Ditemukan 4782 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1135 1337 1338 1435 1635 13,5 1935 13.5 1035
Penelusuran terkait : 1335/pid.b/2014/pn. bks
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus
Register : 16-08-2017 — Putus : 06-11-2017 — Upload : 22-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 155/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Bdg
Tanggal 6 Nopember 2017 — Penggugat:
1.E. KOESNADI
2.ISKANDAR
3.KARTANA
4.ADANG
5.PAHRUDIN WIATNA MEGANTARA
Tergugat:
1.PERUM PERHUTANI UNIT III JAWA BARAT BANTEN
2.PERUM PERHUTANI
59 — 13
  • pemerintah maupun yang diterbitkan oleh perusahaan(Corporation) bertentangan dengan Putusan Mahkamah tersebut dan tidaktaat azas sesuai tata urutan dan hierarki peraturan perundangundanganyang diatur didalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) serta Pasal 8 ayat(1) dan (2) UU No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturanperundangundangan adalah batal demi hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum sebagaimana dikehendaki azas Lex Superior deroratLegi Inferior maupun ketentuan Pasal 1320 dan Pasal 1335
Pengadilan PT BANDA ACEH Perdata
Register : 29-01-2019 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 30-09-2019
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 8/PDT/2019/PT BNA
Tanggal 12 Maret 2019 — Pembanding/Tergugat II : Notaris Riza Octariana, S.H
Pembanding/Tergugat I : Yayasan Dayah Bustanul Ulum Langsa
Terbanding/Penggugat VI : H. Umar Achmad
Terbanding/Penggugat IV : Anwar Hasan
Terbanding/Penggugat II : Netty Sriwaty Z Mard
Terbanding/Penggugat VII : Drs. H. Faisal Hasan
Terbanding/Penggugat V : Abdullah Munir Nur
Terbanding/Penggugat III : Usman Abdullah
Terbanding/Penggugat I : Ziauddin Ahmad
Turut Terbanding/Tergugat IV : PT. Bank Syariah Mandiri c.q. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Wilayah I Medan c.q. PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Langsa
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. Bank Mandiri Persero Tbk, c.q. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Wilayah Regional I Medan, c.q. PT. Bank Mandiri Persero Tbk Kantor Cabang Langsa
90 — 88
  • Selain itu, hal ini juga sejalan dengan Pasal 1335 KUHPerdata yangmenyebutkan bahwa suatu perjanjian tanpa sebab, atau dibuatberdasarkan yang palsu atau terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.Dengan demikian surat kuasa tertanggal 26 Februari 2008 yangdimaksud juga tidak memiliki tanpa sebab (tidak memperinci isi apa yangmenjadi objek kuasa) dan juga tidak pernah diadakannya rapatrapatseperti yang tertuang di dalam surat kuasa yang dimaksud (dibuatberdasarkan yang palsu atau terlarang), dengan demikian
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 02-02-2017 — Putus : 22-08-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 51/Pdt.G/2017/PN Mdn
Tanggal 22 Agustus 2017 — - SIAU YONG 9PENGGUGAT I) - NEOH BIAN BIE (PENGGUGAT II) - YUSMITA SARI (PENGGUGAT III) - YAP JU TJAI (PENGGUGAT IV) - LISNAWATI (PENGGUGAT V) - PT. CLIPAN FINANCE INDONESIA, TBK. CABANG MEDAN (TERGUGAT)
117 — 57
  • dalam beberapa pasal selanjutnya antara lain: Pasal 1321 menyatakan tiada sepakat yang sah apabila sepakat itudiberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaanatau penipuan; Pasal 1329 menyatakan setiap orang adalah cakap untuk membuatperikatanperikatan, jika ia oleh undangundang tidak dinyatakan takcakap; Pasal 1332 menyatakan hanya barangbarang yang diperjanjikansaja yang dapat menjadi pokok suatu perjanjian.Halaman 90 dari 114 Putusan Perdata Gugatan Nomor 51/Padt.G/2017/PN MDN Pasal 1335
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-11-2011 — Putus : 28-11-2012 — Upload : 29-03-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 605 /Pdt.G/2011/PN Jkt Sel.
Tanggal 28 Nopember 2012 — - ANI SETIAWAN, alamat : Jl. Katalia I No 21 Pal Merah Jakarta Barat yang selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I; - FLORITA, alamat Jl Garuda I Blok D No 2 Bintaro Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT II; L A W A N - PT .TECHO COAL UTAMA PRIMA, berdomisili di Ruko Grand Bintaro Blok C – 5 Jl Bintaro Permai Raya No1 Bintaro Pasanggrahan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I; - PT. INDONESIAN COAL DEVELOPMENTS, berdomisili di Wisma Kosgoro, Lantai 18 Jl. MH Tamrin 53 Jakarta Pusat yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II; - PT. RIDLATAMA TRADE POWERINDO, berdomisili di Ruko Grand Bintaro Blok C – 5 Jl Bintaro Permai Raya No 1 Bintaro Pasanggrahan Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT;
173 — 103
  • objektif 1. adalah harus adanya hal tertentu dan yang terakhir causayang halal ;Bahwa apabila tidak terpenuhi syaratsyarat perjanjian itu baik subjektif maupunobjektif akibatnya kalau kita lihat dari 2 (dua) syarat subjektif itu kalau kita bacadi pasal 1446 dan Pasal 1449 KUHPerdata itu dapat dibatalkan, kalau yangberkaitan dengan hal tertentu itu berarti dari semula tidak ada suatu perjanjian jadiartinya perjanjian itu tidak pernah ada kalau yang berkaitan dengan causa yanghalal itu diatur di Pasal 1335
Pengadilan PN GUNUNG SITOLI Perdata Waris
Register : 06-05-2015 — Putus : 24-11-2015 — Upload : 07-03-2016
Putusan PN GUNUNG SITOLI Nomor 23/Pdt.G/2015/PN Gst
Tanggal 24 Nopember 2015 — - VENNY GAN, dkk sebagai Penggugat Lawan - PHILIPS GAN Als. PHILIP sebagai Tergugat
638 — 370
  • satu menghendaki hak milik suatubarang, sedangkan pihak lainnya menghendaki uang;Bahwa berdasarkan penjelasan di atas, maka apabila seseorangmembeli pisau di suatu toko dengan maksud membunuh orang,maka jual beli tersebut mempunyai kausa yang halal;Bahwa apabila maksud membunuh tersebut dituangkan di dalamperjanjian, misalnya penjual pisau menyatakan hanya bersedia menjualpisaunya jika pembeli membeli membunuh orang dengan pisaunya,disini tidak ada kausa hukum yang halal;Bahwa berdasarkan Pasal 1335
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 19-01-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 09-03-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 27 /Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 19 Desember 2016 — John Alexander Kelly, BSc Hons, ENG., Mba, Cert. Dip. A&F, Warganegara Inggris, beralamat di 153 Newry Road Banbridge. County Down. Northern Treland BT32 3 NB, dalam perkara ini diwakili kuasa hukumnya yaitu 1. Hendra Setiawan Boen,SH.MH, Fransisca Indrasari, SH., Roofi Ardianto Koesumo, SH dan Regina R.R. Tallogo, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Setiawan & Parners law offices, yang beralamat di Equity Tower, Lantai 35, Sudirman Central Business Distrct (SCBD), Lot. 9, Jl. Jendral Sudirman Kav.52-53 Jakarta 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Nopember 2015, Nomor : 28/NOT/XI/LEG/2015 di hadapan Notaris Herlina, SH.M.Kn., yang untuk selanjutnya disebut sebagai --------.PENGGUGAT;
321 — 134
  • Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 23 April 2010(Vide Bukti P10 dan T20) yaitu sesudah UU No. 24 tahun 2009 diHal 25 dari 91 Hal Putusan No. 27/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Selundangkan maka tidak dibuatnya perjanjian / Loan Agreementtersebut dalam Bahasa Indonesia adalah bertentangan denganUndangUndang yang dalam hal ini adalah UU No. 24 tahun 2009sehingga merupakan perjanjian terlarang karena dibuat dengansebab yang terlarang (Vide Pasal 1335
Pengadilan PN GIANYAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 02-12-2014 — Putus : 22-10-2015 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN GIANYAR Nomor 154./PDT.G/2014/PN GIN
Tanggal 22 Oktober 2015 — I Made Rundu (penggugat) Ni Made Suci Dkk (Para tergugat)
127 — 63
  • tanah, dengan demikian suatu hal tertentu telah terpenuhi dalamperjanjian ini;Halaman 68 dari 81 Putusan Perdata Gugatan Nomor 154/Pat.G/2014/PN GinMenimbang, bahwa suatu perjanjian dibuat dengan adanya suatu sebabyang halal artinya bahwa sebab yang menyebabkan orang membuat perjanjiantidak boleh bertentangan dengan hukum;Menimbang, bahwa suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebabyang halal artinya sebab yang menyebabkan seseorang membuat perjanjiantersebut tidak boleh bertentangan dengan Pasal 1335
Pengadilan PN PARE PARE
Register : 07-04-2014 — Putus : 19-01-2015 — Upload : 23-11-2015
Putusan PN PARE PARE Nomor 11/Pdt.G/2014/PN.Parepare
Tanggal 19 Januari 2015 —
81 — 12
  • pernanjian ataukerjasamanya adalah infestasi dalam bidang transfortasi laut yang bila dilihatobjek dari perjanjian tersebut adalah mengenai pelayaran kapal motor TanjungSelamat Express terlihat jelas objek perjanjian yang dilakukan oleh Penggugatdan Tergugat I;Menimbang, bahwa unsur objektif kausa/alasan yang halal mensyaratkanperjanjian tersebut haruslah tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan kesusilaan hal mana juga sesuai dengan Pasal1337 KUHPerdata sedangkan Pasal 1335
Pengadilan PN PEMATANG SIANTAR Perdata
Register : 21-04-2020 — Putus : 13-10-2020 — Upload : 18-08-2021
Putusan PN PEMATANG SIANTAR Nomor 43/Pdt.G/2020/PN Pms
Tanggal 13 Oktober 2020 — Penggugat:
1.Donna Siahaan
2.Agustinus Tambaraman Barus
3.Desy Veronika Natalia Barus
4.Cecilia Jr Barus
Tergugat:
Pitterson Purba
Turut Tergugat:
1.Nelsi Sinaga, SH
2.Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar
161 — 34
  • Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpasebab yang palsu atau dilarang tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demihukum ;Menimbang, bahwa apabila di dalam suatu perjanjian tidak memenuhi katasepakat dan mempunyai kecakapan di dalam membuat suatu perjanjian makaperjanjian tersebut dibatalkan sedangkan apabila perjanjian tersebut tidakmemenuhi suatu hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut bataldemi hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatuperjanjian
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 21-10-2021 — Putus : 17-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 471/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 17 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat II : PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
Pembanding/Tergugat III : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL) Pematang Siantar Diwakili Oleh : Erin Yohana
Pembanding/Tergugat IV : David Au Diwakili Oleh : PONDANG HASIBUAN
Terbanding/Penggugat I : Nila Sari Rangkuti
Terbanding/Penggugat II : Amiruddin Sutrisno Rangkuti
Turut Terbanding/Tergugat V : Kepala Kantor Pertanahan Kota Pematangsiantar
81 — 39
  • Peraturan MenteriKeuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk PelaksanaanLelang, dan lebih jauh melanggar Pasal 1340 KUHPerdata karena jualbeli secara lelang telah merugikan pihak ketiga, berikutnya Pasal 1320KUHPerdata junto Pasal 1335 KUHPerdata mengenai suatu sebab yanghalal yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan,sehingga perbuatan para Tergugat dalam lelang hak tanggungan dapatdikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimanadiatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata;
Pengadilan PN Cikarang Perdata
Register : 11-02-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 08-06-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ckr
Tanggal 16 Maret 2020 — Penggugat:
Yuhanizar, S.Pd
Tergugat:
1.JAYA BIN IMAN
2.MAJA BIN IMAN
3.MANI BINTI IMAN
4.MANAH BINTI IMAN
5.MAYA BINTI IMAN
6.MARTA BIN IMAN
7.ENAS
8.NENIH
9.NENAH
10.NENGSIH
11.NIRMAN
12.EED BIN JAYADI BIN IMAN
13.ADE BIN JAYADI BIN IMAN
14.MAS HIKMAT DARMAWAN
15.MAGDALENA SUYANTO
Turut Tergugat:
1.PPAT DURACHMAN, SH
2.NOTARIS SRI KUSUMASTUTI
3.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
136 — 112
  • Putusan Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ckr Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukantelah melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapitidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan,kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukumbaik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik; Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1963 K/Pdt/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — Hj. JUMRIAH VS H.SUPENDI DKK
87 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • unsur kesepakatan, sebagai syarat pertama dan utamaterjadinya persetujuan menurut hukum, oleh karena itu hal inlmenegaskan bahwa memang benar belum pernah terjadikesepakatan jual Beli antara Tergugat dengan suami Penggugatataupun dengan Penggugat terhadap jual Beli objek perkara a quo.Sehingga dengan demikian jika suatu persetujuan dilakukan atasdasar atau suatu sebab yang palsu maka persetujuan tersebuttidaklah mempunyai kekuatan hukum dan dapat dibatalkan, hal manasejalan dengar ketentuan Pasal 1335
Pengadilan PN PALANGKARAYA Perdata
Register : 24-05-2017 — Putus : 07-12-2017 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 79/Pdt.G/2017/PN Plk
Tanggal 7 Desember 2017 — Penggugat:
1.KORNELIA SANDY
2.JULIUS SANDY
3.BAMBANG MANTIKEI JAYA BUDI
Tergugat:
1.TAHAT UTAR
2.DIKAI UNTUNG
3.RAMBA B.TIUP
4.NOVIA KARLESYANA
88 — 9
  • Oleh sebab itu, SURAT PENYERAHAN TANAH (SPT)TANGGAL 10 JANUARI 1986 TERSEBUT ADALAH CACAT HUKUMSEHINGGA SAMA SEKALI TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUMUNTUK DIBERLAKUKAN, setidaknya BATAL DEMI HUKUM, ataudinyatakan batal oleh Putusan Hakim, sebagaimana ditegaskan olehketentuan Pasal 1335 KUHPerdata yang berbunyi: Suatu persetujuantanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsuatau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.C.
Pengadilan PN Cikarang Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-02-2019 — Putus : 16-03-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 28/Pdt.G/2019/PN Ck
Tanggal 16 Maret 2020 — Yuhanizar, S.Pd Vs JAYA BIN IMAN, Dkk
108 — 68
  • jelasjelasmelanggar undangundang; Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perobuatan yang dilakukantelah melanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapitidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan,kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya; Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukumbaik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik; Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 27-01-2015 — Putus : 07-12-2015 — Upload : 07-04-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 67/Pdt.G/2015/PN.DPS
Tanggal 7 Desember 2015 — I WAYAN SUANDA melawan I NYOMAN ARKA, dkk.
100 — 46
  • Dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUHPerdata, ditentukanbahwa perjanjian yang bertentangan dengan kaidah tatasusila tidak diperkenankandan tidak memilik kekuatan hukum.
Pengadilan PN KEFAMENANU Perdata
Register : 26-03-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Kfm
Tanggal 13 Agustus 2020 — Penggugat:
ANTONIUS MEKO
Tergugat:
1.ANDRE MANDALA
2.VINSENSIA WATO
3.YULIANUS WATO
4.YANTO WATO
5.OKTOVIANUS WATO
103 — 47
  • Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 jo.Pasal 1337 KUHPerdata)5. Bertentangan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalammasyarakat.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 03-09-2020 — Putus : 12-04-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 66/Pdt.G/2020/PN Tpg
Tanggal 12 April 2021 — Penggugat:
DODI USMAN
Tergugat:
1.DR MARC VAN LOO
2.SRI RAHAYU SOEGENG SH
3.PT GALANG BATANG INDAH
252 — 56
  • gugatan terhadap perjanjian tersebutke pengadilan, namun perjanjian tersebut masih tetap berlaku bagi parapihak hingga adanya putusan pengadilan;Halaman 32 dari 82 Putusan Nomor 66/Pdt.G/2020/PN TpgBahwa apabila syarat objektif dalam perjanjian tidak terpenuhi (dalam halini causa halal atau bertentangan dengan peraturan perundangundangan). maka Perjanjian tersebut batal demi hukum atau perjanjianyang sejak semula sudah batal, hukum menganggap perjanjian tersebuttidak pernah ada;Bahwa menurut Pasal 1335
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Perdata
Register : 30-05-2018 — Putus : 17-01-2019 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Tpg
Tanggal 17 Januari 2019 — Penggugat:
1.Dr. SARMA SIAHAAN
2.RATNA DEWI SIAHAAN
3.PROF. DR. IR. URAS SIAHAAN, MSC
4.RUTH CERIA RUMONDANG
5.SARAH SIAHAAN, ST.
6.SEBASTIAN SIAHAAN
7.CHRISTA YUANITA SIAHAAN
8.KRISANTI SIAHAAN
9.KRISTIANE SIAHAAN
10.YULITA ERIKA SIAHAAN, SH.
11.MELVA AULIA S.
12.EDWIN P. SITUMORANG
13.ASI TETA NATALIA S.
14.DAVID PADANG
15.ERIC M.H. L. TOBING
16.VICTOR ALVIN PARULIAN LUMBANTOBING
Tergugat:
1.Surung Siahaan Alias Surung Portahi Adil
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANJUNGPINANG
233 — 81
  • PARA PENGGUGAT mencabut seluruh tuntutan/laporanPidana maupun Perdata yang ditunjukkan kepada sayaTergugat pada setiap jenjang persidangan baik dariPengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi Sampai dengan Kasasidi Mahkamah Agung yang sedang berjalan maupun masihdalam pemeriksaan (Terkhusus untuk Perkara Pidana denganNomor Perkara : 178/PID/2017/PT.DKI jo.1335/Pid.B/2016/PN.Jkt.Utr saat ini masih dalam prosesKasasi di Mahakamah Agung).c.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-04-2014 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 688 K/Pid.Sus/2012
Tanggal 20 April 2014 — INDRA SARNIS
78 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ASEl) Nomor 21/070/Kep.Dir/SHK tanggal28 Agustus 2006, Nomor 21/002/Kep.Dir/SHK tanggal 3 Jnuari 2006, Nomor21/002/Kep.Dir/SHK tanggal 2 Februari 2006, Nomor 21/029/Kep.Dir/SHKtanggal 3 April 2006, Nomor 21/041/Kep.Dir/SHK tanggal 27 Juni 2006,Nomor 22/053/Kep.Dir/SHK tanggal 14 November 2007 dan23/021/Kep.Dir/SHK tanggal 14 November 2007 dan 23/021/Kep.Dir/SHKtanggal 30 April 2008, serta pasal 1335 dan 1337 Kitab UndangUndangHukum Perdata;Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas perbuatan yang dilakukan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata
Register : 25-08-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 19-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 382/PDT.G/2015/PN.JKT.PST.
Tanggal 3 Mei 2016 — SUSI SURYANI SANTOSO,Cs >< PT. INTAN PLAZA ADIKA (“PT.IPA”)
210 — 73
  • Suatu hal tertentu;4, Suatu sebab yang halal;Di dalam ilmu hukum perdata, syarat 1 dan 2 digolongkan sebagai syaratsubyektif artinya bergantung pada subyek yang mengikat dirinya,sementara syarat 3 dan 4 digolongkan sebagai syarat obyektif, yaitukondisi atas terjadinya suatu perjanjian.Mengacu pada ketentuan diatas, disebutkan Syarat Obyektif kKedua adalahperjanjian tidak memuat suatusebab yang dilarang/suatu sebab yanghalal, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPerdata,yang menyebutkan