Bahwa faktanya, sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian Homologasi, terdapatketentuan/keadaan yang dapat menunda pelaksanaan kewajibanPemohon apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) sehinggamengakibatkan pelaksanaan kewajiban Debitor (Pemohon) tertunda.Sehingga dengan tertundanya kewajiban Debitor (Pemohon) tersebut,maka kewajiban Debitor (Pemohon) akan diperpanjang untuk jangka waktuselama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut.

Bukti bahwa wabah Pandemi Covid19 yang melanda di Indonesia sejakbulan Maret 2020 sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure), sebagaimanadiatur dalam Penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam PenyebaranCORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19) Sebagai Bencana Nasional(Kepres Covid19 Sebagai Bencana Nasional);Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 06/Pdt. SusPembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst.5.

Majeure menyatakan bahwa Semua peristiwa yang berada diluar pengetahuan para pihak dapat saja dimasukkan sebagai peristiwa yang# e dapat menyebabkan terjadinya Force Mejeure, dengan, e@tetan bahwaperistive tersebutharus disepakat!

Atau dapat disebut tidak ada gugatan tanpa kepentingan.Bahwa Force Majeur tanpa dinyatakan dalam perjanjian tetap diatur dalamundangundang.

Keadaan Kahar(Force Majeure) yang mengakibatkan Debitor tidak dapat melaksanakankewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, atau apabila Keadaan Kahar(Force Majeure) tersebut menyebabkan pekerjaan Debitor tertunda, makakewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangkawaktu selama Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut tanpa mengurangikewajiban Kreditur berdasarkan Perjanjian ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanketerangan Ahli yang diajukan

Menyatakan telah pula terjadi Keadaan yang memaksa (force majeure),sehingga Kontrak Jual Beli (Sales Purchase Contract) No: CS/SS60/08(SAEX58) 78 tertanggal 4 Juni 2008 tidak dapat direalisasikan;4. Menyatakan batal atau membatalkan Kontrak Jual Beli (Sales PurchaseContract) No. CS/SS 60/08 (SAEX 58) 78 tertanggal 4 Juni 2008, dengansegala akibat hukumnya;5.

Permasalahan mengenai force majeure dalam pelaksanaan KontrakJual Beli (Sebagaimana diatur dalam Pasal 16 dari Kontrak Jual Belimengenai force majeure);Oleh karena itu, gugatan tersebut jelasjelas timbul dari maupunmengenai pelaksanaan Kontrak Jual Beli, dan karenanya tunduk padaPasal 18 dari Kontrak Jual Beli, dan sesuai Pasal 18 Kontrak Jual Beli,Hal. 6 dari 37 Hal.

majeure dalam pelaksanaan Kontrak Jual Beli.

tuntutan TermohonKasasi mengenai force majeure;Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukumPengadilan Negeri mengenai force majeure (vide PutusanPengadilan Negeri hal. 58), dan oleh karena itu, mohon agarMajelis Hakim Agung menguatkan pertimbangan hukum tersebut.Hal. 34 dari 37 Hal.

Apalagi Termohon Kasasi juga telahmenyatakan kesanggupannya untuk melakukanPembayaran (vide buktibukti T 1 dan T 12), makaTermohon Kasasi sesungguhnya tidak pernah beradadalam keadaan force majeure;Hukum perdata mensyaratkan adanya itikad baik dalammengajukan force majeure.

Lampiran : DataPendukung Force Majeure, Perihal Keberatan Perhitungan Denda dan KoreksiAudit ;16)Bahwa sesuai dengan Syarat Khusus Kontrak (SKK) yang dibuat oleh para pihaksatuan kerja TERGUGAT II / (PPK) dan Penyedia / PENGGUGAT, jika dalamkeadaan kahar (force majeure) pada poin nomor 37,5 jangka waktu yangditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpakeadaan kahar (force majeure) harus diperpanjang paling kurang sama denganjangka waktu berhenti kontrak akibat keadaan kahar

;17)Bahwa PENGGUGAT tidak dapat mengerjakan pekerjaan Peningkatan JalanSungai Luar Sungai Dusun (Paket 1) diakibatkan keadaan kahar (forcemajeure) selama 86 y, (delapan puluh enam setengah) hari ;18)Bahwa sehubungan dengan tidak dapatnya PENGGUGAT melaksakanpekerjaan selama 86 , (delapan puluh enam setengah) hari akibat dari keadaankahar (force majeure) PENGGUGAT dikenakan denda oleh TERGUGAT danTERGUGAT II berdasarkan laporan hasil audit sebesar Rp. 2.467.637.385,45(dua milyar empat ratus enam

Majeure) selama 86 1/2 hari kalender Tergugat III. yang diberitahukankepada Tergugat . dan Penggugat.

Hal 33 dari 50 Hal.Tergugat II. dan Tergugat III. dalam keadaan kahar (Force Majeure) tersebut sangatbertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas,terhadap dalil dalil eksepsi Tergugat . Tergugat II. dan Tergugat III. pada poin 1 5dalam Klasifikasi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas yang di maksud tahun anggaranberdasarkan Pasal 11.

MT. bahwa terhadap keadaan kahar / fourje majer tidaklah dapatdikenakan suatu Sangsi apapun dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak parapihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan factoralam oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (5) PeraturanPresiden Nomor : 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaanpekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure) tidak dikenakansanksi. Jo.

dimaksuddalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;bahwa dalam Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,disebutkan bahwa *Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikatapabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat ;bahwa selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE24/PJ.43/2000 tanggal 28 Agustustentang Penegasan tentang Pengertian Force

Majeure dalam Surat Edaran Nomor SE21/PJ.4/1995tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pemungutan PPh menyatakan bahwa :a.

Pengertian "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusiaseperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru hara,pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdaganganoleh suatu.

UndangUndang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaantertentu atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya;bahwaberdasarkan ketentuan di atas serta keterangan Penggugat dalam persidangan tanggal 29Januari 2014 tidak diperoleh petunjuk bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keadaan diluar kekuasaan Penggugat (force majeure);bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berpendapat apabila dihitung dari tanggal Surat Tergugatditerbitkan oleh Tergugat yaitu tanggal

Dokumen lain (apabila diperlukan).Bahwa Perjanjian juga telah mengatur tentang Force Majeure yangmenyatakan bahwa kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tidak akandianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran apabila kegagalan tersebutdiakibatkan oleh Force Majeure.

TENTANG PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BAIK MENYAMPAIKAN SURATPEMBERITAHUAN KEADAAN TIDAK TERDUGA (FORCE MAJEURE)1.Bahwa pada tanggal 28 April 2021, TERGUGAT secara itikad baik telahmenyampaikan Surat Nomor 06.02/05/04/2020/0502 PerihalPemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (Force Majeure) kepadaPENGGUGAT, yang pada intinya menyampaikan TERGUGAT mengalamikondisi Force Majeure karena Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID 19) secara global menyebabkan penutupan kegiatanpenerbangan yang sangat mempengaruhi

TidakTerduga (Force Majeure) Yang Dialami Oleh PT Angkasa Pura Il(Persero) Kepada Penyedia Barang dan Jasa.Cc) Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa NomorPJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tentang Pengadaan dan PemasanganAC di Garbarata, Pasal 19 tentang Force Majeure dinyatakan sebagaiberikut:(1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibanberdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagaikelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalantersebut diakibatkan oleh Force Majeure;(2) Force

Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidakterduga atau keadaan memaksa yang terjadi diluar kKekuasaanPARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran,perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huruhara akibatpolitik, dan bencana alam,...dst;(3) Bila terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalamiwajibmemberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertaiHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDNdengan buktibukti dan konfirmasi tertulis dari pemerintahyang berwenang

Majeure) yang dialami Terbanding semula Tergugat karenaCovid 19, maka apabila diperhadapkan dengan bukti P3 (bertanggal 07 April 2020),maka bukti T6 tersebut juga tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dan tidak lagiberlaku kepada Pembanding semula Penggugat, dan juga bukti T6 tersebut jugaTerbanding semula Tergugat menyatakan diri mengalami force majeure karena Covid19 meminta menghentikan sementara waktu pekerjaan CV.

No. 115 K/Pid.Sus/2009(FORCE MAJEURE), dimana dalam perkara ini, Terdakwa TEGUH WAHYUDIBin TAHIR menutup SPBU "Manunggal" yang berada di Desa Panyuran,Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2008menurut Hakim adalah karena keadaan FORCE MAJEURE yakni adanya policeline yang menyebabkan tidak dapat difungsikannya pompa SPBU "Manunggal"sehingga tidak dapat menyalurkan BBM yang masih ada.

Kepada masyarakat,terlinat dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya halaman 82 ;Tanggapan kami Penuntut Umum :Dalam keadaan FORCE MAJEURE terhadap Terdakwa TEGUH WAHYUDIBin TAHIR adalah berkesan membolakbalikkan fakta di persidangan,dimana keadaan force majeure diperbolehkan sebelum adanya proseshukum.

Dalam pengertian bahwa keadaan yang dimaksud forcemajeure oleh Hakim terhadap Terdakwa TEGUH WAHYUDI Bin TAHIRadalah KELIRU, karena police line yang dianggap force majeure terjadisetelah adanya proses hukum.

Jadi penggunaan istilah force majeure yangdalam hukum pidana lebih dikenal dengan kata overmacht (sesuai Pasal 49KUHP) dalam putusan tersebut berkesan dipaksakan bahkan bisa dibilangdibuatbuat tanoa memperdulikan persyaratan dari pada overmacht (dayapaksa itu sendiri menurut M.VT (Memory Van Tolehting ) yaitu bahwa dayapaksa adalah suatu kekuatan (Kracht), dorongan (Drang) atau paksaan(Dwang) yang tidak dapat dilawan/dielakkan, tetapi apabila keadaan dayapaksa tersebut dapat dihindari oleh pelaku

, maka keadaan tersebut bukantermasuk keadaan daya paksa seperti yang ditentukan dalam Pasal 48KUHP dan bagi pelakunya dikenakan pidana, artinya bahwa tidak semuakekuasaan atau keadaan yang memaksa dapat membebaskan orang darihukuman ;Keadaan tidak adanya force majeure terhadap diri Terdakwa TEGUHWAHYUDI Bin TAHIR tersebut diperkuat juga dengan adanya fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi EKO HARIYONO Bin TAHID(alm), saksi ACH.

Bahwa dampak krisis moneter tahun 1997/1998 (force majeure), khususnyaterkait kerugian karena selisin kurs (nilai tukar) tidak akan timbul apabilaTerlawan/Pemohon Eksekusi selaku issuing bank atas fasilitas usance L/Cmelakukan perlindungan (hedging) atas setiap usance L/C yang dibukanyadengan melakukan pembelian devisa berjangka (forward) sebesar jumlah ataunilai usance L/C yang diterbitkan untuk Para Pelawan/Para Termohon Halaman 5 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.DKIEksekusi, apalagi Terlawan/Pemohon

Menyatakan hukum bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 adalah adalahkeadaan memaksa (force majeure);4. Menyatakan menunda dan membatalkan permohonan eksekusi yangdimohonkan terlawan Jo. Surat Teguran (Aanmaning) No.013/2014.Eks Jo.Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Maret 2014 No.W10Ul HT.014/ 2014.Eks.II.2014.03.2838;5.

MAJEURE DAN SELISIH KURS YANGDIBEBANKAN KEPADA PARA PELAWAN TIDAK ADA DASAR HUKUMNYAMERUPAKAN DALIL YANG MENGADAADA5.

Bahwa dalam Perlawanannya khususnya pada butir 5 halaman 4 sampaidengan butir 15 halaman 7, Para Pelawan mendalilkan pada intinya bahwakurs valuta asing yang dibebankan kepada Para Pelawan tidak ada dasarhukumnya dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun1997/1998 merupakan keadaan yang memaksa (force majeure), sehinggasudah selayaknya Para Pelawan tidak dapat dipersalahkan dan tidak harusmenanggung risiko.6.

Bahwa terhadap kejadian krisis moneter tahun 1997/1998 tersebut,Pemerintah RI sampai saat ini belum pernah memberikan pernyataansecara resmi, termasuk di dalam suatu bentuk peraturan perundangundangan bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 merupakan keadaanyang memaksa (force majeure), sehingga secara yuridis kejadian krisismoneter tahun 1997/1998 tidak bisa secara serta merta dijadikan landasan /dasar adanya suatu kejadian yang memaksa (force majeure) dalamhubungan hukum para pihak.7.

Bahwa bagaimanapun urutan kejadaiannya, yang pasti bahwa penyebab utama(causa prima) dari rubuhnya bangunan milik Penggugat serta tower milik Tergugat,sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat serta Tower milik Tergugat,sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat adalah karena gempa yang terjadipada tanggal 30 september 2009. kejadian ini adalah diluar kekuasan manusia(force majeure) ;.

Bahwa kejadian gempa bumi yang telah menimbulkan kerugian baik dipihakPenggugat maupun Tergugat telah tercover (telah tercakup) dengan sangat jelas didalam pasall0 dalam naskah perjanjian tersebut yaitu mengenai Force Majeureyang berbunyi sebagai berikut :10.1 Salah satu atau kedua pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagaimelakukan kelalaian atau pelanggaran terhadp ketentuan Perjanjian ini,apabila pihak atau pihak pihak tersebut mengalami hambatan yangdisebabkan karena Force Majeure

, sehingga pihak yang mengalami hambatanForce Majeure harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertaliandan resiko yang terjadi menjadi risiko masing pihak ;10.2 Yang dimaksudkan dengan Force Majeure dalam 10.1 adalah keadaan dalamayat 10.1 adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbataspada gempa bumi, tanah longsor, angin taufan, petir, banjir besar, wabahpenyakit, pemogokan masal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya,perang, sabotase, huru hara, kebakaran dan sejenisnya

;10.3 Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena Force Majeure bukanmerupakan resiko dan atau tanggung jawab pihak lainnya dan kedua belahpihak dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap risiko atauakibat Force Majeure demikian ;10Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut di atas maka secara hukumapapun dan berapapun jumlah kerugian yang diderita baik oleh pihak Penggugatmaupun pihak Tergugat yang diakibatkan oleh peristiwa alam berupa gempatanggal 30 September 2009 dimaksud

Majeure, karena permohonan sita jaminan(conservatoir beslag) tidak ada dasar untuk dikabulkan.

Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utarabernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (Vernietigbaar),karena tidak memenuhi syaratsyarat formil dan materiil penetapanyang sah, meliputi wewenang menyangkut materi (ratione materie)penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan(bedrog) dan salah kira/khilaf (dwaling) dalam pembuatan penetapan,pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syaratsyaratformil

(prosedur) dalam hal tidak pernah memeriksa Penggugat dansaksi Penggugat untuk membuat penetapan, tidak pernah memeriksaalat bukti Penggugat maupun dokumen resmi dan sah yangdikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan pihak Notaris dalam halPenetapan status Force Majeure maupun operasional CV Suara Indah;3.

Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utarabernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (Vernietigbaar),karena tidak memenuhi syaratsyarat formil dan materiil penetapanyang sah, meliputi wewenang menyangkut Materi (ratione materie)penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan(bedrog) dan salah kira/khilaf (dwaling) dalam pembuatan Penetapan,pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syaratsyaratformil

(prosedur) dalam hal tidak pernah memeriksa Penggugat dansaksi Penggugat untuk membuat penetapan, tidak pernah memeriksaalat bukti Penggugat maupun dokumen resmi dan sah yang dikeluarkanoleh Instansi Pemerintah dan pihak notaris dalam hal penetapan statusforce majeure maupun operasional CV Suara Indah;3.

Penggantian Hak (UPH) 15% x Rp195.000 Rp29.250.000,00000,00THR 2015 1 x Rp15.000 000,00 Rp15.000.000,00Jumlah keseluruhan Rp239.250.000,00(dua ratus tigapuluh sembilan jutadua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa oleh karena perusahaan Tergugat tutup bukan atas dasarkehendak dari pihak Tergugat, akan tetapi sebagai akibat dari adanya kejadiandi luar kehendak/dugaan/kemampuan/kontrol yang tidak dapat dielakkan olehTergugat (musibah kebakaran) yang berdampak menimbulkan kerugian besarbagi pihak Tergugat (force

039/FF10/PGSPGM/16 (surat bukti bertanda T2A);Pada tanggal 28 September 2018 di Palu telah terjadi bencana alam berupagempa bumi, tsunami dan likuifaksi sehingga menghancurkan tempat usaha milikPenggugat yang disewa dari pihak Tergugat di Palu Grand Mall;Dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 039/FF10/PGSPGM/16 (surat buktibertanda T2A) dalam pasal 14 ayat (2) pada pokoknya disebutkan apabila parapihak dalam perjanjian ini mengalami hambatan dalam menjalankan usahanyadikarenakan keadaan memaksa ( Force

Majeure) maka para pihak dalamperjanjian ini dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang berkaitan dan resikoyang terjadi menjadi resiko masingmasing pihak dan bukan menjadi resiko sertatanggung jawab pihak lainnya, dan untuk selanjutnya masingmasing pihakdalam akta ini dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap resikoyang diakibatkan oleh Keadaan Memaksa (force Majeure) tersebut, sehinggaPenggugat selaku pihak kedua dalam perjanjian tersebut tidak bisa menuntutapapun kepada pihak Tergugat

Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaan memaksa) dancacat demi Hukum.2. Tentang Penggugat ERIKSON NABABANBahwa atas nama Erikson Nababan pernah bekerja diperusahaan Tergugatdengan Status pekerja sebagai Mekanik Tambal Ban.

Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaanmemaksa) dan cacat demi Hukum.6.

Bahwa gugatan tersebutForce Majeure (keadaan memaksa) dan cacat demi Hukum.7.

Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaan memaksa) dancacat demi Hukum.> Tentang Penggugat ERIKSON NABABANBahwa atas nama Erikson Nababan pernah bekerja diperusahaan Tergugatdengan Status pekerja sebagai Mekanik Tambal Ban.

Bahwa gugatan tersebut Force Majeure(keadaan memaksa) dan cacat demi Hukum.> Bahwa Tergugat mengatakan dengan tegas dan benar menolak gugatanpenggugat nomor 11 yang mengatakan membayar upah proses,dikarenakan data yang ada di gugatan Penggugat berbeda dengan datayang ada diperusahaan.

terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force Majeure), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayatHal. 4 dari 18 hal.

SURIATAMA MINANG LESTARI (Group)Padang, yang dibuat pada tanggal 01 Juni 2008, berlaku padatanggal 13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, dalam Bab Kx, Pasal29 ayat (4) menyatakan : Pengusaha dapat melakukan PHKterhadap karyawan yang disebabkan Perusahaan tutup karena; Perusahaan pailit atau rugi secara terus menerus selama 2 (dua)tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 (dua)tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, atau dalamkeadaan memaksa (force majeure) maka karyawan

Majeure);Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat telahsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 (1) UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian PHKantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sah menuruthukum;Bahwa walaupun sejak terjadinyva gempa pada tanggal 30 September2009, para Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan,akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernahmelakukan

majeure, karena hal ituadalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena tidakmemiliki buktibukti yang otentik untuk menguatkan dalildalil paraTermohon Peninjauan Kembali;2.

kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa adapun istilah force majeure yang dimaksudkan oleh Pasal 164ayat 1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidaklah dapatditerapkan dalam kasus a quo karena sesungguhnya perusahaan paraPemohon Peninjauan Kembali tidaklah dinyatakan tutup, akan tetapihanya terhenti operasionalnya untuk sementara waktu sedangkanperusahaan para Pemohon Peninjauan Kembali memiliki cabangcabang

Bahwa isi perjanjian Pasal 13 keadaan memaksa (force majeure)adalah :13.1. Dalam hal terjadi keadaan memaksa (force majeure) yangmengakibatkan pelaksanaan perjanjian ini menjadi terhambat,tertunda, termasuk tidak dapat dilaksanakan, maka perjanjian iniakan ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan keadaan memaksayang terjadi dengan berdasarkan pada prinsif menguntungkan parapihak.13.2. Keadaan memaksa yang termasuk dalam lingkup ini meliputi :a.

majeure)adalah :13.1.

majeure)adalah :e 13.1.

majeure ?

majeure(keadaan memaksa) yang dialami Penggugat ;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkanterlebin dahulu apakah macetnya pengantaran/pengangkutan batubara dariPenggugat kepada Para Tergugat sebagaimana perjanjian jual beli batubaraNomor 002/PAEAJS/PJBB/IX/2017 tanggal 3 Oktober 2017 merupakankejadian keadaan memaksa (force majeure) ?

Put.No.227/PDT/2016/PT.Mksmelakukan pembakaran pada situasi seperti itu akan berbahaya, apalagi telahdisampaikan dan diperingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan.ALASAN KEBERATAN KEDUAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru) dalampertimbangannya dengan menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi adalahmerupakan suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan force majeure.Bahwa keadaan foce majeur yang terjadi haruslah dinyatakan oleh pejabat/instansiyang berwenang.

Pertanyaannya adalah apakah kebakaran yang terjadi dalamperkara ini telah dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang sebagai suatukeadaan force majeure?Bahwa suatu keadaan force majeure adalah suatu keadaan yang tidak dapatdihindari.

Namun dalam peristiwa terbakarnya kandang ayam milik Penggugatbukanlah merupakan keadaan force majeure sebab dalam hal ini Tergugat yang telahmelakukan pembakaran sampah didekat kandang ayam milik Penggugat yangkemudian menyisakan titik api yang kemudian tertiup angin dan menyala kembalisehingga menyebabkan terbakarnya kandang ayam tersebut adalah merupakankeadaan yang seharusnya dan sepatutnya dapat disadari oleh Tergugat dimanaTergugat patut menyadari sepenuhnya bahwa pada waktu itu dimana keadaanpuncak

majeureadalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankankewajibannya bukan karena intensinya/maksudnya atau kesengajaan melainkanadanya peristiwaperistiwa yang membuatnya tidak mampu menjalankankewajibannya;Menimbang, bahwa jika dimaknai secara sempit/mutlak force majeureidentik dengan peristiwa alam (act of god) yang mengakibatkan tidak dapatmenjalankan kewajibannya dengan alasan terjadinya bencana, dimana keadaanmemaksa (force majeure) tersebut terletak pada derajat ketidakmungkinan

majeure)secara relatif adalah suatu keadaan dimana terjadi keadaankeadaan tertentuyang menyulitkan untuk melaksanakan kewajibannya.

Keadaan memaksa (force majeure) secara relatif bersifatsubyektif yaitu berbedabeda dari satu orang/kelompok ke orang/kelompok laindan nilainya berubahubah dari waktu ke waktu;Menimbang, bahwa namun demikian keadaan memaksa (force majeure)baik secara mutlak maupun relatif, tidak secara otomatis dapat dijadikan dasarketidakmampuan suatu pihak untuk memenuhi kewajibannya.

Diluar kesalahan dari pihak tersebut.Dalam perkembangannya force majeure juga dimaknai secara luas, hal ini dapatdilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3389K/Pdt/1984 menyatakanbahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakanPemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak jugadapat dikualifikasikan sebagai force majeure;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 TentangPenanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa bencana nonalam

majeure dan atau peristiwahukum yang tidak terduga terjadi di luar kesalahan Penggugat yangHalaman 30 dari 41 Putusan PHI Nomor 30/Padt.SusPHI/2020/PN Gskmengakibatkan timbulnya halangan untuk berprestasi dengan baik sesuaidengan kewajibannya dalam suatu perjanjian/nubungan kerja;Menimbang, bahwa keadaan memaksa atau force majeure tersebutmengakibatkan Penggugat mengalami penurunan produksi yang sangatsignifikan oleh sebab order/pesanan yang diterima dari buyer juga mengalamipenurunan karena mereka

., berkedudukan diKota Makassar, tertanggal 27112013, karena merugikan Penggugat;Menyatakan bahwa menerima keadaan mana Penggugat seluruh kewajibanatas beban hutang dibebaskan dengan dasar alasan usaha Penggugattergolong peristiwa sebagai keadaan memaksa (force majeure);Menghukum Tergugat untuk membebaskan Penggugat dari segalapembiayaan angsuran dan beban biaya lainnya dikerenakan usahaPenggugat tergolong peristiwa keadaan memaksa (force majeure) dan tanpasyarat;Menghukum Tergugat untuk mengembalikan

karena tidak memenuhi persyaratanformil;Bahwa antara posita dengan petitum saling bertentangan, dalam positagugatan Penggugat angka 14 huruf (b) menjelaskan ...dengan iktikad baikPenggugat berupaya memenuhi kewajiban ... dan meminta restrukturisasidengan pembayaran separuh dari gaji Penggugat sebagai PNS...dstsedangkan dalam Petitumnya angka 5 menyebutkan ..MenghukumTergugat untuk membebaskan Penggugat dari segala pembiayaanangsuran dikarenakan usaha Penggugat tergolong peristiwa keadaan7memaksa (force

majeure)....

Demikian pula dalil eksepsi yangmenyatakan bahwa dalildalil gugatan tentang force majeur adalah kaburatau tidak jelas tidak dapat dibenarkan karena dalil force majeur yangdimaksud Termohon Kasasi/Tergugat bukan yang termaktub dalamposita angka 14 huruf b, melainkan posita angka 14 huruf a yangberkaitan dengan dalil angka 6, yaitu terbitnya kebijakan BPJS yangmenyebabkan usaha Pemohon Kasasi/Penggugat menurun.

Putusan Nomor 179 K/Ag/2017fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI)Nomor 4/DSNMUI/IV/2000 tentang Murabahah dan Nomor 17/DSNMUI/IX/2000 tentang Sanksi Atas Nasabah Mampu yang MenundaPembayaran, oleh sebab itu tuntutan Pemohon Kasasi/Penggugattentang pembatalan akad harus ditolak;Bahwa dalil gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat agar dibebaskan darikewajiban pembayaran utang karena terjadi force majeur dimana usahaPemohon Kasasi mengalami penurunan disebabkan adanya kebijakantentang

majeure absolut adalah merupakan sesuatu keadaan diluarkemampuan manusia (keadaan luar biasa sehingga tidak mampu untukHalaman 48 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Sbwdilaksanakan), dan force majeure relatif adalah; masih memungkinkan untukmelakanakan sesuatu tersebut(masih mampu untuk melaksanakan); Bahwa ketika dalam memenuhi suatu prestasi, alatalat atau barangbarangyang digunakan untuk memenuhi suatu prestasi ini diserahkan kepada parapihak, yaitu Sesuai dengan azas kebebasan

majeure harusdicantumkan itu wajib, ketika terjadi force majeure ini misalnya kahar itudilanjutkan ke klausul resiko namanya, resiko inilan nanti para pihak adadiatur hak dan kewajiban mereka, seperti apa dan selanjutnya adabeberapa pihak yang terlibat disana, ada pihak pengawas, ada PPK, adapihak Kosultannya dan inilah yang memberikan keadaan force majeuretersebut termasuk kerugian yang ditimbulkan;Bahwa yang berhak menilai force majeure tersebut dalam perkara ini,tentunya di sini ada lembaga pengawas

karena force majeure, maka selanjutnya tergantung padapengawas konstruksi dan ada yang ditunjuk sebagai konsultan dan ada daripihak pemerintah, ada penetapan khusus dari Bupati bahwa keadaan forcemajeure, tidak ada perbedaan persepsi dari kKedua belah pihak dan harusada pengawas independen yang harus mampu mengeluarkan keputusanbahwa keadaan force majeure;Bahwa hak dari pemberi kerja adalah pelaksana jasa itu sendiri danmempunyai kewajiban melaporkan hal demikian kepada pemberi pekerjaan;Bahwa bukti

surat penetapan force majeure tersebut harus berbentuk SK(Surat Keputusan);Halaman 54 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.SbwBahwa ketika terjadi force majeure diantara para pihak di dalam perkara ini,maka yang berhak menilai adalah: ada dari pengawas konstruksi tersebut,ada dari dari pejabat daerah atau dari UPT;Bahwa hasil yang harus ditetapkan terhadap keadaan force majeurehasilnya harus seimbang dan harus independen;Bahwa di dalam perjanjian para pihak di dalam perkara ini

penetapankeadaan force majeure tersebut dari Bupati, sedangkan penetapan untukkeadaan force majeure berupa bencana alam banjir dari BMKG;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masingmasing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;Saksi keX : BUDI SATRIABahwa Saksi hampir 2 (dua) minggu lakukan audit terhadap PT BangunAlam Sumbawa tersebut;Bahwa Saksi melalukan analisis dari laporan keuangan dari PT BangunAlam Sumbawa, dimana terdapat keuntungan dikaitkan dengan modal

Nomor 684K/AG/2016 denganTuntutan/ gugatan dalam perkara sekarang ini adalah sangat berbedasama sekali; di dalam tuntutan/gugatan terdahulu, Penggugatmenuntut agar Penggugat dibebaskan dari kewajiban untukmelaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :MES/2013/198/K. tertanggal 10 September 2013. karena telahterjadi kKeadaan memaksa atau force majeure.

BANKBNI SYARIAH~ serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:MES/2013/196/K tertanggal 10 September 2013, Akad PembiayaanMurabahah Nomor: MES/2013/197/K tertanggal 10 September 2013 danAkad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2013/198/K tertanggal 10September 2013 ;Bahwa atas gugatan Penggugat yang pertama dan atas gugatan yangkedua (perkara a quo) adalah sama, yaitu pada gugatan sebelumnyatentang tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang olehPenggugat dipandang sebagai keadaan memaksa (force majeure

) danatas gugatan perkara yang kedua (perkara a quo) juga tentang tidakterbitnya Izin Mendirkan Bangunan (IMB) sebagai keadaan memaksa(force majeure);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat yang saat inidiajukan di Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Perkara1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn (perkara a quo) adalah sama dengan perkaragugatan yang pemah diajukan oleh Penggugat/ Pembanding sebelumnya(perkara Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. bukti

Namun alas hukum Penggugat/Pembanding memintadibebaskan atau dibebani setengahnya adalah sama, yaitu kondisi tidakterbitnya IMB yang oleh Penggugat/Pembanding disebut sebagai keadaanmemaksa atau force majeure;Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Pengadilan TingkatBanding telah menyatakan dalam putusannya (bukti P.7 dan bukti 1.4.2.)bahwa Tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalamperkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa(Force Majeure) sebagaimana dirumuskan

Sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu apakah pandemicovid19 merupakan force majeure.bahwa terkait TERBANDING tidak memiliki proyek, walupun hal tersebuttidak terbukti kebenarannya, merupakan sebuah akibat.

Sehingga yang perluhakim tingkat pertama kaji adalah apakah benar Pandemi Covid19merupakan force majeure.Bahwa dalam persidangan TERBANDING tidak dapat membuktikan baikdengan bukti tertulis bahwasannya pandemi Covid19 merupakan forcemajeure, yang berakibat terhadap perjanjian antara PEMBANDING danHalaman 5 dari 23 Putusan Nomor 63/PDT/2021/PT SMRTERBANDING.

Hal tersebut juga di kuatkan dengan bukti T16a, (kamikutip):"Prof Mahfud MD, mengatakan "Bahwa anggapan Keppres 12/2020sebagai dasar untuk membatalkan kontrakkontrak keperdataan,terutama kontrakkontrak bisnis merupakan kekeliruan, itulahsebabnya saya sebagai salah seorang pejabat yang ikutbertanggungjawab atas kebijakan negara segera angkat bicara danmenegaskan bahwa STATUS COVID19 SEBAGAI BENCANA NONALAM TIDAK BISA LANGSUNG DIJADIKAN ALASANPEMBATALAN KONTRAK DENGAN ALASAN FORCE MAJEURE."

Dirinya menekankan bahwa yang dapat dikatakan sebagaiforce majeure ialah, ketika pemerintah menyatakan bahwa ini adalahbencana nasional yang diikuti oleh peraturan pelaksanaan lainnya,termasuk pemerintan daerah yang melarang orang lain melakukansuatu kegiatan untuk berkumpul melaksanakan suatu usaha" Sehinggatidak tepat jika hakim membatalkan perjanjian yang di lakukan olehPEMBANDING dan TERBANDING.4.Bahwa hakim tingkat pertama mengatakan, (kami kutip):"berhentinya perjanjian Sewamenyewa bukan hanya

Menurut Pengadilan Tinggi, Pandemi Covid 19 dapatdijadikan alasan untuk tidak dapat melaksanakan perjanjian karena keadaanmemaksa (force majeure/ overmacht), tetapi tidak Semua perjanjian yangtidak dapat dilaksanakan pada masa pandemi dapat menggunakan alasankeadaan memaksa (force majeure/ overmacht), harus di nilai Secara kasus perkasus sesuai dengan keadaan atau kenyataan yang sebenarnya;Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah memberitahukankepada Pembanding semula Tergugat dengan surat

Otto Hasibuan terkait forcemajeur (keadaan memaksa), "Wabah COVID19 itu sendiri, tidak dapat dikatakansebagai force majeur.

Namun ketika orang itu tidak bisa melakukan suatukehendaknya diluar kKemampuannya sendiri dan itu karena keadaan administratif,keadaan bencana alam dan bencana non alam, maka dalam kemungkinan sepertiini membuat orang tersebut tidak mampu melakukan suatu kewajiban ataukegiatannya maka dapat dikatakan sudah terjadi force majeur pada situasi saat itu.Selain itu yang dapat menentukan bahwa pandemi Covid19 ini termasuk dalamkategori force majeur atau tidak adalah hakim dan bukan pemerintah;16.

Bahwa berdasarkan unsurunsur yang tersebut di atas, kondisi saat ini dapat denganjelas dikatakan force majeur (Keadaan memaksa). Sehingga Penggugat dapatmeminta keringanan atas pembayaran angsuran kepada Tergugat dengan carapenundaan pembayaran angsuran selama 1 (satu) tahun;19. Bahwa Penggugat memohon Ketua Pengadilan Negeri Purworejo cq majelis hakimpemeriksa perkara aquo berkenan menyatakan pandemi Covid19 saat initermasuk dalam kategori force majeur (keadaan memaksa);20.

majeure sebagai dasar untuk mendapatkan kebijakanpenundaan pembayaran angsuran selama 1 (Satu) tahun, maka dapatTERGUGAT sampaikan bahwa force majeure tidak dapat menjadi alasanuntuk dapat membatalkan Perjanjian a guo, namun harus adanyakesepakatan antara para pihak dalam Perjanjian a quo, hal ini berdasarkanpendapat ahli hukum Prof.

Mahfud MD terkait dengan force majeure yangmenyatakan Bahwa status covid19 sebagai bencana nonalam tidak bisalangsung dijadikan alasan pembatalan kontrak dengan alasan force majeure,tetapi bisa dijadikan sebagai pintu masuk bernegosiasi dalam membatalkanatau mengubah isi kontrak. Selama kontrak tidak dirubah dengan kontrakbaru yang disepakati tetap berlaku mengikat seperti UU..