Ditemukan 26979 data
Urut Berdasarkan
Register : 09-10-2014 — Putus : 21-01-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 86/G/2014/PTUN-BDG Tanggal 21 Januari 2015 — IYOS ROSTINAH, Dkk VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR
82 — 30
82 — 30
86/G/2014/PTUN-BDG
Register : 26-12-2012 — Putus : 05-03-2013 — Upload : 29-05-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 128/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 5 Maret 2013 —
55 — 162
55 — 162
128/G/2012/PTUN-BDG
untuk memeriksa dan mengadilinya (antara lainputusan No. 482 K/TUN/2003 tanggal 18 AgustusBahwa dengan berpedoman kepada ketentuanketentuan ini maka sangatlahberalasan menurut hukum dan sudah seharusnyalah PTUN Bandungmenyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;B.
, sehinggabukan merupakan kewenangannya untuk memeriksa dan mengadili;Dengan demikian sangatlah beralasan bila majelis hakim PTUN Bandung yangmemeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya menyatakangugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard);C.
Tentang Gugatan LewatBahwa andaikata PTUN berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini qoudnon jangka waktu pengajuan gugatan sejatinya mengacu pada ketentuansengketa Pemilukada di Mahkamah Konstitusi yaitu selambatlambatnya 3(tiga) hari kerja setelah penetapan hasil pemilihan (vide Pasal 94 PP No. 6Tahun 2005 jo UU No. 12 Tahun 2008 jo.
Pasal 5 ayat (1) PMK No. 15 Tahun2008), atau sejalan dengan ketentuan pidana Pemilu yaitu harus dilaporkanpaling lambat 7 (tujuh) hari (vide Pasal 110 PP No. 6 Tahun 2005);Ketentuan pembatasan jangka waktu pengajuan gugatan sengketaPemilukada, agar proses Pemilukada tidak terkatungkatung atau terjadikevakuman, ketidak pastian hukum dan pengeluaran anggaran yang sangatbesar, maka batasan tenggang waktu gugatan tersebut baik di PTUN. di MKmaupun di PN bersifat mutlak, sehingga pengajuan gugatan yang
Jika pemilukada itu telah selesai dilaksanakan makapenetapan calon praktis tidak berlaku dan tidak berfungsi lagi;Oleh karena itu Majelis PTUN Bandung haruslah menolak gugatan ParaPenggugat ini atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidakD. Tentang Objek Sengketa Terkait TindakPid aN at===9
Register : 15-12-2015 — Putus : 12-04-2016 — Upload : 24-06-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 175/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 12 April 2016 — Ikmadi VS 1. Walikota Bekasi, 2. PT. PROFESIONAL TELEKOMUNIKASI INDONESIA
93 — 54
93 — 54
175/G/2015/PTUN-BDG
Penggugat mengetahui bahwa warga sekitar telah melakukan upayauntuk menolak pendirian menara antena telekomunikasi tersebuthingga dikeluarkannya putusan oleh PTUN Bandung..8.
Protelindo. 10.Kemudian dalam putusan PTUN Bandung terdapat keterangan kasusposisi yaitu bahwa pada tanggal 26 Maret 2014, Dinas Tata KotaPemkot Bekasi melakukan penyegelan terhadap menara antena yangHal. 9 dari 75 hal. Putusan Nomor : 175/G/2015/PTUN.BDG11didirikan oleh PT. Protelindo dengan Nota Dinas Nomor : 640/444DISTAKO, yang isinya menghentikan pembangunan sementarakarena belum memiliki lzin Mendirikan Bangunan.
Dan halhal tersebut telah memenuhi alasanalasandiajukannya Gugatan ke PTUN sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat2 huruf (a) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 yakni sebagaiberikut : 2 22 ono one nnn on nnn nnn rence nnn ee nee nee eensAlasanalasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimanadimaksud dalam ayat (1) adalah (a) Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku. == === 222 Adanya permohonan tanggal 16 Januari 2015; Fotokopi kopi Kartu
Register : 13-08-2012 — Putus : 27-12-2012 — Upload : 04-04-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 71/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 27 Desember 2012 — LINDIANA SUGIARTO, dkk VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DEPOK, 2. DARODJAH, DKK
88 — 34
88 — 34
71/G/2012/PTUN-BDG
Register : 22-09-2010 — Putus : 16-03-2011 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 20/G/2010/PTUN-BL Tanggal 16 Maret 2011 — PENGGUGAT
PT. CITRA PRIMADONA PERKASA
TERGUGAT
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
129 — 40
129 — 40
20/G/2010/PTUN-BL
PUTUS ANNomor : 20/G/2010/PTUN BLDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yangmemeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata UsahaNegara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telahmenjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketaantara : PT.
Maja Nomor 172Way Halim Bandar Lampung ; Selanjutnya disebut sebagai pihakTERGUGATPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampungtersebut : Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung Nomor : 20/PEN DIS/2010/PTUN/BLtanggal 23.
September 2010, tentang Penetapan LolosDissmisal ; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata UsahaNegara Bandar Lampung Nomor : 20/PEN/2010/PTUN/BL tanggal25 September 2010, tentang Penunjukkan Majelis Hakimyang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa TataUsaha Negara ini ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor20/PEN PP/2010/PTUN/BL tanggal 28 September 2010, tentangpenentuan hari Pemeriksaan Persiapan dalam Sengketa TataUsaha Negara
tersebut ; Telah membaca Penetapan Ketua Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor20/PEN HS/2010/PTUN/BL tanggal 25 Nopember 2010 tentangPenentuan Hari Persidangan ; Telah meneliti surat surat bukti serta mendengarketerangan saksi yang diajukan kedua belah pihak dalamsengketa ini;TENTANG DUDUK SENGKETANYA :Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannyatertanggal 22 September 2010,yang diterima dan didaftar dalam register perkara padaKepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara
Register : 06-09-2010 — Putus : 26-01-2011 — Upload : 31-01-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 69/G/2010/PTUN-BDG Tanggal 26 Januari 2011 — YAYUK Binti H. TALIBO vs 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, 2. H. MOHAMMAD NOOR, 3. Drh. JHONI ALLEN MARBUN
75 — 26
75 — 26
69/G/2010/PTUN-BDG
Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa a quotersebut pada tanggal 25 Agustus 2010 dari Surat KepalaKantor Badan Pertanahan Kabupaten Bogor Nomor : 2663/Ket600.14/VII11/2010 tanggal 24 Agustus 2010, sehingga dengandemikian sebagaimana ketentuan pasal 55 Undangundang Nomor5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang undangNomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang undangNomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Halaman 11 dari 69 halaman Putusan Nomor69/G/2010/PTUN
Masriah bintiArifin (ibu Penggugat) telah menggugat Pihak ketigaHalaman 13 dari 69 halaman Putusan Nomor69/G/2010/PTUN BDGtersebut melalui Pengadilan Agama di Makassar denganregister perkara Nomor : 299/Pdt.G/2002/PA. Mks tanggal27 Mei 2002; Bahwa inti gugatan Ny. Masriah binti Arifin (ibuPenggugat) terhadap sdr. Muh. Ali Hatta, Cs dalamperkara tersebut diatas, adalah sebagaiberikut: i. Sdr. Muh.
Talibo Bin Samasi, yaitu) Yayuk danAswan, berdasarkan atas prinsip legitimeportie; eeeHalaman 15 dari 69 halaman Putusan Nomor69/G/2010/PTUN BDGBahwa terhadap gugatan Ny. Hj. Masriah tersebut,Pengadilan Agama Makassar dalam putusannya, telahmengabulkan sebagian gugatan Penggugat (Ny. Hj.Masriah) dan menyatakan H. Talibo Bin Samasiselain meninggalkan harta warisan, jugameninggalkan 2 (dua) dua anak masing masing Yayukbinti H. Talibo dan Aswan bin H.
HakMilik Nomor : 72/Bojong Rangkas dan Sertipikat HakMilik Nomor : 73/Bojong Rangkas, yang terletak diDesa Bojong Rangkas, Kecamatan Ciampea, KabupatenBogor, Propinsi Jawa Barat tersebut secara fisikkepada Penggugat, dengan disaksikan oleh KepalaDesa Bojong Rangkas, Kepala Kepolisian SektorCiampea, Danramil Ciampea tanpa kehadiran ParaTergugat selaku Termohon Eksekusi sesuai BeritaAcara Eksekusi Penyerahan Nomor229/Pdt.G/2002/PA.Mks tertanggal 09 JuniHalaman 17 dari 69 halaman Putusan Nomor69/G/2010/PTUN
Bahwa perbuatan Tergugat yang telah melanggar PeraturanPerundang undangan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayatHalaman 19 dari 69 halaman Putusan Nomor69/G/2010/PTUN BDG(2) huruf a dan huruf b UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang No 9 Tahun 2004 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara.
Register : 12-07-2011 — Putus : 12-03-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 78/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 12 Maret 2012 — Tn. HASAN BASRI TUKIMAN, DKK VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SERANG, 2. PT. PILAR PAPAN NUSANTARA
73 — 48
73 — 48
78/G/2011/PTUN-BDG
Register : 05-09-2016 — Putus : 05-10-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 90/G/2016/PTUN-BDG Tanggal 5 Oktober 2016 — Yayasan Pembangunan Masjid Al-Kautsar Bintara Jaya VS Walikota Bekasi
69 — 32
69 — 32
Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung untuk mencoret perkara Nomor : 90/G/2016/PTUN-BDG dari Buku Induk Register Perkara ; ------------------------------------------------------------------------------------------------3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp. 187.500,- (Seratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). ; --------------------------------------------------------------------------
90/G/2016/PTUN-BDG
Register : 31-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 21-05-2014
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 138/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 27 Februari 2014 — SAMSON, dkk VS KEPALA RUMAH SAKIT TK III, 03.06.01
56 — 16
56 — 16
138/G/2013/PTUN-BDG
Register : 29-09-2011 — Putus : 03-04-2012 — Upload : 21-06-2012
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2011/PTUN-BDG Tanggal 3 April 2012 — KOPERASI KULAK MITRA PAKUAN ARDIN JABAR VS 1. PANITIA PENGADAAN BARANG DAN JASA PUSAT SURVEY GEOLOGI, KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 2. KEPALA BADAN GEOLOGI DAN PUSAT SURVEY GEOLOGI. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, 3. DEPUTI BIDANG HUKUM DAN PENYELESAIAN SANGGAH, LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA (LKPP R.I), 4. PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE
80 — 25
80 — 25
98/G/2011/PTUN-BDG
Register : 14-01-2015 — Putus : 28-04-2015 — Upload : 14-07-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 05/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 28 April 2015 — DEWAN PENGURUS KABUPATEN ASOSIASI PENGUSAHA INDONESIA KABUPATEN KARAWANG (DPK APINDO KABUPATEN KARAWANG) VS GUBERNUR JAWA BARAT
28 — 15
28 — 15
05/G/2015/PTUN-BDG
Register : 01-09-2009 — Putus : 10-02-2010 — Upload : 20-07-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 56/G/2009/PTUN-BDG Tanggal 10 Februari 2010 — SUTISNA SOLEH VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG, 2. Ir. FUAD ZAKARIA, ERNY KENCANAWATI, SH., MH
40 — 26
40 — 26
56/G/2009/PTUN-BDG
Register : 18-11-2015 — Putus : 29-03-2016 — Upload : 09-06-2016
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 37-G-2015-PTUN-BL Tanggal 29 Maret 2016 — Penggugat : Suwirman
Terggat : 1. Kepala BPN Kab. Lampung Selatan
2. Ferry Meidyanzen
110 — 53
110 — 53
37-G-2015-PTUN-BL
Register : 11-12-2015 — Putus : 09-05-2016 — Upload : 26-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 171/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 9 Mei 2016 — ALWI SETIAWAN VS 1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BOGOR, 2. DEDEN DIHARSONO BRATAMIHARJA
87 — 23
87 — 23
171/G/2015/PTUN-BDG
Register : 29-10-2015 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 25-07-2016
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 155/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 3 Mei 2016 — Erwin Irawan, Dkk VS 1. Bupati Bogor, 2. Koperasi Primer Karyawan Perum Perhutani/Primkokar Perhutani
147 — 65
147 — 65
155/G/2015/PTUN-BDG
Register : 08-06-2009 — Putus : 28-01-2010 — Upload : 18-10-2011
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 37/G/2009/PTUN-BDG Tanggal 28 Januari 2010 — NENENG RUKAESIH, DKK VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
69 — 33
69 — 33
37/G/2009/PTUN-BDG
dan Tanggal PemeriksaanHal 11 dari 113 hal Putusan No.37/G/2009/PTUNBDGPersiapan ; Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor37/Pen.HS/2009/PTUNBDG tanggal 28 Juli 2009tentang Hari dan TanggalPersidangan j 3 nn ct rn re eeTelah membaca Surat Permohonan Para PemohonIntervensi tertanggal 26 Agustus 2009, yangdiajukan oleh ADE MUHAMMAD BURHAN, SH selakuKuasa dari UJUD SUNARDI DKK dan dihubungkandengan tanggapan Para Pihak terhadap permohonantersebut ; Telah membaca Putusan Sela Nomor37/G/2009/PTUN
Register : 11-02-2013 — Putus : 31-07-2013 — Upload : 29-11-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 18/G/2013/PTUN-BDG Tanggal 31 Juli 2013 — SRI HANDAYANI BINTI KOHIR HASYIM VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI DKK
69 — 18
69 — 18
18/G/2013/PTUN-BDG
01442/Sertajaya, tanggal 06 Februari 1999,Surat Ukur No. 309/Sertajaya/1999, tanggal 05 Februari 1999 atas nama Hajah TitinKomariah, yang diterbitkan oleh Tergugat, Penggugat mengetahui secara pasti objeksengketa pada tanggal 17 Januari 2013, ketika pada sidang pembuktian surat di PengadilanAgama Cikarang, yang pada waktu itu pihak Hajah Titin Komariah (Tergugat), telahmenunjukan bukti sertipikat sebagaimana dimaksud di atas, sehingga Penggugatmendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN
) Bandung, masih dalamtenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dan karenanya, memenuhi unsur pasal 55Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) ; Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986, tetang Peradilan Tata Usaha Negara(PTUN) Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanya keputusan badan atau penjabat TataUsaha Negara :Bahwa keputusan Aquo yang diterbitkan oleh Tergugat, merupakan keputusan
Tata UsahaNegara yang bersifat konkret, individu dan final yang menimbulkan akibat hukum,sehingga memenuhi unsur pasal 1, angka 3 Undangundang No. 5 tahun 1986sebagaimana diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahanUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), yaitu :Konkret : Surat keputusan Tergugat (Obyek sengketa) berupa SHM No. 01442/Sertajaya,tanggal 06 Februari 1999, Surat Ukur No. 309/Sertajaya/1999, tanggal05 Februari 1999 atas nama Hajah Titin
Rawa Banteng,Rt/Rw. 007/003, Desa Sertajaya, Kecamatan Lemah Abang, Kabupaten Bekasi(sekarang) terletak dikampung Rawa Banteng Rt/Rw. 001/004, KelurahanSertajaya, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat diatas tanah milik Penggugat secara keseluruhan, makahal ini menimbulkan kepentingan Penggugat yang dirugikan, sehingga menurutketentuan pasal 53 ayat (1) UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), Keputusan Tergugat Harusdinyatakan
dikhawatirkan akan dipindah tangankan ataudialihkan dan atau dibebani hak tanggungan kepada pihak lain sehingga akanmerugikan Penggugat dan tidak tertutup kemungkinan Tergugat dapatmelakukan tindakan dan atau perbuatan hukum lanjutan yang akan semakinmerugikan Penggugat antara lain memberi hak atas tanah aquo kepada pihaklain dan atau mencatat pengalihan hak atas tanah aquo kepada pihak lainnya.Oleh karena itu, sesuai dengan pasal 67 UndangUndang No. 5 Tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN
Register : 03-12-2012 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 02-07-2013
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 112/G/2012/PTUN-BDG Tanggal 3 April 2013 —
46 — 21
46 — 21
112/G/2012/PTUN-BDG
Register : 29-07-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 17-11-2015
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 98/G/2015/PTUN-BDG Tanggal 17 Nopember 2015 — PROF. DR. IR. AHMAD BEY, Dkk VS WALIKOTA BOGOR, PT. HOTEL PROPERTI INTERNASIONAL
175 — 268
175 — 268
98/G/2015/PTUN-BDG
Register : 03-07-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 17-12-2015
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 17-G-2015-PTUN-BL Tanggal 17 Nopember 2015 —
90 — 36
90 — 36
17-G-2015-PTUN-BL
dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hariterhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara ; Bahwa dalam Positanya Penggugat menyatakan telah mengetahuiSertipikat Hak Milik No: 2273/Kt.B atas nama Ella Fadilla yang terdaftaratas nama Dedi Wahyudi yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 12 Juli2007, diketahuinya sejak tanggal 7 April 2015 adalah sengaja mengadaada karena hanya untuk menghitung batas waktu dalam mengajukangugatan di PTUN