Ditemukan 5028 data
Urut Berdasarkan
Register : 15-05-2018 — Putus : 18-09-2018 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 49/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 18 September 2018 — Penuntut Umum:
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
267 — 91
RIZAL RAMDHANI, SH.
Terdakwa:
MOH. IMAM ZARKASI, SH Bin Alm H. A. DJANJI
267 — 91
dari norma (addressat norm) suatu delik/tindak pidana, sehingga secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Hal 259 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
secara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jikasubyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Hal 306 dari 360 halaman, Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2018/PN Smg.Menimbang bahwa bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwasetiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang bahwa dengan mendasarkan pada teks
Register : 11-12-2020 — Putus : 26-08-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Cikarang Nomor 320/Pdt.G/2020/PN Ckr Tanggal 26 Agustus 2021 — Penggugat
PT GUNUNG GARUDA
Tergugat
DR. CHAIRUDDIN
FIHAHATI TANIWAN
SULIANA TANIWAN
SITI HUMAYAH
Turut Tergugat
LIMIWATY
KAMARUDDIN
424 — 206
424 — 206
Dan untuk mewujudkan keadilanadalah baik ketika para penegak hukum berpikir dan bertindaksecara progresif yaitu tidak menerapkan peraturan secara tekstual,tetapi perlu menerobos aturan (rule breaking) karena pada akhirnyahukum itu bukan teks demi tercapainya keadilan yang diidamkanoleh masyarakat.MENIMBULKAN KERUGIAN BAGI PENGGUGAT47.48.49.Bahwa berdasarkan tindakan perobuatan melawan hukum yangdilakukan oleh PARA TERGUGAT sebagaimana pembahasan diatas, PENGGUGAT telah mengalami kerugiankerugian
Register : 02-08-2021 — Putus : 10-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jap Tanggal 10 Juni 2021 — Penuntut Umum:
IRMAYANI TAHIR, SH
Terdakwa:
ABDUL AZHAR OLLONG
187 — 110
187 — 110
Namun, apabilamendasarkan pada teks yang tertulis dalam penjelasan umum UndangUndang No. 31 tahun 1999 yang menyatakan bahwa yang dimaksudkeuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun,yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segalabagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbulkarena: a. berada dalam penguasaan, pengurusan, danpertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupundaerah; b. berada dalam =penguasaan, pengurusan danpertanggungjawaban
Putus : 07-11-2012 — Upload : 18-07-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 156/PID.SUS/2011/PN.SBY Tanggal 7 Nopember 2012 —
71 — 48
71 — 48
sosialisasi pada bulan Oktober 2010 disampaikan yakni sekolah saksimendapat paket 2 ; e Bahwa saksi pernah ikut sosialisasi sebanyak 3 kali yaitu pada bulan Juni, Oktober,dan Januari 2011 ; e Bahwa pada saat sosialisasi ke3 dijelaskan buku akan diterima dalam waktu dekat dansekolah disuruh segera membentuk Panitia Pemeriksa barang, sedangkan kepalasekolah tidak dilibatkan dalam panitia pemeriksa barang tersebut ; e Bahwa saat sosialisasi dijelaskan buku yang diterima oleh sekolah saksi adalah bukunon teks
kekurangan pengiriman buku, saksi melaporkan ke Diknas dengancara Mengirim surat yang ditujukan kepada tim DAK 2010 yang ada di Diknas ; Bahwa sekolah saksi tidak pernah mengajukan usulan judul buku ke Diknas ; Bahwa saksi berpendapat, buku yang diterima oleh sekolah saksi merupakan bukuuntuk penunjang pendidikan anak, sehingga apabila datangnya terlambat ke sekolah,maka bukubuku tersebut tidak dapat dipergunakan oleh siswa ; Bahwa menurut saksi, buku yang diterima sekolah saksi memang bukan buku teks
Register : 24-04-2018 — Putus : 26-11-2018 — Upload : 18-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 90/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 26 Nopember 2018 — STAR ENERGY GEOTHERMAL (WAYANG WINDU) LIMITED : MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
130 — 88
130 — 88
Filosofi yang kedua kenapa Official assesment, ketikayang merumuskan teks formulanya adalah otoritas pajak, karena yangtahu resourche datanya dia. Jadi spektrumnya luas. Terkait denganself assessment terus kemudian ada surat ketetapan tagihan makaharus mengikuti prosedur yang berlaku. Jadi kalau untuk SuratKetetapan bisa dua macam yang pertama Kalau memang dia hasilpemantauan dia bisa langsung tapi yang menetapkan itu harus K/Lyang bersangkutan.
Register : 14-07-2014 — Putus : 09-10-2014 — Upload : 02-12-2014
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Yyk. Tanggal 9 Oktober 2014 — SUYATMAN, BA Bin WITO WIYONO
110 — 36
110 — 36
Yyk.subyek yang diperiksa ternyata bukan yang dituju oleh norma delik ( addresatnorm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UU No. 31Tahun 1999 sebagaimana ditambah dan diubah dengan Undang UndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan
Putus : 10-03-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2953 K/PID.SUS/2015 Tanggal 10 Maret 2016 — Eko Widowati,S.H Binti Djoni Sadewo
100 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
100 — 78 — Berkekuatan Hukum Tetap
Mandar MajuBandung tahun 2001 hal. 5253, disebutkan istilah yang lazim dalam perundangundangan pidana ataupun KUHP memakai kata Barang siapa atau salinan dari Hijdie (teks KUHP) dan yang dimaksud dengan Setiap orang atau Barang siapaadalah orang atau orangorang yang apabila orang atau orangorang tersebutterbukti memenuhi unsurunsur delik yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,maka orangorang itu disebut sebagai si pelaku atau
Register : 02-02-2016 — Putus : 18-05-2016 — Upload : 20-12-2017
Putusan DILMIL III 16 MAKASSAR Nomor 27-K/PM III-16/AD/III/2016 Tanggal 18 Mei 2016 — Terdakwa : Abdul Azis Budi Hasbullah Serka, NRP 21050225580685, Cs. 1 Orang,
Oditur Militer : Sulaiman, S.H., Mayor Chk. NRP. 540598
133 — 50
133 — 50
TubunMakassar.Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2015 sekira pukul 11.00Wita, Serka Abdul Azis Budi (Terdakwa1) melihat berita dirunning teks TV One, tentang penyerangan terhadap 3 (tiga)Orang anggota Polisi di Pos Polisi dekat bundaran Samatayang dilakukan orang tak dikenal yang mengakibatkan 1 (satu)orang meninggal dunia dan 2 (dua) orang mengalami lukaluka.5019.
Register : 22-03-2010 — Putus : 06-01-2011 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 133/Pdt.G/2010/PN.JKT.PST Tanggal 6 Januari 2011 — PT SUPRA INDODRILL >< PT BABAT KUKUI ENERGI, Dkk
207 — 42
207 — 42
ii) surat kabarsurat kabar yangmemnilikiperedaran nasional, serta (iii) media elektronik, sebagai berikutMajalah Tempo, Majalah Forum Keadilan, Majalah Gatra, MajalahTrust Surat Kabar Harian: Kompas, Suara Pembaharuan, Media Indonesia,dan The Jakarta Post ;Media Elektronik RCTI, SCIV, METRO TV, TRANS TV dan TV ONE;dan lainlain yang dianggap perlu oleh Penggugat dalam KonvensilTergugatdalam Rekonvensi nantinya, untuk media cetak pemuatannya harus denganukuran 1 (satu) halaman secara penuh, dengan teks
Register : 24-04-2019 — Putus : 21-08-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 21 Agustus 2019 — Asep Gunawan Bin Endang Suryaman
108 — 35
108 — 35
Pengaturan ini dilakukan dengan memperhatikan azas hukum :jika teks atau redaksi undangundang telah jelas dan terang benderang, makatidak diperkenankan lagi menafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakatayang jelas berarti penghancuran hukum (interpretation cessat in Claris,interpretation est perversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman197).
Register : 23-07-2021 — Putus : 06-07-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN SERANG Nomor 388/Pid.B/2021/PN Srg Tanggal 6 Juli 2021 — Pidana
SUPRIYADI BIN EKO PURWANTO
52 — 0
52 — 0
J5 No. 05 09 Rt 004/018 Kel Gali Gandu Kc Serang;1 (satu) lembar bukti slip Transferan Bank Banten pembayaran sebesar Rp16.466.100,00 tertanggal 14 Juni 2019 dengan Kop surat atas nama CV Sarana Abadi Mandiri Abadi Edukasi yang beralamat Taman Mutiara Indah Blok J5 No. 05 09 Rt 004/018 Kel Gali Gandu Kc Serang;1 (satu) lembar Surat Perintah membayar No. 900/ 76 SMAN 4 Kota serang dengan menggunakan dana bos sebesar Rp. 16,466,100, tertanggal 14 Juni 2019;1 (satu) lembar Surat Penawaran buku Teks
Register : 24-06-2020 — Putus : 30-09-2020 — Upload : 03-10-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 575/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim Tanggal 30 September 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
MUCHAMMAD NUR ALIMMUDIN Als ALI Als NUNU Bin KOMAR
154 — 57
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
MUCHAMMAD NUR ALIMMUDIN Als ALI Als NUNU Bin KOMAR
154 — 57
Tim.Bahwa terdakwa sudah melakukan BAIAT kepada SYEH ABU BAKAR AL BAGDADI dengan cara mengucapkan teks baiat sendiri dirumahterdakwa.Bahwa terdakwa mengetahui, RIZAL, ALE dan WAHYU bertemu denganASEP RONI di Taman Regol Bandung.
Register : 13-08-2014 — Putus : 29-10-2014 — Upload : 21-09-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 73/Pid.Sus/TPK/2014/PN Jkt.Pst Tanggal 29 Oktober 2014 — Pidana Korupsi
- TEDDY RENYUT
178 — 61
178 — 61
pukul 19 : 24 : 58 WIBadalah benar ;Bahwa rekaman percakapan Tanggal 14 Juni 2014, Waktu: 11:04:35WIB, antara saksi nomor telepon 6285218077000 dengan Terdakwanomor telepon 6281248814848 adalah benar.Bahwa rekaman percakapan Tanggal 16 Juni 2014, Waktu: 16:54:57WIB, antara saksi nomor telepon 6285218077000 dengan Terdakwanomor telepon 6281248814848 adalah benar.Bahwa SMS dari nomor 085218077000 milik saksi kepada nomor082239267299 milik Yesaya Sombuk pada tanggal 16 Juni 2014 pukul18.44 WIB dengan teks
Putus : 26-09-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589 K/PID.SUS/2016 Tanggal 26 September 2016 — KORBIANUS TOPAI, S.E., M.Si
85 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
85 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
Teks aslinya merumuskan sebagai om zich of een anderwederrechtelijk te bevooordeelen. Jadi, kehendak dalam melakukan perbuatanmemaksa (368, 369) atau melakukan perbuatan menggerakkan (378) ditujukanuntuk menguntungkan diri (Sendiri atau orang lain) dengan melawan hukum.Disini unsur sifat melawan hukumnya bersifat subjektif. Pengertian memperkayadiri dalam Pasal 2 mengandung 3 perbuatan memperkaya diri, yaknimemperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain dan memperkaya suatukorporasi.
Register : 24-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 28-10-2015
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/TIPIKOR/2015/PT.BDG Tanggal 11 Maret 2015 — TARSALIM BIN MIUN
91 — 37
91 — 37
raskin yang dialokasikan kepada aparat desa(lainnya), tokoh masyarakat, Ketua LPM dan Ketua BPD, dan pihak lain yangtidak terdaftar sebagai penerima raskin, maka karena tidak diterima olehTerdakwa, melainkan diterima dan/atau dinikmati oleh orang lain, makasewajarnya tidak dibebankan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum judex factie pengadilan tingkatpertama sedemikian dengan pertimbangan :Menimbang, bahwa meskipun teks
Putus : 13-07-2016 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 50/Pid.Sus/2016/PN.SMG Tanggal 13 Juli 2016 — JASMAN Bin NGARIJAN
70 — 35
70 — 35
suatu delik/ tindak pidana, sehinggasecara hukum tidak terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksaternyata bukan yang dituju oleh norma delik (addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 UU No. 20 Tahun 2001tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanHalaman 65 dari 102 hal Put No.50/Pid.SusTPK/2016/PN Smg66Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiap orang adalah orangperseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks
Register : 09-03-2020 — Putus : 16-04-2020 — Upload : 17-04-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 350/PID/2020/PT SBY Tanggal 16 April 2020 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : HIU KOK MING Diwakili Oleh : DANIEL SAMOSIR, SH dan REKAN
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NINING DWI ARIANY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURLAILA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
291 — 324
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : NINING DWI ARIANY, SH.
Terbanding/Penuntut Umum II : NURLAILA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : RAKHMAD HARI BASUKI, SH. M. Hum.
291 — 324
Pikiran yang mendasarimetode interpretasi ini ialan bahwa undangundang yaitu kehendakpembentuk undangundang yang tercantum dalam teks undangundang.Interpretasi menurut sejarah undangundang ini disebut juga interpretasisubyektif, karena penafsir menempatkan diri pada pandangan subyektifpembentuk undangundang. Lawan interpretasi menurut bahasa yangdisebut metode obyektif.
Register : 31-01-2019 — Putus : 25-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2019/PN Smg Tanggal 25 Maret 2019 — Penuntut Umum:
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
143 — 205
AJI RAHMADI, SH.
Terdakwa:
SRIYONO, S.Sos bin SUGIMAN TARNOTIYOSO Alm
143 — 205
SusTPK/2019/PNSmgMenimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsitersebut, maka Majelis berpendapatbahwa yang dituju oleh norma (addressat norm) dari unsur setiap orang dalamdelik pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana
Register : 23-02-2015 — Putus : 11-03-2015 — Upload : 06-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 6/PID.TPK/2015/PT BDG Tanggal 11 Maret 2015 — Pembanding/Jaksa Penuntut : BOBI HARYANTO, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : TARSALIM Bin MIUN
65 — 50
Terbanding/Terdakwa : TARSALIM Bin MIUN
65 — 50
Ketua LPM dan Ketua BPD, dan pihak lain yangtidak terdaftar sebagai penerima raskin, maka karena tidak diterima olehTerdakwa, melainkan diterima dan/atau dinikmati oleh orang lain, makasewayarnya tidak dibebankan kepada Terdakwa ;Halaman 134 dari 168 halaman Perkara Tipikor Nomor : 6/TIPIKOR/2015/PT.BDGMenimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidaksependapat dengan pertimbangan hukum judex factie pengadilan tingkatpertama sedemikian dengan pertimbangan :Menimbang, bahwa meskipun teks
Putus : 18-01-2016 — Upload : 20-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg. Tanggal 18 Januari 2016 — DR. GATOT SUPADI, MBA, MM Bin AHMAD DALIM (TERDAKWA)
56 — 17
56 — 17
sehingga secara hukum tidakHal 70 dari 106 halaman, Putusan Nomor 119/Pid.SusTPK/2015/PN.Smg.terpenuhinya suatu delik jika subyek yang diperiksa ternyata bukan yangdituju oleh norma delik ( addresat norm ) tersebut;Menimbang, bahwa dalam pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa setiaporang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada teks