Ditemukan 4782 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-11-2015 — Putus : 09-08-2016 — Upload : 19-09-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 816/Pdt.G/2015/PN Dps
Tanggal 9 Agustus 2016 — NI WAYAN GORIM MELAWAN NI WAYAN WIDASTRI.SH, DKK
7854
  • TIDAKSAH dan Melawan hukum (Onrechtmatige Daad), karena yang mendasariHal 21 dari 78 Putusan Nomor 816/Padt.G/2015/PN Dpstimbulnya Akta Jual Beli No. 43/2014 tanggal 13 Juni 2014 adalah AktaPerjanjian No. 25 tanggal 24 Maret 2014 dan Akta Kuasa No. 26 tanggal 24Maret 2014 yang dibuat dihadapan TERGUGAT sudah Jelasjelas tidakmempunyai kekuatan hukum yang mengikat karena Pihak Penjual incasu adalah palsu (TERGUGAT IV, Ketut Tokin (palsu) dan Ni WayanGorim (palsu) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1335
Register : 28-11-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 09-02-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 746/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 7 Februari 2018 — RACHMAT >< Ny.LIES IRIANI CS
7744
  • 2258, 2258, 1342, 1574,1785, 943, 394, 590, 3050, 1565, 992, 3042, 395, 395, 2683, 2862,2862, 994, 1565, 1340, 591, 582, 582, 586, 888, 718, 1372,1598,388, 889, 2590, 922, 1299, 282, 2119, 733, 1554, 3020, 3024, 377,931, 2552, 2254, 3017, 734, 698, 3015, 1717, 2281, 1576, 1736,3016, 423, 366, 740, 21, 284, 740, 1718, 20, 2528,1731, 58, 675,2518, 558, 556, 593, 2456, 978, 1334, 675, 2517, 955, 675, 903,2516, 617, 1336, 2536, 24, 55, 390, 676, 726, 858, 977, 976, 2278,2282, 2938, 979, 852, 2904, 99, 1335
Register : 22-09-2015 — Putus : 12-05-2016 — Upload : 14-09-2017
Putusan PN PEMALANG Nomor 40/Pdt.G/2015/PN Pml
Tanggal 12 Mei 2016 — CHRIS SUTRISNO UNARTO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Dr. Cipto Nomor 22A, Kota Pekalongan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dedi Suwasono, S.H., Budiman, S.H., Ana Husadani, S.H., Farikh Hidayat Martadi, S.H., Anastasius Wahyu Priyo Utomo, S.H., dan Wisnhu Adi Dharma, S.H., adalah para Advokat, Konsultan Hukum, dan Advokat Magang pada Kantor Hukum yang berkantor di Law Office DEDI SUWASONO & PARTNERS, beralamat di Jalan Kimar I Nomor 236, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2015, selanjutnya disebut sebagai Penggugat; Lawan: LILIE WIBOWO, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Rambutan Nomor 8, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I; Drs. SUSIDIN, MM., MBA., pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) dari Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II; Hj. ISTIQOMAH, pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Sudirman Tengah (Toko Sukses Busana), RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III; CHRISTINE TJIPTONO (TAN KIM TJOE), pekerjaan wiraswasta, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 159, RT 06, RW 22, Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sebastian B. Soediono, S.H., & Denas Pamungkas, S.H., Advokat, berkedudukan di Kantor Advokat & Penasehat Hukum ”S.B.S.” & Associates, beralamat di Jalan Plampitan Nomor 60, Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I; JUSTINA SRI BUDHIHARSIH, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat dahulu berkantor di Kedungwuni Kabupaten Pekalongan atau bertempat tinggal di Jalan Kopi blok A Perumahan Binagria, Kota Pekalongan, Jawa Tengah, alamat sekarang tidak diketahui lagi dengan pasti dan jelas di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II; UNTUNG WALUYO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan Jenderal Sudirman Nomor 46, Kota Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yovi Alamsyah, S.H., M.H., Advokat (PERADI) DARI Kantor Hukum YOVI ALAMSYAH & Partner, beralamat di Jalan Ciremai Giri Blok E 4 Nomor 11, Kelurahan Kecapi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2016, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat III; SUGIHARTO, S.H., pekerjaan Notaris/PPAT, alamat Jalan A. Yani Utara Nomor 104, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Misbakhul Munir, S.H.; 2. Puji Susanto, S.H.; 3. Sigit Bayu Prakoso, S.H., Tim Pengacara/Advokat & Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Sulawesi Timur Nomor 13, Mulyoharjo, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat IV; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL cq KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI JAWA TENGAH cq KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG, alamat Jalan Pemuda Nomor 35, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili kepada: 1. Budi Suhanto, S.H., jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara; 2. Agung Pranatagama, S.H., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan; 3. Andi Yulia Mustika, S.SiT, jabatan Kepala Sub Seksi Peralihan, Pembebanan Hak dan PPAT; 4. Singgih Nuswantoro, jabatan Staf pada Sub Seksi Perkara Pertanahan, berkantor di Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang, Badan Pertanahan Nasional RI, Jalan Pemuda Nomor 35, Pemalang, berdasarkan Surat Perintah Tugas tanggal 6 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat V; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAWA TENGAH cq KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA PEMALANG, dan dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. DAUP WISMAWATI, S.H., M.Si., jabatan KASUBBIDBANKUM BIDKUM, kesatuan POLDA JATENG, alamat Jalan Pahlawan Nomor 1, Semarang; 2. FAHRUDIN ALI AHMAD, S.H., jabatan PS. PAUR RAPKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, alamat Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang; 3. KUKUH IMANTO, S.H., jabatan PS. PAUR BANKUM BAG SUMDA, kesatuan POLRES PEMALANG, Jalan Jenderal Sudirman Timur Nomor 25, Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VI; KEPALA KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH cq KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Dhian Arwitadibrata, jabatan Jaksa Pengacara Negara S.H.; 2. Yuli Widiowati, S.H., jabatan Jaksa Pengacara Negara, beralamat di Jalan Pemuda Nomor 30 Pemalang, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Khusus tanggal 12 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VII; PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA cq KEMENTERIAN DALAM NEGERI cq KEPALA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH cq KEPALA DAERAH KABUPATEN PEMALANG cq KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG yang dalam hal ini diwakili oleh KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PEMALANG, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: 1. Sukendro, S.H., jabatan Kepala Bidang Pencatatan Sipil; 2. Adi Prasetyo, SIP., jabatan Kasi Pencatatan dan Penerbitan Akta; 3. Bambang Budi Suspriadi, jabatan Pelaksana, berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 29, Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat VIII;
51557
  • Sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian A Quo harusdan wajib untuk dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;Catatan:Halaman 43 Putusan Perdata Nomor 40/Pat.G/2015/PN PmlPasal 1335 KUHPerdata:Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yangpalsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan;D.
Register : 28-05-2020 — Putus : 24-06-2020 — Upload : 24-06-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 73/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 24 Juni 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. DUNIA USAHA Diwakili Oleh : METODIUS NYOMPE, SH.
Terbanding/Penggugat : Ny. APRIDA BAQ PING JIANG
83265
  • Peljanjian tanpa causa yang halal adalah bataldemi hukum, kecuali ditentukan lain oleh Undang Undang.Sebagaimana Pasal 1335 KUHPerdata menyatakan suatupeijanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal atau dibuatdengan suatu sebab yang palsu atau tertarang, tidak mempunyaikekuatan hukum;Selain syarat sah perjanjian dimaksud, dapat juga syaratsyarat yangharus dipenuhi didalam suatu perjanjian kerjasama yaitu:1.
Register : 07-12-2018 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 02-09-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 434/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 21 Agustus 2019 — Pembanding/Penggugat : Ronianto Laia
Terbanding/Tergugat III : Halim Perdamaian Alias Mamek
Terbanding/Tergugat I : Helen Te Lee Hua
Terbanding/Tergugat V : Pemerintah Kabupaten Nias Selatan
Terbanding/Tergugat II : Halim Sang Putra Alias Tala
Terbanding/Tergugat VI : Kantor Camat Luahagundre Maniamolo
Terbanding/Turut Tergugat : Halim Jelita
7542
  • dan III, didukungdengan Keterangan Saksi Terbanding , Il, Ill dan Turut Terbanding atasnama SAYANI LASE selaku aparat desa Lagundri KAUR Pembangunanmenerangkan bahwa Saksi menandatangani bukti surat P8, P9, T.IV2dan T.V2 tersebut bukan dihadapan Bupati Nias Selatan dan TergugatKonvensi I, Il, III:Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka sangat berdasarhukum bukti surat P8, P9, T.IV2 dan T.V2tersebut cacat hukum / tidakmengikat secara hukum, sesuai dengan Pasal 1335 KUHPerdata yangmenegaskan
Register : 31-01-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 23-09-2020
Putusan PN BATAM Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Btm
Tanggal 23 September 2020 — Penggugat:
1.Anto Belly Manik
2.Feri Jhon Welly Manik
3.Bapak Anto Belly Manik
4.Bapak Feri Jhon Welly Manik
Tergugat:
1.PT Asuransi Central Asia ACA
2.PT Mandiri Tunas Finance
3.Otoritas Jasa Keuangan di Batam
209129
  • (selain notaris) untuk kontrak tertentu d) Syarat izin dari pejabat yang berwenanguntuk kontrakkontrak tertentu;30.Bahwa terkait klaim asuransi kecelakaan yang diajukan yang berhubungandengan persyaratan TLO 75 % dari nilai Kerusakan mobil baru dapat di klaim,maka berdasarkan pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatuperjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsuatau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.
Register : 07-10-2019 — Putus : 30-10-2019 — Upload : 15-04-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 133/PDT/2019/PT SMR
Tanggal 30 Oktober 2019 — Pembanding/Penggugat : Koperasi Serba Usaha ELANG MENTARI di singkat KSU ELTARI
Terbanding/Tergugat II : ILHAM MAHYUDIN, SH., SpN
Terbanding/Tergugat I : PT. GUNTA SAMBA
11363
  • Oeh karena itu di dalam aktaakta tersebut memuat secarajelas dan nyata adanya keadaan yang palsu sehingga sudah seharusnyaaktaakta tersebut Batal Demi Hukum (null and void nietig) dan tidakmempunyai kekuatan hukum sesuai ketentuan Pasal 1335 KUHPerdatayang menyatakan, Suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telahdibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyaikekuatan, sehingga dalam hal ini perbuatan Para Tergugat menjadi terbuktisebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige
Register : 17-12-2015 — Putus : 04-08-2016 — Upload : 23-08-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 949 / Pdt. G / 2015 / PN Dps
Tanggal 4 Agustus 2016 — I WAYAN SUARTA melawan I MADE KEMBIR, dk.
3815
  • yang diterima oleh Tergugat I dalam bentuk kas bon;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti surat tertanda PS5a yangdiajukan oleh Penggugat, dalil Tergugat I yang menyebutkan tanah seluas 38 are adalah jasaatau fee yang menjadi hak Tergugat I tersebut tidak beralasan hukum;6869Menimbang, bahwa dengan demikian maka perjanjian kerja sama tersebutmengandung sesuatu hal yang tidak benar / palsu mengenai status kepemilikan tanah yangmenjadi obyek perjanjian kerja sama, sehingga sesuai dengan Pasal 1335
Upload : 15-02-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 418 K/PDT.SUS/2011
KETUA PRIMER KOPERASI ANGKATAN UDARA II (PRIMKOPAU II) LANUD ADISUCIPTO YOGYAKARTA; KAHONO SUMARTO, DAN D. SUCIWANTA WAHYU WIDODO
3331 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga para pihak memahamibahwa perjanjian tersebut disepakati dan dibuat tidak melanggar ketentuanPasal 1321, 1323, 1328, 1335 KUH Perdata.A.1. Adapun alasan adanya bukti yang tidak seimbang yang dituangkandalam putusan Judex Facti pada halaman 87 sebagai berikut :Hal. 24 dari 71 hal. Put.
Register : 15-04-2014 — Putus : 02-04-2014 — Upload : 22-09-2014
Putusan PN BOGOR Nomor 48/Pdt.G/2013/PN.Bgr
Tanggal 2 April 2014 — RUGAI SUGIANTO LAWAN Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan BebasBatam, DKK
6321
  • Sebab yang halal,dimaknai sebagai isi atau dasar perjanjian, bukan penyebab ataupun motifdibuatnya perjanjian, bukan sebagaimana dalil dari Penggugat pada suratgugatannya halaman 6 alinea kedua dikatakan, yang harus mengharuskan adatimbal balik/klausul (sebab) yang halal, yaitu terdapat maksudmaksudterselubung.9 Bahwa perjanjian yang dibuat tanpa adanya sebab yang halal maka perjanjiantersebut tidak sah, tidak berkekuatan hukum, sebagaimana ditegaskan dalamPasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu
Putus : 06-06-2017 — Upload : 12-06-2017
Putusan PT DENPASAR Nomor 41/PDT/2017/PT DPS
Tanggal 6 Juni 2017 — I NYOMAN SUMIANA sebagai Pembanding II; ANANG MA’RUF sebagai Pembanding I M E L A W A N : ANAK AGUNG NGURAH MANIK DANENDRA,SH.MH.,M.Kn sebagai Terbanding ; NI GUSTI NYOMAN RUPINI, SH sebagai Turut Terbanding II
6224
  • Juga telah melanggar ketentuanpasal 1468 KUHPerdata tentang larangan aparat hukumtermasuk Notaris untuk melakukan jula beli atau bertindaksebagai pembeli untuk dirinya sendiri terhadap barangbarang yang ia urus atau tangani didalam jabatanya.Perjanjian perjanjian tersebut bertentangan denganketentuan pasal 1335 KUHPerdata jo. Putusan MahkamahAgung RI Nomor 3804/K/Sip/1981 tanggal 10 Pebruari1983 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No. 381/PK/Pdt/1986 tangal 20 Maret 1989 jo.
Register : 17-12-2021 — Putus : 26-01-2022 — Upload : 28-01-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 723/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 26 Januari 2022 — Pembanding/Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN,
Terbanding/Penggugat : PT. SANGGARCIPTA KREASITAMA,
10143
  • kontrak yang terkandung dalamPasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus ditafsirkan dan dipahami secarasistemik yang terintegrasi dengan ketentuanketentuan normatif lainnyadalam KUH Perdata, yaitu:1) Ketentuan imperatif yang menentukan syaratsyarat sahnya kontrak(vide Pasal 1320);2) Ketentuan limitatif yang melarang pembuatan kontrak tanpa sebab ataucausa, atau pembuatan kontrak berdasarkan sebab atau causa yangdilarang, sehingga berakibat hukum kontrak itu tidak mempunyalkekuatan mengikat (vide Pasal 1335
Register : 31-07-2018 — Putus : 23-01-2019 — Upload : 08-04-2019
Putusan PN GARUT Nomor 15/Pdt.G/2018/PN Grt
Tanggal 23 Januari 2019 — Penggugat:
dr. AGUSTINA
Tergugat:
PT. AMANAH SINERGI KAPITAL INDONESIA ASCAP
5428
  • Pasal 1335 KUHPerdata.Suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebab yang halal, atau dibuatdengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyaikekuatan hukum.
Register : 10-11-2020 — Putus : 27-01-2021 — Upload : 04-12-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 601/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 27 Januari 2021 — Pembanding/Penggugat I : LALA KUSMANA BIN H. DADA SUHIDA BIN H. OENING
Terbanding/Tergugat I : Tuan DEDDY SUGANDA ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat II : Nyonya Hani Rostika ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat III : Tuan Agus setiawan ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat IV : Nyonya Ani Maryani ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat V : Tuan DUDI SUMANTRI ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat VI : Nyonya DEDEH MARWATI ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat VII : Tuan ISMAIL ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat VIII : Tuan MAJID ahli waris Dodi Masdi bin Adiwarta
Terbanding/Tergugat IX : Drs.H. Rudi Alamsyah ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat X : Hj. Imas Ningrum ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat XI : Dra. Neni ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat XII : Drs. Deni M. Mansyur ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat XIII : Drs.A.A. Gumelar ahli waris Ny. Ayi Rochendi binti Adiwarta
Terbanding/Tergugat XIV : Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung Barat
Terbanding/Intervensi I : Denny Ahmad Sadeli
Terbanding/Intervensi II : Ny. Komalawati Yunus
Terbanding/Intervensi III : Dariah
Terbanding/Intervensi IV : Dede Juwita
Terbanding/Intervensi V : Rohman
Terbanding/Intervensi VI : Mohammad Yosi Firdaus
Terbanding/Intervensi VII : Yanuar Maulana
Terbanding/Intervensi VIII : Yudha Garmiwa
Terbanding/Intervensi IX : Asep Sudiyanto
Terbanding/Intervensi X : Budi Sunandar
Terbanding/Intervensi XI : Didik Mulyadi
Terbanding/Intervensi XII : Sandi Kristiawan
Terbanding/Intervensi XIII : Elin Herlina
Terbanding/Intervensi XIV : Zaenal Arifin
Terbanding/Intervensi XV : Syaiful Anam
Terbanding/Intervensi XVI : Arif Arfan
Terbanding/Intervensi XVII : Ahmad Baihaqi
Terbanding/Intervensi XVIII : Khairul Anwar
Terbanding/Intervensi XIX : Achmad Firdaus
Terbanding/Intervensi XX : Achmad Rizqi
Terbanding/Intervensi XXI : Pupu Suharto Wiratama
Turut Terbanding/Penggugat II : SUGIH SRIYATIN BINTI ENDANG RAHMAT
23680
  • Sedangkan tidak dipenuhinya syarat objektifmengakibatkan perjanjian itu batal demi hukum.Bahwa syarat ke4 syahnya peranjian yaitu Suatu sebab = yanghalal/diperkenankan, maksudnya adalah bahwa isi dari perjanjian tidak dilarangoleh undangundang, selain itu Pasal 1335 KUH Perdata menentukan bahwasuatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yangpalsu atau terlarang, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.Bahwa tanah seluas 17,2 Ha milik para Tergugat saat itu masih jadi sengketagugatan
Register : 21-04-2016 — Putus : 18-07-2016 — Upload : 20-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 284/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 18 Juli 2016 —
6650
  • Selain itu pasal 1335 KUH Perdata jugamenentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanoa sebab ataudibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidakmempunyai kekuatan hukum.11.
Register : 02-01-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 14-06-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 1/Pdt.G/2018/PN Smg
Tanggal 19 September 2018 — Penggugat Tn. Octavianus Irwan Kurniadi, S.H. Dkk Tergugat Tn. Herwanto Ny. Sri Juni Dharmawati, S.H., Mkn
8032
  • .@ Adanyakausa yang halal.Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatu sebabyang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidakmempunyai kekuatan hukum.Adapun prosedur jual beli tanah yang harus ditempuh dalam pelaksanaanjual beli tanah dan bangunan adalah sebagai berikut:Akta Jual Beli (AJB) Bilamana sudah tercapai kesepakatan mengenaiharga tanah termasuk didalamnya cara pembayaran dan siapa yangmenanggung biaya pembuatan Akta Jual Beli (AJB) antara pihakpenjual
Register : 09-09-2019 — Putus : 22-04-2020 — Upload : 28-04-2020
Putusan PN SLEMAN Nomor 221/Pdt.G/2019/PN Smn
Tanggal 22 April 2020 — Penggugat:
EKO PRASETYO
Tergugat:
1.Ny. Dian Novita Tarigan
2.Jonathan Wiliam Aldrich Tonggoembio
Turut Tergugat:
1.Iriyanto, SH
2.Dr. Agus Pandoman, SH MKn
3.Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman
24781
  • yang terletak di DesaHalaman 56 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 221/Pat.G/2019/PN SmnSariharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman berikut semua dan segalasesuatu yang berdiri, tumbuh serta tertanam diatasnya tanpa terkecuali tercatatatas nama Rein Sopan dengan harga Rp300.000.000, (tiga ratus juta rupiah),maka dengan demikian syarat suatu hal tertentu telah terpenuhi;Menimbang, bahwa syarat keempat dalam suatu perjanjian adalahsuatu sebab/causa yang halal, berdasarkan Pasal 1335 jo 1337 KUHPerdatamenatakan
Register : 07-09-2020 — Putus : 10-03-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN SIDOARJO Nomor 243/Pdt.G/2020/PN SDA
Tanggal 10 Maret 2021 — Penggugat:
1.KARTINI
2.DEWI NUR YATIMI
Tergugat:
1.ARIF HANDOKO, SE., SH., M.Hum.
2.PT. Bank BTPN TBK., Kantor Cabang PASURUAN
3.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO
716
  • Jjelasjelasmelanggar undangundang;Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukantelah melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuktapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hakkebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajibanhukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukumpublik;Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335
Register : 21-11-2014 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 21-07-2016
Putusan PTUN JAMBI Nomor 24/G/2014/PTUN.JBI
Tanggal 18 Mei 2015 — PT. BUMI BARA MAKMUR MANDIRI vs. KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN BATANG HARI
233152
  • Surat Bupati Batang Hari Nomor: 545/1335/ESDM/2014tanggal 26 Juni 2014 perihal Penegasan Il (kedua)Kewajiban Pembayaran luran Tetap (lampiran 1 (satu)lembar) (Sesuai dengan asli); . Surat Bupati Batang Hari Nomor: 970/2723/DESDMtanggal 9 September 2011 perihal luran Tetap/Landrent (fotokopi dari fotokopi);. Surat Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya MineralKabupaten Batang Hari Nomor: 970/432/DESDMtanggal 6 Juli 2011 perihal luran Tetap/Landrent (fotokopi dari fotokopi);.
Register : 13-02-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 11-10-2018
Putusan PN SLEMAN Nomor 54/Pdt.G/2018/PN Smn
Tanggal 8 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Tn.BAMBANG ADIYANTO
2.NY. NUR WULANDARI
Tergugat:
5.PT BANK PEMBANGUNAN DARAH DIY Cq PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG SLEMAN
6.CHRISENTIANA NUNING NUGRAHA
7.PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL YOGYAKARTA
8.BADAN PERTANAHAN NASIONAL BPN KABUPATEN SLEMAN
7513
  • Perjanjiannya dianggap tidak pernah ada (terjadi)Sebab yang halal :Melihat ketentuan pasal 1335 KUH Perdata, di dalamnya memerinci adanyaperjanjian tanpa sebab, perjanjian yang dibuat karena sebab yang palsu,atau perjanjian yang dibuat karena sebab yang terlarang. Menurut hematkami pasal tersebut menggambarkan apa yang disebut sebab yang tidakhalalPerjanjian yang dibuat sebab yang palsu, tujuannya untuk menutupi apayang sebenarnya hendak dicapai dalam perjanjian itu.