Ditemukan 10620 data
1.ANUR
2.RAMALAH
3.RAHMAN
4.ASNIR
5.RATNA WILIS
6.EDISON
7.ASMIRA
Tergugat:
1.SYAFRI
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman
57 — 20
Para Penggugat tidak dapat menguatkan dalil gugatannya dengan alatbukti baik bukti Surat maupun bukti Saksi, maka selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, pokok permasalahan pada point/angka kedua yaitu. apakahTergugat 1 dan Tergugat 2 ada melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadalil gugatan Para Penggugat sebagai berikut ;Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentangpokok permasalahan yang kedua, akan menjelaskan tentang perbuatan melawanhukum, yaitu sejak Tahun 1919
123 — 66
,Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hal. 103104), sertaberpedoman pada pengertian perbuatan melawan hukumberdasarkan kaidah yurisprudensi baik sebelum maupunsesudah Arrest 1919, maka tindakan Made Gelar (PewarisTergugat ), Tergugat Il dan Tergugat Ill tersebut di atasadalah merupakan perobuatan melawan hukum, karena telahmelanggar hak subyektif Penggugat serta bertentangandengan kewajiban hukum Made Gelar (Pewaris Tergugat ),Tergugat Il dan Tergugat
159 — 45
Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum, menurutYurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalahsebagai berikut : Melanggar undangundang; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku menurut undangundang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalammasyarakat.Sub unsur tanpa hak dan sub unsur *melawan hukum merupakanalternatif, sehingga cukup dipilih salah satu saja yang sesuai
Iftitah Agustia
Tergugat:
1.PT Graha Sarana Duta
2.PT Kamilindo Sejahtera,
Turut Tergugat:
1.Hj. Siti Asiyah,
2.Ratna Ningsih
3.Arifin
4.Ahmad Afandi
5.Perusahaan Perseroan Persero PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk
6.Fahmi Razak, S.E
7.DR. Untung S. Rajab, S.H.,
8.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
9.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
10.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
11.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia
12.Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Dalam Negeri
85 — 26
pada pokoknya secarakhusus telah bertentangan dengan asas kepatutan dalam pergaulan masyarakat;Bahwa terdapat para sarjana yang menyatakan mengenai perbuatan melawanhukum antara lain adalah Moleegraf yang menyatakan bahwa perbuatan melawanhukum tidak hanya melanggar undangundang namun juga melanggar kaedahkeasusilaan dan juga kaedah kepatutan;Bahwa Munir Fuady menurut bukunya Perbuatan Melawan Hukum PendekatanKontemporer (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002), hal 11, menyebutkan bahwasejak tahun 1919
1.HJ. ROHANA
2.HJ. AGUSTINA IDA ROCHJATI
3.HJ. SITI SUNDARI
4.GATOT WIDYANTOKO
Tergugat:
1.Sopiansyah
2.Mardiana
3.HJ. ALIYAH
146 — 93
Fotokopi dari fotokopi Petikan Dalam Buku Besluit Zelfbestuur VanBoeloengan di Tanjung Palas tertanggal 1 Agustus 1919 tentangPengangkatan dan Penetapan Aji Kapitan sebagai Wakil Kepala KampungMalinau, selanjutnya diberi tanda bukti T17e;32.
180 — 38
R tahun 1919 antara lain dikatakan bahwa yang dimaksudperbuatan melawan hukumadalah :a. Melanggar hak orang lain atau,b. Bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat atau,c. Bertentangan dengan kesusilaan atau,d.
38 — 17
Terdakwa sama sekalitidak merasakan keuntungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu.Karena unsur ini berada di belakang/dicakupi oleh unsur dengan sengaja, maka untukmendapatkan keuntungan itu harus dilakukan dengan kehendak atau kesadarannya sendiridari si pelaku (Terdakwa) dan ada pihakpihak yang dirugikan.Pengertian melawan hukum diperoleh dari pendapatpendapat dari para pakar hukumpidana dan Yurisprudensi yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh menurut Arrest HR 31Desember 1919
325 — 130
Perbuatan Melawan Hukum, tetapi dapat ditemukan melaluiYurisprudensi, yang menunjukkan adanya perkembangan penafsiran yang sangatpenting dalam sejarah hukum perdata, dimana Perbuatan Melawan Hukum diperluassehingga mencakup juga pelanggaran terhadap hak subjektif orang lain atau dengankata lain perbuatan melawan hukum adalah berbuat atau tidak berbuat yangbertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak subjektif oranglain ;Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi tanggal 31 Januari 1919
46 — 8
untuk bertindak secara patut, teliti dan hatihati(patina) pada orang lain, pada jiwanya, pada kehormatannya, pada barangnyamaupun pada haknya dari niat jahat diri sendiri atau orang lain (PutusanMahkamah Agung Nomor : 71 K/Pid/1993, halaman 429 jo Putusan MahkamahAgung RI Nomor : 572 K/Pid/2003 pada hari Kamis tanggal 12 Februari 2004halaman 574);Menimbang, bahwa dengan demikian ajaran melawan hukum diartikansecara luas hingga melawan hukum materiil seperti terkenal dalam Arrest CohenLindenbaum 1919
Terbanding/Penuntut Umum : RAHMAT HIDAYAT
342 — 209
Disamping itu Pasal 1919 Kitab UndangUndang Hukum Perdata menentukan bahwa jika seseorang telahdibebaskan dari suatu' kejahatan atau pelanggaran yangdidakwakan kepadanya, maka pembebasan itu di muka Hakimperdata tidak dapat dimajukan untuk memenangkan suatu tuntutanganti rugi. Dengan demikian pihak yang dirugikan dalam suatuperbuatan melawan hukum dapat langsung mengajukan tuntutanganti kerugian, tanpa menunggu proses pidananya.
PT.DIAN ANGGARA PERSADA
Tergugat:
1.JHON VERY PANJAITAN disebut juga dengan JHON VERI HASIHOLAN PANJAITAN
2.HERIANTO SITINJAK
3.Antalius Hamonangan Purba disebut juga Antalius H Purba disebut juga dengan Anthalius Purba Amd
4.MEYER SIREGAR
5.NUR AZHARI
6.NOVEN E.SIREGAR disebut juga NOVEN SIREGAR
7.HAMONANGAN GALINGGING
8.MANUTUR SIMAMORA
9.JANUARI disebut juga dengan JANUARI SIHOMBING disebut juga dengan JANUARI SILABAN
10.RIANTO WAHYUDI
11.YOSAFAT GULTOM
12.JHON HENDRIK SITANGGANG
13.WTM.SITANGGANG disebut juga WILLY TOHAP MARUAP SITANGGANG
14.DAHLAN LUMBANTORUAN
15.PARLINDUNGAN SILABAN
16.UCOK
17.HALASSON PETRUS LBN GAOLdisebut juga dengan HALASSON PETRUS LUMBAN GAOL disebut juga HALASSON PETRUS LUMBAN
18.SYAHPUTRA
19.DEDI HUTABARAT
20.HERBRON RAJAGUKGUK
21.AFRANTO NABABAN
22.JULIRANTO LIMBONG
23.DONAL SINAGA
24.AYAYAN disebut juga A.YAYAN
25.NELSON MANULANG disebut juga NELSON MANULLANG
26.MIKE YANTO disebut juga de
78 — 36
;Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah Tergugat (Satu) sampaidengan Tergugat XXXXIV (empat puluh empat) telah melakukan perbuatanmelawan hukum, maka terlebih dahulu perlu diketahui apa yang dimaksud denganperbuatan melawan hukum, kemudian dihubungkan dengan apa yang terbukti dipersidangan ;Menimbang, bahwa KUHPerdata tidak ada memberikan pengertian definitiftentang Perbuatan Melawan Hukum, namun dalam praktek Peradilan dianutputusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yangmengandung
139 — 30
Dari Arrest HR tanggal 31 1919 tentang UU tentang Pasal 1365 BWmengenai pengertianpengertian tindakan yang bersifat melawanhukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU Desember 1919tentang pasal pengertianpengertian.b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban(hukumsi Pelaku/Petindak menurut UU).c.
170 — 98
ArrestHoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v.
Dwi Chrisna Wati, S.H., M.Sc
Terdakwa:
Sudirman
129 — 31
disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat.Yang menjadi sandaran ialah sejauh manapengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwatentang tindakan atau akibat terlarang (bersertatindakan atau akibatakibatnya) yang mungkinterjadi.Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalamtingkatan (gradasi) yang pertama= yaitu= siPelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksudatau tujuan untuk melakukan perbuatan besertaakibatnya.Bahwa yang dimaksud Dengan melawan hukummenurut asas HR tanggal 31 Desember 1919
125 — 47
Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut HR tanggal31 Desember 1919 tentang pasal 1365 BW mengenai pengertiantindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan :a. Merusak hak subyektif seseorang menurut undangundang.b. Melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankewajiban (hukum/si pelaku/Petindak menurut UndangUndang).Cc. Melakukan sesuatu. yang bertentangan dengankepatutan masyarakat.
76 — 17
PutusanMahkamah Agung RI No.66 K/SipTahun 1953 dan No. 838 K/Sip/1970;Menimbang, bahwa atas penjelasan tersebut di atas, Majelis Hakim menilaiPara Tergugat Konvensi adalah bagian dari pemerintah/penguasa;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum secara umum diatur dalamPasal 1365 KUHPdt, yang menyebutkan setiap perbuatan yang melawan hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain menyebabkan orang karena salahnyamenerbitkan kerugian mengganti kerugian itu;83Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Hoge Raad 1919
DRS. ACHMAD LATIEF ALWI,
Tergugat:
PT. BANK MUAMALAT INDONESIA, Tbk
Turut Tergugat:
Notaris ARRY SUPARTNO, S.H,
Intervensi:
YULIA ADIANTI
192 — 71
salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 1365 KUHPerdatatersebut, ada 5 (lima) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatanmelawan hukum yaitu : adanya unsur perbuatan, perbuatan tersebut melawanhukum, adanya kesalahan dari pelaku, adanya kerugian bagi korban, danadanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian;Menimbang, bahwa sedangkan mengenai apakah yang dimaksuddengan perbuatan melawan hukum itu sendiri, sejak tahun 1919
99 — 13
tetapi juga bertentangandengan kesusilaan (goede zeden) dan kepantasan dalam pergaulan di dalammasyarakat (maatschappelijke betamelijkheid), sedangkan perbuatan yangmelawan hukum (onrechtmatige daad) juga memuat kealpaan yang melawanhukum dan merugikan orang atau orangorang lain, dapat dituntut pembayarankerugian;Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum selain diartikan sebagaiperbuatan yang melawan Undangundang menurut Jurisprudensi tetap diIndonesia ( Vide : Lindenbaum Cohen Hoge Raad 31 Januari 1919
18 — 8
li0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3092787 rtlchfcs1 abaf1 ItrchfcsO bf1langOlangfe1033langnp0langfenp1033insrsid3092787charrsid12078390 TENTANG DUDUK PERKARANYApar pard ltrparqj fi7201i0ri0s1360sImult1widctlparwrapdefaultfaautorinOlinOitapOpararsid3092787 rtlchfcs1 af1 ltrchfcsO f1langOlangfe1033langnpOlangfenp 1033insrsid3092787charrsid 12078390Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Agustus 2014 yangkemudian didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang pada tanggal 28 Agustus 2014 di bawahNomor 1919
84 — 18
maupun secara bersamasamaatau bersekutu adalah Perbuatan Melawan Hukum (on recht matigedaad), karena perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh Para Tergugattersebut sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 1365 BW / KUHPerdata yang berbunyi : tiap perbuatan melanggar hukum yangmembawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang karenasalahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikan kerugian tersebut.Dan / atau Perbuatan / tindakan Para Tergugat bertentangan dengan putusanHoge Raad tanggal 31 Januari 1919