Ditemukan 8738 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : modu modal moses model moruk modis mondus movus morus modul
Pengadilan PN KUPANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-09-2015 — Putus : 21-12-2015 — Upload : 23-02-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Kpg
Tanggal 21 Desember 2015 — HENDRY MBATU, SH
304 — 145
  • Bahwa yang melatarbelakangi pembentuk undangundang merumuskan sifat melawan hukum di dalampasal 2 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin padakutipan penjelasan umum undangundang tersebut, yang berbunyi : ..Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdiatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 22-08-2011 — Putus : 06-01-2012 — Upload : 13-06-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 64/PID.SUS/TPK/2011/PN.BDG
Tanggal 6 Januari 2012 — SURYANA; SUNARYO HW., Sip. MM.
84 — 27
  • Unsur Secaramelawan hukum Menimbang, bahwa menurut UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 Tentang tindak pidana korupsi yang dimaksud denganpengertian Secara melawan hukum (wederrechtelijke) adalah dalampengertian formil maupun materil, hal mana jelas dinyatakan dalampenjelasan umum UndangUndang tersebut, yang dapat dikutip berbunyisebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 22-08-2017 — Putus : 10-01-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN DENPASAR Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2017/PN Dps
Tanggal 10 Januari 2018 — Penuntut Umum:
I WAYAN SUARDI,SH
Terdakwa:
I KETUT SUKARTAYASA,SH, S. Kep., M.Sc.
168 — 118
  • JaksaPenuntut Umum, maka hal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsurdakwaan berikutnya;Ad.2.Unsur Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat(1) UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwayang "menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikianmenjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus
Pengadilan PN SURABAYA
Putus : 10-03-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 1998/Pid.B/2010/PN.SBY
Tanggal 10 Maret 2011 —
117 — 45
  • Ajaran tersebut diikuti dengan maksud agar Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangTindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undangundang No.20 Tahun 2001 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan Keuangan Negara dan Perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit.Terhadap ajaran Sifat Melawan Hukum, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya No.003/PUUIV/2006 tanggal 25 Juli 2006 menyatakan bahwa penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangtentang Tindak
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-02-2015 — Putus : 06-07-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 6 Juli 2015 — EDOT SION Bin SION
48 — 16
  • Hal mana jelas dinyatakan dalampenjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut :Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yangdi atur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputiHalaman 99 dari 208 Putusan Nomor 24/Pid.SusTPK/2015/PN Plkperbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secaramelawan hukum dalam
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 17-03-2020 — Putus : 23-06-2020 — Upload : 06-07-2020
Putusan PN MATARAM Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN Mtr
Tanggal 23 Juni 2020 — Penuntut Umum:
1.HADEMAN, SH
2.RIAUZIN, SH
3.MAROLLAH,SH
4.BUDI TRIDADI WIBAWA, SH
5.I MADE SUTAPA
6.HASAN BASRI,SH
7.FAJAR ALAMSYAH, SH
8.I WAYAN SURYAWAN,SH
9.NURUL SUHADA, SH
10.I.A.P. CAMUNDI DEWI,SH.
Terdakwa:
H. ZULKIFLI
127 — 96
  • pajak keluaran dan telahmemungut nilai PPN nya tetapi tidak melakukan penyetoran pajak/ PPNmaka perbuatan tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan ( SPT ) danperbuatan wajib pajak telah memungut PPN tetapi belum menyetor PPN kekas negara maka perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian padapendapatan negara dari sektor pajak karena PPN atas wajib pajak yangsudah dipungut dari lawan transaksi harus disetorkan ke kas negarasesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.Bahwa menurut ahli pada dasarnya modus
Pengadilan PN PANGKAL PINANG Pidana Khusus
Register : 03-09-2020 — Putus : 11-12-2020 — Upload : 17-12-2020
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2020/PN Pgp
Tanggal 11 Desember 2020 — Penuntut Umum:
1.BENNY HARKAT, S.H., S.E., M.H.
2.MILA KARMILA, S.H.
Terdakwa:
HERMANTO, S.H. Anak dari TONI
443 — 226
  • Dalam penjelasan umum undangundang tersebut dijelaskan sebagai berikut: agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit maka tindakpidana yang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupasehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materil.
Pengadilan PN PALANGKARAYA Pidana Khusus Korupsi
Register : 09-01-2015 — Putus : 16-03-2015 — Upload : 08-04-2015
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2015/PN Plk
Tanggal 16 Maret 2015 — MARKUS SIAN Bin IHONG TINGKAH, DK
39 — 10
  • Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atauperekonomian Negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang di aturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawanhukum dalam pengertian formil dan materiil.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-04-2015 — Putus : 12-08-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 12 Agustus 2015 — JAJANG, SKM. Msi
70 — 30
  • Dalam ketentuan ini, kata dapat sebelumfrasa merugikan keuangan atau perekonomian negara menunjukkan bahwatindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsicukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukandengan timbulnya akibat;momnannsann Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999 : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit,maka
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 18-03-2020 — Putus : 05-08-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 337/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL
Tanggal 5 Agustus 2020 —
625 — 1428
  • Masa PPN merupakan saranauntuk melaporkan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajibpajak;Bahwa didalam didalam SPT masa PPN terdapat identitas wajibpajak, nomor pengukuhan PKP, pajak kelauran yang merupakanpajak penjualan dan pajak masukan yang merupakan pembelian;Bahwa yang dimaksud dengan jumlah pajak keluaran adalahbesarnya penjualan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk suatumasa tertentu;Bahwa dalam hal tindak pidana perpajakan terkait dengan SPTmasa PPN, dimana wajib pajak menggunakan modus
Pengadilan PN RANTAU PRAPAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 18-02-2009 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN RANTAU PRAPAT Nomor 255/PIDB/2009
Tanggal 18 Februari 2009 — dr.NAZMIL FUAD HARAHAP. MKes
169 — 56
  • Kerugian Negara juga dapat terjadikarena adanya rabat/komisi/fee dan sejenisnya yang diberikan rekanantetapi tidak termasuk ke Kas Negara/Daerah MODUS OPERANDIKECURANGAN PENGADAAN BARANG DAN JASA Sebagaimanadiuraikan sebelumnya bahwa Kepres 80 mengatur pengadaan barang489dan jasa Pemerintah dilakukan secara efesien, efektif, terouka danbersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, dan akuntabel.
    Permasalahan utamadan umum erjadi (modus operandi) dalam pengadaan barang dan jasaterkait dengan dilanggarnya criteria/prinsip tersebut. Pertama pengadaanbarang/jasa tidak efesien, berarti pengadaan barang/jasa tidak dilakukandengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapaisasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkatsingkatnya dan dapatdipertanggungjawabkan. Hal yang umum terjadi adalah pembelian suatubarang di atas Harga Patokan Standar (HPS).
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-06-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 13/Pid.sus/TPK/2017/PN.Sby
Tanggal 2 Juni 2017 — SURIYADI Bin SAMSURI ; KEJAKSAAN NEGERI SUMENEP
105 — 64
  • Oleh penjelasan umum UndangUndang No. 31Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara danperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalamfungsinya yang positif, yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaianmasyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 06-08-2018 — Upload : 20-09-2018
Putusan PN SURABAYA Nomor 68/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Sby
Tanggal 6 Agustus 2018 — Kejaksaan Negeri Sidoarjo Ir. HADI PUTRANTO DENI HERDIAN
93 — 38
  • tanggal 13 September 2007,halaman 163, 166 dan 166 c.1) jo Pasal 7 jo 8 Undangundang Nomor 12 Tahun2011 jo Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo UUNomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 14 Tahun1985 jo UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 14 Tahun 1985 jo SEMA Nomor 07 Tahun 2012 jo SEMA Nomor 04 Tahun2014 jo Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung, tanggal 8 s/d 10Maret 2012 huruf C angka 10 pendapat ke1 : Sekalipun modus
Pengadilan DILMILTI III SURABAYA Pidana Militer
Putus : 19-10-2012 — Upload : 13-08-2012
Putusan DILMILTI III SURABAYA Nomor 03-K/PMT.III/AD/III/2011
Tanggal 19 Oktober 2012 — Sukijat Letkol Inf (Purn) Nrp 26495
83 — 32
  • Purnawirawan Sukijat selaku Wakil Ketua DPRD KotaMadiun Periode tahun 1999 s/d 2004 tersebut dilakukan secaraberturutturut dan berlanjut dari tahun 2002 berlanjut ke tahun 2003dan berlanjut ke tahun 2004 dengan modus yang sama berupapenerimaan dan Penggunaan dana pos Anggaran DPRD yangbersumber dari APBD dan setelah diterima dan digunakan ternyatatidak ada pertanggung jawaban keuangan APBD dimaksud berkaitandengan kinerjanya dan sesuai peruntukannya.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus
Register : 28-02-2019 — Putus : 18-07-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2019/PN Ptk
Tanggal 18 Juli 2019 — Penuntut Umum:
AGUS EKO WAHYUDI, SH
Terdakwa:
MURIYANI, S.Sos
90 — 22
  • Objek norma (normgedrag) adalah perbuatan atau perilaku yangdiwajibkan, dilarang, diizinkan untuk dikerjakan, atau diberikan dispensasiuntuk tidak dikerjakan oleh norma (operator norma atau modus perilaku).Menimbang, bahwa kata setiap orang ini sepadan dengan katabarang siapa yang biasa tercantum dalam perumusan delik yakni Suatuistilah yang bukan unsur tindak Pidana, melainkan merupakan unsur pasalyang menunjuk siapa saja, orang perorangan atau suatu korporasi sebagalpendukung hak dan kewajiban
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 20-05-2014 — Upload : 07-04-2015
Putusan PN PONTIANAK Nomor 19/Pid.Sus/TP.Korupsi/2013/PN.PTK
Tanggal 20 Mei 2014 — IMAM SANTOSO, SH, MM
94 — 16
  • benar, apalagi terhadap pengertian melawan hukumdalam pasal 2, para ahli hukum pidana, aparat penegak hukum, dan yang mempunyaikewenangan dalam memutuspun mempunyai berbagai macam pengertian yang berbedabeda.Pembuat Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi No. 31 Tahun 1991 yangkemudian dipertegas lagi dalam Undang Undang No. 20 Tahun 2001, dimana telah secarategas dan jelas memberi pengertian melawan hukum dalam arti formil dan materil, dengantujuan agar dapat menjangkau berbagai macam modus
Pengadilan PN KENDARI Pidana Khusus
Register : 16-05-2019 — Putus : 26-08-2019 — Upload : 01-09-2019
Putusan PN KENDARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2019/PN Kdi
Tanggal 26 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
AMRIZAL R RIZA
Terdakwa:
UDDIN, S.Sos Bin SALAMUN
82 — 43
  • Jur Andi Hamzahtersebut adalah paling tepat dipakai pengertian melawan hukum sebagai tidakmempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan (korupsi) tersebut;Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No: 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab disebutkanagar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negaraatau perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diaturdalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Umum
Register : 25-04-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 19-11-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 461/Pid.B/2019/PN Pbr
Tanggal 29 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
WILSARIANI, SH.MH
Terdakwa:
1.RABE A, SEIPALA Binti ABDUL KASIM SEIPALA
2.SITI FATIMAH Binti HASAN REHALAT
87 — 16
  • Hum, yangantara lain memberikan pendapatnya bahwa banyak modus operanditerhadap pemalsuan atau memalsu surat, antara lain dapat pemalsuan itumerupakan pemalsuan tandatangan dan dapat pula merupakan pemalsuandengan pemakaian Cap Stempel Dinas yang sudah tidak berlaku lagi,namun tetap dipergunakan seolaholah masih berlaku, maka jika itu dapatdibuktikan ; surat yang dihasilkan menggunakan cap stempel yang tidakberlaku lagi itu, merupakan SURAT PALSU;Bahwa Alm HASAN REHALAT yang merupakan suami dari
Pengadilan PN JAMBI Pidana Khusus
Register : 14-12-2020 — Putus : 08-03-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN JAMBI Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2020/PN Jmb
Tanggal 8 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.GALUH BASTORO AJI,SH.,MH.
2.RONY KURNIAWAN, SH
Terdakwa:
SULYADI W Bin WAHAB
95 — 22
  • menyebutkan,yang dimaksud dengansecara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukumdalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebuttidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabila perbuatantersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan ataunormanorma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebutdapat dipidana,Di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999, dinyatakan,Agar dapat menjangkau berbagai modus
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 24-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 13-12-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 124/Pid.Pra/2017/PN JKT.SEL
Tanggal 21 Nopember 2017 — Pemohon:
EDDY RUMPOKO
Termohon:
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
149 — 296
  • Sel.50.51.52.53.dan KEHANCURAN buat PROSES PENAHKKAN HUKUMDAN KEADILAN;Bahwa bukankah hal menyuap bisa dilakukan seseorang tanpaharus menarik pihak Pejabat negara/daerah menmiilikiperanan/kehendak untuk menerima janji/nadiah, hal itu bisadilakukan sendiri untuk membangun/menciptakan image dilingkungan sosial/pengusaha yang bersangkutan sebagai orangyang dekat dengan Pejabat, sehingga dengan modus seperti itudapat menarik pihak ketiga/pengusaha untuk melakukan suapmelalui yang bersangkutan sebagai