Ditemukan 5725 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 04-02-2016 — Upload : 02-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 768 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 4 Februari 2016 — 1. SYAHRUN, DKK VS PT ARGA MORINI INDAH
5836 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Tergugat menjadikan alasan kondisi force majeure dan kerugian 2(dua) tahun terakhir sehingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK)dengan mempertimbangkan regulasi pemerintah seperti :a. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tanggal 11 Januari 2014tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun2010Pertambangan Mineral Dan Batu Bara Jo.
    Nomor 768 K/Pdt.SusPHI/2015force majeure adalah dalil yang kabur dan tidak beralasan secarahukum dan oleh karenanya batal demi hukum;6.
    Penggugat sebagai pekerja/karyawan mengetahui secara pasti bahwaselama beroperasi Tergugat PT Arga Morini Indah sejak tahun 2007 sampaidengan tahun 2014 tidak pernah mengalami apa yang dikenal dengankeadaan memaksa (force majeure) sebab dalil hukum sebuahkejadian/keadaan yang dapat dikategorikan haruslah terjadi diluar kehendakmanusia dan tidak dapat diperhitungkan sebelumnya seperti bencana alam,konflik sosial, pernyataan perang yang disebut dengan act god/kehendakTuhan yang oleh manusia termasuk
    majeure;7.
    Nomor 768 K/Pdt.SusPHI/201510.11.tentang Ketenagakerjaan yang menyebutkan "Pengusaha dapat melakukanpemutusan hubungan kerja terhadap buruh karena perusahaan tutupdisebabkan perusahaan mengalami kerugian secara terus menerus selama2 tahun atau keadaan memaksa (force majeure) dengan ketentuanpekerja/ouruh berhak atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuanPasal 156 ayat (2) uang penghargaan masa kerja sebesar (satu) kaliketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuanPasal
Register : 30-08-2021 — Putus : 30-09-2021 — Upload : 30-09-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 342/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 30 September 2021 — Pembanding/Penggugat : CV Marendal Mas Diwakili Oleh : DEDI PRANAJAYA,SH
Terbanding/Tergugat : PT Angkasa Pura II Persero KANTOR CABANG BANDARA INTERNASIONAL KUALANAMU
135141
  • Dokumen lain (apabila diperlukan).Bahwa Perjanjian juga telah mengatur tentang Force Majeure yangmenyatakan bahwa kegagalan dalam melaksanakan kewajiban tidak akandianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran apabila kegagalan tersebutdiakibatkan oleh Force Majeure.
    TENTANG PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BAIK MENYAMPAIKAN SURATPEMBERITAHUAN KEADAAN TIDAK TERDUGA (FORCE MAJEURE)1.Bahwa pada tanggal 28 April 2021, TERGUGAT secara itikad baik telahmenyampaikan Surat Nomor 06.02/05/04/2020/0502 PerihalPemberitahuan Keadaan Tidak Terduga (Force Majeure) kepadaPENGGUGAT, yang pada intinya menyampaikan TERGUGAT mengalamikondisi Force Majeure karena Penyebaran Corona Virus Disease 2019(COVID 19) secara global menyebabkan penutupan kegiatanpenerbangan yang sangat mempengaruhi
    TidakTerduga (Force Majeure) Yang Dialami Oleh PT Angkasa Pura Il(Persero) Kepada Penyedia Barang dan Jasa.Cc) Perjanjian Pengadaan Barang dan Jasa NomorPJJ.04.04.01/05/07/2019/0104 tentang Pengadaan dan PemasanganAC di Garbarata, Pasal 19 tentang Force Majeure dinyatakan sebagaiberikut:(1) Kegagalan PARA PIHAK untuk melaksanakan kewajibanberdasarkan Perjanjian ini tidak akan dianggap sebagaikelalaian atau pelanggaran Perjanjian apabila kegagalantersebut diakibatkan oleh Force Majeure;(2) Force
    Majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan tidakterduga atau keadaan memaksa yang terjadi diluar kKekuasaanPARA PIHAK, termasuk tetapi tidak terbatas pada: kebakaran,perang, pemogokan, sabotase, epidemi, huruhara akibatpolitik, dan bencana alam,...dst;(3) Bila terjadi Force Majeure, maka pihak yang mengalamiwajibmemberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis disertaiHalaman 16 dari 44 halaman Putusan Nomor 342/Pdt/2021/PT MDNdengan buktibukti dan konfirmasi tertulis dari pemerintahyang berwenang
    Majeure) yang dialami Terbanding semula Tergugat karenaCovid 19, maka apabila diperhadapkan dengan bukti P3 (bertanggal 07 April 2020),maka bukti T6 tersebut juga tidak lagi mempunyai kekuatan mengikat dan tidak lagiberlaku kepada Pembanding semula Penggugat, dan juga bukti T6 tersebut jugaTerbanding semula Tergugat menyatakan diri mengalami force majeure karena Covid19 meminta menghentikan sementara waktu pekerjaan CV.
Register : 16-01-2018 — Putus : 15-03-2018 — Upload : 05-04-2018
Putusan PT JAKARTA Nomor 39/PDT/2018/PT.DKI
Tanggal 15 Maret 2018 — PT.CITRA ASPALINDO SRIWIJAYA CS >< PT.BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk
7342
  • Bahwa dampak krisis moneter tahun 1997/1998 (force majeure), khususnyaterkait kerugian karena selisin kurs (nilai tukar) tidak akan timbul apabilaTerlawan/Pemohon Eksekusi selaku issuing bank atas fasilitas usance L/Cmelakukan perlindungan (hedging) atas setiap usance L/C yang dibukanyadengan melakukan pembelian devisa berjangka (forward) sebesar jumlah ataunilai usance L/C yang diterbitkan untuk Para Pelawan/Para Termohon Halaman 5 Putusan Nomor 39/PDT/2018/PT.DKIEksekusi, apalagi Terlawan/Pemohon
    Menyatakan hukum bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 adalah adalahkeadaan memaksa (force majeure);4. Menyatakan menunda dan membatalkan permohonan eksekusi yangdimohonkan terlawan Jo. Surat Teguran (Aanmaning) No.013/2014.Eks Jo.Surat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 07 Maret 2014 No.W10Ul HT.014/ 2014.Eks.II.2014.03.2838;5.
    MAJEURE DAN SELISIH KURS YANGDIBEBANKAN KEPADA PARA PELAWAN TIDAK ADA DASAR HUKUMNYAMERUPAKAN DALIL YANG MENGADAADA5.
    Bahwa dalam Perlawanannya khususnya pada butir 5 halaman 4 sampaidengan butir 15 halaman 7, Para Pelawan mendalilkan pada intinya bahwakurs valuta asing yang dibebankan kepada Para Pelawan tidak ada dasarhukumnya dan krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada tahun1997/1998 merupakan keadaan yang memaksa (force majeure), sehinggasudah selayaknya Para Pelawan tidak dapat dipersalahkan dan tidak harusmenanggung risiko.6.
    Bahwa terhadap kejadian krisis moneter tahun 1997/1998 tersebut,Pemerintah RI sampai saat ini belum pernah memberikan pernyataansecara resmi, termasuk di dalam suatu bentuk peraturan perundangundangan bahwa krisis moneter tahun 1997/1998 merupakan keadaanyang memaksa (force majeure), sehingga secara yuridis kejadian krisismoneter tahun 1997/1998 tidak bisa secara serta merta dijadikan landasan /dasar adanya suatu kejadian yang memaksa (force majeure) dalamhubungan hukum para pihak.7.
Putus : 19-10-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — PT ARKHA JAYANTI P VS 1. ABDUL ROHIM, DKK
10883 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat dalam keadaan memaksa (force majeure);b.
    Bukti T45 Surat Somasi dari PT Tri Swardana Utama yangmembuktikan akibat keadaaan memaksa (force majeure) sejak Januari2014 sampai Agustus 2015 maka Pemohon Kasasi/Termohon Kasasitidak sanggup membayar utang pada suplier,b. Bukti T46 Surat Teguran Somasi II Indonesia Exim Bank yangHalaman 23 dari 36 hal. Put.
    Nomor 1222 K/Pdt.SusPHI/201717.membuktikan adanya keadaan memaksa (force majeure) sejak Januari2014 sampai Maret 2015 Pemohon Kasasi/Termohon Kasasi tidaksanggup membayar cicilan pokok dan bunga utang sehingga terancambangkrut;c.
    tentang Ketenagakerjaan yang seharusnya berdasar Pasal 164ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;Bahwa alasan kondisi keadaan memaksa (force majeure) telah dibuktikanpula karena kondisi Pemohon Kasasi/Tergugat akibat adanya pelaranganekspor biji mineral mulai 12 Januari 2014 oleh Pemerintah melaksanakanperaturan Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang PertambanganMineral dan Batubara dan diperkuat dengan bukti T40 tentang keadaanmemaksa (force majeure) karena Undang
    majeure)dengan demikian tindakan Pemohon Kasasi telah sesuai dengan ketentuanPasal 164 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan dalam keadaan memaksa (force majeure) yang dilakukanuntuk menyelamatkan perusahaan dan sesuai dengan putusan Nomor 214/Pdt.SusPHI/2015/PN yang diperkuat dengan putusan Mahkamah AgungNomor 429 K/Pdt.SusPHI/2016 telah berkuatan hukum tetap pemutusanhubungan kerja karena rasionalisasi;Bahwa dengan demikian karena telah terpenuhi pemutusan hubungan
Register : 25-10-2013 — Putus : 12-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put-50435/PP/M.VIIIB/99/2014
Tanggal 12 Februari 2014 — Penggugat dan Tergugat
13723
  • dimaksuddalam ayat (2) adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima Keputusan yang digugat;bahwa dalam Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,disebutkan bahwa *Jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (3) tidak mengikatapabila jangka waktu dimaksud tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan Penggugat ;bahwa selanjutnya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE24/PJ.43/2000 tanggal 28 Agustustentang Penegasan tentang Pengertian Force
    Majeure dalam Surat Edaran Nomor SE21/PJ.4/1995tentang Surat Keterangan Bebas (SKB) Pemotongan Pemungutan PPh menyatakan bahwa :a.
    Pengertian "Force Majeure" adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kekuasaan manusiaseperti banjir, kebakaran, petir, gempa bumi, wabah, perang, perang saudara, huru hara,pemogokan, pembatasan oleh penguasa dari suatu pemerintahan, pembatasan perdaganganoleh suatu.
    UndangUndang atau peraturan pemerintah, atau dikarenakan suatu keadaantertentu atau kejadian alamiah yang tidak dapat diduga sebelumnya;bahwaberdasarkan ketentuan di atas serta keterangan Penggugat dalam persidangan tanggal 29Januari 2014 tidak diperoleh petunjuk bahwa keterlambatan tersebut terjadi karena adanya keadaan diluar kekuasaan Penggugat (force majeure);bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berpendapat apabila dihitung dari tanggal Surat Tergugatditerbitkan oleh Tergugat yaitu tanggal
Putus : 28-08-2015 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1090 K/Pdt/2015
Tanggal 28 Agustus 2015 — YULIANI melawan PT BANK SUMUT CABANG TEMBUNG, DK, dk
8755 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan adanya sitajaminan tersebut Pemohon Kasasi tidak dapat lagi membayar cicilan kreditkepada Termohon Kasasi sebao usaha mini market Pemohon Kasasiberhenti operasi dan tutup karena selama ini dari keuntungan usaha minimarket tersebut, Pemohon Kasasi dapat membayar cicilan kredit kepadaTermohon Kasasi I;Bahwa terhadap sita jaminan yang dilaksanakan Pengadilan Agama LubukPakam adalah force majeure sebab sita jaminan yang dilaksanakanPengadilan Agama Lubuk Pakam tersebut adalah hal diluar dugaan
    atautidak dapat diketahui pada waktu membuat persetujuan kredit denganTermohon Kasasi dan bukan disengaja Pemohon Kasasi dan walaupuntelah terjadi force majeure, Pemohon Kasasi tetap beritikad baik tetapmembayar cicilan kredit Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi I;Bahwa dari uraian diatas, telah jelas dan nyata pertimbangan hukum JudexFacti telah salah dan keliru menafsirkan tidak adanya force majeure dalamperkara a quo.
    Nomor 1090 K/Pdt/2015LP tanggal 20 Oktober 2009 dan diumumkan di mass media harian waspadatanggal 26 Oktober 2011 halaman A12 adalah perbuatan melawan hukumsebab dengan adanya force majeure, maka Pemohon Kasasi tidak dapatmembayar cicilan kredit kepada Termohon Kasasi dan oleh karena ituPemohon Kasasi tidak ada melakukan wanprestasi dan tidak dapatdimintakan tuntutan ganti rugi;Bahwa dari uraian di atas, telah jelas dan nyata pertimbangan hukum JudexFacti telah salah dan keliru menafsirkan tidak
    Bahwa sesuai dengan hukum acara pembuktian dalam perkara perdata,Pemohon Kasasi telah dapat membuktikan gugatan perkara a quo dalampersidangan tidak ada melakukan wanprestasi tetapi Pemohon Kasasi tidakdapat membayar cicilan kredit kepada Termohon Kasasi karena adanyakeadaan memaksa (force majeure) di luar kehendak Pemohon Kasasi sesuaidengan bukti Pemohon Kasasi dengan tanda P5 dan juga Pemohon Kasasitetap beritikad baik melakukan pembayaran cicilan kredit tersebut dan telahmemenuhi semua panggilan
    untuk menghadap Termohon Kasasi danPemohon Kasasi menjelaskan kepada Termohon Kasasi alasan tidak bisamembayar karena adanya force majeure dan juga Pemohon Kasasi telahmenyampaikan surat kepada Termohon Kasasi agar diberikan persyaratankembali (reconditioning) sesuai bukti Pemohon Kasasi dengan tanda P3tetapi Termohon Kasasi bersama dengan Termohon Kasasi II tetap akanmelakukan lelang terhadap tanah Pemohon Kasasi seluas lebih kurang 449m?
Putus : 08-12-2009 — Upload : 30-09-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 115 K/PID.SUS/2009
Tanggal 8 Desember 2009 — Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tuban ; TEGUH WAHYUDI bin TAHIR
5737 Berkekuatan Hukum Tetap
  • No. 115 K/Pid.Sus/2009(FORCE MAJEURE), dimana dalam perkara ini, Terdakwa TEGUH WAHYUDIBin TAHIR menutup SPBU "Manunggal" yang berada di Desa Panyuran,Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2008menurut Hakim adalah karena keadaan FORCE MAJEURE yakni adanya policeline yang menyebabkan tidak dapat difungsikannya pompa SPBU "Manunggal"sehingga tidak dapat menyalurkan BBM yang masih ada.
    Kepada masyarakat,terlinat dalam pertimbangan Hakim dalam putusannya halaman 82 ;Tanggapan kami Penuntut Umum :Dalam keadaan FORCE MAJEURE terhadap Terdakwa TEGUH WAHYUDIBin TAHIR adalah berkesan membolakbalikkan fakta di persidangan,dimana keadaan force majeure diperbolehkan sebelum adanya proseshukum.
    Dalam pengertian bahwa keadaan yang dimaksud forcemajeure oleh Hakim terhadap Terdakwa TEGUH WAHYUDI Bin TAHIRadalah KELIRU, karena police line yang dianggap force majeure terjadisetelah adanya proses hukum.
    Jadi penggunaan istilah force majeure yangdalam hukum pidana lebih dikenal dengan kata overmacht (sesuai Pasal 49KUHP) dalam putusan tersebut berkesan dipaksakan bahkan bisa dibilangdibuatbuat tanoa memperdulikan persyaratan dari pada overmacht (dayapaksa itu sendiri menurut M.VT (Memory Van Tolehting ) yaitu bahwa dayapaksa adalah suatu kekuatan (Kracht), dorongan (Drang) atau paksaan(Dwang) yang tidak dapat dilawan/dielakkan, tetapi apabila keadaan dayapaksa tersebut dapat dihindari oleh pelaku
    , maka keadaan tersebut bukantermasuk keadaan daya paksa seperti yang ditentukan dalam Pasal 48KUHP dan bagi pelakunya dikenakan pidana, artinya bahwa tidak semuakekuasaan atau keadaan yang memaksa dapat membebaskan orang darihukuman ;Keadaan tidak adanya force majeure terhadap diri Terdakwa TEGUHWAHYUDI Bin TAHIR tersebut diperkuat juga dengan adanya fakta dipersidangan sebagaimana keterangan saksi EKO HARIYONO Bin TAHID(alm), saksi ACH.
Register : 09-01-2019 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 21-07-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 45/Pdt.G/2019/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Juli 2019 — Debora Ammy Novida B lawan PT Prospek Duta Sukses,
449601
  • Subekti : suatu keadaan dimana tidak dapat dilaksanakannya apa yangdiperjanjikan disebabkan oleh halhal yang sama sekali tidak dapat didugadan debitur tidak dapat melakukan apaapa terhadap keadaan atauperistiwa yang timbul diluar dugaan tersebut ;Bahwa keadaan memaksa ataupun force majeure, merupakan suatukondisi dimana, salah satu pihak atau para pihak tidak dapatmelaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrak karena suatu hal diluar kendali para pihak.
    majeure) yaitu suatu kondisi dimana, salah satu pihak ataupara pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kontrakkarena suatu hal diluar kendali para pihak.
    Subekti, Force majeure adalah keadaan atau kondisi dimanaDebitur menunjukkan bahwa tidak terlaksananya apa yang dijanjikan itudisebabkan oleh halhal yang sama sekali tidak dapat diduga, dan dimana iatidak dapat berbuat apaapa terhadap keadaan atau peristiwa yang timbuldiluar dugaan tadi. Prof. R. Subekti. Hukum Perjanjian (Jakarta : PT.Intermasa, 1992), hlm.55.
    ;Bahwa berdasarkan uraian di atas, penyebab keterlambatan serah terima unittersebut, bukanlah disebabkan karena kelalaian TERGUGAT, melainkan karena adanya kondisi akibat adanya keadaan memaksa (force majeure),sebagaimana telah dijelaskan diatas.
    majeure),melainkan karena lambatnya Tergugat mengurus perizinan terkait pembangunanApartemen Antasari 45 setelah adanya Revisi Trace Simpang Jalan Antasari danJalan T.B.
Register : 15-11-2021 — Putus : 15-11-2021 — Upload : 17-11-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 2/Pid.S/2021/PN Jkt.Utr
Tanggal 15 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DONI BOY FAISAL PANJAITAN, S.H.
Terdakwa:
MARQUES JOSE Jr CABRERA
3833
  • UtrPelayaran, Kapal Asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti mondarmandir kecuali hal karena Force Majeure atau musibah sebagaimana diaturdan diancam dalam Pasal 317 Jo Pasal 193 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun2008 Tentang Pelayaran Jo Pasal 3 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 36Tahun 2002 tentang Hak dan Kewajiban Kapal Asing Dalam MelaksanakanLintas Damai Melalui Perairan Indonesia.2.
    UtrOtortitas Indonesia dan MV Diamantina melakukan lego jangkarbukan dalam keadaan force majeure atau musibah dan atau sedangmelakukan pertolongan kepada kapal lain atau pesawat dalamkeadaan musibah;4.
    However, passage includes stopping and anchoring, butonly in so far as the same are incidental to ordinary navigation or arerendered necessary by force majeure or distress or for the purpose ofrendering assistance to persons, ships or aircraft in danger ordistress. Dari ketentuan ini jelas bahwa kalaupun kapal asing yangsedang melakukan hak lintas damai, hanya boleh melakukanpemberhentian atau lego jangkar jika kegiatan tersebut merupakanincidental to ordinary navigation.
    Maka, pelanggaran atas Pasal 3 ayat (4) PP 36tahun 2002 merupakan pelanggaran atas tata cara berlalulintasyang diwajibkan dalam Pasal 193 ayat (1) UU 17 tahun 2008; Bahwa menurut Ahli jelas dinyatakan dalam Pasal 3ayat (4) PP 36 tahun 2002 bahwa Dalam melaksanakan LintasDamai sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3),kapal asing tidak boleh membuang jangkar, berhenti, mondarmandir,kecuali hal itu perlu dilakukan karena force majeure, atau musibahatau karena menolong orang, kapal
    Setiap orang;2, Selama berlayar Nakhoda wajib mematuhi ketentuan yang berkaitandengan tata cara berlalu lintas, alurpelayaran, sistem rute, daerahpelayaran lalu lintas kapal dan Sarana Bantu NavigasiPelayaran, KapalAsing tidak boleh membuang jangkar, berhenti mondarmandir kecuali halkarena Force Majeure atau musibah;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.
Register : 03-12-2020 — Putus : 01-04-2021 — Upload : 13-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 391/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn
Tanggal 1 April 2021 — Penggugat:
1.FRAN MARTIN SIAHAAN
2.ERIKSON NABABAN
Tergugat:
PT. Tor Ganda
6111
  • Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaan memaksa) dancacat demi Hukum.2. Tentang Penggugat ERIKSON NABABANBahwa atas nama Erikson Nababan pernah bekerja diperusahaan Tergugatdengan Status pekerja sebagai Mekanik Tambal Ban.
    Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaanmemaksa) dan cacat demi Hukum.6.
    Bahwa gugatan tersebutForce Majeure (keadaan memaksa) dan cacat demi Hukum.7.
    Bahwa gugatan tersebut Force Majeure (keadaan memaksa) dancacat demi Hukum.> Tentang Penggugat ERIKSON NABABANBahwa atas nama Erikson Nababan pernah bekerja diperusahaan Tergugatdengan Status pekerja sebagai Mekanik Tambal Ban.
    Bahwa gugatan tersebut Force Majeure(keadaan memaksa) dan cacat demi Hukum.> Bahwa Tergugat mengatakan dengan tegas dan benar menolak gugatanpenggugat nomor 11 yang mengatakan membayar upah proses,dikarenakan data yang ada di gugatan Penggugat berbeda dengan datayang ada diperusahaan.
Register : 26-11-2010 — Putus : 21-06-2011 — Upload : 09-03-2015
Putusan PN PADANG Nomor 116/Pdt.G/2010/PN Pdg
Tanggal 21 Juni 2011 —
13564
  • Bahwa bagaimanapun urutan kejadaiannya, yang pasti bahwa penyebab utama(causa prima) dari rubuhnya bangunan milik Penggugat serta tower milik Tergugat,sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat serta Tower milik Tergugat,sebagaimana dinyatakan sendiri oleh Penggugat adalah karena gempa yang terjadipada tanggal 30 september 2009. kejadian ini adalah diluar kekuasan manusia(force majeure) ;.
    Bahwa kejadian gempa bumi yang telah menimbulkan kerugian baik dipihakPenggugat maupun Tergugat telah tercover (telah tercakup) dengan sangat jelas didalam pasall0 dalam naskah perjanjian tersebut yaitu mengenai Force Majeureyang berbunyi sebagai berikut :10.1 Salah satu atau kedua pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dianggap sebagaimelakukan kelalaian atau pelanggaran terhadp ketentuan Perjanjian ini,apabila pihak atau pihak pihak tersebut mengalami hambatan yangdisebabkan karena Force Majeure
    , sehingga pihak yang mengalami hambatanForce Majeure harus dibebaskan dari pemenuhan kewajiban yang bertaliandan resiko yang terjadi menjadi risiko masing pihak ;10.2 Yang dimaksudkan dengan Force Majeure dalam 10.1 adalah keadaan dalamayat 10.1 adalah keadaan atau peristiwa yang meliputi tetapi tidak terbataspada gempa bumi, tanah longsor, angin taufan, petir, banjir besar, wabahpenyakit, pemogokan masal, pemberontakan atau tindakan militer lainnya,perang, sabotase, huru hara, kebakaran dan sejenisnya
    ;10.3 Kerugian yang diderita oleh salah satu pihak karena Force Majeure bukanmerupakan resiko dan atau tanggung jawab pihak lainnya dan kedua belahpihak dengan ini melepaskan haknya untuk menuntut terhadap risiko atauakibat Force Majeure demikian ;10Berdasarkan ketentuan dalam perjanjian tersebut di atas maka secara hukumapapun dan berapapun jumlah kerugian yang diderita baik oleh pihak Penggugatmaupun pihak Tergugat yang diakibatkan oleh peristiwa alam berupa gempatanggal 30 September 2009 dimaksud
    Majeure, karena permohonan sita jaminan(conservatoir beslag) tidak ada dasar untuk dikabulkan.
Register : 05-06-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 06-11-2020
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Tanggal 30 September 2020 — IR. ALISYAHBANA, dkk >< PT. SELARAS MITRA SEJATI
979614
  • Bahwa faktanya, sesuai ketentuan Pasal 4 Perjanjian Homologasi, terdapatketentuan/keadaan yang dapat menunda pelaksanaan kewajibanPemohon apabila terjadi Keadaan Kahar (Force Majeure) sehinggamengakibatkan pelaksanaan kewajiban Debitor (Pemohon) tertunda.Sehingga dengan tertundanya kewajiban Debitor (Pemohon) tersebut,maka kewajiban Debitor (Pemohon) akan diperpanjang untuk jangka waktuselama berlangsungnya Keadaan Kahar tersebut.
    Bukti bahwa wabah Pandemi Covid19 yang melanda di Indonesia sejakbulan Maret 2020 sebagai Keadaan Kahar (Force Majeure), sebagaimanadiatur dalam Penetapan Keputusan Presiden (Keppres) Republik IndonesiaNomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana NonAlam PenyebaranCORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID19) Sebagai Bencana Nasional(Kepres Covid19 Sebagai Bencana Nasional);Hal 12 dari 39 hal Putusan Nomor 06/Pdt. SusPembatalan Perdamaian/2020/PN. Niaga. Jkt. Pst.5.
    Majeure menyatakan bahwa Semua peristiwa yang berada diluar pengetahuan para pihak dapat saja dimasukkan sebagai peristiwa yang# e dapat menyebabkan terjadinya Force Mejeure, dengan, e@tetan bahwaperistive tersebutharus disepakat!
    Atau dapat disebut tidak ada gugatan tanpa kepentingan.Bahwa Force Majeur tanpa dinyatakan dalam perjanjian tetap diatur dalamundangundang.
    Keadaan Kahar(Force Majeure) yang mengakibatkan Debitor tidak dapat melaksanakankewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, atau apabila Keadaan Kahar(Force Majeure) tersebut menyebabkan pekerjaan Debitor tertunda, makakewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangkawaktu selama Keadaan Kahar (Force Majeure) tersebut tanpa mengurangikewajiban Kreditur berdasarkan Perjanjian ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanketerangan Ahli yang diajukan
Register : 20-04-2018 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 27-12-2018
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 11/Pdt.G/2018/PN TBH
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
YANDRA PUTRA
Tergugat:
4.BUPATI INDRAGIRI HILIR Cq Kepala Dinas Bina Marga Dan Sumber Daya Air Kabupaten Indragiri Hilir
5.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN Pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sungai Piring Teluk Pantaian
6.INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
11721
  • Lampiran : DataPendukung Force Majeure, Perihal Keberatan Perhitungan Denda dan KoreksiAudit ;16)Bahwa sesuai dengan Syarat Khusus Kontrak (SKK) yang dibuat oleh para pihaksatuan kerja TERGUGAT II / (PPK) dan Penyedia / PENGGUGAT, jika dalamkeadaan kahar (force majeure) pada poin nomor 37,5 jangka waktu yangditetapkan dalam kontrak untuk pemenuhan kewajiban pihak yang tertimpakeadaan kahar (force majeure) harus diperpanjang paling kurang sama denganjangka waktu berhenti kontrak akibat keadaan kahar
    ;17)Bahwa PENGGUGAT tidak dapat mengerjakan pekerjaan Peningkatan JalanSungai Luar Sungai Dusun (Paket 1) diakibatkan keadaan kahar (forcemajeure) selama 86 y, (delapan puluh enam setengah) hari ;18)Bahwa sehubungan dengan tidak dapatnya PENGGUGAT melaksakanpekerjaan selama 86 , (delapan puluh enam setengah) hari akibat dari keadaankahar (force majeure) PENGGUGAT dikenakan denda oleh TERGUGAT danTERGUGAT II berdasarkan laporan hasil audit sebesar Rp. 2.467.637.385,45(dua milyar empat ratus enam
    Majeure) selama 86 1/2 hari kalender Tergugat III. yang diberitahukankepada Tergugat . dan Penggugat.
    Hal 33 dari 50 Hal.Tergugat II. dan Tergugat III. dalam keadaan kahar (Force Majeure) tersebut sangatbertentangan dengan hukum dan mengakibatkan kerugian kepada Penggugatmerupakan suatu perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian uraian pertimbangan tersebut diatas,terhadap dalil dalil eksepsi Tergugat . Tergugat II. dan Tergugat III. pada poin 1 5dalam Klasifikasi Gugatan Kabur dan Tidak Jelas yang di maksud tahun anggaranberdasarkan Pasal 11.
    MT. bahwa terhadap keadaan kahar / fourje majer tidaklah dapatdikenakan suatu Sangsi apapun dikarenakan hal tersebut terjadi diluar kehendak parapihak, dan merupakan keadaan yang sepenuhnya disebabkan oleh keadaan dan factoralam oleh karena itu dihubungkan dengan ketentuan Pasal 91 ayat (5) PeraturanPresiden Nomor : 4 Tahun 2015, disebutkan bahwa keterlambatan pelaksanaanpekerjaan yang diakibatkan oleh keadaan kahar (force majeure) tidak dikenakansanksi. Jo.
Putus : 11-09-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 88 PK/Pdt.Sus/2012
Tanggal 11 September 2012 — 1. PT. SURIATAMA MINANG LESTARI, dk. vs 1. AFRIANIS, dkk.
7357 Berkekuatan Hukum Tetap
  • terus menerus selama 2 (dua) tahun, atau keadaanmemaksa (force Majeure), dengan ketentuan pekerja/ouruh berhakatas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayatHal. 4 dari 18 hal.
    SURIATAMA MINANG LESTARI (Group)Padang, yang dibuat pada tanggal 01 Juni 2008, berlaku padatanggal 13 Agustus 2008 s/d 12 Agustus 2010, dalam Bab Kx, Pasal29 ayat (4) menyatakan : Pengusaha dapat melakukan PHKterhadap karyawan yang disebabkan Perusahaan tutup karena; Perusahaan pailit atau rugi secara terus menerus selama 2 (dua)tahun yang dibuktikan dengan laporan keuangan selama 2 (dua)tahun terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik, atau dalamkeadaan memaksa (force majeure) maka karyawan
    Majeure);Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Para Penggugat telahsesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 164 (1) UU No.13Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dengan demikian PHKantara Para Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sah menuruthukum;Bahwa walaupun sejak terjadinyva gempa pada tanggal 30 September2009, para Termohon Peninjauan Kembali tidak lagi dapatmelaksanakan pekerjaan karena terhentinya operasional perusahaan,akan tetapi para Pemohon Peninjauan Kembali tidak pernahmelakukan
    majeure, karena hal ituadalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum karena tidakmemiliki buktibukti yang otentik untuk menguatkan dalildalil paraTermohon Peninjauan Kembali;2.
    kerja sebesar 1 (satu)kali ketentuan Pasal 156 ayat (8) dan uang penggantian hak sesuaiketentuan Pasal 156 ayat (4);Bahwa adapun istilah force majeure yang dimaksudkan oleh Pasal 164ayat 1) UU No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan tidaklah dapatditerapkan dalam kasus a quo karena sesungguhnya perusahaan paraPemohon Peninjauan Kembali tidaklah dinyatakan tutup, akan tetapihanya terhenti operasionalnya untuk sementara waktu sedangkanperusahaan para Pemohon Peninjauan Kembali memiliki cabangcabang
Register : 08-09-2020 — Putus : 03-12-2020 — Upload : 14-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 30/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Gsk
Tanggal 3 Desember 2020 — PENGGUGAT : - PT. TEKUN KARYA ABADI TERGUGAT : 1.MUKHAMAD ROJIM, 2.SUPI’I 3.SULIATIN 4.HERNI 5.DINA ANDRIANI 6.DEWI SAMPI 7.MOCH. JANU 8.SUTEKO 9.ARIF RAHMAN 10.AGUS SULIADI
449194
  • majeureadalah suatu keadaan dimana salah satu pihak tidak dapat menjalankankewajibannya bukan karena intensinya/maksudnya atau kesengajaan melainkanadanya peristiwaperistiwa yang membuatnya tidak mampu menjalankankewajibannya;Menimbang, bahwa jika dimaknai secara sempit/mutlak force majeureidentik dengan peristiwa alam (act of god) yang mengakibatkan tidak dapatmenjalankan kewajibannya dengan alasan terjadinya bencana, dimana keadaanmemaksa (force majeure) tersebut terletak pada derajat ketidakmungkinan
    majeure)secara relatif adalah suatu keadaan dimana terjadi keadaankeadaan tertentuyang menyulitkan untuk melaksanakan kewajibannya.
    Keadaan memaksa (force majeure) secara relatif bersifatsubyektif yaitu berbedabeda dari satu orang/kelompok ke orang/kelompok laindan nilainya berubahubah dari waktu ke waktu;Menimbang, bahwa namun demikian keadaan memaksa (force majeure)baik secara mutlak maupun relatif, tidak secara otomatis dapat dijadikan dasarketidakmampuan suatu pihak untuk memenuhi kewajibannya.
    Diluar kesalahan dari pihak tersebut.Dalam perkembangannya force majeure juga dimaknai secara luas, hal ini dapatdilihat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 3389K/Pdt/1984 menyatakanbahwa tindakan administratif penguasa yang sah dalam arti kebijakanPemerintah secara mendadak yang tidak dapat diprediksi oleh para pihak jugadapat dikualifikasikan sebagai force majeure;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 24 Tahun 2007 TentangPenanggulangan Bencana dalam Pasal 1 ayat 3 dinyatakan bahwa bencana nonalam
    majeure dan atau peristiwahukum yang tidak terduga terjadi di luar kesalahan Penggugat yangHalaman 30 dari 41 Putusan PHI Nomor 30/Padt.SusPHI/2020/PN Gskmengakibatkan timbulnya halangan untuk berprestasi dengan baik sesuaidengan kewajibannya dalam suatu perjanjian/nubungan kerja;Menimbang, bahwa keadaan memaksa atau force majeure tersebutmengakibatkan Penggugat mengalami penurunan produksi yang sangatsignifikan oleh sebab order/pesanan yang diterima dari buyer juga mengalamipenurunan karena mereka
Putus : 01-04-2019 — Upload : 14-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 188 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 1 April 2019 — PENGURUS CV SUARA INDAH VS SHIRLEY C. TUMBELAKA
126103 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Utarabernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (Vernietigbaar),karena tidak memenuhi syaratsyarat formil dan materiil penetapanyang sah, meliputi wewenang menyangkut materi (ratione materie)penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan(bedrog) dan salah kira/khilaf (dwaling) dalam pembuatan penetapan,pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syaratsyaratformil
    (prosedur) dalam hal tidak pernah memeriksa Penggugat dansaksi Penggugat untuk membuat penetapan, tidak pernah memeriksaalat bukti Penggugat maupun dokumen resmi dan sah yangdikeluarkan oleh Instansi Pemerintah dan pihak Notaris dalam halPenetapan status Force Majeure maupun operasional CV Suara Indah;3.
    Menyatakan bahwa Penetapan Pegawai Pengawas KetenagakerjaanDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Sulawesi Utarabernomor 560/DTKT.V/64/2016 dapat dibatalkan (Vernietigbaar),karena tidak memenuhi syaratsyarat formil dan materiil penetapanyang sah, meliputi wewenang menyangkut Materi (ratione materie)penetapan force majeure, adanya kekurangan yuridis berupa tipuan(bedrog) dan salah kira/khilaf (dwaling) dalam pembuatan Penetapan,pelanggaran peraturan yang lain, dan tidak terpenuhinya syaratsyaratformil
    (prosedur) dalam hal tidak pernah memeriksa Penggugat dansaksi Penggugat untuk membuat penetapan, tidak pernah memeriksaalat bukti Penggugat maupun dokumen resmi dan sah yang dikeluarkanoleh Instansi Pemerintah dan pihak notaris dalam hal penetapan statusforce majeure maupun operasional CV Suara Indah;3.
    Penggantian Hak (UPH) 15% x Rp195.000 Rp29.250.000,00000,00THR 2015 1 x Rp15.000 000,00 Rp15.000.000,00Jumlah keseluruhan Rp239.250.000,00(dua ratus tigapuluh sembilan jutadua ratus lima puluh ribu rupiah); Bahwa oleh karena perusahaan Tergugat tutup bukan atas dasarkehendak dari pihak Tergugat, akan tetapi sebagai akibat dari adanya kejadiandi luar kehendak/dugaan/kemampuan/kontrol yang tidak dapat dielakkan olehTergugat (musibah kebakaran) yang berdampak menimbulkan kerugian besarbagi pihak Tergugat (force
Register : 06-02-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 18-06-2019
Putusan PTA MEDAN Nomor 20/Pdt.G/2019/PTA.Mdn
Tanggal 17 Juni 2019 — SUDIRO ATMAJA bin M. Muchsin V PT. BANK BNI SYARIAH
13667
  • Nomor 684K/AG/2016 denganTuntutan/ gugatan dalam perkara sekarang ini adalah sangat berbedasama sekali; di dalam tuntutan/gugatan terdahulu, Penggugatmenuntut agar Penggugat dibebaskan dari kewajiban untukmelaksanakan isi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor :MES/2013/198/K. tertanggal 10 September 2013. karena telahterjadi kKeadaan memaksa atau force majeure.
    BANKBNI SYARIAH~ serta Akad Pembiayaan Murabahah Nomor:MES/2013/196/K tertanggal 10 September 2013, Akad PembiayaanMurabahah Nomor: MES/2013/197/K tertanggal 10 September 2013 danAkad Pembiayaan Murabahah Nomor: MES/2013/198/K tertanggal 10September 2013 ;Bahwa atas gugatan Penggugat yang pertama dan atas gugatan yangkedua (perkara a quo) adalah sama, yaitu pada gugatan sebelumnyatentang tidak terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang olehPenggugat dipandang sebagai keadaan memaksa (force majeure
    ) danatas gugatan perkara yang kedua (perkara a quo) juga tentang tidakterbitnya Izin Mendirkan Bangunan (IMB) sebagai keadaan memaksa(force majeure);Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta hukum tersebut terbuktisecara sah dan meyakinkan bahwa gugatan Penggugat yang saat inidiajukan di Pengadilan Agama Medan dengan Nomor Perkara1141/Pdt.G/2018/PA.Mdn (perkara a quo) adalah sama dengan perkaragugatan yang pemah diajukan oleh Penggugat/ Pembanding sebelumnya(perkara Nomor 1757/Pdt.G/2014/PA.Mdn. bukti
    Namun alas hukum Penggugat/Pembanding memintadibebaskan atau dibebani setengahnya adalah sama, yaitu kondisi tidakterbitnya IMB yang oleh Penggugat/Pembanding disebut sebagai keadaanmemaksa atau force majeure;Menimbang, bahwa atas permasalahan tersebut Pengadilan TingkatBanding telah menyatakan dalam putusannya (bukti P.7 dan bukti 1.4.2.)bahwa Tidak terbitnya Surat Ijin Mendirikan Bangunan (SIMB) dalamperkara a quo tidak memenuhi persyaratan sebagai keadaan memaksa(Force Majeure) sebagaimana dirumuskan
Register : 07-09-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 20-02-2020
Putusan PT MAKASSAR Nomor 227/PDT/2016/PT MKS
Tanggal 6 Desember 2016 — Pembanding/Penggugat : Haeruddin Diwakili Oleh : MANSYUR, SH
Terbanding/Tergugat : Fatimang Binti Sattuang
3116
  • Put.No.227/PDT/2016/PT.Mksmelakukan pembakaran pada situasi seperti itu akan berbahaya, apalagi telahdisampaikan dan diperingatkan namun Tergugat tidak menghiraukan.ALASAN KEBERATAN KEDUAMajelis Hakim Pengadilan Negeri Maros telah salah dan keliru) dalampertimbangannya dengan menyatakan bahwa kebakaran yang terjadi adalahmerupakan suatu peristiwa yang dikategorikan sebagai keadaan force majeure.Bahwa keadaan foce majeur yang terjadi haruslah dinyatakan oleh pejabat/instansiyang berwenang.
    Pertanyaannya adalah apakah kebakaran yang terjadi dalamperkara ini telah dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang sebagai suatukeadaan force majeure?Bahwa suatu keadaan force majeure adalah suatu keadaan yang tidak dapatdihindari.
    Namun dalam peristiwa terbakarnya kandang ayam milik Penggugatbukanlah merupakan keadaan force majeure sebab dalam hal ini Tergugat yang telahmelakukan pembakaran sampah didekat kandang ayam milik Penggugat yangkemudian menyisakan titik api yang kemudian tertiup angin dan menyala kembalisehingga menyebabkan terbakarnya kandang ayam tersebut adalah merupakankeadaan yang seharusnya dan sepatutnya dapat disadari oleh Tergugat dimanaTergugat patut menyadari sepenuhnya bahwa pada waktu itu dimana keadaanpuncak
Upload : 23-02-2021
Putusan PT DENPASAR Nomor 199/PDT/2020/PT DPS.
1. PT. MAHA KARYA BALI dk melawan PT. BALI ASIH USADHA ( RSU GRAHA ASIH ), dkk
17276
  • Force majeure karena sebabsebab yang tak terduga.Halaman 12 dari 56 halaman Putusan Nomor 199/PDT/2020/PT DPS2. Force majeure karena keadaan memaksa.3.
    Force majeure karena masingmasing perbuatan tersebut dilarang.terfokus pada poin pertama force majure karena sebabsebab yang takterduga dalam hal ini, menurut pasal 1244 KUHPerdata, jika terjadi halhalyang tidak terduga (pembuktiannya dipihak debitur) yang menyebabkanterjadinya kegagalan dalam melaksanakan kontrak, hal tersebut bukantermasuk dalam kategori wanprestasi kontrak, melainkan termasukkedalam kategori force majeure.
    Hal ini dipertegas oleh Subekti dalambuku Pokokpokok Hukum Perdata (hal. 150), berdasarkan teori, terdapat 2jenis force majeur, yaitu force majeur absolut dan force majeur relatif,dimana dalam force majeur relatif terjadi ketika suatu perjanjian masihmungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan atau biaya yangsangat besar dari pihak debitur, force majeur relatif sifatnya hanyatemporary atau sementara saja, yang tidak menyebabkan perjanjian batal,melainkan hanya sebatas ditangguhkan;Sehingga
    ;Para Pembanding/semula Para Tergugat juga mendalilkan dalammemori bandingnya: force majeure relatif terjadi ketika suatu perjanjianmasih mungkin untuk dilaksanakan namun dengan pengorbanan danbiaya yang sangat besar dari pihak debitur, force majeure relatif sifatnyahanya temporary atau sementara saja, yang tidak menyebabkanperjanjian batal, melainkan hanya sebatas ditangguhkan,kenyataannya????
    majeure;Force Majeure adalah atau keadaan memaksa (overmacht) dimanaposisi salah satu pihak, misalnya Pihak Pertama gagal melakukankewajiban akibat sesuatu yang terjadi diluar kuasa Pihak Pertama.Force Majeure yang sering dialami berupa, tanah longsor, banjir, angintopan, badai gunung meletus, epidemik, kKeadaan perang, kerusuhan,pemberontakan, terorisme, sabotase, kudeta militer dan lainnya.Menurut KBBI, force majeure dikenal dengan keadaan kahar.
Register : 06-06-2018 — Putus : 22-11-2018 — Upload : 08-01-2019
Putusan PN SUMBAWA BESAR Nomor 25/Pdt.G/2018/PN Sbw
Tanggal 22 Nopember 2018 — Penggugat:
PT BANGUN ALAM SAMAWA
Tergugat:
1.KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM KAB SUMBAWA BARAT
2.PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BINA MARGA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT
9539
  • majeure absolut adalah merupakan sesuatu keadaan diluarkemampuan manusia (keadaan luar biasa sehingga tidak mampu untukHalaman 48 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.Sbwdilaksanakan), dan force majeure relatif adalah; masih memungkinkan untukmelakanakan sesuatu tersebut(masih mampu untuk melaksanakan); Bahwa ketika dalam memenuhi suatu prestasi, alatalat atau barangbarangyang digunakan untuk memenuhi suatu prestasi ini diserahkan kepada parapihak, yaitu Sesuai dengan azas kebebasan
    majeure harusdicantumkan itu wajib, ketika terjadi force majeure ini misalnya kahar itudilanjutkan ke klausul resiko namanya, resiko inilan nanti para pihak adadiatur hak dan kewajiban mereka, seperti apa dan selanjutnya adabeberapa pihak yang terlibat disana, ada pihak pengawas, ada PPK, adapihak Kosultannya dan inilah yang memberikan keadaan force majeuretersebut termasuk kerugian yang ditimbulkan;Bahwa yang berhak menilai force majeure tersebut dalam perkara ini,tentunya di sini ada lembaga pengawas
    karena force majeure, maka selanjutnya tergantung padapengawas konstruksi dan ada yang ditunjuk sebagai konsultan dan ada daripihak pemerintah, ada penetapan khusus dari Bupati bahwa keadaan forcemajeure, tidak ada perbedaan persepsi dari kKedua belah pihak dan harusada pengawas independen yang harus mampu mengeluarkan keputusanbahwa keadaan force majeure;Bahwa hak dari pemberi kerja adalah pelaksana jasa itu sendiri danmempunyai kewajiban melaporkan hal demikian kepada pemberi pekerjaan;Bahwa bukti
    surat penetapan force majeure tersebut harus berbentuk SK(Surat Keputusan);Halaman 54 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 25/Pdt.G/2018/PN.SbwBahwa ketika terjadi force majeure diantara para pihak di dalam perkara ini,maka yang berhak menilai adalah: ada dari pengawas konstruksi tersebut,ada dari dari pejabat daerah atau dari UPT;Bahwa hasil yang harus ditetapkan terhadap keadaan force majeurehasilnya harus seimbang dan harus independen;Bahwa di dalam perjanjian para pihak di dalam perkara ini
    penetapankeadaan force majeure tersebut dari Bupati, sedangkan penetapan untukkeadaan force majeure berupa bencana alam banjir dari BMKG;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Para Pihak masingmasing menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;Saksi keX : BUDI SATRIABahwa Saksi hampir 2 (dua) minggu lakukan audit terhadap PT BangunAlam Sumbawa tersebut;Bahwa Saksi melalukan analisis dari laporan keuangan dari PT BangunAlam Sumbawa, dimana terdapat keuntungan dikaitkan dengan modal