Ditemukan 3916 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1072 1212 1172 1222 1273 1972 1202 12720 12.2 1262
Penelusuran terkait : 1272/pdt.g/2012/pa.bpp Gugat cerai
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 19-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
H. KHARRUDDIN SYAH, S.E. ALIAS H. BUYUNG
184 — 50
  • HABIBUDDIN SIREGAR sebagai SekretarisDaerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat Kab.Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rakornas Kepegawaiantanggal 1011 Juli 2018 di BSD City Tangerang.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati LabuhanbatuUtara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai AsistenSekretaris Daerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan RakyatKab.
    Habibuddin Siregar sebagai Asisten SekdaHal 141 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.MdnBidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk untuk menghadiriRapat Koordinasi Bidang Kemartiman Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 diTaman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.e BB No. 114. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas BupatiLabuhanbatu Utara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November2017 tentang penugasan Saksi H.
    Labuhanbatu Utara untuk menghadiri RakornasKepegawaian tanggal 1011 Juli 2018 di BSD City Tangerang.1 (Satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu Utara Nomor:094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentang penugasan Sdr.H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten Sekretaris Daerah BidangPemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat Kab.
    Labuhanbatu Utara untuk menghadiriRakornas Kepegawaian tanggal 1011 Juli 2018 di BSD City Tangerang.Hal 416 dari 468 hal Putusan Nomor 5/Pid.SusTPK/2021/PN.Mdn114.115.116.117.118.119.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentangpenugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten SekretarisDaerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat Kab.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-07-2014 — Putus : 03-12-2014 — Upload : 02-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 65/PID.SUS/TPK/2014/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Desember 2014 — Pidana - TAFSIR NURCHAMID
199 — 84
  • Keuangan, Sumber Daya Manusia dan Administrasi Umum padasekitar tahun 2007 s/d bulan Juni 2013;Bahwa Terdakwa membawahi Direktorat Umum dan Fasilitas;Bahwa salah satu tugas pada Direktorat Umum dan Fasilitas adalahmembuat perencanaan pengadaan barang dan jasa, pemeliharaan danperbaikan sarana prasarana kampus;Bahwa dalam Pengadaan Instalasi Infrastruktur IT PerpustakaanUniversitas Indonesia, Saksi menjabat sebagai Sekretaris PanitiaPengadaan, yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Rektor UINomor 1272
    dengan keterangan saksi Darsono yang bersesuaian satusama lain dengan keterangan saksisaksi Baroto Setyono dan Suparlan.Bahwa terhadap pekerjaan pengadaan Instalasi Infrastruktur IT GedungPerpustakaan UI Depok tersebut tanpa terlebin dahulu membentuk PanitiaPengadaan, sedangkan Panitia Pengadaan baru dibuat setelah pengadaanselesai dilaksanakan dan pada waktu akan dilakukan audit oleh badanPemeriksa Keuangan (BPK), sehingga dibuat dengan tanggal mundur/backdate yaitu berdasarkan Keputusan Rektor No.1272
    SedangkanPanitia Pemeriksa dan Penerima Pekerjaan Pengadaan Instalasi IT GedungPerpustakaan UI dibentuk berdasarkan SK Rektor No.1272.B/SK/R/UI/2010tanggal 11 Oktober 2010 dengan Ketua Tubagus Lutfi, Sekretaris Paryonodan anggota Mohammad Aries, Agus Awaludin, Budi Prayitno, RianaWidiastuti serta Kiswoko.
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-07-2013 — Putus : 11-09-2013 — Upload : 06-11-2013
Putusan PN MATARAM Nomor 17/PID.SUS/TPK/2013/PN.MTR
Tanggal 11 September 2013 — - H. SYAIRIL H. BUNYAMIN
64 — 31
  • Bahwa Dinas Kesehatan Kota Bima pada tahun2009 ada merencanakan~ kegiatan proyekpeningkatan sarana prasarana KesehatanPuskesmas Rasanae Timur yang = sumberanggarannya berasal dari Anggaran PendapatanBelanja Negara ( APBN ) yang alokasinya dalambentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), DanaPenguatan Desentralisasi Fiskal dan PercepatanPembangunan Daerah (DPDF & PPD); 1272.
Pengadilan PN PALEMBANG
Upload : 14-12-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plg
61 — 27
  • kedudukantertentu;Menimbang bahwa terhadap unsur ini terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakahPara Terdakwa dalam perkara aquo mempunyai jabatan atau kedudukan, sehinggadimungkinkan juga Para Terdakwa memiliki kewenangan, kesempatan atau sarana karenajabatan atau kedudukan tersebut;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dan kekuasaanyang dipunyai untuk melakukan sesuatu (kamus Besar Bahasa Indonesia DepartemenPendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka Edisi ketiga Tahun 2003 hal 1272
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 14-09-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 475 /Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel
Tanggal 20 Juni 2012 —
505 — 347
  • PN Jakarta Barat pada pokoknya menyimpulkan bahwa indirectevidence tidak dapat dijadikan dasar yang sah bagi KPPU (hal 1272, Putusan PN Jakarta Barat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST).Lebih lanjut, putusanputusan KPPU sebelumnya yang menggunakan indirectevidence untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha telah mendapatkankritik keras dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi di bidanghukum persaingan usaha.Kritik keras dari kalangan akademisi ditujukan untuk putusan KPPUNo. 17/KPPUI/2010
    Jkt.Sel194272829bahwa indirect evidence tidak dapat dijadikan dasar yang sah bagi KPPU(hal 1272, Putusan PN Jakarta Barat No. 03/KPPU/2010/PN.JKT.PST).Lebih lanjut, putusanputusan KPPU sebelumnya yang menggunakan indirectevidence untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku usaha telah mendapatkankritik keras dari berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi di bidanghukum persaingan usaha.Kritik keras dari kalangan akademisi ditujukan untuk putusan KPPU No. 17/KPPUI/2010 tentang Industri Farmasi Kelas
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus
Register : 27-01-2021 — Putus : 08-04-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mdn
Tanggal 8 April 2021 — Penuntut Umum:
HENDRA EKA SAPUTRA
Terdakwa:
AGUSMAN SINAGA
302 — 119
  • HABIBUDDIN SIREGAR sebagai SekretarisDaerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat Kab.Labuhanbatu Utara untuk menghadiri Rakornas Kepegawaiantanggal 1011 Juli 2018 di BSD City Tangerang.1 (Satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati LabuhanbatuUtara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017tentang penugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai AsistenSekretaris Daerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan RakyatKab.
    Habibuddin Siregar sebagai Asisten SekdaBidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat untuk untuk menghadiriRapat Koordinasi Bidang Kemartiman Tahun 2017, tanggal 4 Mei 2017 diTaman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur.BB No. 114. 1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas BupatiLabuhanbatu Utara Nomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November2017 tentang penugasan Saksi H.
    Labuhanbatu Utara untuk menghadiriRakornas Kepegawaian tanggal 1011 Juli 2018 di BSD City Tangerang.1 (satu) lembar copy Surat Perintah Tugas Bupati Labuhanbatu UtaraNomor: 094/1272/Humas/2017 tanggal 15 November 2017 tentangpenugasan Sdr. H. HABIBUDDIN SIREGAR sebagai Asisten SekretarisDaerah Bidang Pemerintaha dan Kesejahteraan Rakyat Kab.
Pengadilan PN GORONTALO Pidana Khusus Korupsi Suap Menyuap
Register : 02-10-2018 — Putus : 19-12-2018 — Upload : 07-05-2019
Putusan PN GORONTALO Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PN Gto
Tanggal 19 Desember 2018 — Pidana - ELI DETUAGE, SKM - NINGSI S GILINTALI
216 — 91
  • kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuaiHalaman 101 dari 124 Putusan Nomor 29/Pid.SusTPK/2018/PN Gtodengan kewenangan yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankanmelebihi kewenangan yang diperoleh atau kemampuan seseorang ataukelompok untuk mempengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuaikeinginan dari pelaku;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (Kamus Besar BahasaIndonesia, Edisi Ketiga, halaman 1272
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perumahan
Putus : 19-06-2014 — Upload : 16-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 190 K/TUN/2014
Tanggal 19 Juni 2014 — KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI DKI JAKARTA vs PERHIMPUNAN PENGHUNI RUMAH SUSUN HUNIAN (PPRSH) APARTEMEN SLIPI
139 — 107 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 190 K/TUN/2014Bahwa dalam Bukti T.ll1 yakni Buku Tanah Hak Guna BangunanNomor 1148/Palmerah tanggal 17 September 1992 nama pemegangHak Perseroan Terbatas PT Multipanen Kotrindo berkedudukan diJakarta yang berakhir hak tanggal 16 September 2012, menunjukkanpencatatan telah dimatikan karena pemisahan sempurna sebanyak 3(tiga) sertifikat yakni 1270 S.d 1272/Palmerah;Bahwa dalam Bukti T.lk2 yakni Buku Tanah Hak Guna BangunanNo. 1271 Kecamatan Palmerah tanggal 18 September 1996 denganLuas
Pengadilan PN SERANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 27-04-2016 — Upload : 01-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Srg
Tanggal 27 April 2016 — ELI SUNARYA Alias NARYO Bin (Alm) ABDUL HALIM
48 — 14
  • sudah dikembalikan sebahagiandengan itikad baik terdakwa meskipun harus menjual seluruh asset yang dimilikidan saat ini terdakwa sudah tidak memiliki harta / asset lagi yang mau dijualuntuk melunasi kekurangan kerugian negara tersebut;Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang diajukan dalamperkara ini yang terdiri dari barang bukti :1) 1 (Satu) berkas permohonan bantuan dana atas nama PANITIA BAKTISOSIAL PONPES NURUL FALLAH, Tgl 16 Februari 2013;Putusan Nomor 4/Pid.SusTPK/2016/PN.Srg.Hal. 1272
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — KHAIRULLAH (Terdakwa)
91 — 13
  • No.26/Pid.SusTPK/2016/PN.Tpgyang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa didalam kamus bahasa Indonesia revisi ketigaDepartemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit BalaiPustaka Jakarta disebut bahwa pengertian dari : Menyalahgunakan, adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimanamestinya, menyelewengkan (hal.983); Kewenangan, adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu (hal.1272); Kesempatan,
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 02-04-2017 — Putus : 31-05-2017 — Upload : 18-08-2017
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Plg
Tanggal 31 Mei 2017 — SUSILI EKASANTI BINTI BARUSIN VENIE ERLIANTI, S.Pd binti AHKIRUDIN
58 — 20
  • Menyalah gunakan Sarana karena a.Jabatan b.Kedudukan;Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan kewenangan adalah hak dankekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu (kKamus Besar BahasaHalaman 103 dari 126Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2017/PN.Plg.Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,Balai Pustaka Edisi ketigaTahun 2003 halaman 1272;Menimbang, bahwa menurut pendapat SF.Marbun dalam HukumAdministrasi kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkanbaik terhadap segolongan orang
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 19-03-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 01-04-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 3/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 19 Maret 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HAINUR RASYID
Terdakwa:
Disman Ujang Als Ujang
37 — 58
  • 2020/PN TIkHal 1263 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1264 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1265 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1266 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1267 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1268 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1269 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1270 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1271 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2020/PN TIkHal 1272
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-05-2013 — Putus : 10-10-2013 — Upload : 26-02-2014
Putusan PN MANADO Nomor 4/PID.SUS/2013
Tanggal 10 Oktober 2013 — PIDANA - TERDAKWA ARON JOSEPH WAGEY,SIK
211 — 36
  • perbuatan Terdakwa;Ad. 3 Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisiketiga Departemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai PustakaJakarta, disebutkan bahwa pengertian dari :Menyalahgunakan gunakan adalah melakukan sesuatu tidaksebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu (halaman 1272
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 02-04-2020 — Putus : 02-04-2020 — Upload : 08-04-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 5/Pid.C/2020/PN Tlk
Tanggal 2 April 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HAINUR RASYID
Terdakwa:
WIRA Bin DURAIN
29 — 49
  • 2020/PN TIkHal 1263 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1264 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1265 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1266 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1267 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1268 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1269 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1270 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1271 dari 10 Hal Putusan Nomor 5/Pid.C/2020/PN TIkHal 1272
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-10-2016 — Putus : 15-03-2017 — Upload : 21-07-2017
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tpg
Tanggal 15 Maret 2017 — RUSTAM SINAGA (Terdakwa)
85 — 13
  • menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, Majelis akanmempertimbangkannya sebagai berikut ;Menimbang, bahwa didalam kamus bahasa Indonesia revisi ketigaDepartemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Penerbit BalaiPustaka Jakarta disebut bahwa pengertian dari : Menyalahgunakan, adalah melakukan sesuatu tidak sebagaimanamestinya, menyelewengkan (hal.983); Kewenangan, adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu (hal.1272
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Umum
Register : 05-09-2019 — Putus : 05-09-2019 — Upload : 27-02-2020
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 3/Pid.C/2019/PN Tlk
Tanggal 5 September 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
HAINUR RASYID
Terdakwa:
1.SUPARMAN Bin BAHARUDIN
2.REFDAHAYU Bin SAIDUN
60 — 32
  • 2019/PN TIkHal 1263 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1264 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1265 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1266 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1267 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1268 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1269 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1270 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1271 dari 10 Hal Putusan Nomor 3/Pid.C/2019/PN TIkHal 1272
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 01-03-2017 — Putus : 16-06-2017 — Upload : 08-11-2017
Putusan PN TERNATE Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte
Tanggal 16 Juni 2017 — JUSTINIAN KABORU Alias JUSTIAN
89 — 0
  • Menetapkan barang bukti berupa :1. 1 (satu) buah Foto Copy Diotentikasi sesuai dengan aslinya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) dari Dinas Sosial TA. 2013.2. 1 (satu) rangkap Foto Copy Diotentifikasi sesuai dengan aslinya Surat Perintah Pencairan Dana nomor :1272 / SP2D / 2013 tanggal 20 Juni 2013, Semester I dilakukan pencairan sejumlah Rp. 325.000.000,- (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah).3. 1 (satu) rangkap Foto Copy Diontetifikasi sesuai dengan aslinya
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 03-10-2018 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 549/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
1.Nyonya Ipit Patimah
2.Tuan Muslim
3.Tuan Ishak
4.Nyonya Neneng Nuriah
5.Tuan Muhammad Imam Nurjaeni
6.Nyonya Nuraini
7.Nyonya Nurhasanah
8.Nyonya Nurhayati
Tergugat:
1.PT DUTA PERTIWI TBK
2.Kantor Pertanahan Kota Admistratif Jakarta Pusat
216 — 671
  • SUBUR IV NO. 1753 1272 1658 H. NGATIIO 00. 10 RT.006/RW.00612 TI 47,7 LEVY CRISTANTO 94.22 04/03/20 GG.SUBUR IV NO.354 1273 DKK 0 11 RT.006/RW.00612 TL 30.77 10/03/20 JL.SUBUR BARU 15,55 1274 1732 LIM SHE LIAN 0 11 RT.006/RW.006I2 TL 67.65 16/09/19 JL. SUBUR GG. V,56 1275 1011 HARJONO LUKITO 96 RT.007/RW.00612 TL 66.00 23/06/19 JL.. SUBUR GG. V/19,57 1276 KARTO WIYONO 0 95 RT.007/RW.00612 T1 1149 BONG YUNITA 46.34 19/06/19 GG.
Pengadilan PN DEPOK Perdata Tanah
Putus : 07-03-2012 — Upload : 09-05-2014
Putusan PN DEPOK Nomor 101/Pdt.G/2011/PN.Dpk.
Tanggal 7 Maret 2012 — DRG. INNEKE PANJAITAN ; DR. IRWAN DJAYARAHARDJA,DKK VS MOCHAMAD JOENOES;H. MOHAMAD ANWAR,DKK
202 — 139
  • CHRISTIAN yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan PancoranMas Kota Depok;e Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Akta Jual Beli No. 127/12/JB/AGR/1974 tanggal 04 April 1974 SOEMARSO B.A PPAT WilayahKecamatan Depok Kabupaten Bogor;BUKTIP 201 Sertifikat Hak Milik No. 1272, Kavling 57, Luas Tanah 500 M2 atas nama H.SARWADI S.K.M yang terletak di Kelurahan Pancoran Mas Kecamatan PancoranMas Kota Depok;Sertifikat Aquo timbul berdasarkan Penunjuk Buku Tanah HM No. 674/Pancoran Mas Depok (Penggantian
Pengadilan PN PALEMBANG Pidana Khusus
Register : 01-04-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PN PALEMBANG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2021/PN Plg
Tanggal 29 Juni 2021 — Penuntut Umum:
1.HENDRA CATUR PUTRA, SH
2.M. FAJAR PRAWITAMA, SH
Terdakwa:
YUDI HARIYANTO Bin AKIUS
122 — 23
  • kesempatan atau saranayang ada padanya karena jabatan atau kedudukanMenimbang bahwa, dalam kamus besar bahasa Indonesia revisi ketigaDepartemen Pendidikan Nasional yang diterbitkan oleh Balai Pustaka Jakarta,disebutkan bahwa pengertian dari :Halaman 121 dari 135 Putusan Nomor 15Pid.SusTPK/2021/PN.Plg.Menyalahgunakan gunakan adalah melakukan sesuatu) yang tidaksebagaimana mestinya, menyelewengkan ( halaman 983 ) ;Kewenangan adalah sebagai hak dan kekuasaan yang dipunyai untukmelakukan sesuatu ( halaman 1272