Ditemukan 4818 data
Pembanding/Tergugat II : ANI BR. NAPITUPULU Gelar Op. Pargaulan Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Pembanding/Tergugat III : TIAR BR. SIBUEA Diwakili Oleh : Suriaty Hutapea, S.H., M.Hum.
Terbanding/Penggugat I : IR. JANNES SIBUEA
Terbanding/Penggugat II : SAHAT SIBUEA
137 — 47
Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral ( psal 1335 jopasal 1337 KUHPerdt ) dan Bertentangna dengan sikap kehati hatian yang sepatututnya dalam masyarakat, yang didasarkanpada hukum tidak tertulis ( bersifat relatif ) yaitu perbuatan yangdilakukan bertentangan dengan sikap yang baik /kepatutan dalammasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain, yangdalam hal ini tidak satupun yang dilanggar oleh perbuatan paraTergugat ;ad.3).
Terbanding/Tergugat I : MARDJONO REKSODIPUTRO
Terbanding/Tergugat II : Ricky S Nazir
Terbanding/Tergugat III : EMIR NURMANSYAH
Terbanding/Tergugat IV : NAFIS ADWANI
Terbanding/Tergugat V : RITA TYASTUTI TAUFIK
Terbanding/Tergugat VI : AGUS AHADI DERADJAT
Terbanding/Tergugat VII : WOODY PANANTO
Terbanding/Tergugat VIII : CHANDRAWATI DEWI
Terbanding/Tergugat IX : LUKY I WALALANGI
Terbanding/Tergugat X : SAHAT M SIAHAAN
Terbanding/Tergugat XI : HERRY NURYANTO KURNIAWAN
Terbanding/Tergugat XII : Nurdin Adiwibowo
Terbanding/Tergugat XIII : FREDDY KARYADI
Terbanding/Tergugat XIV : Yanny M. Suryaretina
Terbanding/Tergugat XV : Ayik Chandrawulan Gunadi
Terbanding/Tergugat XVI : KEVIN OMAR SIDHARTA
Terbanding/Tergugat XVII : Indra Setiawan
Terbanding/Tergugat XVIII : Miriam Andreta
Terbanding/Turut Tergugat I : PT Bangun Karya Pratama Lestari BKPL
Terbanding/Turut Tergugat II
872 — 2784
K/Pdt/2015 (Bukti P55).Di dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor1572 K/Pdt/2015, Hakim Mahkamah Agung berpendapat :Bahwa faktanya Loan Agreement tersebut tidak dibuat dalam bahasaIndonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat parapihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian/Loan Agreement a quo merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkansebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335
1.Muhaki Rachman
2.Totok Mugianto, SE
3.Tim Likuidasi PT. BPR Legian (DL)
Tergugat:
1.PTBank Permata Cabang Denpasar
2.PT. Bank Permata Tbk
Turut Tergugat:
Indra Wijaya
199 — 146
orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untukmenggantikan kerugian tersebut. bahwa dari bunyi pasal tersebut maka unsurdari suatu Perbuatan Melawan Hukum meliputi :e Unsur adanya perbuatan melawan hukum yang berarti adanya perbuatanatau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum yang meliputihukum tertulis maupun tidak tertulis yang hidup ditengah masyarakat,melanggar hak subjektif orang lain, Bertentangan dengan kewajiban hukumsi pelaku, Bertentangan dengan kesusilaan (Pasal 1335
Terbanding/Tergugat I : PT.198 ( satu sembilan delapan )
Terbanding/Tergugat II : Koperasi Hidup Bersama
52 — 27
Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 JoPasal 1337 KUHPerdata)5. Bertentangan dengan sikap kehatihatian yang sepatutnya dalammasyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifatrelatif). Yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikapyang baik/kepatutan dalam masyarakat untuk memperhatikankepentingan orang lain.6.
PT. FIRST NATIONAL COOLING INDUSTRY yang diwakili TUAN SURJO LUHUR HIDAJAT Dkk
Tergugat:
1.LOEKITO RAHARDJO HIDAJAT
2.OLIVIA SVASTI HIDAJAT
3.STEPHANIE ASTU HIDAJAT
Turut Tergugat:
1.TJAHAJANINGSIH
2.LUHUR WIBOWO HIDAJAT
3.ANGELAWATI HIDAJAT
4.ROOSILAWATI HIDAJAT
5.SURJO LUHUR HIDAJAT
6.SAPTO UTOMO HIDAJAT
7.BAMBANG WALUJO HIDAJAT
8.ALEXANDER HIDAJAT
9.JASON HIDAJAT
10.LEONARD HIDAYAT
11.DANIEL HIDAJAT
12.DEBORAH HIDAJAT
13.PAMELA HIDAJAT
14.TAN BIAN TJONG SH
773 — 119
yuridis, kepastian subjektif dan objektif,meskipun itu dibuat dengan kesepakatan tapi itu bertentangandengan syarat objektif, itu bertentangan dengan kuasa yang halal,bertentangan dengan hukum, sedangkan Kuasa Mutlak menurutKUHPerdata Pasal 1813 tidak ada pembatasan, kalau kita melihatUUPA, peralihan tanah itu sudah ditentukan, kalau peralihan itucacat hukum, maka peralihan itu dianggap tidak ada, mestinyanotaris membuat seperti itu ;Hal. 68 dari 114 Putusan Nomor 347/Pdt.Bth/2018/PN SmgBahwa Pasal 1335
96 — 14
Adanya suatu sebab yang halal;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1335 KUHPerdata dinyatakansuatu perjanjian tanoa sebab atau telah dibuat karena sebab yang palsu atauterlarang, tidak mempunyai kekuatan.
1.HAMNI
2.SA'DIAH
3.AMAH
Tergugat:
1.PT. ANGKASA PURA I PERSERO cq. PT. ANGKASA PURA I PERSERO BANDARA SYAMSUDIN NOOR BANJARMASIN
2.PANITIA PENGADAAN TANAH KOTA BANJARBARU
3.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c q Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Kalimantan Selatan c q Badan Pertanahan Nasional Banjarbaru
4.Lurah Syamsudin Noor
111 — 47
subyektif yangdiakui adalah hakhak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, namabaik, serta hakhak atas harta kekayaan seperti hak kebendaan dan hakhakmutlak lainnya (bersumber dari hukum tertulis);2) Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,Kewajiban hukum yang dimaksud ialah kewajiban yang diberikan oleh hukumterhadap seseorang baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis,termasuk hukum publik;3) Melanggar kaidah tata susila,Kaidah tata susila yang dimaksud adalah kaidah moral (Pasal 1335
118 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
Surat Nomor B.1335/DPPTK/XI/2009 tanggal 16 Nopember 2009;E. Dirjen Industri Agro dan Kimia dengan suratnya:1.
21 — 3
)30)15)42)5)o2)25)3 6)273015425)14)30)26)5)))))27)3062(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((30())))223 430)eal325)NN FRR1151=2335)2=513325)2.2330)2511325)2NO MN N NY== SL.12427)2221=51222=o1325)2RPM FE Nb2222(5) TJETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 432.00 Tm/F12 1 TE(1325) 2(26) 2(6430) 2(15) 1(30) 2(15) 1(5) 14(1) 1(31) 1(3330) 2(43) 2(5) 14(14) 2(31) 1(5) 14(15) 1(25) 2(335) 2(30) 2(15) 1(5) 14(35) 2(25) 2(43330) 2(62) 1(((((((((((((((((((((5) =36) 226) 215) 1335
1(S) 1(7513501) 1((17) 1((((((((17) 12352) 15) 1235354) 255) 15) 17761) TdBT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 113.00 700.00 Tm/F12 1 TE(22) 2(16) TaETQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 132.00 700.00 Tm/F12 1 TE(3725) 2(325) 2(431) 1(26) 2(15) 1(30) 2(43) 2(3330) 2(26) 2(5) 809(3325) 2(35) 2(30) 2(14) 2(30) 2(5) 809(1330) 226)31)15) 125) 2430) 25) 8091325) 226) 227)30)14)31))))21(((((((((((((32(30(26) 2((((((((((((((NrRPrRP NN DY5) 8092327) 230) 2330) 25) 809LT) 21425) 22431) 1335
TdKTQqBI0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 132.00 656.00 Tm/F12 1 Tf(15) 1(25) 2(15) 1(30) 2(35) 2(5) 180((((221643325) 235) 230) 214) 230) 25) 1801325) 227) 2RFPNEF ND5) 1801325) 226) 26430) 215) 115) 15) 1801) 131) 13330) 243) 25) 1805730) 226) 22) 245) 18051) 1436) 22430) 226) 25) 1802327) 230) 2330) 25) 1805725) 26430) 2330) 215) 1BT0.000 0.000 0.000 rg12.00 0.00 0.00 12.00 132.00 633.00 Tm/F12 1 TE(103) 1(431) 1(342) 2(425) 2(40) 1M2) 25) 1685) 1685730) 256) 23635301525265) 16817) 1425) 22431) 1335
Ir. S.A. HABIBIE Direktur PT. Timsco Indonesia
Tergugat:
PT GRAHA CIPTA HARMONIS
Turut Tergugat:
1.PT TERMINAL DEPO LOGISTIK
2.PT PUTRA BATAM JASA MANDIRI UTAMA
3.PT LIMINDO PUTRA PROPERTI
4.Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam atau BP BATAM
5.Notaris PPAT Rezeki Sitepu, SH., SpN
6.Notaris PPAT Agny Yuanita M. Tambunan, SH.,
233 — 56
Suatu sebab hal yang diperkenankan;Sedangkan dalam Yurisprudensi No. 663 K/Sip/1971 yangmenyebutkan:Jual beli tanah meskipun telah memenuhi prosedur perundangundangan Agraria, namun harus dinyatakan batal karenadidahului dengan iktikadiktikad tidak jujur;Halaman 17 dari 115 Putusan Perdata Gugatan Nomor 373/Pdt.G/2020/PN BtmDalam pasal 1335 KUHPerdata mengatakan:suatu perjanjian yang di buat karena sesuatu sebab yang palsuatau terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum.Dalam Yurisprudensi M.A R.I No
281 — 101
/sup> (empat ratus meter persegi), terletak di Propinsi Jawa Barat, Kota Depok, Kecamatan Sukmajaya, Kelurahan Tirtajaya, NIB : 10.27.06.11.05138, setempat dikenal sebagai Jalan Perikanan, dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam SHM No. 3941;
- Tanah (Pertanian) Sertipikat Hak Milik Nomor 621 (SHM No. 621), tanggal 13 Agustus 1998, Surat Ukur tanggal 18 Mei 1998 Nomor : 1335
TANAH DI KABUPATEN KENDAL, JAWA TENGAH
550 — 215
Jjelasjelasmelanggar undangundang; melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telahmelanggar hakhak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidakterbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan,kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya; bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukumbaik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik; bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral vide: (Pasal 1335
344 — 3304 — Berkekuatan Hukum Tetap
NUR RIDWAN, 1335. WANDHI, 1336. JOKO SUTRISNO, 1337. AGUS MARWANTO, 1338. MATURIDI, 1339. SUKRI, 1340. AMINULLAH, 1341. NURDIN SALEH, 1342. ASMARA, 1343. SANUSI, 1344. SUWARDI, 1345. SUPARWI, 1346. JAMALI, 1347. PAYUMIH, 1348. A. SOBUR, 1349. MUHADI JAYA, 1350. ROHYAN, 1351. SUTARIS, 1352. TEGUH SUGIYARTO, 1353. ABDUL MAJID, 1354. AGUS SALIM, 1355. SUAEDI, 1356. ROHMAT TAMRIN, 1357. YATNO, 1358. I WAYAN NURCAHYANA, 1359. MULYADI, 1360. HARI SUSANTO, 1361. AKMAL, 1362. KITAM, 1363.
NUR RIDWAN, 1335. WANDHI, 1336. JOKOSUTRISNO, 1337. AGUS MARWANTO, 1338. MATURIDI, 1339. SUKRI,1340. AMINULLAH, 1341. NURDIN SALEH, 1342. ASMARA, 1343.SANUSI, 1344. SUWARDI, 1345. SUPARWI, 1346. JAMALI, 1347.PAYUMIH, 1348. A. SOBUR, 1349. MUHADI JAYA, 1350. ROHYAN,1351. SUTARIS, 1352. TEGUH SUGIYARTO, 1353. ABDUL MAJID,1354. AGUS SALIM, 1355. SUAEDI, 1356. ROHMAT TAMRIN, 1357.Halaman 138 dari 141 hal. Put. Nomor 160 PK/Pdt.SusPHI/2017YATNO, 1358. WAYAN NURCAHYANA, 1359. MULYADI, 1360.
101 — 12
Tarjan bin Rasmin; Susanti bt Tarjan (Pasal 1335 KUH Perdata); Dan berdasarkan Akta Hibah No. 068 tigl. 19 Maret 1997 yang cacathukum tersebut terbit Sertifikat Hak Milik No. 1003 seluas + 1. 946 m?tercatat a/n. Susanti bin Suka pada tgl. 10 Desember 2008 oleh TurutTergugat (BPN Kab. Tegal) setelah meninggalnya alm Suka als.Jamil yang kemudian beralih menjadi a/n.
163 — 45
/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Medan 31/05/2010 5.466.500Migas/2010155 Suwandi 1382/T.KP4/BBM/SPPD/BPH Medan 31/05/2010 500.000Migas/2010156 Robby Ferdian 1346/SPPD/BPH Migas/2010 Medan 31/05/2010 800.000157 Haryanto 364/J.SMPP/SPD/BPH Migas/2010 Pontianak 31/05/2010 4.050.000158 Bagus Yudhanto 1 339/SPPD/BPH Migas/2010 Ternate 31/05/2010 7.435.000159 Vanda Arsianti 1337/SPPD/BPH Migas/2010 Ternate 31/05/2010 7.435.000Puspitasa160 Heriyanto 1 333/SPPD/BPH Migas/2010 Ternate 31/05/2010 7.785.000161 Darsono 1335
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SYARIFUDIN RAMDAN, SE
242 — 135
sedangkansebab yang halal dan hal tertentu merupakan faktor obyektif Bahwa perjanjian yang sudah disepakati bersama dan dibuat secara sahberlaku sebagai UndangUndang sebagaimana yang diatur didalam pasal1338 KUHPerdata ; Bahwa norma dasar suatu perjanjian dari A menjadi B ada norma dalam artidiam sebagaimana diatur didalam pasal 1338 KUHperdata dan juga adanorma yang bergerak jadi perjanjian harus ada itikad baik, kalaubertentangan dengan hala tersebut perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335
KUHPerdata ; Bahwa norma dasar suatu perjanjian dari A menjadi BH ada norma dalamarti diam sebagaimana diatur didalam pasal 1338 KUHperdata dan juga adanorma yang bergerak jadi perjanjian harus ada itikad baik, kalaubertentangan dengan hala tersebut perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335 KUHPerdata ; Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ; Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh terhadapperusahaan dengan demikian ada dua fungsi Direksi
71 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
Adanya kausa yang halal.Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakai suatusebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yang palsu atauterlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa berkaitan dengan perjanjian apabila terjadi wanprestasi dalamsuatu perjanjian itu sendiri yang perlu dipahami adalah adanyabeberapa hal:Pengertian Wanprestasi menurut Yahya Harahap:Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat padawaktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya, sehinggamenimbulkan
Adanya kausa yang halal;Pasal 1335 KUHPerdata, suatu perjanjian yang tidak memakaisuatu sebab yang halal, atau dibuat dengan suatu sebab yangpalsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum;Adanya kesamaan bukti yang diajukan tapi dijadikan dasarpertimbangan dan tercantum di dalam amar putusan perkaraNomor 18/Pdt.G/2015/PN Psr, halaman 98 sampai dengan 111yang diamini oleh Majelis Hakim Tingkat Banding Nomor 55/7/PDT/2016/PT SBY yaitu:1.
HADEMAN, SH
Terdakwa:
SURAHMAN, S.Sos
237 — 137
sedangkansebab yang halal dan hal tertentu merupakan faktor obyektif ;Bahwa perjanjian yang sudah disepakati bersama dan dibuat secara sahberlaku sebagai UndangUndang sebagaimana yang diatur didalam pasal1338 KUHPerdata ;Bahwa norma dasar suatu perjanjian dari A menjadi B ada norma dalam artidiam sebagaimana diatur didalam pasal 1338 KUHperdata dan juga adanorma yang bergerak jadi perjanjian harus ada itikad baik , kalaubertentangan dengan hala tersebut perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335
KUHPerdata ;Bahwa norma dasar suatu perjanjian dari A menjadi BH ada norma dalamarti diam sebagaimana diatur didalam pasal 1338 KUHperdata dan juga adanorma yang bergerak jadi perjanjian harus ada itikad baik , kalaubertentangan dengan hala tersebut perjanjian batal sebagaimana diaturdalam pasal 1335 KUHPerdata ;Bahwa Direksi dapat menggunakan diskresi untuk menjalankan rodaperusahaan ;Putusan nomor 1/Pid.Sus.TPK/2020/PN Mtr Halaman 153 dari 231Bahwa Direksi berwenang dan bertanggungjawab penuh
62 — 37
Menurut Pasal 1335 KUHPerdata, perjanjian tanpa sebab yang palsuatau dilarang tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum ;Menimbang, bahwa apabila didalam suatu perjanjian tidak memenuhi katasepakat dan mempunyai kecakapan didalam membuat suatu perjanjian makaperjanjian tersebut dibatalkan sedangkan apabila perjanjian tersebut tidak memenuhiHalaman 74 dari 99 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Padt.G/2017/PN Plisuatu hal tertentu dan sebab yang halal maka perjanjian tersebut batal demi hukum
195 — 111
Unsur Penipuan (bedrog) akibatnyaPerjanjian ini dapat dibatalkan dan tuntutan batal yang diberikan adalah dalamjangka waktu 5 tahun sesuai dengan ketentuan pasal 1454 KUHPerdata;Menimbang, bahwa mengenai hal tertentu itu menyangkut objek hukumatau mengenai bendanya dan kemudian selanjutnya suatu sebab yang halaldalam pengertian ini pada benda objek hukum yang menjadi pokok perjanjian ituharus melekat hak yang pasti dan diperbolehkan menurut hukum perjanjiandidalam ketentuan pasal 1335, 1336 dan 1337