Ditemukan 3979 data
Terbanding/Tergugat I : YAYASAN TEHNIK KIMIA
Terbanding/Tergugat II : YAYASAN AL-AZHAR CAIRO INDONESIA
Terbanding/Intervensi I : Lisa Fandouza.SP
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Palembang
Terbanding/Turut Tergugat II : Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan cq. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat III : Notaris THAMRIN AZWARI, S.H., MKn
Terbanding/Turut Tergugat IV : Notaris/PPAT AHMAD FIRDAUS, S.H., Mkn
Terbanding/Turut Tergugat V : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Sumatera Selatan
Terbanding/Turut Tergugat VI : Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang
153 — 428
Menyatakan TERGUGAT REKONVENSI/PENGGUGAT KONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige daad) dikarenakantelah membuat nama YAYASAN SEKOLAH TEHNIK MENENGAH KIMIA yangmemiliki persamaan dengan YAYASAN TEHNIK KIMIA PALEMBANG yangdidirikan oleh PENGGUGAT REKONVENSI/TERGUGAT I KONVENSIsehingga melangar ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf a UndangUndangNomor No.16 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UndangUndangNomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang menyatakan secara tegas bahwaYayasan
231 — 48
Bahwa, berdasarkan fakta dan surat pengakuan yangdibuat oleh PARA PELAWANsebagaimana bukti yang diajukan olehPARA PELAWAN tertanggal 24 September 2020, terbukti obyekjaminan pada akad nomor 36 tanggal 22 Februari 2013 telahdialihkan oleh TERLAWAN TERSITA secara melangar aturan dandengan itikad tidak baik pada saat akad perjanjian nomor 36 tanggal22 Februari 2013 masih sah dan berlaku obyek jaminan tersebutantara lain;1.
1.R.A. Marta Linda Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
2.R.A. Rumaini Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
3.R.A. Yunani Binti R.Hi. Sulaiman Amancik
Tergugat:
1.H. Raden Amiruddin Bin R.Hi. Sulaiman Amancik
2.Suryadi Angga Kusuma
3.Jessica Windy
4.Hand Pick
Turut Tergugat:
1.Kepala Desa Tarahan
2.Camat Kecamatan Katibung selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah
3.Kepala Kantor Pertanahan ATR BPN Kabupaten Lampung Selatan
44 — 5
Sudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atausesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;020 5Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB);f. Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :1. Tidak terjadi Kesalahan prosedur;2.
47 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilakukansebelum tanggal 26 Maret 2003 secara sah masih dapatdilakukan penyidikan dan dihitung jumlah kerugiannyaoleh auditor BPKP, sedangkan Perda No. 8 Tahun 2003tentang APBD Kota Magelang ditetapkan pada tanggal 27Maret 2003 sehingga tidak termasuk sebagaimana termuatdalam surat Kejaksaan Agung tersebut.Bahwa seperti dikemukakan diatas, sebagaimana dakwaanJaksa Penuntut umum maupun putusan judex facti terdakwadipersalahkan melanggar Perda Kota Magelang No. 8 Tahun2001 tentang Kedudukan Keuangan DPRD (bukan melangar
Terbanding/Tergugat I : Carolus Wijoyo Adi Nugroho
Terbanding/Tergugat II : Djoko Marsanto
Terbanding/Tergugat III : Muhamad Junaidi
193 — 92
Hal ini tentu merupakan bukti tindakanTERGUGAT, bahwa TERGUGAT melakukan perbuatan melangar hukumyang sangat merugikan PENGGUGAT; Bahwasakibat tindakan TERGUGAT seperti tersebut di atas,menimbulkan kerugian besar kepada PENGGUGAT, baik kerugian materillkhususnya kerugian immateriil. Nama baik dan kehormatan PENGGUGATsungguhsungguh tercoreng, kejadian itu. menjadi pergunjingan dimasyarakat, khususnya di lingkungan keluarga dan temantemanPENGGUGAT.
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BAYU IKA PERDANA, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : DWINANDA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : ANITA DIAN WARDHANI,SH
115 — 64
PT.BDG.Menimbang, bahwa berdasarkan adanya faktafakta hukum yangterbukti dipersidangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapatdengan pertimbangan 2 (dua) Hakim Anggota Majelis Pengadilan TingkatPertama, yang dalam putusannya pada pokoknya menyatakan bahwaTerdakwa SONNY PRIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Tindak Pidana MembuatSurat Palsu, sebagaimana didakwakan kepadanya dalam Dakwaan AlternatifKedua Jaksa Penuntut Umum, yaitu melangar
98 — 136 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tentang Ketenagakerjaan29.Bahwa Pemohon Kasasi menolak dengan tegas pertimbangan hukumJudex Facti hal. 132 Paragraf 2 baris ke11 sampai dengan 19 putusana quo karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum yang berlakuyang mengancam dibatalkannya Putusan a quo;st , lergugat telah melakukan perpanjangan kontrak denganjangka waktu kepada para Penggugat sampai dengan kuranglebin 6 kali perpanjangan karena perpanjangan kontrak kerjahanya boleh diperpanjang 1 (satu) kali dengan demikian terbuktiTergugat melangar
128 — 51
Bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hatihati yangseharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama wargamasyarakat atau terhadap harta benda orang lain;Hoge Raad dalam putusannya mempergunakan katakata ataukah....atau. dengandemikian untuk adanya suatu perbuatan melangar hukum tidak disyaratkan adanyakeempat kriteria itu secara kumulatif.
126 — 77 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan uraian diatasmaka tidak ada dasar dan alasan untuk mempertahankankeputusan Judex Facti dan oleh karena itu cukup beralasan untukdibatalkan.Bahwa Pemohon Kasasi tidak dapat dikategorikan melakukanperbuatan/tindakan melangar hukum sebagaimana penjelasansebagai berikut: Bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga)kategorisasi dari perobuatan melawan hukum yaitu perbuatanmelawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukumtanpa kesalahan dan perbuatan melawan hukum karena kelalaian.Dari
JOHANES. S
Tergugat:
1.TUNGGUL S
2.BERLIANA SIHOMBING
3.ROSMAWATI SIHOMBING
4.JONSON SIHOMBING
5.MARLINA LIBERTI. S
6.PT. KREANOVA PHARMARET
7.THOMAS HOSEAN COIVANLEE
8.NOTARIS dan PPAT, DEWI HIMIYATI TANDIKA, SH
9.KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG BPN Cq. KEPALA KANTOR AGRARIA DAN TATA RUANG BPN
10.RINI ABAST
143 — 95
Melangar Pasal42 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanahpada saat membuat akta peralihan hak berdasarkan AJB No. 86/2011Tanggal 17 Maret 2011 Antara Matingga Pangaribuan & Syahrudiantomenyatakana) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidangtanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susunsebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanahatau hak milik atas
1.LUTA HENGU ATA
2.YACOBUS LATA TANGKONDA, S.AP
3.Yunita Bongu Amahu, A.MA.PD
4.YOHANA KALARA HENJANG
5.YUBLINA KANDOKANG MADIK
6.JUNITA BONGU AMAHU,A.MA,PD
7.YUBLINA KANDOKANG MADIK,S.P.d
Tergugat:
1.Bangi kahi
2.Kambaru Windi
3.BANGU KAHI
204 — 95
Hal 23 dari 88ditandatangani oleh Tergugat rekonvensi adalah perbuatan melawanhukum sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata yangmenyatakan tiaptiap perbuatan melangar hukum yang membawakerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.Berdasarkan dalildalil tersebut di atas, maka kami mohon agar yang terhormatmajelis hakim pemeriksa perkara ini untuk memberikan putusan sebagaiberikut;DALAM EKSEPSIMenerima dan mengabulkan
PT Dreamland Bali
Tergugat:
Pura Luhur Uluwatu Jurit Puri Jambe Celagi Gendong
Turut Tergugat:
1.PT Manor Tirta Puncak
2.Eunika Wahyu Prasetyanti,SH
123 — 80
Bahwa perbuatan TERGUGAT megalihkan obyek Sengketakepada TURUT TERGUGAT sebagaimana Perjanjian PengkitanJual Beli Akta nomor: 3 tanggal 23 Januari 2019 dengan klosula yangpada pokoknya menyatakan obyek yang diperjual belikan tidakterikat jaminan dengan pihak lain adalah penipuan/kebohonganHalaman 16 dari 95 Putusan Perdata Gugatan Nomor 785/Pdt.G/2021/PN Dpskarena obyek yang diperjanjiakn masih terikat dengan SewaMenyewa tanggal 6 Januari 2005, Perbuatan membuat Perjanjiandimaksud melangar pasal
55 — 51
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan YangBaik.(AUPB).d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Pelaksanaan PendaftaranPeralihan Hak (Balik Nama) :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No,02/Hj (dahulu Hak MilikNomor 10991/S1), tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur 27Nopember 2012 Nomor 130/2012 ( dahulu tanggal 23 Maret1992, Nomor 234/1992), luas 2.870 M*, yang terletak diKelurahan Harapan Jaya ( dahulu Sukarame ), KecamatanSukarame Kota Bandar Lampung. Atas nama Koperasi PegawaiNegeri SAPTAWA.2.
Tidak Melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(AUPB).d. Menetapkan dan Menyatakan, bahwa Pelaksanaan PendaftaranPeralihan Hak (Balik Nama) :1. Sertipikat Hak Guna Bangunan No,02/Hj (dahulu Hak MilikNomor 10991/S1), tanggal 28 Maret 1992, Surat Ukur 27Nopember 2012 Nomor 130/2012 ( dahulu tanggal 23 Maret1992, Nomor 234/1992), luas 2.870 M?, yang terletak diKelurahan Harapan Jaya ( dahulu Sukarame ), KecamatanSukarame Kota Bandar Lampung. Atas nama KoperasiPegawai Negeri SAPTAWA.2.
216 — 27
kawasan hutan;e Penataan batas kawasan hutan;e Pemetaan kawasan hutan;Penetapan kawasan hutan;e Bahwa Jika suatu karyawan yang bekerja di kawasan hutan konsekuensi hukumterhadap karyawan meliputi : Karyawan bekerja harus ada kepastian terhadap kawasan hutan;e Harus ada ijin eksplotasi dan eksplorasi yang resmi dikeluarkan oleh pemerintahdaerah setempat ;e =Harus ada ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH);e Berdasarkan UU no. 13 tahun 2003 tentang tenaga kerja harus mengetahuibekerja tidak boleh melangar
82 — 66 — Berkekuatan Hukum Tetap
dikejar dan dipertanyakan olehPenasihat Hukum, saksi tidak mengetahui Nomor Hp seluler Pembanding,kesaksian NOPRIZAL ini sangat diragukan kebenarannya, karena tidakmengetahui kapan dan tanggalnya, serta berapa uang yang pernahdiberikan, dan yang paling diragukan kebenaran keterangannya adalah saksiNoprizal adalah keponakan kandung Saksi/Terdakwa ASMIDAR, SH(perkara terpisah), sangat diragukan kebenaran keterangannya;Bahwa Pendapat Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakanTerdakwa/Pembanding telah melangar
Dr Bastian Zulkifli, B. ARCH., M.ARCH
Tergugat:
1.PT Babel Citra Mandiri
2.PT Hokari Lenex Pratama
3.Tjang Jong Tjung als Acung
4.H Abdul Rahman HR bin H Rozali
5.H Toyib HR
6.Pemerintahan RI Cq Menteri Agraria atau Kepala Badan Pertanahan Cq Kanwil BPN Provinsi Bangka Belitung
7.Kepala Kantor Pertanahan Kab Bangka
8.Dinas Bina Marga Bangka Belitung
9.Camat Merawang Kab Bangka Prov Bangka Belitung
10.Kepala Desa Air Anyir Kecamatan Merawang Kab Bangka
291 — 102
POSITA GUGATAN TIDAK JELASBahwa sejatinya gugatan perbuatan melawan hukum harus memenuhi 5(lima) unsur, yaitu:e Adanya perbuatan Tergugat yang bersifat aktif maupun pasif;e Perbuatan Tergugat tersebut melawan hukum, bertentangan dengankesusilaan/melangar undangundang;e Adanya kesalahan yang bersifat sengaja maupun lalai;e Adanya kerugian yang dialami oleh Penggugat; dane Kerugian tersebut memiliki hubungan kausalitas.Bahwa faktanya dalam surat gugatan, Penggugat tidak menjelaskan secararinci 5 (lima
249 — 183
Great Giant Pineaple telahdilaksanakan:1.anf @ bhSudah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku atau sesualdengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Telah memenuhi norma kepatutan;Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian;Tidak Sewenangwenang;Tidak melangar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB);Tidak Terjadi Cacat Hukum Administratif, yaitu :a). Tidak terjadi Kesalahan prosedur;b). Tidak terjadi Kesalahan penerapan peraturan perundangundangan;c).
Terbanding/Tergugat I : Elizabeth L iem Sioe Lian alias Grace Elizabeth Liem
Terbanding/Tergugat II : Freddy Budiono, S.E
80 — 50
Rt.5 Rw.15, Kelurahan Cinere, Kecamatan Cinere, KotaDepok seluas 91 M2 atas nama Ruddy Tjahjono telah di jualkepada Sahera Tabrani;Tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai seluruh hartabersama aquo dan tidak membagi sesuai dengan ketentuan hukum yangberlaku kepada Penggugat Rekonvensi, dan menjual atau mengalihkanharta bersama kepada pihak ketiga tanpa persetujuan dari PenggugatRekonvensi merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudpasal 1365 KUH Perdata, yaitu:Tiap perbuatan melangar
113 — 19
Klaten, yaitu terkait dengan anggaran tes seleksi CPNSK2, Karena anggaran diajukan berdasar jumlah peserta tes;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan tunggal yaitu melangar Pasal 263 ayat (1) jo.
218 — 182
Sayana Integra property,dengan demikian terbitnya objek sengketa oleh Tergugat dan Tergugat Iltelah melangar hukum dan telah merugikan Penggugat yang dapat kehilanganhaknya atas tanah tersebut;Bahwa tindakan Tergugat dan Tergugat Il yang menerbitkan obyek sengketaadalah kurang teliti atau kurang cermat dan menimbulkan akibat hukum bagiPenggugat, sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undangundang No. 5tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :Keputusan Tata Usaha Negara adalah