Ditemukan 8757 data
Urut Berdasarkan
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 08-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 16 Mei 2019 — - HANDRIE MARTHEN JOHNSON KOMALING, S.H.
103 — 25
103 — 25
Dalam ketentuan ini, katadapat sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomian negaramenunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanyatindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudahdirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Menimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rmmit,
Register : 24-08-2015 — Putus : 08-09-2016 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 100/Pid.SUS/TPK/2015/PN.Jkt.Pst Tanggal 8 September 2016 — Pidana Korupsi
- TUNGGUL PARNINGOTAN SIHOMBING
301 — 76
301 — 76
placement, layering dan integration tidak perlu terjadisecara lengkap dan berurutan namun dapat terjadi seperti terpisahmaupun sendirisendiri untuk dikategorikan sebagai tindak pidanapencucian uang;Bahwa subyek hukum tindak pidana pencucian uang adalah pelakuutama berupa orang atau badan hukum sedangkan orang lain dapatdikategorikan sebagai penyertaan atau pembantuan, sifat perouatannyaaktif artinya semua jenis perobuatan dalam pasal tersebut memilikitujuan yaitu menyembunyikan/menyamarkan;Bahwa modus
Register : 26-04-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 26-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 37/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jkt.Pst Tanggal 16 Juli 2018 — Penuntut Umum:
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
286 — 111
ZAINAL ABIDIN
Terdakwa:
TAUFIK RAHMAN
286 — 111
SMI dan benar Saksi pada saat itu berceritakepada Ismail Rizki;Bahwa menurut Saksi mungkin Ismail Rizki menyampaikan kepada Terdakwabahwa Achmad Zunaidi Sunardi (Ketua DPRD Lampung Tengah) meminta uangmaka Terdakwa memberikan kepada Achmad dZunaidi Sunardi sebesarRp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah);Bahwa Achmad Zunaidi Sunardi meminjam uang kepada Saksi, namunfeeling Saksi ini hanya modus dari Achmad Zunaidi Sunardi agar mau tanda tanganSurat pernyataan Pimpinan;Bahwa Saksi tidak
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 24 April 2019 — Ahmad Dumiyati Bin Nipin
109 — 520
109 — 520
HERRY ISMIRADI , MM. selaku Kepala Bagian Perekonomian SekretariatDaerah Kota Bekasi dengan modus yang sama seperti yang dilakukan padasaat menjabat selaku Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan BencanaDaerah (BPBD) Kota Bekasi juga telah menerima penyaluran cadangan beraspemerintah (CBP) sejumlah 100 (seratus) ton yang kemudian bersamasamadengan saksi PERI SANTOSO dan terdakwa AHMAD DUMIYATI bin NIPINtidak seluruhnya disalurkan sebagaimana mestinya ;Menimbang , bahwa berdasarkan uraian faktafakta
Register : 19-03-2019 — Putus : 07-08-2019 — Upload : 23-09-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 38/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst Tanggal 7 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
282 — 133
Putra Iskandar
Terdakwa:
Bambang Mustaqim
282 — 133
Ataspertanyaan tersebut ahli menjelaskan bahwa dalam buku yang dikarangoleh ahli yaitu MODUS OPERANDI TINDAK PIDANA KHUSUSDILUAR KUHP DIANTARAYA TIPIKOR, TRAFIKKING, MONEYLAUNDERING? dalam praktek anggaran bahwa fee yang diberikan atassuatu keberhasilan apakah diatur dalam hukum yang tertulis atau tidaktapi itu sudah menjadi kebiasaan di beberapa institusi baik pemerintahatau swasta.
Putus : 13-02-2017 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Gto Tanggal 13 Februari 2017 — - MOHAMMAD MAKU, S.Sos, Dkk
83 — 45
83 — 45
kita maksud dengan melawan hukum materil:Halaman 345 dari 431 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2016/PN Gto.Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999, tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, menggariskan bahwa pengertian secara melawanhukum, adalah dalam pengertian formil maupun materil, hal mana jelas dinyatakandalam penjelasan umum undangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagaiberikut: Agar dapat menjangkau berbagai modus
Register : 05-03-2014 — Putus : 05-06-2014 — Upload : 22-07-2014
Putusan DILMIL III 12 SURABAYA Nomor 58-K/PM.III-12/AL/III/2014 Tanggal 5 Juni 2014 — - IBNU SUGIRI , Serka Ttu NRP 59160
63 — 354
63 — 354
Bahwa sepengetahuan Saksi, dalam melakukan perbuatannyaTerdakwa menggunakan 2 (dua) modus/cara, yaitu sebagai berikut :119a. Terdakwa selaku Juru Bayar KRI Teluk Bone511 beberapa kalitidak menyetorkan angsuran pinjaman anggota KRI Teluk Bone511yang memiliki pinjaman uang di Primkopal Satlinlamil Surabaya maupundi BRI, padahal Terdakwa telah memotong angsuran pinjaman anggotatersebut dari gaji anggota yang bersangkutan.b.
Register : 16-02-2010 — Putus : 03-03-2011 — Upload : 18-05-2015
Putusan PN CIREBON Nomor 31/PID.B/2010/PN.CBN Tanggal 3 Maret 2011 — PIDANA:
- H. ACHMAD DJUNAEDI, SE Bin SOEMA, Dkk.
166 — 44
166 — 44
., tanggal 29 Desember 2003, yang telah dituangkan dalamPerda Nomor 09 Tahun 2004 tentang APBD Perubahan Kota Cirebon TahunAnggaran 2004, tanggal 2 Juli 2004;Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Undang Undang Nomor10 tahun 2004, yang dapat dipakai sebagai dasar untuk menjatuhkan pidana adalahundang undang dan peraturan daerah (Perda), sedangkan pelanggaran terhadapPeraturan Pemerintah, Surat Edaran Menteri, Surat Keputusan Menteri, hanyadipakai untuk membuktikan instrumen atau modus perbuatan
Register : 23-03-2017 — Putus : 03-10-2017 — Upload : 20-10-2017
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 14/G/LH/2017/PTUN.SMD Tanggal 3 Oktober 2017 — Penggugat:
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
715 — 635
MISWANTO, DKK
Tergugat:
WALIKOTA BONTANG
715 — 635
Kaltim Industrial Estate dan pihakpihak yang hadirdidalam rapat tersebut sudah mengetahui dan memahami kondisi yangsebenarnya, bagaimana cara dan modus Pihak PT. Pupuk KalimantanTimur, Pihak PT. Kaltim Industrial Estate dan Pihak Pemerintah KotaBontang dalam proses perijinan hingga disetujuinya perijinan.7. Pihak Perwakilan Warga menyampaikan bahwa didalam Izin TetapKawasan Industri, nomor 163/M/SK/9/1992, pada bagian lampiranmenyebutkan bahwa PT.
Register : 09-03-2015 — Putus : 27-07-2015 — Upload : 01-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 14/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST Tanggal 27 Juli 2015 — Pidana
- RACHMAT BASUKI
147 — 40
147 — 40
Rineka Cipta, Jakarta, Cet.Kedua (Edisi Revisi), Februari 1994, hlm. 132133);Menimbang, bahwa Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 20 Tahun 2001 menggariskan bahwa pengertiansecara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materiil.Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundangtersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan
Putus : 14-04-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 51/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Srg Tanggal 14 April 2016 — JHONY HUSBAN, S.T, M.M
148 — 42
148 — 42
berharga, danbarang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatanmelawan hukum baik sengaja maupun lalai;Prosedur penugasan dalam rangka penghitungan kerugian negaraterhadap dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Dermaga TrestleKubangsari pada Pemerintah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2010,sebagai berikut:> Berdasarkan surat permintaan bantuan penghitungan kerugiannegara dari Pimpinan KPK, pihak KPK melakukan ekspose kepadapihak BPK untuk menjelaskan pokok permasalahan, kasus posisi dan modus
Register : 03-05-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 518/Pid.B/2018/PN JKT.SEL Tanggal 19 September 2018 — Penuntut Umum:
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
175 — 133
DEASY DIAH SURYONO
Terdakwa:
GOUTAM SHAMDEPCHAND M
175 — 133
adanya Laporan PolisiNomor: LP/710/VII/2017/Bareskrim, tanggal 20 Juli 2017; dengan tujuanmenyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan, dimanaberdasarkan keterangan penyidik, bahwa Terdakwa. melakukan transaksipemindahan dana/uang dari sebuah rekening bank ke rekening bank yang laindalam kurun waktu yang tidak terlalu lama (pass by) dan dilanjutkan dengantransaksi penarikan tunai (uang kartal) menggunakan sumber dana yangberasal dari hasil tindak pidana.Bahwa Ahli berpendapat bahwa modus
Register : 17-12-2018 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 02-07-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 126/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Tanggal 24 April 2019 — Peri Santoso
76 — 46
76 — 46
HERRY ISMIRADI ,MM. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasidengan modus yang sama seperti yang dilakukan pada saat menjabat selakuKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KotaBekasi juga telah mengajukan permohonan penyaluran cadangan beraspemerintah (CBP) dengan melampirkan peryaratan suratsurat yang dibuat olehterdakwa PERI SANTOSO dengan cara meniru tanda tangan dan stempelwalikota Bekasi dan pada akhirnya saksi Drs.
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
173 — 99
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
GRANDY alias TRI DIAN ANUGERAH
173 — 99
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasanumum undangundang tersebut, yang berbunyi sebagai berikut: Agar dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atauperekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindak pidanayang diatur dalam undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atausuatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil.Kemudian penjelasan Pasal 2 ayat (1)
Register : 23-07-2018 — Putus : 16-05-2019 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN MANADO Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mnd Tanggal 16 Mei 2019 — - CHRISTIANO YORIKO ARDIANSYAH ANDI BASO WEENAS, S.H.
136 — 39
136 — 39
Dalam ketentuan ini, katadapat sebelum frase merugikan keuangan atau perekonomian negaramenunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanyatindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudahdirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;Halaman 245 dari 356 halaman Putusan Nomor 27/Pid.SusTPK/2018/PN MndMenimbang, bahwa di dalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan
Putus : 18-12-2015 — Upload : 15-01-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 125/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 18 Desember 2015 — DIAR KUSUMA PUTRA, SE
KEJAKSAANNEGERI SURABAYA
161 — 488
161 — 488
Oleh penjelasan umumUndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yang semakin canggih danrumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif, yaitusuatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapijika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatan
Register : 26-01-2015 — Putus : 18-05-2015 — Upload : 07-09-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 6/Pid. Sus-TPK/2015/PN.DPS. Tanggal 18 Mei 2015 — SANG PUTU PUTRA YOGA, S.H.M.M.
213 — 169
213 — 169
Unsur secara melawan hukum ; Menimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31 Tahun1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang menjadi inti delik (bestanddeeldelict) dari pasal tersebut adalah adanya perbuatan melawan hukum untuk memperkaya dirisendiri dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus operandi) untuk mencapai tujuan yaitu memperkaya dirisendiri atau orang lain tersebut
Putus : 17-02-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1288 K/PID.SUS/2015 Tanggal 17 Februari 2016 — MIRMA FADJARWATI MALIK
168 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 64 ayat (1) KUHP;Bahwa memperhatikan jumlah kerugian negara seperti tersebut di atas,maka sesuai pendirian Mahkamah Agung dalam beberapa putusan, bahwakerugian negara lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) cukupberalasan dikenakan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, dan memperhatikan modus operandi yang dilakukan oleh Terdakwa,maka penerapan dakwaan subsidair Pasal 3 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 sebagaimana
Putus : 14-12-2016 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1109 K/PID.SUS/2016 Tanggal 14 Desember 2016 — TEDDY EFFENDI alias TEDDY
265 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
265 — 208 — Berkekuatan Hukum Tetap
Semua datadata untuk pengisian PIBdan SSPCP PPN diperolah dari Terdakwa TEDDY EFFENDI alias TEDDY;> Modus atau cara yang digunakan oleh Terdakwa TEDDY EFFENDIalias TEDDY untuk menerbitkan faktur pajak keluaran yang tidak berdasarkantransaksi ekonomi yang sebenarnya adalah:a. Menggunakan Surat Setoran Pajak Cukai dan Pabean(SSPCP) atas Nama, NPWP dan Angka Pengenal Impor PT. AGROTEKANDAL dimana PT.
Register : 28-11-2019 — Putus : 17-04-2020 — Upload : 04-06-2020
Putusan PN AMBON Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 17 April 2020 — Penuntut Umum:
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
166 — 69
1.ROLLY MANAMPIRING, SH
2.I GEDE WIDHARTAMA, SH
3.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
6.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
Ir. JOHNNY LUCKY METUBUN
166 — 69
Hal tersebutjelas dinyatakan dalam penjelasan umum UndangUndang tersebut, yang dikutipberbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian Negara yang semakin canggih danrumit, maka tindak pidana yang diatur dalam UndangUndang ini dirumuskan sedemikanrupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian materiil dan formil.Kemudian penjelasan pasal