Ditemukan 8731 data
75 — 24
HERRY ISMIRADI ,MM. selaku Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasidengan modus yang sama seperti yang dilakukan pada saat menjabat selakuKepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) KotaBekasi juga telah menerima penyaluran cadangan beras pemerintah (CBP)sejumlah 100 (seratus) ton yang kemudian bersamasama dengan saksi PERISANTOSO dan saksi AHMAD DUMIYATI bin NIPIN tidak disalurkansebagaimana mestinya ;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian faktafakta juridis berupa
183 — 128
Frasedalam ketentuan ini kata dapat sebelum frase merugikan keuangan atauperekonomian negara, menunjukkan tindak pidana korupsi cukup dengandipenuhinya unsurunsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan timbulnya akibat.Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu, berpotensimerugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian negara ;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan
RONALD F.W., SH.
Terdakwa:
MADE MEREGAWA
384 — 153
lapangan harus berubah, misalnya lokasiada yang longsor, kemarin ada kasus lucu, bangun garasi nambahnyabeli kulkas itu tidak nyambung (alasannya mengadangada) kemudianoleh ahli dibatalkan.Syarat lainnya terjadi force majeur.Addendum diperbolehkan apabila ada usulan dari Penyedia, kemudiandirapatkan oleh PPK dan Tim Teknis harganya di nego, pekerjaantambah totalnya tidak boleh dari 10% dari nilai kontrak.Alasannya pekerjaan tambah tidak boleh totalnya dari 10% dari nilaikontrak dikarenakan merupakan modus
173 — 45
;Benar, modus yang dilakukan adalah pengajuan pembiayaan denganjaminan SPMK dan SPP yang diduga fiktif dan setelah pembiayaanjatuh tempo tidak ada terminj untuk membayar/melunasi sehingga olehAnalis Pembiayaan dan Kasie Usaha diajukan SPMK dan SPP baru (yang juga diduga fiktif ) untuk menutup /melunasi pembiayaan yanglama ;Benar, dinas dinas yang di jadikan jaminan SPP dan SPMK olehterdakwa Yanuelva adalah :1. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah;2. OTDA Pemprop Jateng Sekda;3.
106 — 35
Penuntut Umum, makahal demikian harus dibuktikan dalam unsurunsur dakwaan berikutnya;Unsur ke2 : Secara Melawan HukumMenimbang, bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UUNo.31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang "menjadi intidelik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanya perbuatan melawan hukumuntuk memperkaya diri sendiri dengan demikian menjadi sangat jelas bahwa konstruksiperbuatan melawan hukum harus dijadikan sebagai cara atau sarana (modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
MUJA ASMAN Bin AWASDRI Alm.
101 — 51
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
181 — 39
Oleh penjelasanumum UndangUndang No. 31 Tahun 1999 disebutkan agar UndangUndang No. 31 Tahun 1999 dapatmenjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara dan perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit;Menimbang bahwa dalam ajaran sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang positif,yaitu suatu perbuatan, meskipun oleh peraturan perundangundangan tidak ditentukan sebagai melawanhukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, perbuatanyang
791 — 1766
GEC untuk menutupi seolaholah terhadap 4 Depositodimaksud masih ada dan belum dicairkan;Bahwa modus pencucian uang yang dilakukan oleh Terdakwa yaituTerdakwa dengan tipu muslihat berhasil membuat dana deposito milik PT.PTP senilai Rp.20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) untukdicairkan dan dipergunakan sebagai pelunasan hutang PT.
134 — 21
Bila kebenaranmateriil tidak dapat dibuktikan, bisa jadi pemberi dan penerima suapdengancara/modus ini dibebaskan, (Adami Chazawi, Hukum Pidana Korupsi DiIndonesia, PT. Raja grafindo Persada, Jakarta, Hlm. 92);Menimbang, bahwa lebih lanjut menurut Adami Chazawi, (Adami Chazawi, HukumPidana Korupsi Di Indonesia, PT.
214 — 149
Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu,berpotensi merugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian Negara ;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31Tahun 1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandipenyimpangan keuangan Negara atau perekonomian negara yang semakin canggihdan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskansedemikian rupa, sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiriatau
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum I : BENFRID C.M. FOEH, SH
Terbanding/Penuntut Umum II : ANDREW P. KEYA, SH
Terbanding/Penuntut Umum III : JANUARIUS L. BOLITOBI. S.H
308 — 188
Majelis Hakim Kurang teliti dan salah menerapkan hukumnya denganmenggunakan fakta dalam perkara ini yakni dalam hal memahami pasal 14UU Tipikor dengan menggunakan rasionalisasi hukum yakni mengacu padaSurat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 tentang RumusanHukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai PedomanPelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf C angka 10 yangmenyatakan bahwa sekalipun modus operandinya masuk wilayah peraturanperundanganundangan lain, akan tetapi bila unsurunsur
161 — 39
Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umumundangundang tersebut, yang dikutip berbunyi sebagai berikut : Agar dapat menjangkauberbagai modus operandi penyimpangan keuangan negara atau perekonomian negara yangsemakin canggih dan rumit, maka tindak pidana yang diatur dalam undangundang inidirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatanperbuatan memperkaya dirisendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertianformil dan materiil.
229 — 185
Kata dapat artinya perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut itu,berpotensi merugikan negara, walau secara meteriil belum ada kerugian negara;Menimbang, bahwa didalam Penjelasan Umum Undangundang Nomor 31 Tahun1999, dinyatakan: Agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangankeuangan Negara atau perekonomian negara yang semakin canggih dan rumit, maka tindakpidana yang diatur dalam Undangundang ini dirumuskan sedemikian rupa, sehinggameliputi perbuatanperbuatan memperkaya diri sendiri
209 — 321
PST.Undang Pemberantasan tindak Pidana korupsi menganut ajaran sifat melawanhukum formil maupun sifat melawan hukum Materiil ;bahwa apabila mencermati rumusan Ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No.31Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 dapat disimpulkan bahwa yang"menjadi inti delik (bestanddeel delict) dari pasal tersebut adalah "adanyaperbuatan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri dengan demikianmenjadi sangat jelas bahwa konstruksi perbuatan melawan hukum harusdijadikan sebagai cara atau sarana (modus
256 — 70
dengangubernur;Bahwa Naskah Perjanjian Hibah (NPHD) adalah untuk gubernur 200 jtkeatas, wakil gubernur dibawah 151 jt 200jt, 100150 sekda dan 100jtkebawah kepala biro keuangan ;Bahwa ada temuan BPK terhadap SKPD Kesbang Linmaspol 20122013berdasarkan surat teguran tanggal 18 Juli 2013 pertanggungjawabanyang tidak sesuai dengan ketentuan sebesar Rp. 14.325.000.000, yangbelum di pertanggung jawabkan Rp. 75.198.784.000, berdasarkanglobal;Khusus Kesbanglinmaspol jumlah item hibah dan bansos 157 item;Bahwa modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 75
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
SYAMSUL BAHRI, SE.ST.MM Bin RAHIMI Alm
105 — 63
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
ADI NURYADIN SH MH
Terdakwa:
H. SYAIFUDDIN FIRMAN, ST Bin H. ABDUL KARIM JOHAN Alm
141 — 342
Ahli sendiri yanghadir pada saat itu; Bahwa dalam menentukan apakah pemeriksaan ini bisa dilaksanakan atau belumcukup tentunya melihat ketersediaan bukti dan Tim melakukan analisa yangmengandung unsur 5W 2H Apa itu bahwa ada atau apa yang penyimpangan yangterjadi, where di mana dan when kapan Why Kenapa alasan terjadinya penyimpangantersebut dan (who) pihak siapa saja pihak yang terkait kemudian 2 H adalah Howmuch berapa kerugian negara yang diperkirakan terjadi dan How bagaimana terkaitdengan modus
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
BENNY GUSTIAWAN, S.Ag., M.PD Bin SYAMSUL HIDAYAT
221 — 113
Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 31tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggariskan bahwapengertian secara melawan hukum adalah dalam pengertian formil maupun materil.Hal mana jelas dinyatakan dalam penjelasan umum undangundang tersebut, yangdikutip sebagaiberikut : Agar dapat menjangkau berbagai modus
863 — 654
Namun dalam proses identifikasi yang dilakukanKementerian Lingkungan Hidup tidak pernah berlangsung secara realtime, baru pada tahun 2014 BNPB melakukan operasi rekognisi secarareal time di Riau, sehingga BNPB berhasil menentukan motif,mengidentifikasi pelaku untuk menentukan modus. Hal ini lah yangsamapai saat ini tidak pernah dilakukan oleh Kementerian LingkunganHidup.