Anak 2, umur 1 tahun 3 bulan;Bahwaberdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor182/Pdt.G/2013/PA PAL tanggal 23 April 2013, sudah ditetapbkan hak asuhanak terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut jatuh kepadaTergugat;Bahwa anak kedua dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat Anak 2umur 1 tahun 3 bulan saat ini masih berada dalam asuh Tergugat dan masihmenyusu pada Tergugat;Bahwa anak pertama dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yangbernama Anak sejak umur 8 bulan sampai 2

Bahwa pada tanggal 26 April 2011, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikahpada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tellu Siattinge,sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor182/11/V/2001, tertanggal 25 November 2021;Penetapan Cabut, nomor:1262/Pdt.G/2021/PA.Wtp Halaman 1 dari 52.

umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaanPetani, bertempat tinggal di RT. 005 Desa Hariang KecamatanBanua Lawas Kabupaten Tabalong, sebagai Pemohon Il;Selanjutnya Pemohon bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon,Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannyatertanggal 28 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanAgama Tanjung pada tanggal tersebut dengan register perkara nomor182

berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor182/T/210P8/07/13 P/KL101 tanggal 12 Juli 2013, dan telah menerimafasilitas kredit dari TERGUGAT sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratusjuta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp.5.733.331, setiap tanggal 12Hal 10 dari 27 hal.Put.No.45/Pdt/2016/PT.Smgsetiap bulannya; (vide angka 1 gugatan)b.

Bahwa berdasarkan pasal 1 sub angka (1.1) Perjanjian Kredit Nomor182/T/210 P8/07/13P/KL101 tanggal 12 Juli 2013, sebagaimana dimaksudposita angka 1 gugatan, telah disepakati oleh PARA PENGGUGAT denganHal 11 dari 27 hal.Put.No.45/Pdt/2016/PT.SmgTERGUGAT I mengenai jangka waktu kredt selama 60 (enam Puluh) bulandimulai pada tanggal 12 Juli 2013 sampai dengan tanggal 12 Juli 2018 (videangka 3 gugatan);.

Bahwa perbuatan TERGUGAT I melakukan Parate Lelang lEksekusiatas objek jaminan kredit milk PARA PENGGUGAT denganPerantaraan TERGUGAT Il tersebut bertentangan dengan Pasal 1 subangka (1.1) Perjanjian Kredit Nomor182/T/210P8/07/13P/KL101 tanggal12 Juli 2013, karena jangka waktu kredit PARA PENGGUGAT belumberakhir dan akan berakhir pada tanggal 12 Juli 2018.Terhadap dalildalil PARA PENGGUGAT diatas, TERGUGAT I menolakdengan tegas dengan penjelasan sebagai berikut:1.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 11.1 Perjanjian Kredit Nomor182/T/210 P8/07/13P/KL101 tanggal 12 Juli 2013, TERGUGAT berhakuntuk mengakhiri pelaksanaan perjanjian kredit ini yang berbunyi:Menyimpang dari jangka waktu pemberian kredit yang disebut dalamketentuan pasal 1 ayat 1.1 diatas, berikut seala perubahannya, seluruhjumlah pinjaman dari DEBITUR terhadap BANK, baik karena hutangpokok, bunga, komisi, fee dan biaya biaya lainnya yang terhutangberdasarkan perjanjian ini, dapat ditagih dan wejib

Islam,pendidikan terakhir SMP, pekerjaan urusan rumah tangga,tempat tinggal Kelurahan Bontomakkio, Kecamatan Rappocini,Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.Pengadilan Agama tersebut;Telah mendengar keterangan pemohon dan Pemohon Il;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II dengan suratpermohonannya tertanggal 30 April 2018 yang telah didaftar di kepaniteraanPengadilan Agama Makassar dalam register perkara Nomor182

Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500, (dua ribu lima ratus rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan NegeriSukoharjo menjatuhnkan putusan tanggal 14 Januari 2021 Nomor182/Pid.Sus/2020/PN Skh, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :1.

pertimbangan Majelis tingkat pertama tersebutdiambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang,Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 86/Pid.Sus/2021/PT.SMGtermasuk alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa, sebagaipertimbangan Majelis tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, dan karenanya pula maka berdasarkan pasal 241 (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, putusanPengadilan Negeri Sukoharjo tanggal 14 #xJanuari 2021 #Nomor182

Berkas perkara dan putusan Nomor 182/Pdt.G/2019/PN Gpr, tanggal 30 April2020 serta Suratsurat yang bersangkutan dengan perkara ini;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal6 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Kabupaten Kediri pada tanggal 7 November 2019 dalam Register Nomor182/Pdt.G/2019/PN Gpr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:1.

April 2020, dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan;Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 350/PDT/2020/PT SBYMenimbang, bahwa karena Pembanding / Penggugat sebagai pihakyang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam keduatingkat peradilan;Memperhatikan akan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1947, sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding / Penggugat; Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor182

menikah dengan Pemohon;Bahwa setahu Saksi jika H.TURHADI hanya memiliki 1 (satu) istri yaituPemohon;Halaman7 dari 12 Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2016/PN RbgBahwa setahu Saksi jika tanah tersebut tidak dalam sengketa;Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidakkeberatan;Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan Pemohon yang menerangkansebagai berikut:Bahwa Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernamaH.TURHADI pada tanggal 1 Juni 2006 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor182

Permohonan tersebut Pemohon pada pokoknyamemohon menjadi wali bagi anak Pemohon dalam melakukan suatu perbuatan Hukumdalam Permohonannya Tanggal 13 Desember 2016;Menimbang, bahwa dari surat Permohonan Pemohon dihubungkan denganketerangan SaksiSaksi dan buktibukti surat, maka Pengadilan memperoleh faktafaktahukum yang dapat dinilai sebagai kebenaran yaitu sebagai berikut:e Bahwa benar, Pemohon telah menikah dengan Suami Pemohon yang bernamaH.TURHADI pada tanggal 1 Juni 2006 sesuai kutipan Akta Nikah Nomor182

Bahwa, pada tanggal 20 Mei 2006, Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat nikahHalaman 1 dari 16, Putusan Nomor 528/Pat.G/2020/PA.GsgKantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram KabupatenLampung Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor182/03/V1/2006, tanggal 01 Juni 2006;2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atasdasar suka sama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawandan Tergugat berstatus Jejaka;3.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, Nomor182/03/V1I/2006 Tanggal 01 Juni 2006, bukti surat tersebut telah diberimeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2; 2.

Bahwa pada tanggal 16 Juli 2008, Pemohon dengan Termohonmelangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kecamatan Bungursari,Kabupaten Purwakarta sebagaimana ternyata dari Buku Kutipan AktaNikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta Nomor182/17/VII/2008 tertanggal 16 Juli 2008 ;Hal. 1 dari 12 hal. Put.

No. 0485/Pdt.G/2016/PA Pwkdiberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tandabukti P.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon nomor182/17/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 yang dikeluarkan oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungursari, KabupatenPurwakarta, telah dinazegelen, diberi meterai cukup dan telah dicocokkandengan aslinya, ternyata telah cocok, dengan dilampiri 2 (dua) buah aslibuku Kutipan Akta Nikah, diberi tanda bukti P.2;.

Mengabulkan permohonan pencabutan perkaranya Nomor182/Pdt.G/2018/PA.Plg dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebutdalam register perkara ;3.

Hakim pada Pengadilan Negeri Bale Bandung,sebagai Hakim Mediator berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor182/PDT.G/2016/PN.Blb tanggal 13 Desember 2016.

Dalamhal ini jawaban yang diajukan oleh PARA TERGUGAT memilin secaratertulis.Dalam eksepsi bantahan ini, PARA TERGUGAT mengajukanpermohonan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam perkara Nomor182/Pdt G/2016/ PNBlb tertanggal 29 September 2016, kiranya dapatmengabulkan 2 (dua) eksepsi bantahan ini, yaitu:I. Eksepsi Prosesual Kewenangan Absolut;2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, yakni eksepsi:a. Eksepsi Obscuur libel ( tidak jelas dan kabur)b. Eksepsigugatan kurang pihak1.

perbedaan pendapat yangmengakibatkan pertentanganm antara pengusaha dan gabungan pengusahadengan pekerja/buruh atau serikat pekera/serikat buruh karena adanyaperselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihanpemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikatburuh dalam satu perusahaan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat merupakankewenangan peradilan Hubungan industrial, maka Pengadilan Negeri BaleBandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara Nomor182

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor182/Pdt.G/2022/PA.Mks., dari Penggugat;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatatpencabutan tersebut dalam register perkara;Halaman 4 dari 6 penetapan nomor 182/Padt.G/2022/PA.Mks.3.

Advokat/Pengacara dari Lembaga BantuanHukum Galaherang Mempawah yang beralamat di Jalan Raya Peniraman Nomor 15,Halaman 1 dari 10 halaman, putusan Nomor 182/PID.SUS/2020/PT PTKKecamatan Sungai Pinyuh, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat berdasarkanPenetapan penunjukan penasehat hukum~ dari Majelis Hakim Nomor246/Pen.Pid.Sus/2020/PN Mpw tanggal 2 Juli 2020;Pengadilan Tinggi tersebut ;Telah membaca, penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor182/PID.SUS/2020/PT PTK, tanggal 09 Oktober 2020 tentang

pada kedua tingkatpengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis HakimPengadilan Tinggi Pontianak pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh kami H.Halaman 9 dari 10 halaman, putusan Nomor 182/PID.SUS/2020/PT PTKSunaryo Wiryo, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Mion Ginting, SH., dan H.Muhammad Razzad, SH., MH., masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis,berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor182

Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama CalonMempelai Perempuan akan tetapi Kantor Urusan Agama (KUA) KecamatanPandanarum, Kabupaten Banjarnegara telan menolak Pemohon denganmengeluarkan Surat Penolakan Pernikahan dengan Nomor182/KUA.11.04.11/PW.01/07/2020 tertanggal 3 Juli 2020;.

pendidikanSD, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnyadisebut Pemohon ,melawanPemohon Il, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikanSLTP, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara,selanjutnya disebut Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon Il dengan suratpermohonannya tertanggal 24 Juni 2016 yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong dengan register Nomor182

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 29 September2009 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPNKUA, Kecamatan Sei Bamban Kabupaten Serdang Bedagai Nomor182/12/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009;2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknyasuamiistri (bada dukhul), dan tinggal bersama di rumah Penggugat danHal. 1 dari 15 hal, Putusan Nomor 181/Pdt.G/2019/PA.

Srh.Bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya Penggugat telahmengajukan alatalat bukti berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor182/12/X/2009 tertanggal 01 Oktober 2009, Seri CN yang dikeluarkan olehKantor Urusan Agama Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai,atas nama Tergugatdan Penggugat.

RT 013 KasangJaya, Kecamatan Jambi Timur, Kota JambiSelanjutnya disebut sebagai PEMOHON;Pengadilan Negeri tersebut,Setelah membaca berkas perkaraSetelah membaca Penetapan Ketua Pengadian Negeri Jambi tanggal 20Agustus 2018 Nomor 182/Pdt.P/2018/PN Jmb. tentang penunjukan Hakim yangmengadili perkara permohonan ini;Setelah membaca Penetapan Hakim tertanggal 20 Agustus 2018 Nomor182/Pdt.P/ 2018/PN Jmb. tentang penetapan hari persidangan;Setelah membaca berita acara persidangan dalam perkara ini;Menimbang

Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon padatanggal 01 September 2009, di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama(KUA) Kecamatan Suboh Kabupaten Situbondo dengan Akta Nikah Nomor182/02/XI/09 tanggal 01 September 2009 dengan status Pemohon dudaceraidan Termohon janda cerai;$,28 *! 138, I" )8, *17& L = em , " , &t TL:S&S & S, SN#ES *!I7SH#S *&S * *1SS' Soom) SS ! S$),FL 48 "HESS & S$, !L!13S,"0 1SS)&)S" ,&&N#S" SS(S)"(S*&S * 659 $ &) 1&3 $) +&"(S SIS)$,2S8 *!

Kolakasebagaimana bukti berupa Buku Nomor, 152/15/VI/2010 yangdibuktikan dengan duplikat kutipan Akta Nikah Nomor182.Kua.24.01./Pw.00/VI/2010 yang dikeluarkan Kantor UrusanAgama (KUA) Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka pada tanggal 18Oktober 2018;2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon hidup bersama sebagaisuami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman termohonyang beralamat di Lingk. IV Uluwolo, Kec. Wolo Kab.