanggal19 Oktober 2018, sehingga dilakukan PEMUTUSAN KONTRAK (vide BUKTITI, VIII, IX 39),Kronologis Tentang Pemutusan Kontrak sebagai berikut:DESEMBER 2017a) Bahwa sesuai Laporan Prestasi Pisik Minggu Bulan ke 27 atau padatanggal 27 Desmber 2017 Prestasi Pisik yang dicapai oleh PENGGUGATsebesar 75.87% (vide BUKTI T , VIII, IX 14) dan (vide BUKTI T I, VIII,IX 15) yang seharus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 04-06-2015 — Upload : 04-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 3/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 4 Juni 2015 — HARI OETOMO ; KEJAKSAAN NEGERI SAMPANG
98 — 31
  • kegiatanitu wajib hukumnya, kami pengurus harus merencanakan dan anggarannya dankami rencanakan dengan RUPS 8 Desember 2011 yang hasilnya ada perencanaanpembelian gas termasuk rencana keuntungannya dan pemegang sahammenyetujuinya dan itu belum SPBE, anggaran fokus ke gas, kemudian kami padatanggal 31 Mei 2012 kami juga mengadalakan risalah rapat diadakan di Surabaya diSutos disitu kami adakan pengembangan karena kami sudah profil perdaganganhabis 2017 dan itu disetujui oleh semua pemegang saham, seharus
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2016 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 26 Januari 2016 — Sudarno Prasetyo Utomo
142 — 110
  • sedangkan untuk pengawas lapanganAuliaya adalah mengawasi pekerjaan seharihari daripada pelaksaan pekerjaanyang dilaksanakan oleh kontraktor, Kemudian membantu untuk membuat laporanmingguan dan memberikan laporan dan masukan kepada team leader daripadapellaksaan dilapangan;Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Pengawas Lapangan bertanggungjawab kepada team leader;Team leader tidak harus selalu dilapangan, sedangkan inspector setiap haridilapangan;Bahwa saksi tidak tahu, seharus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-08-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1345 K/Pdt/2017
Tanggal 25 Agustus 2017 — H. MOCHAMMAD EDDY SOETANTO alias TAN HANLIANG VS SRI LESTI SUSANI TEGUH
63 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa seperti yang Pemohon Kasasi semula Pembanding juga Terbanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan pada point 4 dalamputusan Pengadilan Negeri Pasuruan dalam perkara Nomor18/Pdt.G/2015/PN Psr, tanggal 18 Februari 2016 yang amini oleh putusanPengadilan Tinggi Surabaya Nomor 557/PDT/2016/PT SBY, tanggal 20Oktober 2016 tersebut di atas, maka Para Pengadil/Para Penegak Hukumyang lebih berpengalaman atau lebih mumpuni seharus punya pengetahuan,Hal. 111 dari 231 hal. Put.
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Register : 27-10-2014 — Putus : 10-12-2014 — Upload : 06-02-2015
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 19-K/PMT.III/AD/X/2014
Tanggal 10 Desember 2014 — ARIFIN, KOLONEL INF NRP. 30781
150 — 46
  • tulis dan alat tulis) melalui surat pengajuan Ketua SenatSecaba kepada Dansatdik Secaba, dilanjutkan ke DanrindamIX/Udy, setelah ada persetujuan, didistribusikan melaluikoperasi Rindam IX/Udy dengan harga tas pesiar Rp.80.000,(delapan puluh ribu rupiah), pakaian Aerobik Rp.45.000,(empat puluh lima ribu rupiah), baju karate sehargaRp.150.000, (seratus limapuluh ribu rupiah), untukperlengkapan mandi dan alat tulis tergantung kebutuhan Siswa.Bahwa sepengetahuan Saksi, ada pelengkapan Siswa Secabayang seharus
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-03-2016 — Putus : 26-01-2017 — Upload : 09-06-2017
Putusan PN PADANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Pdg
Tanggal 26 Januari 2017 — Ir. Imran
137 — 38
  • sedangkan untuk pengawas lapanganAuliaya adalah mengawasi pekerjaan seharihari daripada pelaksaan pekerjaanyang dilaksanakan oleh kontraktor, Kemudian membantu untuk membuat laporanmingguan dan memberikan laporan dan masukan kepada team leader daripadapellaksaan dilapangan;Bahwa saksi bertanggungjawab kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPk),Pengawas Lapangan bertanggungjawab kepada team leader;Team leader tidak harus selalu dilapangan, sedangkan inspector setiap haridilapangan;Bahwa saksi tidak tahu, seharus
Pengadilan PN MAMUJU Pidana Khusus
Register : 13-01-2021 — Putus : 27-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PN MAMUJU Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mam
Tanggal 27 Mei 2021 — Penuntut Umum:
1.IMAM MAKMUR SARAGIH SIDABUTAR, S.H, M.H.
2.Hendryko Prabowo, S.H.
3.Fauzipaksi, S.H.
Terdakwa:
Ir. ABBAS, MM bin Alm. H. HUSENG
165 — 323
  • perbuatan Terdakwa dalam pelaksanaanpenyewaan excavator telah tidak sesuai dengan dengan Peraturan Menteri dalamnegeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Retribusi pemakaian Kekayaan Daerah,Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan keduaatas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 13 tahun 2006 Tentang PengelolaanKeuangan Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2006 Tentang pokokPokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perbuatan mana menyebabkan terjadinyaselisih penerimaan daerah yang seharus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 30-06-2015 — Putus : 07-09-2015 — Upload : 09-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 368 K/TUN/2015
Tanggal 7 September 2015 — I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KAB. LABUHAN BATU., II. BAHRUM DALIMUNTHE, DKK., III. Drs. H. AHMAD MUSA HASIBUAN, DKK VS PT. SERBA HUTA JAYA DAN AIDA FITRIYANI DALIMUNTHE;
109 — 104 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telahmelanggar Pasal 30 ayat (1) huruf (a), karena Sertipikat sebagai tandabukti hak (objek sengketa) diterbitkan tidak sesuai dengan data fisik dandata yuridisnya yang tidak lengkap, sehingga seharus dan sepatutnyaobjek sengketa tidak dilakukan penerbitannya oleh Tergugat, akantetapi Tergugat tetap menerbitkannya, sehingga terbukti tindakanTergugat menerbitkan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik diatas lahan yang telah mempunyai Sertipikat
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-04-2015 — Putus : 16-09-2015 — Upload : 21-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 79/PID.SUS/TPK/2015/PN.Bdg.
Tanggal 16 September 2015 — WINTARSA
91 — 20
  • SUBOWO MERU , MM, = kemudian sayajelaskan bahwa berdasarkan ketentuan seharus pengukuranitu dilakukan atas dasar adanya permohonan dari pemohon,kemudian keluar surat perintah pengukuran dari Kepala KantorPertanahan yang di tujukan kepada petugas ukur atas namabidang sesuai dengan pemohon , selanjutnya dilakukanpengukuran oleh petugas ukur, nmamun untuk kegiatanlarasita untuk mempercepat proses karena bidang bidangbanyak terlebih dahulu saya ukur berdasarkan data datadari pihak kelurahan , selanjutnya
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 29-01-2014 — Putus : 18-06-2014 — Upload : 13-10-2014
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 11/PIDSUS/TIPIKOR/2014/PN.PL.R
Tanggal 18 Juni 2014 — ASEP AAN PRIANDI,ST, DK
56 — 24
  • Dari table disciption juga ada kejanggalan sebenarnya untuk uraian No 1.Seharus B.Braun Perfusor Compact S bukan AESCULAP Perfusor CompactS, karena merknya beda dimana perfusor compact S merk nya B Braun;6. Pada kondisi penawaran terlihat ada perbedaan Font/jenis hurufnya padapoint 5 khusus untuk penyebutan kalimat RSUD MURJANISAMPIT;Bahwa saksi memang ada menerima permohonan surat dukungan yangditujukan kepada ROBBY dan sebelumnya memang permohonan tersebut adamasuk ke email saksi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 10-02-2015 — Upload : 01-12-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 336 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 10 Februari 2015 — Drs. H. R. THAMSIR RACHMAN, M.M.
246 — 977 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • aturanyang berlaku" adalah bahwa segala bentuk teknis dari pengelolaankeuangan yang lebih mengetahuinya adalah sekda dan jajarannyakebawah, disposisi yang ditujukan kepada sekda, maka sekda akanmengecek atau menterjemahkan sesuai atau tidak sesuai dengan aturanhukum yang berlaku, jika sesuai dengan aturan hukum yang berlakumaka disposisi atau pengajuan permohonan baik itu pencairan uangataupun permohonan peminjaman uang dapat dilaksanakan, akan tetapijika tidak sesuai dengan aturan hukum, maka seharus
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 17-02-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 16-09-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dps
Tanggal 8 September 2021 — Penggugat:
1.Ida Ayu Nyoman Sri Laskmi
2.IB Gede Dharmayuda Ardana
3.Ida Bagus Bayu Ardana
4.IB Dody Sidarta Ardana
Tergugat:
1.Jola Kathrine
2.Fong Jhon Gunawan
3.I Putu Widhiarsana Witana
4.Mitnawati
5.Gracia Yemima Hidayat
6.Patricia Kurnia Hidayat
Turut Tergugat:
1.Liang Budiarta B
2.I Gusti Ngurah Oka/ I Gusti Ayu Rustini Putra
3.Kepala Kantor Pertanahan Kota Denpasar
4.Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali
5.Zedrianus Oscar Nau
6.Arsam
7.I Ketut Budi Kertiawan
8.Komang Kardiningsih
9.Ismail Marzuki
10.I Wayan Saputra
11.I Nengah Kariada
12.Syamsi Kusumawandi
13.Darmawan Setia Budi
14.Alfian Bahrimsyah
15.I Wayan Gunawan
16.Jemmy Janny Mewengkak
130 — 78
  • Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 313 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 313 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 313 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 313 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 313 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 313 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 313 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN DpsHalaman 313 dari 358 Putusan Nomor 195/Pdt.G/2021/PN Dpsuntuk TERGUGAT II tersebut seharus
    Bahwa dengan faktafakta tersebut diatas jelas sekali atasperbuatan dan tindakan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) kotaDenpasar selaku Pejabat Tata Usaha Negara dan Administrasi Negara yangmenjalan tugasnya untuk memenuhi AsasAsas Umum Pemerintahan yangbaik dan hasilnya adalah merupakan produk Tata Usaha Negara sebagaidasartindakanAdministrasi Negara a quo, sehingga atas perkaradengan Regiter No. 195/Pdt.G/2021/PN Dps tertanggal 17 Pebruari 2021untuk TERGUGAT Il tersebut seharus tidak dapat digugat
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 21-02-2017 — Putus : 11-07-2017 — Upload : 26-07-2017
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2017/PN YYK
Tanggal 11 Juli 2017 —
98 — 34
  • Yogyakarta, hal ini membuktikan kalau perbuatan Terdakwa tersebuttelah menyimpang;Menimbang, bahwa uang sebesar Rp.166.866.000,00 (seratus enampuluh enam juta delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah) tersebut adalahmerupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak itu seharus nya disetorkanlangsung secepatnya ke kas negara sebagaimana ketentuan pasal 4 UndangUndang RI Nomor 20 tahun 1997 tentang PNBP dan pasal 2 PeraturanPemerintah (PP) Nomor 73 Tahun 1999 tentang tatacara penggunaanPenerimaan Negara Bukan
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Pencucian Uang
Putus : 24-06-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan PN TANGERANG Nomor 222 /PID. SUS/2013/PN.TNG
Tanggal 24 Juni 2013 — TESTIAWATI binti KANTAWI.
392 — 465
  • UmumHalaman 64 No 199 ) maka selanjutnya mengenai Tanah sebagaimana dimaksudPenasehat Hukum Terdakwa tersebut diatas tidak akan di pertimbangkan lagi; demikianjuga pengetahuan dan pendidikan terdakwa yang rendah hanya lulusan SD tidak dapatmenghapuskan sifat melawan hukum maupun menghapuskan kesalahan terdakwa;Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan Faktafakta yang terungkapdipersidangan kesalahan tidak sematamata pada terdakwa Testiawati bintiKantawi karena masih banyak lagi orang orang yang seharus
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 02-07-2020 — Putus : 29-07-2020 — Upload : 29-07-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2020/PT MDN
Tanggal 29 Juli 2020 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : SOLIDARITAS TELAUMBANUA, SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : PITERSON ZAMILI, SAP Diwakili Oleh : Mavoarta A.H.Zamili,SH
224 — 59
  • sesuai dengan keterangan Ahli danLaporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian KeuanganNegara Atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi PenyelenggaraanPendidikan Jarak Jauh Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) Di TelukDalam Kabupaten Nias Selatan Tahun Anggaran 2012 dan 2013 dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) PerwakilanProvinsi Sumatera Utara menerangkan bahwa Kerugian Negara timbulbukan hanya karena tidak ada izin Pelaksanaan Perkuliahan Jarak JauhUSBM di Telukdalam namun juga seharus
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-01-2016 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 142/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby
Tanggal 18 Januari 2016 — H. BAMBANG WALUYO, S.E, M.M ; KEJAKSAAN NEGERI JOMBANG
221 — 50
  • dan kemudian berkurang, pemahaman berkurang yaituSesuatu yang seharusnya diterima Negara tetapi menjadi tidak diterima karenaada perbuatan melawan hukum itu termasuk bisa masuk kategori berkurangartinya dana APBN yang seharusnya menerima setoran menjadi turun atausesuatu yang seharusnya Negara tidak mengeluarkan uang tetapi kemudianharus mengeluarkan karena tindakan melawan hukum itu. masuk kategorikerugian jadi biasanya yang satu dilihat dari arus keluar dan yang satunyadilihat dari arus masuk, seharus
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 29-12-2015 — Upload : 23-06-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 29 Desember 2015 — M. Zaini Yahya (Terdakwa)
104 — 25
  • Tpgmempersiapkan, membuat berkas penawaran dan lainnya untuk mengikutipenawaran untuk dan atas nama PTI.Arah Pemalang, namun bukan untuktermasuk berkuasa atau wenang melakukan pemalsuan tanda tangan saksiSamser Affandi Gultom selaku Direktur PT Arah Pemalang demikian pula padasaat penandatanganan kontrak antara PPK dengan pemenang lelang dalam halini direktur PT.Arah Pemalang seharus yang bertanda tangan adalah saksi Ir.OneIndira Sari Hardi dengan Samser Affandi Gultom, namun terdakwa malah yangbertanda