Sjambas Chotib ;

Sjambas Chotib ;

PPU Skala 1 : 5.000 dengan MetodeFotogrametris dengan pagu anggaran Rp10.000.000.000, (SepuluhMilyar Rupiah) dan tertuang dalam DPA Bappeda Kab. PPU. Nomor:917 / 005 / DPASKPD / Keu / /2012, tanggal 2 Januari 2012 FormulirDPASKPD 2.2.1 tahun anggaran 2012 terdapat anggaran untukkegiatan survey dan pembuatan Peta Kab. PPU. Skala 1 : 5.000dengan Metode Fotogrametris dengan pagu Anggaran Rp.10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah);Bahwa sekitar bulan Mei 2012 Terdakwa menghubungi Sdr.

Skala 1 : 5.000dengan metode fotogrametris dengan pagu dana : Rp.9.904.350.000,dan HPS Rp. 8.754.828.000, (delapan milyar tujuh ratus lima puluhempat juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) dengan proseslelang sebagai berikut:Setelah menerima perintah lelang kami pihak ULP.

GNG melalui saksi Albert alias Ayung;- 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanan sementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK-1141/2009-S2.5 tanggal 06 April 2009; - 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanan sementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK-1141/2009-S2.5 tanggal 03 Juli 2009; - 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanan sementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK-1141/2009-S2.5 tanggal

No.096.WP.1/TT/BAP-1141/2009-S2.8.2;- 1 (satu) lembar Surat Permohonan SPTSP Nomor: 018/KJM/SPTSP/III/09 tanggal 16 Maret 2009;- 1 (satu) lembar Surat Permohonan Tempat Penyimpanan Sementara bijih timah tambang skala kecil (TSK) Nomor: 018/KJM/SPTSP/III/09 tanggal 16 Maret 2009;Dikembalikan kepada Terdakwa Jasudin Jusuf alias Khi Sian anak dari (Alm) Yusuf;6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

GNG melalui saksi Albert alias Ayung;1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan SementaraBijih Timah Tambang Skala Kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK1141/2009S2.5 tanggal 6 April 2009;1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan SementaraBijih Timah Tambang Skala Kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK1141/2009 S2.5 tanggal 3 Juli 2009;1 (satu) lembar Surat Penunjukan Tempat Penyimpanan SementaraBijih Timah Tambang Skala Kecil No.257.WBU/TT/SPTSP.TSK1190/2009 S2.5 tanggal 2 Oktober 2009;2 (dua

lembar Berita Acara Pemeriksaan Tempat PenyimpananSementara (TPS) produksi 1 Bangka IndukSungailiat No. 070.WP. 1/TT/BAP11412009S2.8.2;2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Tempat PenyimpananSementara (TPS) Produksi 1 Bangka IndukSungailiat No. 096.WP.1/TT/BAP11412009S2.8.2;1 (satu) lembar surat permohonan SPTSP Nomor: 018/KJM/SPTSP/III/09tanggal 16 Maret 2009;Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 788/Pid.B/2014/PN Sgl.11.1 (satu) lembar Surat Permohonan Tempat Penyimpanan SementaraBijin Timah Tambang Skala

kecil No. 257.WP.1/TT/SPTSP.TSK 0 1141/2009 S 2.5 tanggal 6 April 2009;1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WP.1/TT/SPTSP.TSK 1141/2009S25tanggal 3 Juli 2009;1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WBU/TT/SPTSP.TSK 1190/2009 $25 tanggal 2 Oktober 2009;8. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan tempat penyimpanan sementara(TPS) produksi 1 Bangka Induk Sungailiat No.

GNG melalui saksi Albert alias Ayung; sedangkan barang buktiberupa:e 1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WP.1/TT/SPTSP.TSK 0 1141/2009 S 2.5 tanggal 6 April 2009;e 1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WP.1/TT/SPTSP.TSK 1141/2009S25tanggal 3 Juli 2009;e 1 (satu) lembar surat penunjukan tempat penyimpanan sementara bijihtimah tambang skala kecil No. 257.WBU/TT/SPTSP.TSK 1190

GNG melalui saksi Albert alias Ayung;e 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanansementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK1141/2009S2.5 tanggal 06 April 2009;Halaman 31 dari 29 Putusan Nomor 788/Pid.B/2014/PN Sol.1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanansementara bijih timah tambang skala kecil No.257.WP.1/TT/SPTSP.TSK1141/2009S2.5 tanggal 03 Juli 2009;e 1 (satu) lembar Surat Penunjukkan Tempat Penyimpanansementara bijin timah tambang skala kecil No.257

KdiBahwa Proyek yang saksi kerja sama juga yang dikerja oleh ROBIN yaituProyek Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di KelurahanPuosu, Kec. Tongauna Kab.

KdiBahwa dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa PekerjaanPembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu, Kec.Tongauna Kab.

KdiBahwa saksi pada kegiatan Sanitasi Masyarakat berupa PekerjaanPembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu(Kecamatan Tongauna) Kabupaten Konawe Tahun 2017 sebagai Tukangnamun hanya 3 (tiga) hari pada saat pekerjaan plasteran dan aci (padasaat akhir pekerjaan);Bahwa pihakpihak yang terkait dalam kegiatan Sanitasi Masyarakat berupaPekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di Kelurahan Puosu,Kec. Tongauna, Kab.

Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal di KelurahanPuosu, Kec.

Kdisubyek hukum dalam perkara ini mengadakan perjanjian pembangunan pekerjaanpembuatan tangki septik atau IPAL skala komunal di Kel.

upah yang baru yang telah disetujui pula olehTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan penyusunan sistem skala upahadalah hak Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selaku Pengusahasedangkan Para Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak berhak untuk menentukandan atau menuntut perubahan sistem skala upah;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyusun sistem skalaupah sudah sesuai dengan Pasal 2 Keputusan Meneteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor 49 Tahun 2004 Tentang Ketentuan Struktur

dan skala upahberbunyi Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalam penetapan upahpekerja/buruh di perusahaan;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mempunyai sistem danmekanisme tersendiri dalam menyusun struktur dan skala upah denganpertimbangan penyusunan tidak melanggar peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan ketenakerjaan;Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konpensi dalam menyusun sistem sakalaupah sudah sesuai dengan Pasal 92 UU Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan

, yaitu dengan mempertimbangkan:Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompentensi;Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikankemampuan perusahaan dan produktivitas;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18 Maret 2014telah mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensiterkait dengan perubahan sistem skala upah di perusahaan PT.

Espera Satya;Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkaitan denganperubahan sistem skala upah adalah merupakan tuntutan yang tidak normatifkarena mereka tidak mempunyai hak untuk melakukan penyusunan struktur danskala upah dan pula di perusahaan milik Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi telah memiliki sistem skala upah bagi seluruh karyawanya;Bahwa berkaitan dengan tuntutan para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensiyang tidak normative tersebut, Penggugat Rekonvensi/Tergugat

Esperasatya Offset namun tuntutan tersebuttidak dapat dipenuhi oleh Pemohon Kasasi/Tergugat karena tuntutan tersebuttidak normative dan penyusunan system skala upah adalah hak perusahaansebagaimana diatur dalam Pasal 2 Kepmen Tenaga Kerja dan TransmigrasiNomor 49 tahun 2004 dan untuk itu Para Termohon Kasasi/Penggugat tidakberhak untuk memaksakan kehendaknya karena penyusunan system skala upahtersebut dibuat dengan petimbangan kemampuan perusahaan dan oleh karenaHal. 15 dari 24 hal.Put.Nomor 432

rakyat,perijinan skalamenengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.4. tahun 2009 yaitu :a.

Prosedor untuk perijinan skala rakyat, pelaku pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati kabupaten Gunung Mas apa bila lokasi yang dimohonberada dalam wilayah pertambangan rakyat (IPR) yang dikeluarkan olehBupati atau pekabat yang berwenang ;b.

Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skalabesar, untuk pemberian wilayah ijin usaha pertambangan (WIUP)baik,mineral logam dan Batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PPNo.23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan ; Bahwa benar sesuai data ijin pertambangan rakyat IPR yang ada diKabupaten gunung Mas sampai sat ini Para terdakwa tidak memiliki ijin pertambanganrakyat (IPR) yang dikeluarkan oleh Bupati Gunung Mas ;e Bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh

(sepuluh milyard rupiah) ; Bahwa benar prosedor untuk melakukan kegiatan usaha Pertambanganadalah setiap kegiatan usaha Pertambangan harus memiliki ijin yangdiberikan oleh Bupati sesuai lingkup kewenangan untuk melaksanakankegiatan usaha Pertambangan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamUU No.04 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara ; Bahwa benar prosedur pengurusan perijinan untuk skala rakyat, perijinanskala menengah dan perijinan skala besar sesuai UU No.04 2009 yaitu :a.Prosedur

untuk perijinan skala rakyat, pelaku usaha Pertambangan (skalarakyat) harus mengajukan permohonan ijin pertambangan rakyat (IPR)kepada Bupati Kabupaten Gunung Mas apabila skala yang dimohonberada dalam wilayah Pertambangan rakyat (WPR) yang dikeluarkan olehBupati atau pejabat yang berwenang ;b.Prosedur pengurusan perijinan skala menengah dan perijinan skala besar,untuk pemberian wilayah ini usaha pertambangan (WIUP) baik minerallogam dan batu bara dengan cara lelang sesuai dengan PP No.23 tahun2010

Ahli pernah menjadi saksi ahli sebelumnyadan pernah mengikuti bimbingan teknis PLTB (Pembukaan Lahan TanpaBakar); Bahwa skala usaha tidak mencapai skala tertentu dengan melakukanpendaftaran untuk memperoleh surat tanda daftar usaha perkebunan /STDBatau STDP tergantung jenis usaha perkebunan yang dilakukan.

Bahwa untuk skala usaha tertentu wajiod memiliki izin usahaperkebunan/IUPB atau IUPP tergantung jenis usaha perkebunan yangdilakukan.

usahaperkebunan tidak mencapai skala tertentu yakni membuat surat tanda daftarusaha perkebunan untuk budidaya (STDB) sesuai Pasal 5 Ayat 1 s.d. 4Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas PermentanNomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan; Bahwa berdasarkan Pasal 12 Permentan Nomor 5 Tahun 201a8 tentangPembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Perkebunan Tanpa Membakar,dimana pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sistem sarana prasaranapengendalian kebakaran lahan

Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.B/LH/2021/PN TjtMenimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telahmenghadirkan Terdakwa KADI Bin RONO KARTO (Alm)Menimbang, bahwa benar Terdakwa adalah pemilik lahan seluas + 3,5(tiga koma lima) Hektar yang terletak di Desa Jati

Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalamperkara ini;Dalam Pokok Perkara:1.

Menyatakan batal atau tidak sah:1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:Halaman 2 dari 7 halaman.

Putusan Nomor 612 K/TUN/2019This document has been created with TX Text Control Trial Version 20.0 You can use this trial version for further 0 days.1) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/00987/PU perihalPeruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 25 Juni 2018;2) Surat Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 525.26/01315/PU perihalKlarifikasi Peruntukan Tanah Sesuai Skala Prioritas Daerah ProvinsiKalimantan Selatan Tanggal 9 Agustus 2018;1.

AIPmengajukan permohonan perundingan bipartit kepada Tergugat untuk membahasstuktur dan skala upah untuk tahun 2015;10.11.12.13.14.15.Bahwa Para Penggugat adalah tim perunding stuktur dan skala upah dari serikatpekerja PTP FPBI PT. AIP;Bahwa dalam Perundingan tersebut tidak ada kesepakatan antara PTP FPBI PT. AIPdan Tergugat;Bahwa akibat dari gagalnya perundingan mengenai stuktur dan skala upah, padatanggal 29 januari 2015 seluruh anggota PTP FPBI PT.

AIP yang masihaktif dan masih mempunyai tanggung jawab untuk menjalankan kegiatan organisasiserta masih bertugas untuk menyelesaikan perselisihan tentang skala upah denganTergugatBahwa pada tanggal 01 April 2015 Tergugat memberikan Surat Mutasi kepada ParaPenggugat, akan tetapi Para Penggugat menolaknya dengan alasan mutasi yangdilakukan Tergugat hanya akalakalan Tergugat dan merupakan intimidasi secarahalus agar Para Penggugat tidak menuntut dan memperjuangkan stuktur skala upahditempat Tergugat

kecil sebesar 1%dan untuk skala besar sebesar 2,5%.

Pemohon selaku Pengusahaperikanan perseorangan dengan skala bobot Kapal 66 GT masuk kedalam kategori skala besar sehingga dibebankan dengan pungutan2,5% dari produktifitas hasil Kapal Pemohon.

Skala Menengah per tahun Rp. 10% ProduktifitasKapalx Harga Patokan Ikanx ukuran GT Kapal3.

Skala Kecil Per tahun Rp5% x Produktivitas Kapal x Harga Patokanikan x Ukuran GT Kapal;2. Skala Menengah Per tahun Rp10% x Produktivitas Kapal x HargaPatokan ikan x Ukuran GT Kapal;3.

kecil menjadi 5%, Skalamenengah menjadi 10% dan Skala besar 25% secara nyatamelanggar aspek keadilan karena membebani masyarakat secaratidak wajar.

strong>SIRAJUDIN RUSLI BIN RUSLI

1. 1 (satu) Bundel Asli Proposal Permohonan Bantuan Dsns Untuk Pembangunan Penampungan Air Permukaan (Embung) Desa yang diajukan oleh Kelompok Tani Nabung Desa Babat Kecamatan Tetap Kabupaten Kaur Tahun 2019
2. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Penyelesaian Pekerjaan Nomor:140/010/Bb/Kk/2019 tanggal 25 November 2019
3. 1 (satu) Lembar Asli Berita Acara Serah Terima Bantuan Pembangunan /Rehabilitasi Embung Desa Skala

satu) Bundel Berkas Asli Pengajuan Pencairan Anggaran 70% Direktoat Jendral PPMD Tahun Anggaran 2019

Acara;Bahwa hal tersebut bertentangan dengan Juknis Operasional BantuanPembangunan/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

/Rehabilitasi embung Desa Skala Kecil dan BangunanPenampung Air Lainnya Tahun 2019 pada BAB II A.

Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (560 m x 50 m) denganukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

rangka pelaksanaanidentifikasipembangunan embung skala kecil di Provinsi Bengkulu tanggal 8 Juli 2019sebagai berikut:a.

Kontruksi rencana yang dianjurkan adalah embung desa skala kecil;f. Luas tanah yang akan dibangun yakni 1.000 m? (50 m x 50 m)dengan ukuran embung adalah 625 m? (25 m x 25 m);g.

PLN ( PERSERO )Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic4E02, sangat merugikan Penggugat, baikmoral / immateril maupun materil, kKerugian moralyaitu dengan diberhentikannya Penggugat sudahbarang tentu Penggugat merasa malu dimatamasyarakat, karena pemberhentian Penggugattidak sesuai dengan prosedur.

PLN ( PERSERO ) Wilayah KalimantanTimur, Skala Grade Basic 4E02 dapat dijadikanObyek Sengketa pada Peradilan Tata UsahaNegara;7. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkanKeputusan Obyek Sengketa melanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku,yaitu :LAMPIRAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA, ANTARA PT. PLN (PERSERO)dan SERIKAT PEKERJA PT.

PLN ( Persero ), atas nama Marlan Rosandy,Nomor Induk 8809012D2, Jabatan Junior Operator Distribusi pada KantorPelayanan Bunyu Cabang Berau, PT PLN ( Persero ) Wilayah KalimantanTimur, Skala Grade Basic 4E02, adalah termasuk perselisihan pemutusanhubungan kerja yang merupakan perselisihan hubungan industrial;9.

PLN( PERSERO ) WILAYAH KALIMANTAN TIMUR, SKALA GRADE BASIC4E02;2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalildalil EksepsiTergugat mengenai Kompetensi Absolut;3.

PLN(Persero) Wilayah Kalimantan Timur, Skala Grade Basic 4E01;13.BuktiT13 : Foto copy sesuai dengan aslinyaNota Dinas PT.

Skala Krisis Daerah/Lokal adalah krisis yang tidaktermasuk skala nasional.BAB IIASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUPBagian KesatuAsasPasal 2Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap perkara tindakpidana Pasal 2 dan Pasal 3 UndangUndang PemberantasanTindak Pidana Korupsi berdasarkan asas:a. kemandirian Hakim;aprofesionalitas;transparansi;akuntabilitas;proporsionalitas;keadilan;kemanfaatan; danrc rf o& fpkepastian hukum.Bagian KeduaTujuanPasal 3Pedoman Pemidanaan bertujuan untuk:a. memudahkan Hakim dalam

nasional;b. aspek dampak tinggi, yaitu:1.perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak ataukerugian dalam skala nasional;perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaanatau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekalitidak dapat dimanfaatkan; dan/atauperbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagikelompok masyarakat yang rentan, diantaranyaorang lanjut usia, anakanak, fakir miskin,perempuan hamil, dan penyandang disabilitas;c. aspek keuntungan terdakwa tinggi, yaitu:Lsnilai harta benda yang diperoleh

Aspek Kesalahan Tinggi (Pasal 8 huruf a1. terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindakpidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersamasama; ee terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yangmenyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi;Bi terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modusoperandi atau sarana/teknologi canggih; dan/atau4. terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisisekonomi dalam skala nasional;b.

Aspek Kesalahan Sedang (Pasal 9 huruf a) Le2.a,terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindakpidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersamasama;terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidanakorupsi;terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahuluiperencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih;dan/atauterdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisisekonomi dalam skala daerah/lokal; b.

Pasal 8 huruf a angka 4terdakwa melakukanperbuatannya dalam keadaanbencana atau krisis ekonomidalam skala nasional; 4 Pasal 9 huruf a angka 4terdakwa melakukanperbuatannya dalam keadaanbencana atau krisis ekonomidalam skala daerah/lokal,atau Pasal 10 huruf a angka 4 terdakwa melakukanperbuatannya tidak dalamkeadaan bencana atau krisisekonomi. Jumlah Aspek Kesalahan? 2Isi dengan angka.

peta skala 1:2.500.C. ukuran muka peta 60 cm x 60 cm dan ukuranbidang gambar 60 cm x 60 cm untuk peta skala 1:10.000.Peta dasar pendaftaran yang berupa peta foto dibuat dengan ketentuan :a. ukuran muka peta dan bidang gambar 50 cm x 50 cm untuk peta skala1: 1000;b. ukuran muka peta dan bidang gambar 60 cm x 60 cm untuk peta skala 1: 2500 dan skala 1 : 10000;Simbolsimbol kartografi yang digunakan untuk pembuatan peta dasarpendaftaran dibuat sesuai dengan contoh sebagaimana tercantum dalamlampiran

pendaftaran dalam sistemkerangka dasar nasional, penomoran peta terdiri dari nomor zone dannomor lembar peta.(2) Penomoran zone mengacu pada nomor zoneUTM, penomoran terdiri dari tiga digit dimana dua digit pertama berisinomor zone UTM dan digit terakhir merupakan letak zone TM3 sebagaimana tercantum dalam lampiran 5.(3) Satu zone TM3 dibagi dalam wilayahwilayahyang tercakup pada peta skala 1 : 10.000 dengan ukuran muka peta 60cm x 60 cm.(4) Penomoran lembar peta skala 1 : 10.000 terdiridari lima

digit dimana dua digit pertama menunjukkan nomor kolom lembar(arah x) dan tiga digit berikutnya adalah nomor baris lembar (arah y)dimulai dari koordinat x = 32.000 m dan y = 282.000 m sebagaimanatercantum dalam lampiran 6.Halaman 20 dari 79 halaman Putusan Nomor : 42/G/2017/PTUN JPR.(5) Lembar peta skala 1 : 10.000 dibagi menjadi16 lembar peta skala 1:2.500 dengan ukuran muka peta 60 cm x 60 cm.(6) Penomoran lembar peta skala 1 : 2.500 terdiri daritujuh digit dimana lima digit pertama adalah nomor

lembar peta skala1:10.000nya dan dua digit berikutnya adalah nomor urut lembar petaskala 1 : 2.500 di dalam lembar peta skala 1:10.000 yang dimulai darinomor 1 (satu) di pojok kiri bawah selanjutnya ke arah kanan dankemudian baris selanjutnya dari kiri ke kanan sebagaimana tercantumdalam lampiran 7.(7) Lembar peta skala 1:2.500 dibagi menjadisembilan lembar peta skala 1:1.000 dengan ukuran muka peta 50 cm x 50cm.(8) Penomoran lembar peta skala 1:1.000 terdiridari delapan digit dimana tujuh digit

pertama adalah nomor lembar petaskala 1:2.500nya dan satu digit berikutnya adalah nomor urut lembar petaskala 1:1.000 di dalam lembar peta skala 1:2.500 yang dimulai dari nomor1 (satu) di pojok kiri bawah selanjutnya ke sebagaimana tercantumdalam lampiran 7.(9) Untuk lembarlembar peta skala yang lebihbesar (1:500 dan 1:250) ukuran muka petanya sama dengan ukuranmuka peta skala 1:1.000 dan pembagian serta penomoran lembarpetanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat(7) dengan menambahkan

Sjambas Chotib ; 5. 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin II Surveidan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan Kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU An. Drs. H. Syamsul Qamar. AR, Msi. yang belum ditandatangani oleh PPTK An.

Sjambas Chotib ; 9. 4 (empat) lembar foto copy Rekapitulasi Penggunaan Termin III Surveidan Pembuatan Peta Kabupaten Penajam Paser Utara Skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris yang telah ditandangani oleh H. Sjambas Chotib selaku Konsultan Perencana dan kepala Badan Perencanaan Daerah Kab. PPU. An. Drs. H. Syamsul Qamar, Msi. dan belum ditandatangani oleh PPTK An. Setyarso Wahyudiono, ST, MT ; 10.

PPU. skala 1 :5.000 dengan metode Fotogrametris ke dalam sistem LPSE.

;Bahwa atas pekerjaan Proyek survey dan pembuatan Peta Kab PPU Skala 1 : 5000 tahun 2012 keseluruhan uang yang diminta oleh terdakwa (selakuKepala Bappeda merangkap PPK Kab.

PPU skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris),PT. Multi Solution milik Sdr. Pepen Permana Yuda, ST. belum pernahmemenangkan proyek apapun di Kab.

PPU Skala 1 : 5.000 dengan Metode Fotogrametris dengan pagu anggaranRp10.000.000.000, (Sepuluh Milyar Rupiah) dan tertuang dalam DPABappeda Kab PPU Nomor : 917/005/DPASKPD/Keu//2012, tanggal 2Januari 2012 Formulir DPASKPD 2.2.1 tahun anggaran 2012 terdapatanggaran untuk kegiatan survey dan pembuatan Peta Kab PPU Skala 1 :Hal. 89 dari115 Put.

Skala 1 : 5.000dengan metode fotogrametris ke dalam sistem LPSE.

Saksi tidak mencari peta skala lain dan data fisik lainnyakecuali hanya peta skala 1:2.000 tersebut;Bahwa Saksi mengetahui untuk Transmigrasi biasanya ada 2 peta yaitu : petaskala 2.000, dan peta skala 5.000 atau peta skala 10.000. Perbedaannya adapada legalitasnya. Peta skala 2.000 digunakan untuk memetakan tanah yangsudah bersertifikat. Peta skala 5.000 itu adalah peta rancang kavling yang dibuatberdasarkan permintaan Kantor Departemen Transmigrasi.

Peta skala 2.000dibuat berdasarkan peta skala 5.000;Bahwa Saksi mengetahui bahwa pemberian hak atas tanah kepada pesertaTransmigrasi dinyatakan dalam Surat Keputusan Kepala Kanwil BPN. Saksimengetahui adanya SK Kakanwil BPN Provinsi Irian Jaya NomorBPN.03/HM/1992 tanggal 8 Januari 1992 (vide bukti TI13/P2). Setahu saksibahwa setelah SK ada maka akan langsung dibuatkan sertipikatnya.

;Bahwa saksi mengaku sudah melakukan pengecekan terhadap peta skala 5.000dan menurut saksi ada indikasi sengketa batas tanah, tetapi menurut saksi bukanHal 28 dari 48 Hal.

1:2.000 (buktiTL5) dan ternyata bentuk tanah milik Tergugat Il sama dengan dalam peta skala 1:2.000(bukti TI.5) ;Menimbang, bahwa menurut saksi Sudrajat A.R.

S.ST terdapat perbedaan antarapeta skala 2000 dan peta skala 5000 dimana peta skala 2000 adalah merupakan petauntuk tanah yang telah bersertifikat sedangkan peta skala 5000 adalah peta untuk tanahyang belum bersertifikat ;Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Lopo diperoleh fakta bahwa saksipernah menggarap tanah/lahan milik saudara Giran namun pada saat itu para Penggugatbelum menempati lahan tersebut ;Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan selama para Penggugat menempatitanah objek sengketa

1:2000, diberi tanda P9.2 ;Fotocopy DENAH LANTAI, Skala 1:150, diberi tanda P9.3 ;Fotocopy DENAH ATAP, Skala 1:150, diberi tanda P9.4 ;Fotocopy DENAH RANGKAP ATAS Skala 1:150, diberi tanda P9.5 ;Fotocopy TAMPAK DEPAN, Skala 1:150, diberi tanda P9.6 ;Fotocopy TAMPAK SAMPING KIRI Skala 1:125, diberi tanda P9.7 ;Fotocopy POTONGAN IIll, Skala 1: 125 POTONGAN Il, Skala 1.125,diberi tanda P9.8 ;Fotocopy DETAIL DENAH, Skala 1:50, diberi tanda P9.9 ;Fotocopy DETAIL DENAH LT ATAP, Skala 1:50, diberi tanda

TAMPAK DEPAN, Skala 1 :175, diberi tanda P10.4 ;Fotocopy TAMPAK SAMPING KIRI, Skala 1 : 75, diberi tanda P10.5 ;Fotocopy TAMPAK BELAKANG, Skala 1 :75, diberi tanda P10.6 ;Fotocopy DENAH RANGKA ATAP, Skala 1 : 75, diberi tanda P10.7 ;Fotocopy POTONGAN II, Skala 1 :75, diberi tanda P10.8 ;Fotocopy POTONGAN IIII, Skala 1:75, diberi tanda P10.9 ;Fotocopy DENAH KUSEN, Skala 1 :75, diberi tanda P10.10 ;Fotocopy KUSEN DAUN PINTU P12 dan P2, diberi tanda P10.11 ;Fotocopy KUSEN DAUN JENDELA J4,diberi tanda

P10.12 ;Fotocopy DENAH PONDASI, Skala 1 :75,diberi tanda P10.13 ;Fotocopy DETAIL PONDASI, Skala 1 :20,diberi tanda P10.14 ;Fotocopy DENAH BALOK ELV+3200,diberi tanda P10.15 ;Fotocopy DENAH RING BALOK ELV+4500,diberi tanda P10.16 ;Fotocopy DETAIL SLOOF, BALOK & RING BALOK, Skala 1 :20,diberi tandaP10.17 ;Fotocopy DENAH SANITASI AIR BERSIH Skala 1 : 75,diberi tanda P10.18;Fotocopy DENAH SANITASI AIR KOTOR Skala 1 :75,diberi tanda P10.19 ;Fotocopy DENAH TITIK LAMPU, Skala 1 :75,diberi tanda P10.20

SITE PLAN Skala 1:2000,diberitanda P11.2 ;Fotocopy DENAH LANTAI Skala 1 :25,diberi tanda P11.3 ;Fotocopy DENAH ATAP Skala 1 : 25,diberi tanda P11.4 ;Fotocopy TAMPAK DEPAN Skala 1: 25, diberi tanda P11.5 ;Fotocopy TAMPAK SAMPING KIRI Skala 1 : 25, diberi tanda P11.6 ;Fotocopy TAMPAK BELAKANG Skala 1 : 25, diberi tanda P11.7 ;Fotocopy POTONGAN II Skala 1 : 75, diberi tanda P11.8 ;Fotocopy POTONGAN Skala 1: 75, diberi tanda P11.9 ;Fotocopy DETAIL P1.P2 Skala 1 : 25 (2 Unit),diberi tanda P11.10 ;Fotocopy

: 75, diberi tanda P11.18 ;Fotocopy DETAIL SLOOF, BALOK & RING BALOK Skala 1 ; 50, diberitanda P11.19 ;Fotocopy RENCANA AIR KOTOR Skala 1 : 75, diberi tanda P11.20 ;Fotocopy RENCANA AIR BERSIH Skala 1: 75, diberi tanda P11.21 ;Fotocopy RENCANA TITIK LAMPU Skala 1: 75, diberi tanda P11.22 ;Fotocopy DETAIL SEPTICTANK Skala 1 : 50, diberi tanda P11.23 ;Fotocopy REKAPITULASI DAYA Skala 1 : 12.5, diberi tanda P11.24 ;Fotocopy INVOICE No. 02/ BMT /INV /07 /2015 Tanggal 25072015 dariCV.

mau berunding, sehingga tidak ada titik temu;Bahwa sampai dengan tanggal 14 April 2014 tidak ada etikad baik Tergugat untukduduk bersama membahas skala upah, maka pada tanggal 21 April 2014 pengurusSPAIFSPMI PT.

Dengan tutuntan revisi kenaikan skala upah dan cabut PHK sepihakterhadap 10 orang pengurus SPAIFSPMI diminta untuk dipekerjakan kembali;Bahwa pemutusan hubungan kerja terhadap Para Pengurus pada tanggal 3 Mei2014 yang kemudian disusul PHK terhadap Para Pengugat (Sdr.

danSkala Upah berbunyi: Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dalampenetapan upah pekerja / buruh di perusahaan;5 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi telah mempunyai sistemdan mekanisme tersendiri dalam menyusun struktur dan skala upah denganpertimbangan penyusunan tidak melanggar peraturan perundangundanganyang berkaitan dengan ketenakerjaan;6 Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dalam menyusun sistemsakala upah sudah sesuai dengan Pasal 92 UndangUndang Nomor 13Tahun 2003

tentang Ketenakerjaan, yaitu dengan mempertimbangkan:1 Pengusaha menyusun struktur dan skala upah dengan memperhatikan golongan,jabatan, masa kerja, pendidikan dan kompentensi;2 Pengusaha melakukan peninjauan upah secara berkala dengan memperhatikankemampuan perusahaan dan produktivitas;Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi pada tanggal 18 Maret2014 telah mengajukan tuntutan kepada Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi terkait dengan perubahan sistem skala upah di perusahaan PT.Espera Satya

;Bahwa tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berkaitandengan perubahan sistem skala upah adalah merupakan tuntutan yang tidaknormatif karena mereka tidak mempunyai hak untuk melakukanpenyusunan struktur dan skala upah dan pula di perushaan milik PenggugatRekonvensi Tergugat Konvensi telah memiliki sistem skala upah bagiseluruh karyawanya;Bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi yang tidak normative tersebut, Penggugat Rekonvensi/TergugatKonvensi dengan

Pekebun adalah Orang perseorangan warga Negara Indonesia yangmelakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skalatertentu;b. Pelaku Usaha Perkebunan adalah Pekebun dan/atau perusahaanperkebunan yang mengelola usaha perkebunan;c.

Lahan Perkebunan adalah bidang tanah yang digunakan untuk usahaperkebunan; Bahwa skala usaha perkebunan berdasarkan Permentan Nomor : 21Tahun 2017 Perubahan kedua atas Permentan Nomor : 98 Tahun 2013Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan) yaitu :a. skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 hektar.b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha Bahwa bentuk pemeliharaan lingkungan

Adapun menurut skala usaha perkebunanberdasarkan Permentan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atasPermentan Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan UsahaPerkebunan) yaitu :a.

Skala usaha perkebunan tidak mencapai skala tertentu yaitu luasannyakurang dari 25 (dua puluh lima) hektar;b. skala usaha perkebunan yang mencapai skala tertentu yaitu luasannya25 hektar atau lebih dan diwajibkan memiliki izin usaha;Menimbang, bahwa berdasarkan Terdakwa I SAHARUDIN BinMAPPIARE (Alm) dan Terdakwa Il SAMINGUN Bin MADISWAN (Alm)merupakan individu atau perorangan warga negara Indonesia yang mengelolatanah garapan yang luasnya 5 (lima) hektar atau kurang dari 25 (dua puluh lima)hektar

sebuahKoperasi yang telah ber Badan WHukum Koperasi yang sah,beralamat/bertempat kedudukan di Jorong Koto Agung Kenagarian,Koto Tinggi, Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya, PropinsiSumatera Barat;Menyatakan bahwa benar Penggugat (KUD Lubuk Karya) pada TahunAnggaran 2003 telah ditetapbkan oleh Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai salah satu KoperasiPenerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa Dana BergulirDalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala

Bank Bukopin Cabang Padang)adalah merupakan Bank Penampung atas Dana Bantuan PerkuatanBerupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik KelapaSawit Skala Kecil oleh Koperasi, untuk Tahun Anggaran 2003 yangditerima oleh Penggugat (KUD Lubuk Karya) dari KementerianKoperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia denganNilai Bantuan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yangdana tersebut telah ditampung oleh Tergugat (PT.

Menyatakan bahwa benar Pemohon Kasasi (KUD Lubuk Karya) padatahun Anggaran 2003 telah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi danUsaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia sebagai salah satuKoperasi Penerima dan Pengelola Bantuan Perkuatan Berupa DanaBergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala Keciloleh Koperasi dengan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);6. Menyatakan Termohon Kasasi (PT.

Bank Bukopin Cabang Padang)adalah merupakan Bank Penampung atas Dana Bantuan PerkuatanBerupa Dana Bergulir Dalam Rangka Pembangunan Pabrik KelapaSawit Skala Kecil oleh Koperasi, untuk tahun anggaran 2003 yangditerima oleh Pemohon Kasasi dari Kementerian Koperasi dan UsahaKecil dan Menengah Republik Indonesia dengan Nilai Bantuan sebesarRp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah), yang dana tersebut telahditampung oleh Termohon Kasasi (PT.

Menyatakan bahwa Dana Bantuan Perkuatan Berupa Dana BergulirDalam Rangka Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil olehKoperasi, untuk tahun anggaran 2003 yang diterima oleh PemohonHalaman 6 dari 10 hal. Put.

ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

/penelitiasingprediksiindo...Buat yg lg d pulau jawa atau ada keluarga di jawa..PERBANYAK DOA...TETAP WASPADA...Lempeng Jawa Terus Bergerak, LIPI Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar khususnya diPulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Ingatkan Potensi GempaOo * LIPI mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besar5 khususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.

Ingatkan Potensi GempaLIP mewaspadai akan terjadinya gempa dengan kekuatan skala besarkhususnya di Pulau Jawa beberapa waktu ke depan.