Ditemukan 10629 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : 1999 1319 1119 1199 1519 1979 1989 1991 1969 1959
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 23-05-2013 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 13 /Pid.Sus/TIPIKOR/2013/PN.Bjm
Tanggal 23 Mei 2013 —
47 — 5
  • ;Berkenaan dengan sifat melawan hukum materiel, Pompe menyatakanpengertiannya sama dengan melanggar hukum ( unrechtsmatig) di dalam hukumperdata sebagaimana dalam kasus Lin de baum Cohen ( Arrest H.R.1919).
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus
Register : 04-11-2019 — Putus : 16-12-2019 — Upload : 18-12-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019/PT MDN
Tanggal 16 Desember 2019 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : OKTAVIA SITUMORANG Diwakili Oleh : betman sitorus,sh
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : ASEPTE GAULLE GINTING, SH.MH
105 — 34
  • Pasal 67 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menolak putusan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri MedanTanggal 2 September 2019 Nomor 34/Pid.SusTPK/1919/PN Mdn, denganmengajukan alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 09-01-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 06-01-2022
Putusan PN DENPASAR Nomor 22/Pdt.G/2020/PN Dps
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat:
1.I Gusti Ayu Sumanishari
2.NANANG NILSON,SH,MH
Tergugat:
1.PT Bank Mandiri Persero TBK SME dan Micro Recovery Bali Nusra
2.Sumarminingsih
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Denpasar
4.Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
5.Otoritas Jasa Keuangan c.q Kantor OJK Regional VIII Bali Dan Nusa Tenggara
6.PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk. Cq SME & Micro Collection & Recovery Bali dan Nusa Tenggara
7.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Denpasar
8.Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
9.Otoritas Jasa Keuangan Kantor Denpasar
113 — 102
  • Dari ketentuan Pasal 1365 Burgerlijk Wetoboek, dapat dipahami bahwaperbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melanggar(bertentangan) dengan hak (subyektif) kKetentuan hukum tertulis atau UndangUndang;Namun sejak Arrest 1919, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatanmelanggar hukum, tidaklah terbatas hanya pada perbuatan yang melanggarhak (subyektif) Ketentuan hukum tertulis atau UndangUndang, namuntermasuk juga perbuatan melanggar hukum apabila perbuatan tersebut :1.
Pengadilan DILMIL III 12 SURABAYA Pidana Militer
Register : 15-05-2017 — Putus : 23-08-2017 — Upload : 29-09-2017
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 102-K/PM.III-12/AD/V/2017
Tanggal 23 Agustus 2017 — Oditur:
GAGAN HERTAWAN, S.H.
Terdakwa:
MUHAMMAD ARIS
32 — 14
  • Mengenai pengertian tindakan yang tidak sesuaidengan Hukun berintikan : merusak hak subyektif Seseorang menurutundangundang dan melakukan sesuatu yang bertentangan dengankepatutan yang berlaku dalam masyarakat.Bahwa yang dimaksud dengan melawan Hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibanHukum si Pelaku menurut undangundang; atau Melakukan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 30-11-2015 — Putus : 21-03-2016 — Upload : 31-03-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 190 / Pid.Sus-TPK / 2015 / PN.Bdg.
Tanggal 21 Maret 2016 — NUNUNG NURJANAH BINTI H ATENG .
65 — 16
  • untuk bertindak secarapatut, teliti dan hatihati (patina) pada orang lain, pada jiwanya, padakehormatannya, pada barangnya maupun pada haknya dari niat jahat dirisendiri atau orang lain (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993,halaman 429 jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 padahari Kamis tanggal 12 Februari 2004 halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam ArrestCohenLindenbaum 1919
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-07-2021 — Putus : 08-09-2021 — Upload : 10-01-2022
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 67-K/PM I-03/AD/VII/2021
Tanggal 8 September 2021 — Oditur Militer : Mayor Sus Miswardi, S.H. Terdakwa : Kopda Ahmad Rijal Lubis
155 — 2
  • Hal ini mengandung arti bahwa setiapkegiatan memiliki, menyimpan, menguasai ataumenyediakan Narkotika Golongan harus disertai dan dilengkapi surat izin yang sah sebagai bukti dari pejabatyang berwewenang dari Menteri Kesehatan RI, yang diaturdengan Keputusan Menteri Kesehatan sebagaimana diaturdalam undangundang ini dan apabila tanpa dilengkapi haltersebut di atas, maka dinyatakan tanpa Hak dan melawanHukum karena bertentangan dengan undangundang.Menurut Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919,
Pengadilan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Pidana Militer
Register : 14-06-2021 — Putus : 07-09-2021 — Upload : 04-10-2021
Putusan DILMIL II 11 YOGYAKARTA Nomor 24-K/PM.II-11/AU/VI/2021
Tanggal 7 September 2021 — Oditur:
E. S. J. Wahju Widajati, S.H.
Terdakwa:
Galuh Arifianto
138 — 62
  • Namun jika yang diperas itu memang dirugikan makahal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si Pelaku.Bahwa yang dimaksud dengan Melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919)adalah sebagai berikut:Him. 54 dari 72 Him.
Pengadilan PN MUARA BUNGO Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 01-12-2011 — Upload : 03-05-2012
Putusan PN MUARA BUNGO Nomor 129/Pid.B/2011/PN. Mab
Tanggal 1 Desember 2011 — FATIMAH als PAT Binti ABDULLAH KARIM (alm)
133 — 11
  • daad atau dalam bahasa Perancis disebut Abus De Droit yang mengadungpengertian suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, namun dalam perkembangannyapengertian Perbuatan Melawan Hukum semakin luas bukan hanya perbuatan yangbertentangan dengan hukum (Peraturan Perundangundangan) saja tetapi juga perbuatan yangmelanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sipelaku, perbuatanyang bertentangan dengan kesusilaan maupun azasazas pergaulan kemasyarakatan ( Hoge Raadtahun 1919
    tanggal 31 Januari 1919), sejalan dengan pengertian perbuatan melawan hukummenurut Hoge Raad di atas Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam yurisprudensi tetapnyatelah memberi cakupan pengertian perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengankewajiban pelaku, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kaedahtata susila, bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitihan dan kehatihatian ;Menimbang, bahwa dalam literaturliteratur ilmu hukum, para ahli hukum membagiperbuatan
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 17-10-2017 — Putus : 18-01-2018 — Upload : 17-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 632/PDT/2017/PT SBY
Tanggal 18 Januari 2018 — Pembanding/Penggugat II : H. Yudi Prawoko, SE., MM
Pembanding/Penggugat I : Hj. Erowati, SH
Terbanding/Tergugat : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kotamadya Surabaya
158 — 113
  • diwajibkan membuktikan peristiwaperistiwa itu.Pedoman umum pembuktian :Seseorang membuktikan bahwa dia mempunyai hak (Pasal 163 HIR);Faktafakta yang telah diketahui oleh umum (fakta notoir) tidak perlu dibuktikanlagi (Pasal);Karena yang perlu dibuktikan adalah masalah yang dipersengkatan, yang tidakdisangkal oleh pihak lawan tidak perlu dibuktikan.Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum.Perbuatan Melawan Hukum menurut doktrin dan yurisprudensi Sejak peristiwaperkara LindenbaumCohen (HR 31 Januari 1919
    , N.J. 1919, 161) :1.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 11-02-2021 — Putus : 05-07-2021 — Upload : 21-07-2021
Putusan PN BANDUNG Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2021/PN Bdg
Tanggal 5 Juli 2021 — Penuntut Umum:
Asep Saeful Bachri, SH., MH
Terdakwa:
Ir. PRIYO SUSILO, MTSP
291 — 82
  • Masa Jembar nomor 1919/BBT-ADM/2017;
  • asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. Masa Jembar;
  • Asli Surat Peringatan I nomor 2295A/BBT-KRD/2017 tanggal 24 November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;
  • Asli Surat Peringatan II nomor 2733A/BBT-KRD/2017 tanggal 27 Desember 2017 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Hal. 8 dari 161 hal. Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2021/PN.Bdg129. Asli Surat Peringatan Ill nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV.
    Masa Jembarnomor 1919/BBTADM/2017;asli tanda bukti kunjungan tanggal 02 Oktober 2017 an. CV. MasaJembar;Asli Surat Peringatan nomor 2295A/BBTKRD/2017 tanggal 24November 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan Il nomor 2733A/BBTKRD/2017 tanggal 27Desember 2017 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar ;Asli Surat Peringatan III nomor 0430C/BBTKRD/2018 tanggal 24Februari 2018 yang ditujukan kepada CV. Masa Jembar;asli tanda bukti kunjungan tanggal 28 Desember 2017 an. CV.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 20-09-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1548 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 20 September 2016 — Agustinus Yudi Riberu
70 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berada dan tunduk pada hukum publik maka Pemohon Kasasitidak mungkin melakukan penyalahgunaan wewenang.Berdasarkan uraian di atas unsur menyalahgunakan kewenangan yangada padanya karena jabatan atau kedudukan tidak terbukti secara sah danmeyakinkan pada diri Pemohon Kasasi.Ad.7: Pengertian menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919
    Bahwa hanya seorang pejabat publik yang mempunyaikewenangan atas dasar atribusi atau atas dasar delegasi yang memenuhisyarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kKewenangan hukum publik dandapat menyalahgunakan kewenangan.Bahwa sebagaimana pengertian istilah melawan hukum yang diadopsidari Kitab UU Hukum Perdata yaitu Onrechtmatigedaad (Pasal 1365) dan telahmenjadi Yurisprudensi HR Belanda (Januari 1919) kasus Lindebaum Cohen;maka pengertian istilah menyalahngunakan wewenang diadopsi dari hukumadministrasi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 28-08-2015 — Upload : 19-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 678 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, dk ; FARIDA DJAYA, dkk
183 — 162 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa unsur melawan hukum sejak 1919 diartikan dalam arti yang seluasluasnya, yaitu meliputi:Hal. 16 dari 83 hal. Putusan Nomor 678 PK/Pdt/2014Melanggar Undang Undang;Melanggar hak orang lain;Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau;Bertentangan dengan kesusilaan atau;029 5 pBertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untukmemperhatikan kepentingan orang lain;.
Pengadilan PN MENGGALA Perdata
Putus : 12-12-2018 — Upload : 19-06-2019
Putusan PN MENGGALA Nomor 14/Pdt.G/2018/PN Mgl
Tanggal 12 Desember 2018 — Sunaryo Melawan Gubernur Propinsi Lampung
126 — 78
  • Pelanggaran dua Pasal ini mempunyai akibat hukum yangsama, yaitu mengganti kerugian.Perumusan perbuatan positif dalam Pasal 1365 KUHPdt danperbuatan negatif dalam Pasal 1366 KUHPdt hanya mempunyai artisetelah ada Putusan Mahkamah Agung Belanda 31 Januari 1919,karena sebelum dikeluarkannya Putusan tersebut pengertianmelawan hukum masih sempit. Setelah ada Putusan MahkamahAgung tersebut, pengertian melawan hukum menjadi lebih luas,mencakup juga perbuatan negatif.
Pengadilan PN LAMONGAN Perdata Tanah
Register : 30-01-2017 — Putus : 12-10-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN LAMONGAN Nomor 6/Pdt.G/2017/PN Lmg
Tanggal 12 Oktober 2017 — 1. DANIAL FRANKY, Lahir di Lamongan tanggal 19 Januari 1975, Umur 41 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasata, bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001/ RW. 005, Kel. Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Penggugat I; 2. YUNIAR TRI WULANDARI, Lahir di Kediri tanggal 27 Juni 1977, Umur 39 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasata Bertempat tinggal di Jl. Pendidikan No. 8, RT. 001/ RW. 005, Kel. Babat, Kec. Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Penggugat II; 3. MOH. ANIS, Lahir di Lamongan tanggal 18 Maret 1965, Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Bertempat tinggal di Jl. Veteran 09/08 Komplek PLN, RT. 003/ RW. 002, Kel. Singosari, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik, disebut sebagai Penggugat III; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hermawan Benhard Manurung, S.H., M.Hum., Drs. Victor A.Sinaga, S.H dan Soetjipto Hadi Soekrisno, S.H, Para Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Hermawan Benhard Manurung, S.H. & Partner beralamat di Jl. Kartini No. 30 Surabaya 60236 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Januari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 27 Januari 2017 dibawah Reg. No. 15/2017/PN.Lmg dan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Juni 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 8 Juni 2017 dibawah Reg. No. 90/2017/PN.Lmg dan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Agustus 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lamongan tanggal 31 Agustus 2017 dibawah Reg. No. 115/2017/PN.Lmg, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT Lawan: KEPALA STAFF ANGKATAN DARAT REPUBLIK INDONESIA CQ PANGDAM V BRAWIJAYA CQ KOMANDAN RESOR MILITER MOJOKERTO CQ KOMANDAN DISTRIK MILITER LAMONGAN, berkedudukan di Pangdam V Brawijaya Cq. Komandan Resor Militer 082/CPYJ Mojokerto Cq. Komandan Distrik Militer 0812 Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat; 1. AMINAH, Umur 81 tahun, tanggal lahir 23-11-1936, bertempat tinggal di Babat Raya No.218 RT.003 RW.004 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, untuk disebut sebagai Turut Tergugat I; 2. SAKDIYAH, Umur 62 tahun, tanggal lahir 27-10-1955, bertempat tinggal di Jl Melon RT.010 RW.003, Desa Purwosari, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun, disebut sebagai Turut Tergugat II; 3. AISYAH, Umur 59 tahun, tanggal lahir 02-11-1958, bertempat tinggal di Jl.Johor 12 RT.001 RW.006, Kelurahan Perak Timur, Kecamatan Cantian, Kota Surabaya, disebut sebagai Turut Tergugat III; 4. NUR LAILA, Umur 56 tahun, tanggal lahir 18-09-1961, bertempat tinggal di Mangaran RT 001 RW 003 Desa Mangaran, Kecamatan Magaran, Kabupaten Situbondo, disebut sebagai Turut Tergugat IV; 5. HAMIDAH, Umur 53 tahun, tanggal lahir 08-09-1964, bertempat tinggal di Jl.Tengku Umar 137 RT. 003 RW. 001 Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, disebut sebagai Turut Tergugat V; 6. ABU BAKAR, Umur 50 tahun, tanggal lahir 15-12-1969, bertempat tinggal di Jl. Mujair III/4 RT.005 RW 009, Kel.Pasar Minggu, Kecamatan Pasar Minggu, Kotamadya Jakarta Selatan, disebut sebagai Turut Tergugat VI; 7. MOEHAMMAD ALI, Umur 48 tahun, tanggal lahir 09-10-1974, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT.003 RW.004 Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat VII; 8. EMMA MAHDIYAH, Umur 45 tahun, tanggal lahir 23-05-1972, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT 003. RW. 004, Desa Babat, Kecamatan Babat Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat VIII; 9. SOFIYAH, Umur 43 tahun, tanggal lahir 09-10-1974, bertempat tinggal di Jl. Raya No. 218 RT.003 RW.004 Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat IX; 10. HUSIN, Umur 41 tahun, tanggal lahir 25-12-1976, bertempat tinggal di Jl. Raya No.218 RT.003 RW.004, Desa Babat, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan, disebut sebagai Turut Tergugat X ; untuk selanjutnya disebut sebagai PARA TURUT TERGUGAT; 11. NOTARIS TINTOET INDAH K., S.H., beralamat di Jl. Pramuka No.163 Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XI ; 12. NOTARIS HAJJAH DYANA WULAN SARI, S.H., M.Kn., beralamat di Jl. Gotong Royong No.67 D, Babat, Kabupaten Lamongan untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XII; 13. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) Lamongan, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat XIII;
361 — 132
  • melakukan perbuatan melanggar hukum atau tidak;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum diatur dalam Pasal13865 KUHPerdata yang berbunyi sebagai berikut Tiap perbuatan melanggarhukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yangkarena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian tersebut;Menimbang, bahwa perbuatan melanggar hukum pada awalnyaditafsirkan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangantertulis, yang kemudian adanya Arrest Hogeraad pada tahun 1919
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 24-09-2013 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 895 K/Pdt/2013
Tanggal 24 September 2013 — HARIJANTO LATIFAH, DKK VS TRI RAHADIAN SAPTA PAMARTA, DKK
62 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembeli;Berdasarkan buktibukti dan fakta yuridis tersebut Para Tergugat I, Tergugat II,Tergugat III, dan Tergugat IV telah melakukan perbuatan melawan hukumsebagai berikut:Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana tersebut dalam pasal 1365 KUHPerdata adalah bahwa: setiap perbuatan melawan hukum yang membawakerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannyamenimbulkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut;Bahwa Perbuatan Melawan Hukum menurut Arrest Hooge Raad tanggal 31Januari 1919
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 21-12-2020 — Putus : 10-02-2021 — Upload : 23-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 694/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 10 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : MUHAMMAD CHOZIN Diwakili Oleh : MUHAMMAD CHOZIN
Terbanding/Tergugat : PT LION MENTARI AIRLINES
Terbanding/Turut Tergugat I : PT TRINUSA TRAVELINDO atau dikenal TRAVELOKA
Terbanding/Turut Tergugat II : PT ANGKASA PURA II
Terbanding/Turut Tergugat III : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
169 — 110
  • Bahwa, sesuai dengan penafsiran Hoge Raad pada tahun 1919,tentang perbuatan melawan hukum yang harus diartikan sebagaiberbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar :a. Hak subjektif orang lain;b. Kewajiban hukum pelaku;c. Kaedah kesusilaan;d.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 20-09-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 23-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 419/PDT/2018/PT BDG
Tanggal 12 Desember 2018 — Pembanding/Tergugat I : Kepala Kantor Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia PERSERO Tbk Majalengka Cq Yuliyanto, S.E
Pembanding/Tergugat IV : Asep dodi
Terbanding/Penggugat : H. Abdu Somad Als Abdul Somad Als Umad Bin Haer Diwakili Oleh : Johan Wahyudi, SH
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Kabupaten Majalengka
Terbanding/Turut Tergugat II : Harry Soekrawinata, SH
Turut Terbanding/Tergugat II : Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon
Turut Terbanding/Tergugat III : CENDRANINGSIH RAHAYU WIBISONO, SH
41 — 17
  • IV maka sesuai Pasal 1365 KUHPerdata setiap perbuatan yangmelawan hukum yang membawa kerugian kepada seorang lainmewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian itu menggantikerugian tersebut dan sesuai dengan dalil yang disebutkan dalam positagugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat terbukti telahdirugikan secara materiil dan Immateriil;Bahwa Pengertian Perbuatan Melawan Hukum menurut Y urisprudensi MARI yang diperluas melalui Hogeraad dalam kasus Lindebaun Cohen padaTahun 1919
Pengadilan PN KARAWANG Perdata
Register : 11-02-2011 — Putus : 11-08-2011 — Upload : 07-09-2017
Putusan PN KARAWANG Nomor 06/ Pdt.G/ 2011/ PN.Krw
Tanggal 11 Agustus 2011 — H. USTMAN ABDUL KARIM LAWAN 1. PT. GUNUNG PAYUNG AGUNG 2. Ir. H. ABDUL FATAH SUWITO
79 — 7
  • Adanya kesalahan ;Menimbang, bahwa dalam perkembangan selanjutnya setelah diputuskannya perkaraLinden Baum Cohen pada tahun 1919, terdapat 4 (empat) kriteria Perbuatan Melawan Hukum(pasal 1365 KUHPerdata) yang telah diterima dalam praktek peradilan di Indonesia, yaitu ;1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;2. Melanggar hak subyektif orang lain ;3. Melanggar kaidah tata susila ;674.
Pengadilan PN PATI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-09-2020 — Putus : 22-04-2021 — Upload : 14-08-2021
Putusan PN PATI Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Pti
Tanggal 22 April 2021 — Penggugat: 1.BAMBANG PRAMUJO 2.AANG WIDIYADMOKO Tergugat: PT. Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) Turut Tergugat: DJOKO YOGYANTO. S.H Notarias & PPAT di Kota Semarang
103 — 27
  • Bahwa setelahadanya Arrest Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 dalam PerkaraLindenbaum v. Cohen, Perbuatan Melawan Hukum diartikan secara luasdimana meliputi berbuat atau tidak berbuat yang bertentangan dengan ataumelanggar (a) Hak Subyektif orang lain, (b) Kewajiban hukum pelaku, (c)Kaedah Kesusilaan, dan (d) Kepatutan dalam Masyarakat (Vide.
Pengadilan PN MAGELANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 04-07-2014 — Putus : 03-02-2015 — Upload : 26-05-2015
Putusan PN MAGELANG Nomor 17/PDT.G/2014/PN.MGG
Tanggal 3 Februari 2015 — .HERRY CHANDRA ALs TJONG SIEN HOO ; umur 52 Tahun, Pekerjaan pedagang 2.SRI SULISTYOWATI : umur 50 tahun, pekerjaan pedagang masing-masing beralamat Jalan Delima Selatan 2 B No. 7 Kelurahan Kramat Utara Kecamata Magelang Utara Kota Magelang 1.SLAMET SANTOSA ; alamat Jalan Tentara Pelajar No. 41 Kemirejo Kota Megelang 2.Pemerintah Kota Megelang Cq.Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Megelang beralamat di Jl. Letjend Suprapto No. 2 Kota Megelang Jawa Tengah 3.PT PUTRA WAHID PRATAMA SALATIGA, beralamat di Jl. Jend. Sudirman No. 97 Salatiga Jawa Tengah 4. PT KUNTJUP beralamat di Jl. Merdeka Selatan III Kav. 09 Lt 2 Kota Salatiga Jawa Tengah
62 — 5
  • Penggugat dalam gugatannya hanya menyebutkan kehilangan potensikeuntungan yang diharapkan saja yang benar tidaknya belum dapat dipastikan, yangmana menurut majelis dalam hal adanya perbuatan melawan hukum maka kerugiantersebut harus sudah diperinci berapa besarnya dan juga sudah nyatanyata telahterjadi dan sudah dialami oleh pihak yang dirugikan sebagai sebab akibat dari padaadanya perbuatan melawan hukum itu sendiri;Menimbang bahwa hal itu dapat kita lihat dalam Arrest Hoge Raad tanggal 31Januari 1919