Ditemukan 3901 data
UNGGUL, S.Sos.,M.Si
Tergugat:
Walikota Bukittinggi
201 — 120
memasukkanASAS KEMANFAATAN yang menurut PENGGUGAT sangat perlu danHalaman 24 dari 85 HalamanPutusan Nomor : 26/G/2018/PTUN.PDGpenting untuk dimasukkan dan menjadi bahan pertimbangan bagiMajelis Hakim;Bahwa Asas Kemanfaatan adalah mempertimbangkan manfaat yangharus diperhatikan secara seimbang antara: (1) kepentingan individuyang satu dengan kepentingan individu yang lain; (2) kepentinganindividu dengan masyarakat; (3) kepentingan Warga Masyarakat danmasyarakat asing; (4) kepentingan kelompok masyarakat yang satudan
Terbanding/Tergugat I : MUHAMAD TOHIRUDIN, S. AG
Terbanding/Tergugat II : FERIZAL SYAM
Terbanding/Tergugat III : NOVIYANTI
Terbanding/Tergugat IV : RELAWATI, SH.
Terbanding/Tergugat V : FARIDA DEWIYATI, SH.
Terbanding/Tergugat VI : PT. BANK PEMBANGUNGAN DAERAH SUMATERA UTARA (PT. BANK SUMUT)
Terbanding/Tergugat VII : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI, Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
Turut Terbanding/Penggugat II : SITI MASITOH
Turut Terbanding/Penggugat III : HARIROH
Turut Terbanding/Penggugat IV : MA'LAH
Turut Terbanding/Penggugat V : NENENG KHULIAH
40 — 31
KTP.3173062306710002,KTP berlaku hingga tanggal 2306 2016, yaitu Akta Surat Kuasa No. 11tanggal 15 Oktober 2012, yang mana para Penggugat memberi kuasakepada MUHAMAD TOHIRUDION (Tergugat 1):KHUSUSUntuk mewakili PEMBERI KUASA sepenuhnya dimana saja danterhadap siapapun juga, dalam segala hal dan untuk segala tindakan,baik yang mengenai pengurusan, pengawasan, maupun pemilikan, satudan lain khusus oleh Penerima Kuasa, dan mengagunkan sebagaijaminan hutang kepada Lembaga perBankan dengan syarat danketentuan
121 — 263
.:503/605/I/BKPMD/1990 tanggal 24 April 1990, dan;Pihak PTPN VII dan orangorang lain yang namanya disebut oleh ParaPenggugat ikut digugat sebagai pihak/vrijwaring dalam perkara ini satudan lain guna mempertahankan haknya atau meminta pertanggungjawaban dari pihakpihak tersebut yang memberikan hak garapankepada Para penggugat atau orang dari siapa Penggugatmendapat/melanjutkan hak garapan yang didalilkannya tersebut.Gugatan para Penggugat masih tergantung pada perkara perdata lain(Exceptio litis pendentie
J. Prins, S.H.
Terdakwa:
ZOFITO ARYO
487 — 324
Persesuaian antara keterangan Saksi satudan yang lain.b. Persesuaian antara keterangan Saksi danalat bukti lain.C. Alasan yang mungkin dipergunakan olehSaksi untuk memberi keterangan yang tertentu.d.
Dasino Pujo Pangripto
Tergugat:
Kepala Desa Jambanan
234 — 130
Selain 2 (dua) azas tersebut dalam point 1) dan 2) di atas perlupula untuk memperhatikan bahwa dalam membaca suatu ketentuandalam peraturan perundangundangan tidak bisa diartikan sepotongsepotong melainkan harus holistik bukan parsial, misalkan dalammengartikan satu Pasal yang terdiri dari beberapa ayat maka tidakboleh didefinisikan satu ayat saja melainkan antara ayat yang satudan yang lainnya berkaitan erat sehingga untuk mendefinisikan Pasal37 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2017
145 — 88
Komplek Pertokoan Bellanova Country Mall, Ruko RK 8Nomor 1, Sentul atas nama penghadap Nyonya VONNY ISKANDARSANGAuJI berhak berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli SatuanKios/Kios yang dibuat dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal hari ininomor 0248/PPJBRCM/05/2010, yang aslinya telah diperlihatkan kepadasaya, Notaris, dan untuk menyewakan bangunan Rumah Tinggal dan Toko(Ruko) tersebut diatas penghadap Nyonya VONNY ISKANDAR SANGAwJItelah mendapat persetujuan dari PT.BELLANOVA COUNTRY MALL, satudan
- Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Demikian pula dengan alasan bahwa para Pimpinan KomisiPemberantasan Korupsi diperlakukan aturan khusus karena wewenang luarbiasa yang diberikan oleh undangundang kepada mereka, maka kalau kitapertimbangkan secara adil, Presiden dan/atau Wakil Presiden orang nomor satudan nomor dua kekuasaannya di Republik Indonesia, kekuasaannya diaturdalam UUD 1945, yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Pasal 4ayat (1), yang berhak mengajukan rancangan undangundang kepada DewanPerwakilan Rakyat, termasuk umpamanya
113 — 71
Bahwa sekarang pengelolaan Penerimaan dari PT ITP tersebut dikelola oleh CVKarya Bangkit dan hasilnya diperoleh dalam satu tahun 180 jutaan lebih , jauhperbedaannya dengan penerimaan yang diperoleh dari KSW ; e Bahwa Desa Cikeusal dalam satu tahun diperiksa Bawasda dua kali ; e Bahwa saksi di KSW sebagai Pengawas , tapi saksi tidak tahu apa tugas saksi ;e Bahwa saksi tahu ada M.O.U. tapi yang memegang MOU tersebut Pak Kades;e Bahwa saksi tidak dikasi gaji oleh KSW , paling hanya lebaran dikasi kaos satudan
531 — 420 — Berkekuatan Hukum Tetap
menggunakan sendiri Merek tersebut atau memberikan izinkepada pihak lain untuk menggunakannya;Pasal 6 Ayat (1) a:Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut:(a) Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya denganMerek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barangdan/atau jasa yang sejenis;Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) a:Yang dimaksud dengan persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yangdisebabkan oleh adanya unsurunsur yang menonjol antara Merek yang satudan
91 — 26
pokoknya sebagai berikut :Tentang Pokok Perkara :1.Bahwa Turut Tergugat II dengan tegastegas membantah dalildalil gugatanpara Penggugat terhadap diri Turut Tergugat II, terkecuali diakui oleh TurutTergugat Il, sebagaimana yang diuriakan dibawah ini :Bahwa sepengetahuan Turut Tergugat Il bahwa antara para Penggugatdengan Tergugat adalah mempunyai ikatan kerjasama dalam mengelolausaha angkutan kapal penumpang berupa gabungan antara usaha yangbernama Porti dan Garuda dan usaha yang sama digabung menjadi satudan
Terbanding/Terdakwa : A. SAHARUDDIN, S.Ag., SH., M.Si Bin A. BASO MAWAKKA
102 — 57
Musyawarah Penyusunan LKPJ/LPPD 1.932.000,00, (satudan IPPD Desa Sembilan ratus tiga puluh dua riburupiah)9. Operasional Petugas/Pelaku Lainnya 4.080.000,00, (empatdelapan puluh ribu rupiah)ll! BBDANG PEMBANGUNAN Desa 598.321.000,00, (lima ratusSembilan puluh delapan jutatiga ratus dua puluh satu riburupiah)1. Pembangunan Jembatan Dusun 50.000.000,00, (lima puluh jutaBalibongan rupiah)2. Pengecoran Lorong Mattoangin 65.623.000,00, (enam puluh limajuta enam ratus dua puluh tigaribu rupiah)3.
59 — 18
desanya yaitu saksi Supriyadi selakuKepala Kelurahan, RT, RW, Bayan, Kamituwo, dan terdakwa, suami dan anak64terdakwa, dan saat itu Wangsit menyerahkan warisannya pada ahli warisnya yaitukepada terdakwa dan saudarasaudara kandung almarhum Wangsit lainnya yaituada 3 (tiga) orang ;e Bahwa tanah almarhum Wangsit yang diberikan kepada saudara kandungnya, luasnyalebih kurang 400 (empat ratus) Ru sekarang sudah dikuasai oieh saudarakandungnya Wangsit dan tanah tersebut sudah diberikan yang lokasinya jadi satudan
414 — 1971
pulang dan meninggalkanTerdakwa berada di Lapangan SMK Taruna.Atas keterangan Saksi11 tersebut di atas, Terdakwamembenarkanseluruhnya.Bahwaterhadap keterangan para Saksi tersebut di atas, Majelis Hakimmenganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan
95 — 62
Penggugat Intervensi adalah Pemilik sah bidangbidang tanah secarakeseluruhannya seluas 199.568 M2 (seratus Sembilan puluh Sembilan ribu limaratus enam puluh delapan meter persegi), yang terletak di Desa Besilam,Kecamatan Padang Tulang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatra Utara, satudan lainnya sesuai dengan SERTIFIKAT HAK MILIK atas nama PenggugatIntervensi (EDY LIM) sebagimana tersebut di bawah ini :e Sertifikat Hak Milik No. 21 tgl 13 Pebruari 1998 seluas : 19.965M2;e Sertifikat Hak Milik No. 22
59 — 39
2012, bertempat di Kantor Dinas Tata Kota dan PertamananKota Ternate di jalan Anmad Yani No. 11 Kota Ternate atau setidaktidaknya padasuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan TindakPidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate yang berhak memeriksa danmemutus perkara Tindak Pidana Korupsi, secara melawan hukum, melakukanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapatmerugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan perbuatan antara satudan
99 — 30
((((((((e 1 (satu) unit HP merk Nokia warna Biru Hitam.Karena barang bukti sebagaimana tersebut diatas, berkaitan antara satudan yang lainnya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh ParaTerdakwa maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan olehkarena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhipidana, maka kepada Para Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkarayang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;Menimbang
Yusdiharto, SH.
Terdakwa:
Ma'rifatullah
72 — 41
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Ayat (6) huruf a dan bUndangUndang RI Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militermenyatakan bahwa dalam menilai keterangan Saksi, Hakim harusdengan sungguhsungguh memperhatikan persesuaian antara satudan yang lain serta persesuaian antara saksi dan alat bukti lain.2.
25 — 19
SAUTRUMAPEA Als PAK MELI yang mana terhadap barang bukti tersebut telahdikembalikan kepada saksi lwan.Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi halhal yang secara jelas danlengkap dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan inisemua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkandengan putusan ini;35Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan terdakwa,maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satudan
- Klausula bakumarak digunakan dalam perjanjian, khususnya perjanjian yang dekat dengankehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa klausula baku lahir sebagai akibatdari munculnya pemasaran masal atas produk maupun jasa. Dalam pandanganprodusen, ... [Selengkapnya]
Selanjutnya dinyatakan pula: "satudan lain dengan ketentuan bahwa mengenaijumlah bunga dan provisi tersebut, setiap waktudapat berubah sesuai dengan ketentuan yangdipandang baik oleh bank dan memberitahukannyasecara tertulis maupun secara lisan kepadapeminjam".Kemudian Penggugat juga mempersoalkan Pasal9 Akta Pengakuan Utang tersebut yangmenyatakan: "semua biaya yang menyangkutperjanjian kredit ini, baik biaya akte dan gross akteuntuk bank, biaya penagihan, biaya pengacara,dan biaya lainnya menjadi
Selanjutnya dinyatakan pula: "satudan lain dengan ketentuan bahwa mengenaijumlah bunga dan provisi tersebut, setiap waktudapat berubah sesuai dengan ketentuan yangdipandang baik oleh bank dan memberitahukannyasecara tertulis maupun lisan kepada peminjam".Mahkamah Agung berpendapat bahwa dalildalilyang diajukan Penggugat tidak dapat dibenarkan.Bahwa prosedur standar dari bank untuk perjanjiankredit sudah terpenuhi dan kalau sejak awalPenggugat tidak menerima perjanjian tersebut,semestinya pihak Penggugat
134 — 27
Sehingga terhadap dalil Penggugat yang tidak dibantahkebenarannya secara tegas oleh Penggugat tersebut secara tidak Jangsung diakuikebenarannya oleh Tergugat;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas jika dihubungkan alat bukti satudan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat dalam pelaksanaan proyek PELEBARANJALAN LETKOL. G. A.