Ditemukan 5680 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : fore forum fance fince filce majene majeri fonce forte florce folce majekur mansure mannure majenne maserre
Pengadilan PA TIGARAKSA Perdata Agama
Register : 30-01-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA TIGARAKSA Nomor 508/Pdt.G/2017/PA.Tgrs
Tanggal 11 Oktober 2017 — Penggugat melawan Tergugat
18 — 6
  • Negara hokum Republik Indonesia tidak menganut prinsipbinding force of precedent.3. Bahwa petunjuk dalam Buku Il Pedoman Tehnis PengadilanAgama hanya dapat diterapkan apabila terdapat fakta hukum yangbersifat eksepsional dan luar biasa, yaitu : suami melakukankekejaman dan kekerasan kepada isteri. Ketentuan dalam Buku IIPedoman Tehnis Pengadilan Agama dan putusan Pengadilan AgamaJakarta Selatan No. 1445 / Pdt.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 22-03-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 23-02-2018
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 190/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 7 Februari 2018 — Penggugat:
YUFITA SUMAYKU
Tergugat:
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH CABANG MERAUKE PAPUA
Turut Tergugat:
1.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Jakarta V
2.Larry Ridwan
3.Meiche Tanovita Direktur PT. Gosepa Tour and Travel
4.Ahli Waris Sriyani Hudyonoto
98 — 92
  • Keadaan memaksa (force majeur) atau Kahar;i. Terjadi gangguan teknis yang tidak bisa ditanggulangipada pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta;j. Nilai limit yang dicantumkan dalam PengumumanLelang tidak sesuai dengan Surat Penetapan NilaiLimit yang dibuat oleh Penjual/Pemilik Barang; atauk. Penjual tidak menguasai secara fisik barang bergerakyang dilelang;Bahwa fakta hukum membuktikan Lelang Eksekusiterhadap agunan kredit atas nama PT. Papan MandiriUtama/ alm.
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 13-12-2018
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.G.Plw/2018/PN SON
Tanggal 23 Oktober 2018 — Perdata : SRIYANI melawan BRI, dkk
84 — 42
  • hak milik Pelawan jelas tidak dapatditerima/dikabulkan karena lelang yang dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Pengadilan PN PALU Perdata Khusus
Register : 11-07-2019 — Putus : 19-09-2019 — Upload : 20-09-2019
Putusan PN PALU Nomor 29/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Pal
Tanggal 19 September 2019 — Penggugat:
SUDIRMAN
Tergugat:
1.PT. HM Sampoerna, Tbk Cq PT. HM Sampoerna, Tbk Cabang Palu
2.Toko SAPIRI
108 — 65
  • FaktanyaPenggugat merupakan karyawan dari Tergugat Il yang bertugas untukmendistribusikan dalam rangka pemasaran produk Tergugat ;14.Bahwa Penggugat sebagai karyawan Tergugat IIl yang hanya bertugasuntuk mendistribusikan produk milik Tergugat maka Penggugat dinamakansebagai STAR yang artinya Sampoerna Task Force yaitu tenaga kerja yangberada dalam hubungan dan dipekerjakan oleh Tergugat II untukmendistribusikan produk milik Tergugat yang telah dibeli oleh Tergugat Il.Bahwa fakta tersebut membuktikan
Pengadilan PN SUMBER Pidana Umum Penganiayaan
Upload : 17-03-2017
Putusan PN SUMBER Nomor 198/Pid.B/2016/PN Sbr.
ABDULLAH Als ABULLOH Als ABUWO Als BOWO Als RENDI Bin KHALID .
33 — 7
  • Dengankekerasan secara terbuka dimaksudkan, bahwa vis publica atau force ouvertedari Code Penal pasal 440 atau Pemploi public et flagrant de violence itudilakukan terhadap manusia atau barang;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Putusan Mahkamah Agung RINomor 10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976 (sebagaimana dikutip oleh R.SOENARTO SOERODIBROTO, SH dalam bukunya : KUHP dan KUHAPDilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad ; PT.
Pengadilan PN PUWAKARTA Perdata
Register : 27-11-2017 — Putus : 11-10-2018 — Upload : 17-10-2018
Putusan PN PUWAKARTA Nomor 36/Pdt.G/2017/PN PWK
Tanggal 11 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
110 — 19
  • didaftarkansehingga menjadi jaminan pelunasan kreditnya apabila ternyata Penggugatwanprestasi;Menimbang, bahwa berdasarkan buktibukti surat bahwa Penggugat tidakdapat memenuhi kewajibannya untuk membayar hutangnya kepada Tergugatsetelah pembayaran angsuran ke 41 (empat puluh satu) bulan, karenaPenggugat mengalami kondisi financial;Menimbang, bahwa Saksisaksi yang diajukan oleh Penggugat tidak bisamenerangkan apakah kondisi financial yang dialami Penggugat tersebut diatasdikarenakan oleh keadaan memaksa (Force
Pengadilan PA JENNEPONTO Perdata Agama Perceraian
Register : 17-07-2013 — Putus : 19-10-2013 — Upload : 19-01-2015
Putusan PA JENNEPONTO Nomor 114/Pdt.G/2013/PA Jnp.
Tanggal 19 Oktober 2013 — MULIATI binti PALETTERI LAWAN MUH. IDRUS KAHAR, S.H. bin ABD. KAHAR
57 — 47
  • The Arbitration shalltake place in Singapore in accordance with the Arbitration Rules of theSingapore International Arbitration Centre ('93STAC Rules'94) for the time being in force which rules aredeemed to be incorporated by reference to this clause, in which case thelanguage of the arbitration shall be in English, or in Jakarta, in thePurchaserrquotes sole discretion, before 3 (three) arbitrators in accordance with theRules (the '93Rules'94) of BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).par pard
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 16-06-2021 — Putus : 18-08-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SANGGAU Nomor 193/Pid.Sus/2021/PN Sag
Tanggal 18 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JOHN CHRISTIAN LUMBAN GAOL
Terdakwa:
JORDANI FAJAR Alias FAJAR Bin WARDIYONO
64 — 8
  • sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) didalam mobil Nissan GrandLivina milik saya yaitu dengan cara Saksi SIGIT PAHLAWAN Alias SIGIT BinSUGINO langsung memberikan 1(Satu) paket narkotika jenis sabu seharga Rp500.000(Lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa namun belum Terdakwabayar;Bahwa setelan mendapatkan 1 (Satu) paket narkotika jenis sabuseharga Rp 500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa langsungpergi bersama dengan saudara ALDO dengan menggunakan sepeda motorVega Force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 11-12-2014 — Upload : 17-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 566 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 11 Desember 2014 — ZAIRIANTI VS PT. JHONSON HOME HYGIENE PRODUCTS
167 — 820 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pada Bab tersebut,Kompensasi PHK yang sebesar 2 kali ketentuan itu diatur hanya pada empatbuah Pasal berikut: Pasal 163 ayat (2), yaitu dalam hal terjadi perubahan status, penggabunganatau. peleburan perusahaan, sedangkan pengusaha tidak bersediamempekerjakan kembali pekerja di perusahaannya; Pasal 164 ayat (3), yaitu dalam hal Perusahaan tutup bukan karena mengalamikerugian 2 (dua) tahun berturutturut, atau bukan karena keadaan memaksa(force majeur), tetapi perusahaan melakukan efisiensi; Pasal
Pengadilan PN SORONG Perdata
Register : 13-03-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 10-09-2021
Putusan PN SORONG Nomor 33/Pdt.Bth/2018/PN Son
Tanggal 23 Oktober 2018 — Penggugat:
SRIYANI
Tergugat:
1.Kepala Cabang Bank BRI Sorong
2.Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Soron
3.William Thunggawan
43 — 13
  • dilaksanakan telah sesuai ketentuan dansah menurut hukum, maka lelang tersebut tidak dapat dibatalkan berdasarkanHalaman 23 dari 60 Putusan Perdata Gugatan Nomor 33/Padt.Plw/2018/PN SonPasal 4 PMK 27/PMK.06/2016 yang berbunyi sebagai berikut: lelang yang telahdilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan;dan Pasal 31 PMK 27/PMK.06/2016 yang menyatakan bahwa Pembatalanlelang setelah lelang dimulai hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Lelang dalamhal:1) keadaan memaksa (force
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-02-2020 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 186/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penggugat:
Diana Rosida Bernadina
Tergugat:
1.Iswan Ibrahim,
2.Priyadi Joko Priyono
Turut Tergugat:
Risbert, SH.,MH
150 — 97
  • Keterlambatan pembayaran kewajibanhutang dikarenakan adanya pandemik covid 19 yang terjadi saat ini dandapat dikualifikasi sebagai situasi force Majeur, dimana Tergugat II tidakdapat memenuhi perjanjian kepada Tergugat bukan dikarenakankesalahan/kesengajaan dari Tergugat II melainkan sesuatu yang tidak dapatdiprediksi dan tidak dapat dihindari.
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Register : 03-12-2010 — Putus : 27-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.45162/PP/M.XV/15/2013
Tanggal 27 Mei 2013 — Pemohon Banding dan Terbanding
287 — 503
  • tercantum dalam Tax Treatyantara Indonesia dan Jepang, Terbanding telah melanggar ketentuanketentuan Hukum Publik Internasional tentang kesepakatan internasional yangjuga telah diadopsi oleh Indonesia;bahwa prinsipprinsip pokok perjanjian internasional yang termuat di dalamVienna Convention on Law of Treaties juga diakui di Indonesia, seperti dapatdilihat dalam UndangUndang Nomor 24 Tahun 2000 tentang: " PerjanjianInternasional" , termasuk pengertian ''Pacta Sunt Servanda" (Art. 26 : Everytreaty in force
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus
Upload : 30-03-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 78 PK/PDT.SUS/2010
ACCOR; PT. TRIA SUMATERA CORPORATION
123 — 102 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Force MajeurJ. Term and Terminationk. Settlement of Marks Litigation etc21.Bahwa selanjutnya, yang dimaksud sebagai perjanjian formal dalamhukum perdata adalah perjanjian yang harus mengikuti bentuk tertentuyang telah ditentukan, seperti harus dilakukan secara tertulis dalambentuk akta atau bahkan harus dengan akta otentik. Hal tersebut sepertiHal. 44 dari 50 hal. Put.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 12-11-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 135 PK/TUN/2012
Tanggal 5 Maret 2013 — 1. PT. PRIBUMI SANGA-SANGA COAL, 2. BUPATI KUTAI KARTANEGARA vs PT. SAWIT KALTIM LESTARI;
128 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebab, kalauperkaranya sama atau sejenis tetapi diputuskan tidak sama atau tidakserupa atau bertentangan satu sama lain maka akan menimbulkanketidakadilan, ketidakpastian hukum, dan mengesankan hakimhakimbertindak berat sebelah atau memihak dalam memutuskan perkaraperkaratersebut, yang putusannya saling bertentangan satu sama lain.113.Bahwa dalam perkaraperkara tersebut di atas, seharusnya berlaku prinsipthe binding force of precedentatau yang dalam Bahasa Latin dikenaldengan prinsip stare decisis
    Adapunargumentasi yang sering digunakan hakim untuk membenarkanpenggunaan prinsip the binding force of precedent atau stare decisis etquita non moveretersebut adalah agar tidak ada kejanggalan kalauperistiwa yang serupa diputus berlainan. Prof. Dr. R.M.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Pidsus Pra Peradilan
Register : 23-12-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 169/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — ATTY SUHARTI, Warga Negara Indonesia, Perempuan, Lahir Jakarta, 24 November 1955, Agama Islam, Alamat: Jl. Pesantren Komplek PPTM No. C.II, Rt 04, Rw o7, Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat, Indonesia, Alamat tinggal di Sari Asih IV No. 16, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat, Pekerjaan Walikota Non Aktif Kota Cimahi, Jawa Barat, dalam hal ini Pemohon diwakili oleh Kuasanya bernama : Andi Syafrani, SH. MCCL., M.A. Fernandez, SHI., MH., Rivaldi, SH., Ade Yan Yan Hs., SH., Mellisa Anggraini , SH.MH. dan Teuku Madar Ardian, SHI., para Advokat, dan Konsultan Hukum pada Z.i.A & A Partners Law Firm, beralamat di Jalan Gedung Darul Marfu lt. 3 Jalan H. Zaenuddin No.43 Radio Dalam Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Desember 2016, selanjutnya disebut sebagai……………….………...………….. PEMOHON.
473 — 2313
  • Pembuktian unsurunsur tindakpidana sudah masuk dalam materi pokok perkara dan bukan lagiterhadap tindakan formil yang dilakukan oleh Termohon.Bahwa yang berwenang untuk menentukan nilai kKekuatan pembuktian(bewijskracht, probatory force/conclusive force) dari unsurunsur tindakpidana sepenuhnya menjadi kKewenangan majelis hakim dalam prosespersidangan pengadilan pokok perkara.Oleh karena itu, tidak tepat dan tidak beralasan hukum apabila HakimPraperadilan dalam perkara a quo yang memeriksa, mengadili
Restatement Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan
Author : Yunus Husain (Penulis); M. Nur Solikhin (Tim Peneliti); Rizky Argama (Tim Peneliti), dkk;
Penjelasan Hukum tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi
7636 — 10875
  • Terdapat tiga ruang lingkup yang harus dipenuhi apabila ingin menerapkan perampasan aset tanpa pemidanaan dalam hal perkara tindak pidana korupsi, yakni:a. Tidak terdapat cukup bukti untuk membuktikan unsur-unsur pidana korupsi (putusan bebas tidak ... [Selengkapnya]
  • Mekanisme perampasan aset sebagaimana NCB asset forfeituresebenarnya telah sejalan dengan beberapa konvensi Internasional yang sudah diratifikasi olehPemerintah Indonesia, seperti Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme(diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6 Tahun 2006) dan UNCAC yang diratifikasimelalui UndangUndang Nomor 7 tahun 2006, dan memenuhi standar 40 RecommendationsFinancial Action Task Force (FATF) on Money Laundering yang juga menggariskan pentingnyarezim perampasan
    Pemerintah Republik Indonesia sepertiKonvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme atau International Convention forthe Suppression of the Financing of Terrorism yang diratifikasi melalui UndangUndang Nomor 6Tahun 2006 dan Konvensi Perserikatan BangsaBangsa tentang Antikorupsi atau UnitedNations Convention against Corruption (UNCAC) yang diratifikasi melalui UndangUndangNomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UNCAC dan memenuhi standar Revised 40+9Recommendations Financial Action Task Force
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-11-2018 — Putus : 02-01-2019 — Upload : 04-01-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2018/PT.DKI
Tanggal 2 Januari 2019 — SYAFRUDDIN ARSYAD TEMENGGUNG
1717 — 1375
  • Wachyuni Mandira (GT Group), Date: 26 April 2000;Flow Chart dan catatan rapat Eksekutif Komite BPPN tanggal1011 Februari 2004;1 (satu)bundel fotocopy Memo untuk Task Force Dipasena dariDasa Sutantio, No.
    Mem1574/TM/LWO/BPPN/0500, Perihal:Action Plan Tim Task Force DCD, tanggal 02 Mei 2000;3 (tiga) lembar fotokopi legalisir dokumen RISALAH PERTEMUANINTERNAL PENYELESAIAN KREDIT INTIPLASMA PT.DIPASENA CITRA DARMAJA; Tempat Badan Penyehatanperbankan Nasional (BPPN), Wisma Bank Danamon Lt. 10, Jl.Jend. Sudirman Kav. 4546 Jakarta; Tanggal 05 Mei 2000, pukul15.30 sampai dengan 17.00 WIB.
Pengadilan PN MAKASSAR Pidana Khusus
Register : 24-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 16-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Mks
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
KASMAWATI SALEH, SKM, SH
Terdakwa:
IRFAN ALIAS BOLONG
153 — 37
  • Cukai Makassar terhadap Barang Kena CukaiHasil Tembakau (BKC HT) berupa Rokok Ilegal; Bahwa riwayat pendidikan AHLI adalah Sekolah Menengah Atas Negeri Cimahi lulus tahun 2011, DIV Politeknik Negeri Bandung lulus tahun 2015 Bahwa riwayat pekerjaan AHLI adalah sebagai Staff Senior SeksiPenjualan 1 Departemen Pemasaran PT Kertas Padalarang ( 2018 s.d.sekarang), Tutor dan Trainer Pelatinan Identifikasi Keaslian Pita CukalDesain T.A. 2019 s.d. sekarang, Anggota Tim Identifikasi Keaslian PitaCukai (Task Force
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata Wanprestasi
Register : 22-10-2019 — Putus : 01-04-2020 — Upload : 13-04-2020
Putusan PN AMLAPURA Nomor 254/Pdt.G/2019/PN Amp
Tanggal 1 April 2020 — Penggugat:
ALEXANDER WILLIAM FORD
Tergugat:
MAN LEE FORD CHEUNG
1556 — 1529
  • Ketidaksepakatan mengenai hal ini lah yang menjadi pemicupermasalahan diantara Penggugat dan Tergugat.Ketentuan Pasal 5 ayat (5) dan (6) yaitu,The FIRST PARTY cannot enter the area of the management ofcompany but still can enter the area of the units of company (villa andhotel) in Tulamben and Sanur, to obtain the accommodation facilitiesfor free for 3 (three) months from the date of signing of thisagreement, if there are rooms available for the FIRST PARTY and theFIRST PARTY cannot force his will
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Militer
Register : 13-06-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 89-K/PM.II-09/AU/VI/2019
Tanggal 26 September 2019 — Oditur:
YUDHO WIBOWO, S.H
Terdakwa:
1.Krisna
2.Deni Bangkit Riadi
82 — 45
  • Bahwa Terdakwa1 kenal dengan Saksi2 (PradaArjun) dan Saksi3 (Prada Jamaludin) sejak tahun 2016karena pernah samasama mendaftar Tamtama A27 diLanud Hasanudin Makassar, sedangkan Saksi4 (PradaMoradanus), Saksi5 (Prada Syamsul), Saksi6 (PradaAswar) dan Saksi8 (Prada Abdul Muis) hanyamengenalnya lewat Whatsapp dan satu grup di WhatsaapAir Force Sulawesi, akan tetapi tidak pernah bertemu,sedangkan dengan Saksi7 (Prada Usman), Terdakwa1tidak mengenal sama sekali dan hubungan Terdakwa1dengan tujuh orang